UIN Jakarta dan Fdikom teken MoU-PKS dengan IPHI

UIN Jakarta dan Fdikom teken MoU-PKS dengan IPHI

Reporter Farah Nur Azizah; Editor Fauzah Thabibah

Foto bersama usai rangkaian penandatanganan MoU dan PKS antara UIN Jakarta dan Fdikom dengan IPHI.
Sumber: DNK TV-Muhammad Rizza Nur Fauzi

Pada Jum’at (21/1) dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Fakultas dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis, Wakil Rektor bidang kerja sama, Lily Surraya Eka Putri, dan Dekan Fdikom, Suparto. Selain itu, dari pihak IPHI hadir Sekretaris Umum, Bambang Wiryanto, Wakil Ketua Bidang Dakwah, Anshori, dan Kepala Biro Bidang Haji dan Umrah, Dedi. Serta beberapa jajaran dari pihak Fdikom UIN Jakarta, yang berlangsung secara tertib dan khidmat.

IPHI merupakan suatu organisasi kemasyarakatan khususnya dalam masyarakat Islam dan sebagai suatu lembaga yang melestarikan juga menjadi wadah komunikasi, silaturahim bagi para alumni haji.

Sedangkan, UIN Jakarta sendiri ialah salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai kolerasi dengan IPHI dan diperuntukan oleh para haji.

Kerja sama ini bertujuan agar terselenggaranya rencana IPHI dimana akan diadakan workshop, pelatihan, serta kegiatan lainnya. Untuk itu UIN Jakarta menjadi suatu lembaga yang akan berperan dalam bidang yang relevan. Sehingga kerja sama bisa terus dijalin dengan baik.

Dalam IPHI sendiri memiliki program-program yang mampu meningkatkan kompetensi para alumni UIN Jakarta. Salah satunya dalam bidang dakwah dan bimbingan haji. Ini merupakan tujuan berikutnya dilakukan kerja sama antara IPHI dengan UIN Jakarta dan Fdikom.

Ketua IPHI, Erman Suparno memaparkan bahwa program yang ada di IPHI mampu meningkatkan kompetensi para alumni UIN Jakarta.

“IPHI punya program-program yang bisa meningkatkan kompetensi dari pada alumni dengan program-program IPHI. Misalnya dibidang dakwah, kemudian dibidang bimbingan haji, umroh, dan ini relevan,” ujarnya.

Rektor UIN Jakarta, Dekan Fdikom, dan Ketua IPHI saat memperlihatkan surat MoU dan PKS yang telah ditandatangani.
Sumber: DNK TV-Muhammad Rizza Nur Fauzi

Adapun harapan dari Dekan Fdikom, Suparto adalah dengan terselenggaranya perjanjian ini dapat saling menguntungkan.

“Kerja sama ini bisa saling menguntungkan terutama dalam penguatan lembaga dan juga penguatan SDM,” harapnya.

Sejalan dengan Dekan Fdikim, Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis menyampaikan bahwa adanya kegiatan ini menjadi salah satu langkah baik untuk kegiatan selanjutnya.

Ia juga berharap bahwa kerja sama ini tidak hanya dilaksanakan dengan Fdikom saja, melainkan juga dengan fakultas-fakultas lainnya yang ada di UIN Jakarta.

“Di sini bisa kita lakukan penyuluhan-penyuluhan, bekerja sama dengan dosen dan fakultas. Bukan hanya Fakultas Dakwah saya harap, jadi bisa fakultas lainnya bila memang diperlukan,” ucap Rektor UIN Jakarta tersebut.

Salah satu isi MoU antara UIN Jakarta dengan IPHI tentang pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi pada Pasal 8 No. 5 yakni pelaksanaan dari nota kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh para pihak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang satu kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Hasil Penelitian PPIM sebagai Rujukan Pesantren Respon Pandemi

Hasil Penelitian PPIM sebagai Rujukan Pesantren Respon Pandemi

Reporter Belva Carolina; Editor Fauzah Thabibah

Peluncuran Hasil Penelitian dengan Tema “Pesantren dan Pandemi: Bertahan di Tengah Kerentanan” yang dipaparkan oleh Penyaji Laifa Annisa Hendarmin, Koordinator Penelitian Pesantren & Pandemi.
Sumber: DNKTV-Belva Carolina

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta melalui CONVEY Indonesia mengadakan Peluncuran Hasil Penelitian dengan Tema “Pesantren dan Pandemi: Bertahan di Tengah Kerentanan” pada Rabu (19/01).

