Virus Corona Varian Delta dan Delta Plus, Kenali Perbedaanya!

Virus Corona Varian Delta dan Delta Plus, Kenali Perbedaanya!

Oleh Farhan  Mukhatami; Editor Elsa Azzahraita

Ilustrasi : Virus Covid-19 Varian Delta Plus
Sumber : Unsplash/Viktor Forgacs

Belum usai kasus Covid-19 akibat varian virus Corona Delta di Indonesia, kini muncul lagi varian virus baru bernama varian Delta Plus yang merupakan turunan dari virus varian Delta

Kasus Covid-19 varian Delta Plus yang juga memiliki nama B.1.617.2.1 atau AY.1 muncul di Indonesia dan dibenarkan oleh Direktur Lembaga Biologi Molekuler Ejikman, Prof. Amin Subandrio.

“Ya, benar kita temukan varian Delta Plus di Jambi dan Mamuju,” ucapnya melalui sambungan telepon, Rabu (28/7).

Lalu, apa yang membedakan varian Delta dengan Delta Plus?

Dalam twitter resmi World Health Organization (WHO), Kepala Ilmuwan Dr. Soumnya Swaminathan menerangkan varian Delta pertama kali terdeteksi di India dan terbentuk akibat gabungan mutasi virus, sehingga menyebabkan varian tersebut lebih menular dibandingkan virus aslinya.

Menurutnya, virus varian Delta ini dua kali lebih menular dari virus Corona. Artinya jika terpapar varian ini, akan punya lebih muatan virus.

“Kemungkinan satu orang tidak hanya dapat menularkan virus ke dua orang, tetapi dapat menularkan virus ke empat, enam, atau bahkan delapan orang,” ujar Soumnya, dikutip dari Twitter, Rabu (28/7).

Sementara itu, varian Delta Plus merupakan turunan atau mutasi dari varian Delta. Perbedaanya terletak pada mutasi tambahan K417N pada protein lonjakan virus yang dipakai oleh virus untuk menginfeksi sel-sel sehat.

Menurut Soumnya, mutasi K417N saat ini juga menjadi perhatian karena terlihat pada varian Beta yang pertama kali teridentifikasi di Afrika Selatan dan Gamma yang pertama kali teridentifikasi di Brasil.

“Disebut plus karena memiliki mutasi lain, yang juga terlihat pada varian Beta dan gamma yang berpotensi juga berdampak pada pembunuhan antibodi virus ini dan mungkin menjadi lebih mematikan karena resisten terhadap vaksin dan obat,” kata Soumya.

Selain itu, WHO menyebutkan varian Delta Plus saat ini hanya menyumbang sebagian kecil dari urutan varian Delta.

Akan tetapi, WHO mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada karena varian ini tetap berisiko terhadap kesehatan, melihat varian yang muncul telah menunjukkan peningkatan penularan.

Varian Virus Corona E484K Muncul di Indonesia, Lebih Berbahaya?

Varian Virus Corona E484K Muncul di Indonesia, Lebih Berbahaya? 

Reporter Rama Dhianti; Editor Aulia Gusma Hendra dan Elsa Azzahraita

Ilustrasi virus

Munculnya varian baru virus corona E484K alias varian ‘Eek’ di sejumlah negara termasuk Indonesia, kini mulai ramai diperbincangkan. Varian baru ini merupakan hasil mutasi dari varian B117.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi membenarkan bahwa ada satu kasus varian virus corona E484K yang terdeteksi masuk ke wilayah DKI Jakarta. Pasien yang terjangkit virus corona E484K ini dapat dipastikan tidak memiliki riwayat ke luar negeri.

Berbagai upaya telah dilakukan, seperti skrining yang dilakukan terhadap warga negara Indonesia, dan warga negara asing (WNA) serta melakukan pelacakan kasus guna mengantisipasi penyebaran virus tersebut.

Ilustrasi virus Covid-19
Sumber: avrist.com

Dilansir dari detik.com, Menurut pakar mikrobiologi, Amin Subandrio, mutasi ini memiliki kemampuan menyebar dan menular lebih cepat dari varian sebelumnya.

