Ancaman Kominfo bagi Beberapa Platform Sosial Media hingga Tanggapan Netizen

Ancaman Kominfo bagi Beberapa Platform Sosial Media hingga Tanggapan Netizen

Reporter Imam Muhammad Rizki; Editor Dani Zahra Anjaswari

Ilustrasi sosial media. (Freepik/@natanaelginting)

Di era digital ini adanya smartphone dan internet sudah menjadi suatu kebutuhan primer bagi masyarakat.

Bagaimana tidak hampir dari seluruh kegiatan masyarakat di Indonesia menggunakan smartphone untuk beraktivitas. Seperti alat jual beli, hiburan, hingga untuk belajar sekarang semua menggunakan media sosial meliputi WhatsApp, Google, dan Instagram.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia berencana akan memblokir beberapa sosial media jika pihak platform tersebut tidak segera mendaftarkannya ke PSE.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah membuat permintaan kepada perusahaan digital untuk mendaftarkan perusahaan yang mengembangkan produk WhatsApp, Instagram, dan Google sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan bahwa pendaftaran PSE tersebut dilakukan sepenuhnya untuk melindungi masyarakat Indonesia.

"Sebab, apabila tidak terdaftar dan ada masalah, bagaimana bisa melindungi para konsumen yang menggunakan layanan tersebut."

Kominfo menetapkan batas akhir pendaftaran PSE adalah hari ini Rabu 20 Juli 2022. Oleh karena itu, layanan PSE yang tidak melakukan pendaftaran di Indonesia hingga hari ini terancam diblokir oleh Kominfo.

Menanggapi adanya informasi tersebut perwakilan Google berencana akan segera mengambil tindakan dalam mematuhi aturan PSE lingkup privat.

"Kami mengetahui keperluan mendaftar dari peraturan terkait, dan akan mengambil tindakan yang sesuai dalam upaya untuk mematuhi."

Ilustrasi protes Netizen. (Freepik/@freepik) 

Meski sempat belum mendaftarkan seluruh layanannya di PSE, pada Kamis (21/7) Google terkonfirmasi telah terdaftar. Platform yang bergerak di bidang pengiriman pesan yakni WhatsApp, diketahui sudah lebih dulu muncul di halaman PSE Lingkup Privat di situs Kominfo, Rabu (20/7).

WhatsApp sendiri telah terdaftar sebagai platform di Sektor Teknologi dan Komunikasi dan tercatat dengan nomor 004994.06/DJAI.PSE/07/2022 (untuk versi web) dan 004994.05/DJAI.PSE/07/2022 (untuk versi mobile).

WhatsApp mendaftarkan dua situsnya yang berbeda, yakni alamat versi web dan alamat atau tautan untuk aplikasi mobile. Kemudian, WhatsApp mencantumkan alamat web web.whatsapp.com dan sebuah tautan yang mengarah ke halaman aplikasi Whatsapp di Apple Apps Store.

Sebelumnya, platform digital lain seperti Facebook dan Instagram juga sudah lebih dulu terlihat dalam daftar PSE asing. Kedua platform tersebut kompak melakukan pendaftaran PSE di hari yang sama, yakni 19 Juni 2022 siang.

Maka dengan langkah yang di ambil Meta Platforms ini, keempat platform digital yakni Google, Facebook, Instagram, dan WhatsApp sudah lengkap terdaftar di PSE Kominfo dan dalam kata lain, keempat platform itu sudah terhindar dari ancaman pemblokiran di Indonesia.

Sebelum pihak PSE asing ini mengambil tindakan untuk mendaftar, sudah ramai netizen Indonesia memprotes terkait kebijakan Kominfo yang akan memblokir perusahaan teknologi seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram jika tidak mendaftar sebagai PSE Lingkup Privat.

Netizen menganggap aturan ini mengancam privasi mereka sebagai pengguna platform tersebut. Netizen ramai membanjiri perkataan pakar keamanan siber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto yang menjelaskan dampak yang terjadi jika aturan tersebut diterapkan.

"Jika platform ini ikut mendaftar, maka mereka akan melanggar kebijakan privasi mereka sendiri dan privasi kita sebagai pengguna juga akan terancam," tulisnya.

Upaya Lindungi Pengguna, Instagram Rilis Fitur Verifikasi Usia

Upaya Lindungi Pengguna, Instagram Rilis Fitur Verifikasi Usia

Reporter Adinda Shafa Afriasti; Editor Syaifa Zuhrina

English 9*es) • 
qwstaqttan 
Phone number, email or username 
Password 
Forgot your login details? Get help signing 
OR 
Log in with Facebook 
Don't have an account? Sign up.
Ilustrasi Instagram. (Freepik/@Jannoon028)

Perusahaan teknologi dari Amerika Serikat, Instagram tengah menerapkan kebijakan verifikasi usia sebagai bentuk upaya melindungi anak-anak di bawah umur berselancar di platformnya. Untuk mendeteksi usia anak, mereka akan mengembangkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Kebijakan ini baru diterapkan di Amerika sejak Juni lalu dan belum ada kepastian terkait penerapannya pada negara-negara lain.