Direktur Eksekutif PPIM UIN Jakarta, Profesor Ismatu Ropi menuturkan dalam sambutannya bahwa tujuan yang ingin dicapai yaitu mendapatkan data yang komprehensif bagaimana pesantren berusaha keluar dari problem yang dihadapi sejak pandemi muncul.

“Pesantren sangat rentan menjadi klaster penyebaran Covid-19 dan ingin melihat kebijakan apa yang diambil oleh pesantren, melihat kaitan pandemi dengan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah, serta menyoroti pula peran Kiai dalam mempromosikan prokes, meluruskan hoaks atau konspirasi, dan menyelesaikan problem Covid-19,” tuturnya.

Hasil studi penelitian diperoleh dari 15 pesantren yang memiliki sekolah menengah atas di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat terkait dengan kerentanan dan ketahanan Pesantren. Sumber pandemi dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, dan politik serta peran Nyai dan pemimpin perempuan di pesantren selama masa pandemi dengan metodologi penelitian yaitu Convergent Mixed Method Study yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Oktober 2021.

Kemampuan pesantren sebagai institusi untuk merespon dan memitigasi pandemik yang terjadi untuk tetap memiliki siklus kinerja institusional yang baik, dalam hal ini pelayanan pendidikan dan pengasuhan di pesantren.

Berdasarkan penyampaian Team Leader CONVEY Indonesia, Profesor Jamhari Makruf bahwa dengan kapasitas dan pengetahuan kesehatan yang terbatas pesantren dapat bertahan bahkan dijadikan contoh pendidikan umum lainnya.

“Dampak positifnya membuka kesadaran pesantren untuk meningkatkan aspek kesehatan dan kebersihan menjadi bagian hidup pesantren serta mengadaptasi dunia digital sebagai kebutuhan santri saat di luar pesantren, serta harapan adanya uluran tangan pemerintah,” ucap Jamhari.

Pesantren saat pandemi mendapatkan penanganan langsung dari Kemenag dengan adanya program Gugus Tugas Covid-19, Edukasi Penanganan Covid-19, Sosialisasi SKB 4 Menteri, Bantuan langsung, Buku Pesantren Tanggap Bencana Covid-19, dan Program Pesantren Tangguh Covid – 19.

Namun semua itu realitanya tidak membendung adanya klaster penyebaran Covid-19 pada lingkungan pesantren. Dapat dilihat dalam media dan riset yang dihasilkan yaitu terdapat 605 Kyai dan Ibu Nyai yang meninggal terinfeksi Covid-19 serta 67 pondok pesantren dengan 4328 santri terinfeksi Covid-19 di 13 provinsi di Indonesia.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Waryono Abdul Ghafur mengatakan bahwa pesantren mengikuti protokol kesehatan dengan baik.

“Kyai dan Bu Nyai bersama-sama dan bergotong-royong melindungi santri tetap sehat. Hasil survei dalam data kami lingkungan pesantren relatif mengikuti protokol kesehatan, hanya saja keterbatasan banyak hal seperti informasi hoaks dari eksternal pesantren,” tegasnya.

Adapun dalam riset penelitian yaitu pengetahuan santri dan guru dalam merespon pandemi sudah cukup namun terdapat beberapa aspek yang masih minim seperti edukasi dan infodemik serta sikap santri dan guru dalam merespon pandemi yaitu tidak ingin orang lain tahu jika terkena Covid-19 dan masih setuju orang tua untuk berkunjung selama pademi.

Hasil Kajian Dampak dan Ketahanan Institusi PLTA di 15 pesantren Jakarta, Banten, dan Jawa Barat saat Krisis Pandemi Covid – 19 yang dikemukakan oleh Kepala Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial, UGM, Profesor Yayi Suryo Prabandari.
Sumber: DNK TV-Belva Carolina

Kepala Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial, UGM, Profesor Yayi Suryo Prabandari menerangkan manfaat penelitian ialah meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku yang positif terhadap protokol, mendapatkan perhatian serta pengetahuan tentang pencegahan dan sikap terhadap respon pemerintah, serta memberikan pemahaman yang terus-menerus melalui para Kyai dan Nyai mengenai persepsi terhadap vaksin.