“Kekhawatirannya adalah yang utama, penularannya lebih cepat karena dia replikasinya lebih tinggi, lebih kuat sehingga dari situ dikhawatirkan akan lebih cepat menular dan menyebar ke lebih banyak orang” ungkapnya, Senin (5/4).

Para peneliti telah memperkirakan gabungan dari varian B117 dan E484K dapat lebih melemahkan imun dan dikhawatirkan vaksin yang sudah ada tidak bisa bekerja secara optimal.

Untuk itu masyarakat diminta agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam segala aktivitas yang dilakukan.

Uji Vaksin Virus Covid-19 di Indonesia

Uji Vaksin Virus Covid-19 di Indonesia

Sumber : HerStory

Terhitung sudah hampir lima bulan, sejak tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Hingga memasuki bulan Agustus 2020, Akumulasi kasus terkonfirmasi Covid-19 terus bertambah dan belum menunjukan tanda-tanda penurunan atau bahkan berakhir. Kasus penyebaran covid-19 di Indonesia sampai pada angka 109.936 kasus. Dikutip dari situs covid-19.go.id, jumlah pasien yang sembuh tercatat sekitar 61,8 persen sedangkan jumlah pasien yang meninggal sekitar 4,7 persen dari kasus terkonfirmasi. Sementara itu, penularan Covid-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 476 kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi. Kondisi di atas adalah cerminan di mana sudah tidak bisa dikatakan aman dan pemerintah harus segera bergerak lebih cepat.

Biofarma dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Indonesia akan melakukan Uji Klinis Fase tiga calon vaksin Covid-19  yang berasal dari produksi Sinovac Biotech asal China. Di Indonesia, Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma untuk   memproduksi vaksin virus Corona. Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, vaksin Covid-19 buatan perusahaan yang berbasis di Beijing ini sudah melewati uji klinis fase I dan II. Uji coba fase I dan II biasanya melakukan tes keamanan suatu vaksin sebelum memasuki tahap III yang menguji kemanjurannya.

Selama dua dekade terakhir, Sinovac telah mengembangkan dan mengomersilkan enam vaksin untuk manusia dan satu untuk hewan. Kemudian akhir Juni 2020 lalu Sinovac mulai mengembangkan calon vaksin Corona, dan sedang mempersiapkan pabrik pabrik untuk  vaksin ini.  Mendengar hal ini, banyak pihak seperti  PT besar yang mendukung kebijakan ini. Salah satunya Palang Merah Indonesia yang turut Memberi dukungan dan menyambut baik kehadiran vaksin Sinovac meski baru permulaan saja. Selain PMI, PT Pharos Tbk Hadi Kardoko juga turut serta dalam mendukung kegiatan ini.

Sumber : Gesuri.id

Pada awal Agustus 2020 ini, usai mendapat izin penelitian dari Komite Etik Penelitian Universitas Padjajaran, vaksin Sinovac akan di uji cobakan kepada 1.620 relawan warga Kota Bandung. Untuk itu pembukaan pendaftaran relawan uji klinis resmi dibuka terhitung sejak Senin (27/7/2020). Saat ini sebanyak 2.400 vaksin Sinovac telah diterima oleh pemerintah Indonesia dan sedang dipersiapkan masuk dalam tahap III.

“Masyarakat diharapkan tidak khawatir terkait vaksin yang berasal dari China ini, karena uji klinis tahap tiga dipastikan aman. Sebab, vaksin tersebut sudah melalui uji klinis tahap satu dan dua.  Vaksin yang di uji klinis hingga tahap tiga bisa dipastikan aman. Jadi kalau tidak lolos fase satu, fase dua enggak mungkin bisa lompat ke fase tiga walaupun dalam keadaan emergency.” Kata Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono.

Terkait tempat fasilitas kesehatan di Bandung  yang akan digunakan untuk penelitian Uji Klinis yakni Rumah Sakit Pendidikan UNPAD, Balai Kesehatan UNPAD, Puskesmas Sukapakir, Puskesmas Dago, Puskesmas Ciumbuleuit, dan Puskesmas Garuda. ”Semua Faskes tersebut telah siap untuk berpartisipasi dalam penelitian Uji Klinis. Karena sebelumnya empat Puskesmas tersebut sudah memiliki pengalaman dalam hal uji vaksin.”  Ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota  Bandung, Rita Verita.

