16 Juta Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Pemerintah Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir 2021

16 Juta Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Pemerintah Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir 2021

Reporter Ika Selfiana; Editor Elsa Azzahraita

16 juta vaksin Sinovac asal China telah tiba ke Indonesia, pada Kamis (25/3).
Sumber:Instagram-jokowi

Sebanyak 16 juta vaksin Sinovac asal China telah tiba ke Indonesia, pada Kamis (25/3). Vaksin tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Pemerintah menargetkan akhir tahun vaksinasi telah selesai dengan target 70 persen masyarakat tervaksin. Dengan vaksinasi maka diharapkan dapat memicu kekebalan komunal atau herd immunity. Sehingga dapat menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Target kita akhir tahun Insyaallah sudah selesai semua asal vaksinasinya berproses seperti ini terus. Karena yang namanya Covid mau datang bisa mental dan tidak menularkan lagi dari orang ke orang, dari warga ke warga bisa kita hentikan.” ujar Presiden Joko Widodo.

Kedatangan vaksin tersebut telah memasuki gelombang keenam. Vaksin gelombang sebelumnya datang pada 2 Maret 2021 dengan 10 juta dosis. Maka dengan kedatangan 16 juta dosis vaksin kemarin, Indonesia telah memiliki 53,5 juta dosis vaksin Sinovac.

“Dengan adanya supply tambahan vaksin yang baru pada hari ini, maka tentu pace dan kecepatan vaksin per hari akan terus kita tingkatkan sehingga kita akan mencapai 181,5 juta vaksin, yang akan kita jadikan target herd immunity atau kekebalan komunal dalam waktu yang secepat-cepatnya,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono.

Dante mengatakan bahwa vaksinasi pada gelombang ini, ditunjukkan untuk masyarakat prioritas. Karena pemerintah harus mengatur pace dari program ini.

Adapun prioritas pertama yang diberikan ialah tenaga kesehatan dengan total 1,4 juta lebih tenaga kesehatan. Kini pemerintah telah memasuki tahap kedua, yang menargetkan lansia dan petugas publik.

Dalam waktu belakangan ini, Jokowi sering berkunjung keluar kota untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di daerah. Kemarin, jokowi telah meninjau 3 lokasi penyuntikan vaksin di Ambon yakni di Pelabuhan Yos Sudarso, RSUP dr. J. Leimena dan Kediaman Raja Hitu, Kabupaten Maluku Tengah.

“Saya berterima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, para vaksinator yang bekerja keras setiap hari melayani masyarakat yang divaksin dan kita berharap pandemi ini segera selesai dan ekonomi daerah, nasional, ekonomi provinsi bisa bangkit kembali, dan kita bisa bekerja dalam kehidupan sehari-hari seperti biasanya,” tutur Jokowi.

Vaksinasi Tenaga Pendidik UIN Jakarta

Vaksinasi Tenaga Pendidik UIN Jakarta

Reporter Ika Selfiana dan Afrida Syakira Editor Aulia Gusma Hendra dan Elsa Azzahraita


Salah satu tenaga pendidik sedang vaksinasi Selasa, (16/3).

UIN Jakarta melakukan vaksinasi prioritas tahap kedua bagi tenaga pendidik dan staff kependidikan pada 16-17 Maret 2021. Dalam kegiatan ini UIN Jakarta melibatkan Fakultas Kedokteran sebagai penyelenggara pemberian vaksin.

Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran, Fika Ekayanti mengatakan vaksinasi tahap kedua ini melibatkan vaksinator bukan hanya dari staf kesehatan tapi juga tenaga kesehatan dari Rumah Sakit UIN Jakarta.

“Vaksinasi ini menargetkan 1000 dosen dan 500 staf UIN Jakarta, namun sejauh ini baru 700 orang yang dapat divaksinasi karena ada sebagian dosen yang telah mendapat vaksin dan tidak memenuhi persyaratan seperti memiliki tensi tinggi yang mengakibatkan penundaan jadwal vaksin.” ujar Fika.

Kepala Administrasi Umum dan Kepegawaian, Kastolan menyampaikan bahwa UIN Jakarta telah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.

“Dalam melakukan vaksinasi ini, kami selaku pelaksana berkolaborasi dengan fakultas kedokteran, fakultas ilmu kesehatan, rumah sakit UIN Jakarta, dan biro administrasi umum. Untuk pendataan dan registrasi sendiri dikerjakan oleh biro umum dan kepegawaian sedangkan vaksinator melibatkan tenaga medis dari fakultas kedokteran, rumah sakit UIN Jakarta, dan alumni FK UIN Jakarta,” ujar Kastolan.

Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Flori Ratnasari menyampaikan bahwa jenis vaksin yang digunakan yaitu Vaksin Covid-19 Coronavac (Sinovac).

Staf Pustipanda Ihsan Nasihin sebagai salah satu penerima vaksin mengatakan dirinya menyambut bagi kegiatan vaksinasi ini karena syaratnya cukup mudah.

“Syarat yang harus dibawa oleh penerima vaksin sangat mudah karena datanya telah disinkronisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maka syarat yang diambil adalah KTP dan mengisi data formulir screening yang telah disebarkan keseluruh fakultas,” ujar Ihsan.

Vaksin Sinovac Kedaluwarsa Pertengahan Maret, Kemenkes Kebut Vaksinasi

Vaksin Sinovac Kedaluwarsa Pertengahan Maret, Kemenkes Kebut Vaksinasi

Reporter Nurdiannisya Rahmasari; Editor Elsa Azzahraita

Ilustratsi vaksin

PT Bio Farma (Persero) menyatakan bahwa masa kedaluwarsa vaksin corona Sinovac gelombang pertama mengalami perubahan, semula tercatat sampai tahun 2023, kini dipercepat menjadi Maret 2021. Percepatan ini wajar dilakukan karena vaksin Sinovac dikeluarkan melalui izin penggunaan darurat (EUA).

“Iya itu expired date dari manufacture. Dalam izin masa penggunaan darurat (EUA), expired date sesuai yang dikeluarkan dan disetujui oleh BPOM,” jelas Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Bio Farma, Bambang Heriyanto.

Sebelumnya, pihak Bio Farma pun menyatakan seluruh vaksin gelombang pertama ini sudah didistribusikan awal Januari 2021 lalu, sebelum sampai pada masa kedaluwarsanya 25 Maret 2021 mendatang.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi menjelaskan vaksin yang akan kadaluwarsa merupakan vaksin Sinovac gelombang pertama, yakni sejumlah 1,2 juta dosis dan 1,8 juta dosis. Vaksin tersebut berbentuk botol kecil atau vial yang berisi satu dosis dan biasanya hanya untuk satu kali penyuntikan.

Selain itu, Nadia juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi gelombang pertama sebelum masa kedaluwarsa vaksin. Diketahui, izin penggunaan darurat ini adalah maksimum 6 bulan, sehingga proses penyuntikan harus cepat dilakukan. Saat ini, sudah hampir 300 ribu dosis yang disuntikan per hari.

Namun demikian, ia mengaku pemerintah masih mengalami hambatan percepatan vaksinasi, terutama dalam hal pendistribusian vaksin ke sejumlah wilayah di Indonesia yang akses jalannya masih sangat terbatas dan tertinggal.

“Jadi dengan potensi terjadinya kedaluwarsa ini kita akan selalu mendorong, ini tantangan kita terutama di daerah terpencil, terluar, dan terdalam untuk segera mereka lakukan vaksinasi ini waktunya untuk masa penggunaanya cukup singkat,” jelas Nadia.

Sementara itu, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Kusnadi Rusmil mengatakan bahwa meski sudah habis masa kedaluwarsa, vaksin Sinovac masih memiliki masa perpanjangan penggunaan vaksin sesuai aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan vaksin yang kadaluwarsa akan berdampak pada tingkat sentisitivitas vaksin dan tidak lagi membentuk antibodi, sehingga vaksin tersebut harus segera dihabiskan.

Presiden RI Jokowi Resmi Divaksin Corona Sinovac

Presiden RI Jokowi Resmi Divaksin Corona Sinovac

Nur Arisyah Syafani

Jokowi terima vaksinasi perdana vaksin corona sinovac disuntikan oleh Wakil Ketua Dokter Kepresidenan, Abdul Muthalib di Istana Merdeka (13/19/21) . Dok. YouTube Sekretariat Presiden

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sebagai orang nomor satu RI, mengawali vaksin perdana Covid-19 buatan Sinovac. Penyuntikan vaksin dilakukan di Istana Merdeka dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (13/19/21).