“Adapun perilaku pencegahan dan pengendalian secara individu seperti pencarian sumber kesehatan yang kredibel, adanya etika saat batuk atau bersin, dan pola hidup sehat, serta secara kelompok yaitu literasi kesehatan, pelaksanaan protokol kesehatan dalam berbagai kegiatan kelompok seperti tracing, test, dan treatment kemudian pengendalian dan komunikasi risiko.”

Anggota DPR-RI Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily sebagai wakil rakyat dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa Covid-19 bukanlah konspirasi dan kewajiban kita semua memastikan agar anggapan seperti ini tidak muncul di masyarakat.

“Intinya adalah salah satu hal yang sangat penting dapat menjelaskan mengenai Covid-19 kepada masyarakat terutama dalam lingkungan pesantren agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Alangkah baiknya sampel riset ini dapat diperbanyak sehingga dapat menggambarkan kondisi pesantren pada masa pandemi, serta perlunya evaluasi dari kalangan pesantren apakah penanganan Covid-19 ini sudah tepat atau belum.

Harapan darinya pemerintah pusat dan daerah tidak saling melempar tanggung jawab dalam penanganan Covid-19.

Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIO) Jakarta, Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm, menganalisis peran Kyai dan Nyai di beberapa pesantren yang sangat dinamis dan jika ingin membidik relasi keadilan atau relasi Nyai dan Kyai yang setara mengukurnya dengan lensa keadilan hakiki untuk melihat pergulatan bagaimana peran gender yang konvensional dalam relasi suami-istri itu juga mempengaruhi pembagian peran antara Kyai dan Nyai.

Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Gus Romzi Ahmad memaparkan bahwa riset yang dilakukan PPIM perlu direspon dengan baik dan dapat dijadikan rujukan oleh pondok pesantren.

“Perlu adanya penerimaan sebuah riset secara terbuka, mulai belajar auto kritik dan memperbaiki banyak hal dari dalam agar di kemudian hari pondok pesantren bisa jauh lebih baik, mapan, dan efektif menangani masalah krisis terutama yang berkaitan dengan krisis sosial,” tegasnya.

Status vaksinasi Covid-19 dalam lingkungan pesantren terdapat 70,5 persen responden telah di vaksin, 36% masih ragu dan tidak berminat dalam melaksanakan vaksinasi serta 5% menolak vaksin karena agama. Hal tersebut beriringan dengan pemahaman fikih pandemi yang masih minim.

Sertifikasi Haji dan Umrah: Upaya Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Ibadah di Tanah Suci

Sertifikasi Haji dan Umrah: Upaya Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Ibadah di Tanah Suci

Direktur Jenderal PHU Kemenag RI Hilmam Latief saat menyampaikan sambutan pembukaan.
Sumber: DNK TV – Fajar Khairifais

Pembukaan Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah Angkatan ke VI Tahun 2022 merupakan kerjasama antara Ditjen PHU Kementrian Agama Republik Indonesia, Forum Komunikasi (FK) KBIHU DPW Provinsi DKI Jakarta , dan UIN Jakarta. Acara dilaksanakan pada Rabu, (19/01) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Kegiatan diawali registrasi peserta pada pukul 08.00 WIB kemudian dilanjutkan pre-test sebagai alat ukur pengetahuan dasar mengenai materi haji dan umrah. Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal PHU Kemenag RI Hilmam Latief, Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta Cecep Choirul Anwar, Ketua FK KBIHU M.Machmud, Rektor UIN Jakarta Amany Lubis, Dekan Fdikom UIN Jakarta Suparto.