Selain itu hal ini tentu juga akan membutuhkan dana yang cukup besar. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dany Amrul Ichdan menyebutkan dana yang harus dipersiapkan pemerintah adalah sekitar Rp 25 triliun-Rp 30 triliun untuk uji klinis vaksin Covid-19.  

Reporter: Tri Indah Seruni

Merebut Kendali Arus Informasi ditengah Pandemi dan Infodemic

Merebut Kendali Arus Informasi ditengah Pandemi dan Infodemic

Penulis: Rian Fahardi Risyad

Informasi Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia hingga 14/06/20, melalui situs informasi resmi kasus Covid-19 di Indonesia (Covid19.go.id)

Perang melawan Covid-19 tidak mudah untuk dimenangkan karena yang kita hadapi bersama ini adalah lawan yang tidak kelihatan. Dibutuhkan komunikasi yang baik dan kerja kolektif yang tidak setengah – setengah. Kedisiplinan warga negara jelas sangat dibutukan di situasi seperti ini, inisiatif kita dengan saling menjaga juga sangat menentukan tetapi negara lah yang punya kapasitas paling maksimal dan cuma pemerintah yang bisa menggerakkan dengan optimal.

Indonesia saat ini di uji oleh pandemi, Virus Covid -19 yang terus tersebar dengan angka – angka yang terus bertambah di berbagai daerah. Pandemi ini bukan hanya persoalan kesehatan tetapi juga menyangkut banyak sendi kehidupan. Beragam masalah yang muncul, mulai dari data yang dipermasalahkan hingga komunikasi publik yang tidak optimal dan tarik ulur keputusan yang membingungkan publik, rentan menjadi kepanikan. Kesiapan ketahanan ekonomi dan sosial juga menjadi pertanyaan besar bagi publik bagaimana pemerintah atau negara berupaya dalam  menghadapi pandemi akibat wabah Covid -19 yang telah menjadi krisis di setiap belahan dunia.

Pada Tahun 1918 – 1919 juga terjadi wabah pandemi influenza, atau flu Spanyol, yang diperkirakan telah menginfeksi 500 Juta orang di seluruh dunia dan mengakibatkan lebih dari 20 juta kematian, sebelum virus Covid-19 menyerang sudah banyak peristiwa – peristiwa yang memicu terjadinya krisis, baik itu krisis – krisis besar maupun kecil yang disebabkan oleh alam dan manusia, hal ini memang tidak dapat dihindari.

 Namun pada kenyataanya, banyak ahli menunjukkan bahwa kejadian – kejadian seperti ini bisa terjadi dengan frekuensi lebih sering dan dapat menyebabkan bahaya yang leih besar. Meskipun tidak mungkin untuk menghindari semua krisis dan bencana seperti wabah ini, beberapa cara maupun langkah – langkah dapat dikelola dan dilakukan secara efektif untuk meminimalisir dampak bencana dengan cara menerapkan strategi Komunikasi Publik yang efektif, baik itu komunikasi, integrasi, koordinasi dan kerja – sama sangat penting untuk dilakukan

Esensi Probelm dan Tantangan Singlecodes dan Multicodes akibat Pandemi

Esensi problem yang belum sepenuhnya dipahami merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi krisis akibat wabah yang telah  menjadi pandemi ini  sehingga menjadikan banyak ketidakpastian dalam meresponnya. Berbagai negara menunjukkan respon yang terkesan “tidak siap” mengenai bagaimana menghandle problem ini.

Jika diposisikan sebuah “kode – informasi” Covid -19 – esensinya adalah kode kesehatan; namun sebagai sebuah “pandemi” kode informasinya mengalami karakter multicodes yang menyebabkan pemrosesan informasinya yang berdimensi ganda sehingga harus ditemukan formula yang tepat dalam pemrosesan informasi yang bersifat multikode tersebut.

