Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Pulau Jawa, Mahasiswa: Perlu Adanya Urgensi

Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Pulau Jawa, Mahasiswa: Perlu Adanya Urgensi

Reporter Jenni Rosmi Aryanti; Editor Syaifa Zuhrina

Rencana pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa kembali menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan sudah tersebar melalui media sosial.

Beberapa provinsi baru tersebut yakni, Provinsi Tangerang Raya, Provinsi Bogor Raya/Pakuan Bagasasi, Provinsi Cirebon, Provinsi Banyumasan, Provinsi Daerah Istimewa Surakarta, Provinsi Muria Jaya (Jawa Utara), Provinsi Madura, Provinsi Mataraman, dan Provinsi Blambangan.

Namun, dikutip melalui laman website Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia menyatakan bahwa informasi rencana pemekaran tersebut merupakan disinformasi. Dan diperkuat oleh pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan.

“Pemerintah belum memiliki rencana untuk memekarkan provinsi mana pun di Indonesia karena masih moratorium,” ujar Benny.

Terkait kabar tersebut, salah satu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom), Ali Irfani menanggapai bahwa informasi masih spekulatif dan ia pun sangat menyayangkan.

“Pertama, situasi sosial ekonomi tidak mendukung. Kita sekarang sedang sibuk fokus untuk keluar dari dua krisis besar, pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang harus segera dipulihkan. Kemudian pemekaran provinsi baru pasti membutuhkan biaya besar dan akan mengganggu konsentrasi kita, apalagi kita tidak lihat urgensinya untuk dilakukan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Bukan hanya itu, alasan lain yakni mengenai persoalan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Jika ditambah dengan adanya pemekaran provinsi baru tentu bisa memicu adanya beban yang semakin berat serta bisa membahayakan.

IKN baru menggunakan dan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan uang yang tidak sedikit, tentu hal ini dapat membuat keuangan negara lumpuh.

“Jadi, jangan memaksakan diri dan melakukan kesalahan berkali-kali yang membuat beban ekonomi kita semakin dalam dan sulit bangkit,” ungkap Ali.

Salah satu Mahasiswi Ilmu Politik UIN Jakarta, Lilis Ratnasari merespon positif rencana pemekaran provinsi baru dengan beberapa catatan.

“Jika memang benar akan dilakukan, tentu perlu juga dikritisi bagaimana urgensi pemekaran wilayah ini diperlukan di samping adanya urgensi dari agenda-agenda pembangunan nasional yang lain,” ujar Lilis.

Menurutnya, pemekaran ini perlu pertimbangan terkait urgensinya. Jika ditujukan untuk fokus pengembangan wilayah yang saat ini dipandang terlalu luas untuk ditangani oleh satu gubernur dalam provinsi tertentu, seperti di Pulau Jawa yang memang padat penduduk dan ditujukan untuk kemudahan dalam hal administrasi, pilihan ini dianggap tepat namun tidak efektif, apalagi pada situasi di tengah pandemi saat ini yang masih terus meningkat.