Direktur Jenderal PHU Kemenag RI Hilmam Latief mengatakan agar jemaah haji dan pelayanan jamaah haji bisa meningkat, maka perlu mencetak pembimbing-pembimbing yang profesional dengan kualifikasi tertentu dalam segi wawasan, keterampilan, dan kepemimpinan untuk dapat terus didorong

“Kita tahu bahwa kebutuhan calon jamaah haji bukan hanya pada saat mereka akan berangkat, bukan hanya materi tentang ibadah haji tapi kita juga perlu memikirkan materi-materi keislaman lainnya,” terang Hilman Latief.

Pembukaan Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah Angkatan ke VI Tahun 2022.
Sumber: DNK TV – Fajar Khairifais

Rektor UIN Jakarta Amany Lubis berharap agar pembimbing haji dan umrah menguasai secara komprehensif serta mengetahui budaya Indonesia dan Timur Tengah.

“Penting sekali para pembimbing haji dan umrah baik laki-laki maupun perempuan untuk menguasai betul materi-materi dari pelatihan ini”

Acara sertifikasi ini merupakan upaya untuk mendukung rekognisi peran Fdikom UIN Jakarta dalam menyukseskan program pemerintah, yang tidak hanya fokus pada akademik semata namun juga non akademik.

Berbagi Kebahagian dalam Tali Kasih Dosen untuk Karyawan

Berbagi Kebahagian dalam Tali Kasih Dosen untuk Karyawan

Reporter: Chandra Hermawan; Editor: Tiara De Silvanita


Foto Bersama, dalam kegiatan Tali kasih Dosen Untuk karyawan, Rabu (12/1)
Sumber: DNKTV-Kevin Philips

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta menyelenggarakan Tali Kasih Dosen untuk Karyawan pada Rabu, (12/01). Kegiatan ini diselenggarakan di ruang teater Gedung Fdikom UIN Jakarta yang dihadiri sekitar 30 orang diantaranya dekan, dosen, staff non PNS, pramusaji, pramubakti, satpam  Fdikom UIN Jakarta.

Rangkaian diawali pembukaan pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan Dekan Fdikom Suparto, selanjutnya sambutan dari perwakilan dosen yaitu Umi Musyarofah, kemudian pemberian rezeki dari dosen, acara ditutup dan diakhiri dengan doa.

Dekan Fdikom Suparto mengatakan latar belakang dari terselenggaranya acara  ini adalah bahwa Fdikom terdiri dari beberapa bagian orang dangan fungsi yang berbeda-beda namun tidak ada perbedaan dalam basis struktur.

“Jadi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi adalah organisasi dimana terdapat manusia berbeda-beda  dengan fungsi yang berbeda-beda,” ucap Suparto.

Acara ini sebagai cara untuk mempererat hubungan individu dan membangun rasa kekeluargaan sehingga hubungan antara pimpinan, dosen dan karyawan terbangun rasa `kekeluargaan.

Selain itu, Dosen Fdikom Umi Musyarofah, menyampaikan bahwa merupakan suatu kewajiban setiap manusia untuk saling berbagi.

“Dosen mempunyai tambahan rezeki dan harus kita bagi karena yang awal tadi kita saling bersama-sama” ucap Umi Musyarofah.

Sambutan dekan Fdikom UIN Jakarta, Suparto dalam acara Tali Kasih Dosen Untuk Karyawan, Rabu(12/9).

Selama masa pandemi acara ini bukan pertama kali diselenggarakan, pada tahun 2021 telah diselenggarakan empat kali dengan cara yang bervariasi.

Salah satu pegawai Fdikom, Syahirul alim berharap semua bagian dari Fdikom terus menjaga rasa kekeluargaan dan keharmonisan, tidak ada perbedaan dan tetap saling membantu.

“Saya sebetulnya belum terlalu lama di sini baru sekitar delapan bulan belum satu tahun tetapi sudah merasakan suasana nyaman,” ungkap Syahirul Alim.

Hari Amal Bakti Kemenag: Tingkatkan Layanan Umat

Hari Amal Bakti Kemenag: Tingkatkan Layanan Umat

Reporter Putri Anjeli; Editor Fauzah Thabibah

Sambutan Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis dalam acara tasyakuran dan santunan
Sumber: DNKTV-Fauzah Thabibah

Dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti (HAB) ke-76 Kementerian Agama (Kemenag) RI, UIN Jakarta mengadakan tasyakuran dan santunan yang bertempat di Masjid Student Center Kampus 1 UIN Jakarta pada Senin (03/01).