Dari sisi komunikasi, kita bisa melihat bagaimana konstruksi realitas tentang Covid-19 ini, jika kita masuk pengkodingan dalam teori proses informasi, maka Covid -19 adalah esensi kode kesehatan. Kemudian setelah menjadi pandemi menjadi multicodes (kode ganda ) yang menyebabkan pemrosesan informasinya bermakna ganda

Karakter pemrosesan informasi yang multidimensi sangat menentang sehingga dalam fokus problemnya tetap harus menjadi primer, namun di sisi lain perlu mendorong resonansi dari banyak sistem untuk memberikan respon yang tepat untuk dilakukan oleh pemerintah.

Meskipun dengan fokus problem kesehatan, tetapi resonansi sistem lain secara tepat merupakan tantangan yang sangat nyata seperti halnya ekonomi, sosial, budaya,yang juga menjadi sangat penting karena terdampak langsung dan bersamaan di saat – saat seperti ini sehingga menjadikan pemerintah sebagai pemilik otoritas harus bekerja secara maksimal dan berani mengambil risiko demi kepentingan publik.

Jika Pemrosesan skenarionya menggunakan Skenario Single Code, maka pandemi covid-19 akan di respon dalam code – code yang clear dunia sains , ekonomi, politik , sosial dan budaya. Semuanya dibayangkan akan mengeroyok pandemi covid-19 ini. Tetapi kemudian kalau kita melihat Indonesia dari awal munculnya krisis, kita memaknai Covid-19 ini dalam kode ganda ( double – codes). Dengan kode ganda ini jika diterapkan dengan optimal maka dua aspek akan terselamatkan yaitu ekonomi dan kesehatan tetapi dengan resiko yang sangat besar yaitu kehilangan fokus primer atau fokus utamanya.

Nampaknya Pemerintah ingin mengambil double codes artinya kode kesehatan dan kode ekonomi. Dengan kode kesehatan seperti secara Infrastruktur penunjang RS, tenaga medis, APD, dan obat – obatan dan edukasi perilaku masyarakat yang tepat secara klinis sedangkan kode ekonomi yaitu meminimalisasi disrupsi sosial , proteksi pekerjaan, tourism, dan penyelematan warga yang terdampak.

Upaya Dalam Menangani Covid 19 melalui Strategi Komunikasi Publik

Dua – dua nya tentu memiliki resiko masing – masing,  jika berbicara dengan karakter komunikasi publik yang dibutuhkan dalam situasi pandemi ini ada tiga cara yaitu yang  pertama Komunikasi resiko, kemudian komunikasi Krisis dan Komunikasi Emergency.

Komunikasi Resiko artinya Pemerintah atau negara sebelum krisis terjadi telah mempersiapkan semacam respon yang cepat, transparan, dan mudah diakses sehingga dapat meredam  infodemic berupa informasi – informasi terkait pandemi yang kebenarannya masih dipertanyakan tetapi telah tersebar luas ditengah masyarakat luas melalui media sosial.

 Sementara komunikasi krisis memiliki karakter  komunikasi untuk memanage secara strategis dan membingkai persepsi publik pada apa yang dihadapkan untuk diikuti dengan sifatnya yang jujur, akurat, kemudian keakuratan data yang tepat tanpa menyembunyikan fakta sehingga krisis akibat pandemi ini bisa di control dengan baik.

Terakhir ada Komunikasi Emergency yaitu  bagaimana menjamin publik tetap terinformasikan dalam resonansi publik terhadap kemampuan organisasi atau pemerintah yang relevan sehingga mampu menghandle problem – problem yang terjadi di situasi krisis ini.

Sayangnya 3 Hal ini harus dilakukan secara bersaamaan dalam menghadapi situasi pandemi yang terjadi di Indonesia pada saat ini, dan pada situasi yang bersamaan kita menghadapi sesuatu yang selalu berkembang di masa Unsetter yaitu problem Infodemic yang artinya jumlah informasi yang luar biasa memborbardir masyarakat, sehingga kita menjadi sulit dalam mengidentifikasi mana yang benar dan mana yang bisa memberikan tawaran solutif atau tidak. Yang terkadang lebih mengerikan dari virusnya itu tersendiri.

Komunikasi merupakan poin penting dalam setiap kegiatan  dalam menjaga citra positif lembaga pemerintah di mata masyarakat terutama dalam kondisi krisis pada saat ini. Komunikasi yang tidak baik akan menimbulkan hubungan yang tidak baik pula antara humas pemerintah dengan masyarakat.