“Hari ini Alhamdulillah dimulai pertama kali vaksinasi Covid-19, setelah sekian panjang prosedur penelitian uji coba klinis dilakukan dan penilaian juga sudah melakukan otoritas penilaian oleh BPOM dan MUI. Dan Senin kemarin vaksin ini, dinyatakan aman, efektif, dan halal” Tutur Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Faqih dalam sambutannya.

Setelah melalui dua meja awal, untuk mengklarifikasi data, pengecekan tensi darah, dan suhu tubuh, sekitar pukul 09.30 WIB, Jokowi divaksin oleh Wakil Ketua Dokter Kepresidenan, Abdul Muthalib, pada meja ketiga. Dan melanjutkan pada meja keempat untuk diberikan kartu tanda telah disuntik.

Walaupun terlihat gemetaran pada prosesinya, namun Abdul Muthalib bersyukur berhasil melakukan vaksinasi kepada kepala negara RI.

“Setelah saya suntik, Bapak tidak merasa sakit. Alhamdulillah, saya berhasil menyuntik Bapak Presiden.”

Menyetujui hal tersebut, Jokowi juga mengungkapkan hal serupa. Ia menyampaikan tidak terasa sama sekali (proses penyuntikan). Kemudian memberikan senyum sumringah setelah divaksin.

Tak hanya Jokowi, vaksin perdana ini juga turut diberikan kepada sederet pejabat lain. Di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, dan Ketua PB IDI dr Daeng M Faqih, serta artis ternama Indonesia, Raffi Ahmad.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam uji klinis di Indonesia, menyampaikan khasiat vaksin ini tercatat sebesar 65,3 dengan imunogenisitas 99,23 persen hingga tiga bulan setelah penyuntikan.

Vaksinasi selanjutkan akan dilakukan secara bertahap ke seluruh lapisan masyarakat. Jokowi mengimbau agar masyarakat patuh mengikuti kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Serta tidak melupakan kebiasaan 3 M (Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak)

Pemerintah Siapkan Dua Skema Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Siapkan Dua Skema Vaksinasi Covid-19

Tiara De Silvanita

Vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu malam, (6/12/20), langsung dibawa menuju Kantor Pusat Bio Farma di Kota Bandung. (Foto: Muchlis Jr – Sekretariat Presiden)

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Corona Sinovac telah tiba di Indonesia, Minggu, (6/12/20). Tahap selanjutnya akan didatangkan kembali sebanyak 1,8 juta dosis vaksin. Secara total bulan ini, Indonesia akan memiliki 3 juta vaksin Sinovac.

Pemerintah menyiapkan dua skema pelaksanaan vaksinasi Covid-19, yaitu skema program pemerintah dan skema mandiri. Untuk vaksin Covid-19 skema program pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan skema mandiri dilaksanakan oleh Kementerian BUMN.

“Untuk pengadaan vaksinasi Covid-19, skema program pemerintah dilaksanakan oleh Kemenkes dan skema mandiri dilaksanakan oleh Kementerian BUMN,” ujar Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto, mengutip pernyataannya  pada laman resmi Kemenkes RI, Senin (14/12/20).

Cakupan vaksinasi Covid-19 ditergetkan sebanyak 67% atau 107 juta penduduk dari 160 juta dengan rentang usia 18-59 tahun. Maka kebutuhan vaksin adalah 246 juta dosis perhitungan kebutuhan.

Dari target cakupan imunisasi sebanyak 107 juta penduduk tersebut, 75 juta penduduk untuk kelompok sasaran skema mandiri, sementara 32 juta penduduk untuk skema program pemerintah. Sasaran vaksinasi untuk skema pemerintah adalah tenaga kesehatan pada seluruh fasilitas kesehatan, pelayan publik esensial dan kelompok masyarakat rentan.


Sementara skema vaksin mandiri dengan sasaran 75 juta orang membutuhkan 172 juta dosis dengan wastage rate 15%; yang termasuk ke dalam wastage rate adalah vaksin sisa, tidak terpakai, rusak, hilang, juga sebagai stok apabila terjadi kemungkinan kurang, kebutuhan darurat dan relokasi antar daerah. Sasaran untuk skema mandiri adalah masyarakat pelaku ekonomi lainnya yakni peserta BPJS, non BPJS/asuransi lainnya, dan umum/pribadi.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Enam jenis vaksin itu diproduksi oleh enam lembaga berbeda, yaitu PT Biofarma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNtech, dan Sinovac Biotech.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto pada Kamis (3/12/2020).

Berdasarkan SK tersebut, vaksin akan bisa dipakai setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).