Acara dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Dihadiri oleh Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis, Ketua Senat UIN Jakarta, Abudin Nata, Sekretaris Senat Universitas, Armai Arief, Para Wakil Rektor, Para Dekan, jajaran Dosen, dan seluruh civitas academica UIN Jakarta serta partisipan.

Dalam rangkaian acara ini juga memberikan penghargaan kepada para mahasiswa berprestasi UIN Jakarta. Pada sambutannya, Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis turut mengapresiasi kegiatan ini dalam upaya memperingati HAB Kemenag RI dan penganugerahan kepada mahasiswa tersebut.

“Hari ini tanggal 3 Januari 2022 adalah hari kelahiran Kementerian Agama RI ke-76. Setiap tanggal 3 dinobatkan sebagai Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag RI. Artinya menjadikan semua yang ada di Kementerian Agama untuk berbakti kepada Nusa, Bangsa, dan Agama serta mengembangkan kelembagaan di Kementerian Agama termasuk kampus UIN Jakarta ke depannya,” ujar Amany.

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan keumatan dan kepedulian sosial, maka UIN Jakarta memberikan santunan kepada 100 anak. Dan Khusus untuk mahasiswa yang mendapat penghargaan dalam prestasi di berbagai bidang, saya sangat mengapresiasi sedalam-dalamnya dan terima kasih kepada semua yang selalu mengembangkan minat, bakat, kemampuan, dan telah mengharumkan nama UIN Jakarta,” imbuhnya.

Sambutan Ketua Penyelenggara, Kamarusdiana
Sumber: DNKTV-Putri Anjeli

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Penyelenggara, Kamarusdiana memaparkan bahwa rangkaian acara peringatan HAB Kemenag RI di UIN Jakarta berjalan dengan baik.

“Dalam rangkaian Acara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag dalam lingkup UIN Jakarta terlaksana dengan baik, dan berakhir dengan mengadakan acara santunan anak yatim piatu sebanyak 100 anak. Dan hari ini juga memberikan penghargaan kepada Mahasiswa berprestasi UIN Jakarta sebanyak 302 Mahasiswa dalam 5 kategori,” ucap Kamarusdiana.

Dengan adanya peringatan HAB Kemenag ini semoga kita selalu melakukan perbaikan, terus berinovasi, dan meningkatkan daya kreativitas sesuai dengan tema peringatan HAB Kemenag tahun ini yaitu Transformasi Layanan Umat.

Bakti Sosial Fdikom 2022: Persiapan hingga Rekrut Panitia

Bakti Sosial Fdikom 2022: Persiapan hingga Rekrut Panitia

Reporter Jenni Rosmi Aryanti; Editor Elsa Azzahraita

Kegiatan Bakti Sosial Fdikom tahun 2020 di Desa Sikedong, Tegal, Jawa Tengah.
Sumber Foto :  Instagram – @baksosfidikom

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (DEMA Fdikom) UIN Jakarta membuka pendaftaran kepanitiaan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Fdikom mulai tanggal 27-31 Desember 2021.

Adapun syarat ketentuan bagi mahasiswa Fdikom yang ingin mendaftarkan diri yaitu mahasiswa aktif Fdikom semester tiga, mengisi formulir pendaftaran, siap jiwa dan raga menyukseskan kegiatan Baksos Fdikom 2022, memiliki komitmen, siap bekerja dalam tim, dan sudah melakukan vaksinasi.

Adapun kegiatan baksos terakhir dilaksanakan di tahun 2020 pada bulan Februari bertempat di Dukuh Sawangan, Desa Sikedong, Kec. Bumi Jawa, Tegal, Jawa Tengah. Rencananya, baksos akan kembali digelae pada bulan Februari 2022 mendatang.

Dalam melakukan persiapan kegiatan, Ketua DEMA Fdikom Aji Juasal Mahendra menjelaskan persiapan yang dimulai dari pembentukan Steering Committee (SC).