Pengambilan keputusan pasti memerlukan pemrosesan informasi dan langkah berani untuk meminimalkan akibat yang tidak diinginkan. Contohnya ditengah krisis yang terjadi akibat pandemi ini keakuratan data dan informasi menjadi sangat penting untuk menjaga kondusifitas di tengah krisis.

Komunikasi karakter yang harus dikembangkan adalah komunikasi yang meminimalkan rumor dan kesalahpahaman yang berpotensi bisa menjauhkan dari respon yang seharusnya. Hal ini merupakan realita yang terjadi pada masa krisis akibat pandemi covid-19.

Sebenarnya WHO pada tanggal 19 Maret 2020 sudah memberikan terkait SOP yang biasa dilakukann jika terjadi sebuah pandemi dan kata kunci yang dipakai dalam kasus covid-19 ini adalah risk communication dan community enggagements atau komunikasi risiko dan pelibatan komunitas.

Komunikasi harus dilakukan secara pro aktif seperti memberikan informasi mengenai apa yang sudah diketahui dan bahkan apa yang tidak diketahui sehingga dapat melibatkan masyarakat secara luas hingga terbesik dalam pikiran masyarakat bahwa kita sama – sama menghadapi masalah ini. Pelibatan publik secara luas ini baik publik makro maupun publik yang beresiko, kemudian dengan komunikasi resiko dan pelibatan publik yang optimal bisa mengurangi reduksi infodemic.

Peran Media Dalam Menangkal Infodemic

Media dapat berperan sebagai observer – pengamat yang tajam, tetapi media tetap harus berpijak dalam menjaga logika publik dalam menghadapi masa krisis dan menemani masyarakat untuk keluar dari masa – masa sulit

Tetapi tantangan bagi Indonesia tidak mudah karena sistem komunikasi publik yang lemah, dominasi media baru ( new media ) khususnya media sosial yang cenderung sangat terbuka dengan keragaman informasi yang kurang akurat tetapi cenderung dapat dipercaya oleh publik sebagai sumber informasi utama.

Bagaimana media membingkai respon yang sangat beragam dalam masyarakat perlu ditautkan dengan integrasi antara Komunikasi Krisis dan Komunikasi Resiko pada level Emergency

Banyak media yang saat ini memanfaatkan situasi krisis ini untuk meraup berbagai macam keuntungan salah satunya dengan kegenitan media membuat berita – berita click bait dengan judul – judul yang provokatif sebenarnya sangat membahayakan bagi publik dalam kondisi krisis seperti ini akan sangat beresiko pada pemahaman publik secara luas pada apa yang sebenarnya terjadi.

Sehingga, peran media mainstream  di Indonesia sebagai clearing house untuk kebenaran peristiwa seharusnya berperan penuh dalam merebut kendali arus informasi yang masih simpang siur yang telah memborbardir masyarakat.

Kesimpulan

Pada akhirnya strategi komunikasi publik yang baik penting agar pemerintah tidak mengambil keputusan yang salah sehingga dapat memperburuk keadaan di tengah pandemi, dari case  yang saat ini terjadi, strategi komunikasi Pubik harus dilakukan secara efektif dan melalui protokol yang jelas sehingga tidak membuat ruang publik menjadi bingung ataupun strategi  komunikasi krisis yang kurang begitu dipahami dan kurangnya pengetahuan tentang krisis belum ada

Tiga strategi yang harus bisa dilakukan pertama yaitu yaitu mengidentifikasi sumber – sumber informasi,  mengumpulkan informasi, dan menganalisis informasi. Artinya Pemerintah yang memiliki otoritas terkait hal ini sebelum memutuskan tindakan/langkah yang di ambil harus mempunyai data atau informasi yang benar benar valid sehingga penanganan wabah Covid -19 dapat diminimalisir. Pemerintah, dimanapun, tak akan mampu mencapai tujuan – tujuan kebijakanya tanpa memiliki sebuah perencanaan dan eksekusi komunikasi yang efektif. (PR Proffesional)

Tapi, Slogan ini juga bisa dibalik: Tanpa perumusan tujuan dan miskinnya perencanaan kebijakan , pemerintah tak akan mampu untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif. (PR “Doubters”)