Sebelumnya, Instagram telah menetapkan batas minimum usia pengguna platformnya yakni 13 tahun, namun pengguna masih dapat "memanipulasi" usia mereka. Oleh karena itu, diciptakannya kebijakan verifikasi usia ini yang merupakan langkah terbaru setelah sebelumnya media sosial ini berencana membuat platform Instagram Kids namun mendapat banyak kecaman serta kritik dari banyak pihak.

Selain akan membatasi konten yang masuk ke pengguna di bawah umur, kebijakan ini juga akan membatasi interaksi pengguna dewasa dengan pengguna di bawah umur yang bukan pengikutnya. Misalnya ketika pengguna dewasa hendak mengirimkan pesan kepada pengguna di bawah umur, maka akan muncul peringatan bahwa pengiriman pesan tidak dapat dilakukan. 

Adanya kabar ini ditanggapi oleh salah satu Mahasiswi UIN Jakarta, Putri Al-Azzuri yang menuturkan bahwa verifikasi umur ini dirasa penting untuk membatasi anak-anak dengan konten yang bukan seusianya.

"Verifikasi usia ini perlu banget supaya iklan sama kontennya bisa sesuai sama usia si anak. Terus juga agar anak hanya bisa berteman dengan yang seusianya saja. Karena sekarang banyak banget yang bermedia sosial terus kelakuannya kurang baik yang kita tidak bisa mengetahui ada anak-anak atau tidak yang akses akun dia," tuturnya.

Ilustrasi penggunaan Instagram oleh anak kecil. (Today.com)

Verifikasi usia akan dilakukan melalui dua cara. Pertama, Instagram mengizinkan pengguna untuk mengunggah bukti verifikasi identitasnya yang berupa swavideo. Instagram akan menggunakan teknologi Yoti yang merupakan perusahaan di bidang verifikasi usia secara online. Kemudian yang kedua, Instagram akan meminta pengguna untuk memilih tiga pengikut berusia di atas 18 tahun yang saling mengikuti untuk mengonfirmasi usia.

Salah satu orang tua sekaligus Dosen Fdikom UIN Jakarta, Ali Irfani merasa kurang yakin terhadap keefektifan langkah ini dalam membatasi akses anak-anak di media sosial karena dapat dengan mudah untuk disiasati dengan banyak cara, namun menurutnya kebijakan ini tetap memiliki sisi positif.

"Apa yang dilakukan Instagram sudah betul dan perlu didukung, meskipun saya tidak begitu yakin hal tersebut dapat efektif namun setidaknya persyaratan itu bisa menjadi penanda yang kuat bahwa anak-anak tidak boleh menggunakan Instagram karena bisa berdampak negatif untuk tumbuh kembang anak secara normal," jelas Ali saat diwawancarai oleh Reporter DNK TV pada Selasa (5/7).

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mendukung langkah-langkah sejenis untuk semua platform media sosial.

"Pemerintah bisa membantu untuk berkampanye penggunaan media sosial secara lebih tanggung jawab dan produktif. Keberhasilan penggunaan media sosial yang positif hanya akan berhasil jika melibatkan semua pihak baik pemerintah, penyedia layanan, orang tua, guru, dan lain-lain," tuturnya

Perkembangan Teknologi Turunkan Kualitas Pendidikan?

Perkembangan Teknologi  Turunkan Kualitas Pendidikan?

Reporter Latifahtul Jannah; Editor Tiara De Silvanita

نم 
ت) _\lI?Eå!E 
a:ÉE,C• • 
a* *FEZ ركة ج 
6ي 
FAO? 
33 El لا 3 33 ZIZ a AZI 
——9)• —VS
Futuristic smart city with 5G global network technology Ilustrasi perkembangan teknologi. (freepik.com) Futuristic smart city with 5G global network technology

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti menilai Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) memiliki peran penting di tingkat global dalam menjembatani interaksi guru dan murid, khususnya di masa pandemi. Oleh karena itu ia berharap seluruh parlemen menjadi pendorong akses TIK bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam diskusi Standing Committee on Sustainable Development ke-144, Inter-Parliamentary Union (IPU) Roro mengatakan selama pandemi Covid-19 sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling terpukul, khususnya dalam proses belajar mengajar dengan sebagian besar kampus dan sekolah ditutup untuk menghindari penularan penyakit pad Senin, (21/3).