 “Untuk persiapan yaitu membentuk tim SC dan setelah SC rapi, dilanjutkan penyusunan Organization Committee (OC). Di internal SC sendiri sedang menyusun timeline kegiatan, menyiapkan hal-hal administrasi seperti surat menyurat dalam hal perizinan, menyusun proposal dan sedang list audiensi ke beberapa kementerian, lembaga swasta maupun negeri,” ujar Aji.

Ketua SC Baksos Fdikom 2022 menambahkan sebelum pendaftaran kepanitiaan dibuka, pihaknya lebih dulu melakukan sosialisasi.

 “Untuk persiapan kegiatan pertama kita melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan baksos. Seperti apa saja kegiatan yang ada di baksos, berapa hari pelaksanaannya dan juga tupoksi dari kepanitiaan baksos,” ujar Farhan.

Kegiatan Baksos Fdikom 2020 bersama warga lokal.
Sumber Foto : Instagram-@baksosfidikom

Farhan menyebutkan orang-orang yang akan dilibatkan dalam kegiatan Baksos Fdikom 2022 di antaranya ialah pengurus DEMA Fdikom, mahasiswa/I angkatan 2019 sebagai SC, angkatan 2020 sebagai OC, dan angkatan 2021 sebagai volunteer.

“Insya Allah kegiatan Baksos Fdikom 2022 akan dilaksanakan pada 7-21 Februari 2022, mudah-mudahan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan kita tercapai.” jelas Farhan.

Baksos Fdikom 2022 sendiri merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahunnya dan bertujuan untuk mengaplikasikan keilmuan yang sudah dipelajari di perkuliahan dan merupakan bentuk pengabdian diri kepada masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Refleksi Akhir Tahun: Perampasan Tanah Kian Bertambah

Refleksi Akhir Tahun: Perampasan Tanah Kian Bertambah

Reporter Farah Nur Azizah; Editor Tiara De Silvanita

Reruntuhan pemukiman warga Anyer Dalam akibat sengketa lahan dengan PT. KAI pada Kamis (18/11) di Anyer Dalam, Bandung.
Sumber: Dok. Istimewa

Saat ini sudah memasuki penghujung tahun 2021, namun permasalahan d Indonesia tak kunjung usai. Salah satunya terkait sengketa lahan yang terus menerus bertambah dari waktu ke waktu.

Padahal, tanah yang telah dihuni oleh rakyat dalam kurun waktu bertahun-tahun lamanya, tidak boleh diambil secara paksa oleh pihak manapun termasuk pemerintah.

Mengutip dari laman detik.com  organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama (NU) mengharamkan perampasan tanah rakyat oleh pemerintah.

“Pemerintah diharamkan merampas tanah yang sudah bertahun-tahun dihuni rakyat. Harusnya penerintah merekognisi tanah itu. Dan pemerintah harus melindungi aset rakyat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan”, ujar Ketua Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah Mukhtamar NU, Abdul Ghofur Maemoen.

Tambahnya bahwa pemerintah juga wajib memberikan sertifkat sebagai bentuk merekognisi tanah tersebut, kecuali bila terbukti proses iqtha’ (redistribusi lahan) yang tidak memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Warga Anyer Dalam masih bertahan memperjuangkan hak nya sebagai warga negara.
Sumber: Dok. Istimewa

Dalam hal ini perlu adanya batasan kepemilikan, dengan menemukan suatu sistem manajemen atau kearifan lokal dimana penanaman modal tidak mengubah kepemilikan tanah bagi rakyat.  

Dosen UIN Jakarta, Muhammad Yakub beranggapan bahwa pemerintah tidak boleh semena-mena dalam melakukan penggusuran dan mengusir rakyat hanya untuk memberikan konsesi kepada pengembang atau real estate yang lebih kuat.

“Sebaliknya negara segera mencabut Hak Guna Usaha (HGU) bagi penguasaan lahan yang sekian lama dibiarkan tidak produktif, sementara banyak rakyat yang tidak memiliki lahan yang akan digarap”, tambahnya.

Perihal sengketa lahan tanah, boleh jadi karena tidak adanya kepemilikan dokumen-dokumen yang lengkap. Termasuk di dalamnya sertifikat Badan Pertahanan Nasional (BPN), dikuasai dengan cara ilegal, hibah, wakaf dari saudara dan keluarga yang belum ditindaklanjuti oleh ahli waris dan lainnya.

