Seorang Pemuda Tuntut Keadilan Sang Ayah atas PHK Sepihak PT G4S

Seorang Pemuda Tuntut Keadilan Sang Ayah atas PHK Sepihak PT G4S

Reporter Ahmad Haetami; Editor Tiara De Silvanita

Pemuda membawa atribut kerja dan poster kritikan. Menuntut keadilan untuk ayahnya atas PHK sepihak oleh PT G4S.
Pemuda membawa atribut kerja dan poster kritikan. Menuntut keadilan untuk ayahnya atas PHK sepihak oleh PT G4S. (Dok. Istimewa)

Seorang pemuda membawa atribut kerja dan poster bertuliskan “Ayah saya salah satu di antara banyaknya pekerja yang dipecat secara sepihak oleh PT G4S!” di Gedung Kantor Perusahaan Sekuriti PT Group 4 Securicor (G4S) Indonesia, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat, (13/05)

Pemuda itu meminta pertanggungjawaban PT G4S untuk mengungkap alasan sebenarnya dibanding frasa “efisiensi kerja” terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan dadakan terhadap ayahnya sejak 1 April 2022 lalu.

“Bukan hanya ayah saya saja yang mengalaminya tetapi masih ada para pekerja lainnya merasakan hal yang sama akibat PHK sepihak yang dilakukan PT G4S. Apakah hal seperti ini yang diinginkan oleh perusahaan kepada para buruh? Sudah diperas tenaganya, dihilangkan juga sumber penghidupan, dan mata pencahariannya. PT G4S harus bertanggung jawab atas tindakan sepihak dan sewenang-wenang kepada para pekerja,” ujar Ghonim Hidayatullah.

Bagi perusahaan yang melakukan PHK sudah ada aturannya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 tentang Ketenagakerjaan yaitu tidak boleh dilakukan PHK secara sepihak serta harus melalui perundingan sebagai berikut:

  • Ayat (1) Pengusaha,pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
  • Ayat (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
  • Ayat (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Poster bernada kritikan kepada PT G4S.
Poster bernada kritikan kepada PT G4S. (Dok. Istimewa)

Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan PHK tanpa mengikuti ketentuan hukum, maka wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut. Sesuai Pasal 155 yang bunyinya:

  • Ayat (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
  • Ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
  • Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan menyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Pemerintah harus memberi sanksi kepada perusahaan yang melakukan PHK sepihak berupa sanksi administrasi dan sanksi hukum. Sanksi tersebut penting sebagai eksistensi  penegakan hukum demi terciptanya keadilan bagi setiap buruh.

Menghitung Kegagalan Setahun Omnibus Law

Menghitung Kegagalan Setahun Omnibus Law

Oleh Chandra Hermawan; Editor Farhan Mukhatami dan Tiara De Silvanita

Aktivis Greenpeace berunjuk rasa di depan gedung DPR RI dengan membawa “Monster Oligarki” pada Selasa, (5/10).
Sumber: Greenpeace.org

Selasa, 5 Oktober 2021 tepat setahun setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja disahkah oleh DPR RI.

Masih teringat jelas saat sidang pengesahan UU Cipta Kerja atau disebut Omnibus Law dimana ketua DPR RI Puan Maharani mematikan microphone anggota dewan yang keberatan atas rencana pengesahan UU tersebut.

Omnibus Law sangat kontroversial dan menjadi sorotan publik. Hal ini karena dalam proses pengesahannya sangat singkat dibanding UU lain.

Menyusul kontroversi lainnya, salah satu pimpinan sidang pengesahan Omnibus Law menjadi tersangka kasus korupsi. Dengan segala kecacatan dalam proses pembetukannya. Maka UU ini layak disebut sebagai yang terburuk dalam sejarah legislasi Indonesia.

Kalangan buruh menjadi salah satu yang paling terdampak oleh Omnibus Law, karena banyaknya pasal yang merugikan buruh dan lebih banyak mengakomodasi kepentingan pengusaha dan oligarki, sehingga wahar jika Omnibus Law mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.

Pemangku kebijakan menggadang-gadangkan bahwa Omnibus Law dapat mendorong investasi dan penciptaan 3 juta lapangan kerja tiap tahunnya. Namun, kenyataan berbanding terbalik, para lulusan baru kesulitan mendapat pekerjaan dan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami buruh pun menjamur.

Omnibus Law merupakan jelmaan oligarki,  sistem pemerintahan yang kekuatan politiknya berada ditangan segelintir elit yang hanya 1 persen dari total penduduk Indonesia. Namun justru menguasai 46,6 persen kekayaan Nasional. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Omnibus Law menjadi ‘karpet merah’ bagi oligarki.

Omnibus Law menjadi potret betapa politik digunakan untuk kepentingan ekonomi pribadi oligarki. Elit politik telah berperan ganda menjadi pejabat sekaligus memiliki kepentingan bisnis yang mencengkeram tata kelola pemerintahan.

Seorang Ekonom dan politikus Faisal Basri mencatat, jika dulu oligarki masih malu-malu dengan hanya berdiri di belakang para politisi, juga tak tercatat dalam laporan dana kampanye pemilu dan keuangan partai politik, kini oligarki itu tampil dengan gagah berani.

Hanya dalam kurun setahun, Karpet merah oligarki ini senantiasa mengeksploitasi lingkungan atas nama Program Strategis Nasional tanpa peduli akibat kerusakan alam. Terus menggerus hak ruang masyarakat adat hingga detik ini dan  tahun-tahun berikutnya.