Kepala Program Studi Teknik Informatika UIN Jakarta, Imam Marzuki Shofi mengatakan di era revolusi industri, ada ataupun tidak ada pandemi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dari awal mendorong pendidikan tinggi memanfaatkan pembelajaran jarak jauh (PJJ)

"Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, peranan TIK menjadi sangat vital terutama di bidang pendidikan, termasuk di Indonesia. Sehingga muncul istilah pendidikan 4.0, pendidikan tinggi 4.0. Saat pandemi sekarang peran TIK menjadi sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan yang menuntut diberlakukannya pembelajaran jarak jauh" ujarnya.

Imam juga menambahkan, perkembangan teknologi yang tanpa henti maka kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu diwanti-wanti.

"karena perkembangan teknologi, khususnya TIK itu grafiknya eksponensial,  sehingga perlu kesiapan SDM kita dalam memanfaatkan teknologi tersebut. pendidikan dan sarana prasana TIK juga perlu ditingkatkan secara terus-menerus (continues improvement),"Sambung Imam

Ilustrasi kombinasi bentuk kepala, kecerdasan buatan, dan moral dunia. (freepik.com)

Mahasiswa UIN Jakarta, Ahmad Malik Fajar menanggapi, efektivitas dari perkembangan teknologi masih menjadi persoalan negeri.

"Kebutuhan terhadap educational technology (EdTech) yang efektif ini makin mendesak. Tantangan terbesar teknologi didunia pendidikan saat ini adalah efektivitas yang menurun, karena yang dirasakan siswa hingga orang tua yang tidak siap menggunakan EdTech (G-Suite for Education, Microsoft for Education, Zoom). Dan menurut survei (SRMC) pada tahun 2020 menunjukan 92 persen siswa mengalami banyak masalah dalam pembelajaran secari daring,"pungkasnya.

Dosen Informatika UIN Jakarta, Fenty Eka Muzayyana Agustun menegaskan secepat apapun teknologi berkembang peran guru tetap tidak akan tergantikan.

"TIK hanya alat, kemampuan bonding (ikatan emosional), kemampuan menyampaikan materi, dan membangkitkan semangat siswa oleh seorang guru adalah skill yang tidak dapat digantikan, jadi TIK hanya sebagai pendukung,"

Fenti menambahkan realita peran guru tak sesuai dengan yang seharusnya, guru yang hanya mengejar konten pembelajaran karena tuntutan kurikulum juga menuntut murid atau mahasiswa hanya memenuhi penguasaan materi dan tuntutan penilaian semata.

Siapkah Indonesia Menyambut Metaverse?

Siapkah Indonesia Menyambut Metaverse?

Oleh Afrida Syakira

Platform sosial media milik Mark Zuckerberg yaitu Facebook, kini telah melakukan rebranding menjadi lebih futuristik dengan menghadirkan dunia digital yang lebih nyata yang disebut dengan metaverse.

Istilah metaverse sendiri merupakan dunia virtual 3D yang akan dihuni dengan avatar sungguhan. Mark Zuckerberg sendiri menggambarkan metaverse ini sebagai teknologi yang menyajikan lingkungan virtual dan dapat kita masuki. Alih-alih hanya melihat layer, kita dapat dimanjakan dengan merasakannya langsung ke dalam dunia virtual.

Pada teknologi ini, semua orang akan saling terhubung secara virtual dan dapat melakukan aktivitas seperti bekerja, melakukan kegiatan transaksional, hingga hiburan. Contoh potensi yang dihadirkan oleh metaverse di antaranya meeting online yang lebih realistis, menonton konser, serta mengubah aktivitas digital lain yang sebelumnya dalam bentuk teks, gambar, dan video menjadi lebih realistis dengan bantuan perangkat virtual reality (VR).

Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha mengatakan bahwa dengan hadirnya metaverse ini akan menjadi tantangan yang besar bagi Indonesia, karena akan menghasilkan dampak yang positif dan juga negatif. Maka dari itu, perlu adanya persiapan yang matang bagi Indonesia untuk menggunakan teknologi ini.

"Ini menjadi tantangan serius, apakah negara punya cukup regulasi untuk mengatur metaverse nantinya. Karena ini kan seperti tanah wilayah tapi di wilayah siber. Bagaimana regulasinya, apakah kita siap atau tidak, masih ada waktu 1-2 tahun untuk negara siap menghadapi ini," kata Pratama pada CNNIndonesia.com, Kamis (16/12).

Lebih lanjut, Pratama menambahkan bahwa dalam menghadapi kemajuan teknologi metaverse ini juga menjadi sebuah tantangan terhadap sejumlah lembaha pertahanan keamanan seperti BSSN, BIN, TNI, dan Polri untuk pertahanan keamanan ke depannya.

"Karena bila negara tidak siap, maka masyarakat akan secara otodidak dan otomatis masuk tanpa bekal apapun. Ini berbahaya karena bisa menyedot potensi ekonomi kita, transaksi terjadi di metaverse misalnya tanpa melewati negara," ucap Pratama.