Adapun upaya meminimalisasi resiko ketika terjadi sengketa lahan ini, diantaranya:

  1. Melengkapi dokumen-dokumen resmi
  2. Meminta advokasi dan pendampingan dengan lembaga hukum
  3. Diselesaikan di pengadilan
  4. Diterbitkan surat Hak milik via sertifikat BPN.

Yakub menandaskan sebagai upaya meminimalisasi perampasan hak kepemilikan tanah  maka perlu ditegakkan hukum yang tegas dan konsisten.

Siapkah Indonesia Menyambut Metaverse?

Siapkah Indonesia Menyambut Metaverse?

Oleh Afrida Syakira

Platform sosial media milik Mark Zuckerberg yaitu Facebook, kini telah melakukan rebranding menjadi lebih futuristik dengan menghadirkan dunia digital yang lebih nyata yang disebut dengan metaverse.

Istilah metaverse sendiri merupakan dunia virtual 3D yang akan dihuni dengan avatar sungguhan. Mark Zuckerberg sendiri menggambarkan metaverse ini sebagai teknologi yang menyajikan lingkungan virtual dan dapat kita masuki. Alih-alih hanya melihat layer, kita dapat dimanjakan dengan merasakannya langsung ke dalam dunia virtual.

Pada teknologi ini, semua orang akan saling terhubung secara virtual dan dapat melakukan aktivitas seperti bekerja, melakukan kegiatan transaksional, hingga hiburan. Contoh potensi yang dihadirkan oleh metaverse di antaranya meeting online yang lebih realistis, menonton konser, serta mengubah aktivitas digital lain yang sebelumnya dalam bentuk teks, gambar, dan video menjadi lebih realistis dengan bantuan perangkat virtual reality (VR).

Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha mengatakan bahwa dengan hadirnya metaverse ini akan menjadi tantangan yang besar bagi Indonesia, karena akan menghasilkan dampak yang positif dan juga negatif. Maka dari itu, perlu adanya persiapan yang matang bagi Indonesia untuk menggunakan teknologi ini.

“Ini menjadi tantangan serius, apakah negara punya cukup regulasi untuk mengatur metaverse nantinya. Karena ini kan seperti tanah wilayah tapi di wilayah siber. Bagaimana regulasinya, apakah kita siap atau tidak, masih ada waktu 1-2 tahun untuk negara siap menghadapi ini,” kata Pratama pada CNNIndonesia.com, Kamis (16/12).

Lebih lanjut, Pratama menambahkan bahwa dalam menghadapi kemajuan teknologi metaverse ini juga menjadi sebuah tantangan terhadap sejumlah lembaha pertahanan keamanan seperti BSSN, BIN, TNI, dan Polri untuk pertahanan keamanan ke depannya.

“Karena bila negara tidak siap, maka masyarakat akan secara otodidak dan otomatis masuk tanpa bekal apapun. Ini berbahaya karena bisa menyedot potensi ekonomi kita, transaksi terjadi di metaverse misalnya tanpa melewati negara,” ucap Pratama.

Dengan semakin majunya teknologi dan keterlibatan metaverse sangat besar bagi kehidupan yang akan datang, maka persiapan ini perlu dilakukan bagi seluruh negara dalam menghadapi dunia virtual baru.

Peran Perempuan dalam Masyarakat 5.0

Peran Perempuan dalam Masyarakat 5.0

Reporter Diva Raisa Zananda; Editor Tiara De Silvanita

Pemberian penghargaan kepada para dekan.
Sumber: Youtube/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dalam rangka Hari Ibu, pada 22 Desember 2021, UIN Jakarta menyelenggarakan seminar internasional bertemakan “Peranan Perempuan dalam Masyarakat”.

Hari Ibu merupakan hari yang sangat bersejarah bagi perempuan Indonesia karena pada hari pertama peringatan hari Ibu, hak-hak perempuan dibentuk untuk memiliki kesetaraan seperti hak-hak warga negara lainnya.

Taufan Maulana Firdaus selaku pembawa acara membuka acara dengan membacakan puisi untuk ibu-ibu sedunia.

“Hari ibu ini tercipta karena perjuangan ibu membesarkan kita sebagai seorang anak, kebaikan mereka adalah kebaikan yang tak tergantikan,”

Ulfah Fajarini selaku Ketua Pusat Kajian Gender dan Anak UIN Jakarta mengatakan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas manusia walaupun Indonesia belum menerapkan society 5.0.

“Tidak ada salahnya kita mempersiapkan pelayanan kita untuk menghadapinya. khusus di masa pandemi saat ini. Bayangkan jika kita tidak siap kita akan tertinggal jauh,” ujar Ulfah.

Ia juga mengatakan bahwa masyarakat 5.0 di kalangan akademisi seperti pemerintah dalam masyarakat, termasuk perempuan. Perempuan yang berperan sebagai ibu, pekerja dan pendidik memiliki peluang yang sangat besar untuk memainkan peran era dalam masyarakat 5.0.

Di masa Pandemi Covid-19, perkembangan ekonomi di dunia memang telah bergeser drastis, cara kita berinteraksi satu sama lain pun menjadi berbeda.

Society 5.0 adalah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah-masalah kecil. Itu sangat mengintegrasikan ruang cyber dan ruang fisik.

Rektor UIN Jakarta Amany Lubis sedang memberikan pidato.
Sumber: Youtube/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Rektor UIN Jakarta Amany Lubis dalam sambutannya mengatakan, perguruan tinggi dan masyarakat berperan penting dalam respon kemanusiaan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“UIN Syarif Hidayatullah memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung penuh isu-isunya, terutama isu-isu perempuan dan sosial serta mengejar keunggulan akademik dalam operasi jaringan dan juga berpartisipasi” kata Amany.

UIN Jakarta Terbitkan Edaran Perpanjangan PPKM ke-16

UIN Jakarta Terbitkan Edaran Perpanjangan PPKM ke-16

Reporter Shafina Madanisa; Editor Tiara De Silvanita

Surat edaran UIN Jakarta tentang Perpanjangan PPKM ke-16

UIN Jakarta merilis aturan mengenai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kampus UIN Jakarta ke-16. Aturan ini tertuang dalam surat edaran Nomor: B-4844/R/HK.00.7/12/2021.

PPKM Darurat di wilayah kampus dalam kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan aktivitas perkantoran terhitung dari tanggal 14 Desember 2021 sampai 3 Januari 2022.

Aturan ini terbit atas beberapa pertimbangan, yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);  Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali.

Landmark UIN Jakarta di Kampus 1
Sumber: uinjkt.ac.id

Meskipun demikian, masyarakat masih perlu disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan sebab pandemi belum benar-benar selesai. Perpanjangan PPKM ini menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19 agar tak semakin meluas. Lantas apa saja kebijakan kampus mengenai perpanjangan PPKM ke-16 ini?

Dalam edaran yang dikeluarkan Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis ditetapkan keputusan sebagai berikut:

  1. Selama masa tersebut, seluruh dosen dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan/atau pembelajaran jarak jauh;
  2. Kegiatan laboratorium dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
  3. Bagi pegawai yang sudah divaksin dapat melaksanakan tugas kedinasan dari kantor dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
  4. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dengan melaksanakan 6M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari berpergian, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama), dan mematuhi ketentuan PPKM Darurat;
  5. Para pimpinan unit kerja memantau, mengawasi, dan memastikan kinerja unit kerjanya tetap tercapai sesuai target yang telah ditetapkan;
  6. Para pimpinan unit kerja agar segera melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 UIN Jakarta apabila terjadi hal-hal yang terkait Covid-19;
  7. Unit usaha Syahida Inn dapat melakukan pelayanan penerimaan tamu yang menginap dengan kapasitas maksimal staf sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dan dapat menyewakan fasilitas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk akad/resepsi pernikahan setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan dan ijin keramaian dari Kepolisian setempat dengan pembatasan undangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak makan di tempat (dine in), serta untuk Lokakarya/Seminar/Rapat/Pertemuan dan kegiatan lainnya dengan peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan dilakukan skrining untuk peserta dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penilaian mandiri;
  8. Unit usaha yang melakukan layanan kesehatan tetap memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.