Dengan semakin majunya teknologi dan keterlibatan metaverse sangat besar bagi kehidupan yang akan datang, maka persiapan ini perlu dilakukan bagi seluruh negara dalam menghadapi dunia virtual baru.

BMKG Luncurkan Sistem Informasi Gempa Berbasis Radio

BMKG Luncurkan Sistem Informasi Gempa Berbasis Radio

Reporter Dani Zahra Anjaswari; Editor Ainun Kusumaningrum

Infomasi mengenai gempa bumi
Sumber: Instagram-@infobmkg

Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi luncurkan sistem informasi peringatan dini gempa yang berpotensi terjadi tsunami dengan basis radio atau handy talky (HT) dan android. Peluncuran sistem ini dilakukan oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (04/10).

Sistem informasi tsunami sebagai backup sistem peringatan dini dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD ke masyarakat. Dimana sistem ini menggunakan frekuensi radio HT guna mengantisipasi putusnya aliran listrik maupun sinyal telepon seluler atau internet akibat adanya gempa bumi.

Inisiator sistem informasi peringatan dini, Setyoajie Prayoedhie
Sumber: twitter-@SetyoajieP

Inisiator dari sistem ini ialah Setyoajie Prayoedhie. Ia mengatakan sistem informasi berbasis radio (radio broadcaster) merupakan salah satu media diseminasi info gempa bumi dan peringatan dini tsunami dari BMKG.

Radio broadcaster ini, informasi disampaikan dalam bentuk suara, tidak berbasis teks atau grafis, sehingga harapannya bisa menjangkau kelompok masyarakat rentan khususnya yang mengalami kendala dalam melihat atau membaca. Oleh karena informasinya dalam bentuk suara, harapan kami info tersebut lebih mudah oleh masyarakat," jelasnya.

Sementara untuk sistem peringatan dini berbasis Android berupa aplikasi Sirita (Sirens for Rapid Information on Tsunami Alert), kata dia, hal itu sebagai alternatif dari keterbatasan jumlah sirine yang terpasang.

"Karena keterbatasan jumlah sirine yang terpasang, otomatis kita harus punya solusi alternatif. Jadi, kami kembangkan aplikasi sirine tsunami berbasis telepon seluler, namanya Sirita."

Setyoajie juga mengatakan pengguna telepon pintar yang telah memasang aplikasi Sirita secara otomatis akan menerima sirine ketika BPBD mengaktifkan fitur peringatan dini tsunami meskipun teleponnya dalam posisi hening atau getar.

Mahasiswa UIN Jakarta, Salsabila Musidah memberikan tanggapannya mengenai peluncuran sistem informasi berbasis radio dan android dari BMKG. Menurutnya, hal ini sangat baik dalam perkembangan teknologi saat ini yang harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa.

“Sistem informasi yang diluncurkan oleh BMKG di Cilacap akan sangat bermanfaat lantaran menjadi cadangan sistem peringatan dini dari Pusdalops BPBD ke masyarakat. Sistem peringatannya pun memakai teknologi yang relatif sederhana karena masyarakat cukup mendengarkan dari frekuensi radio yang digunakan oleh BPBD, sehingga ketika terjadi gempa bumi masyarakat secara otomatis akan dengar informasi tersebut,” ucapnya.

Industri Keuangan Mengandalkan Teknologi, Jokowi: Hati-Hati

Industri Keuangan Mengandalkan Teknologi, Jokowi: Hati-Hati

Reporter Mukhammad Maulana Fajri; Editor Aulia Gusma Hendra dan Nur Arisyah Syafani

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021
Sumber: Website  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

Presiden Jokowi menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 di Istana Negara, Selasa (4/5). Dalam kehadirannya, ia menyampaikan kepada masyarakat, mengenai industri keuangan  yang mengandalkan Teknologi  (Financial Technology).

Memasuki era industri 4.0 atau era serba digital membuat berbagai sektor jasa keuangan harus menyesuaikan diri agar tak ketinggalan arus teknologi. Untuk industri keuangan dalam negeri, Presiden menginginkan industri keuangan bisa beradaptasi. Industri Keuangan mengandalkan inovasi dan teknologi dalam praktik keuangannya, sehingga kini banyak bermunculan perusahaan yang berbasis fintech.

Penyampaian Resmi Presiden Jokowidodo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasioanal 2021
Sumber: Website Kementerian PANRB

"Sekarang ini sudah marak bermunculan yang namanya fintech yang mampu mengoperasikan bisnisnya dengan sangat efisien dan industri keuangan sudah mulai bergeser menjadi perusahaan yang mengandalkan inovasi dan teknologi, hati-hati mengenai ini," jelas Jokowi.

Dalam hal ini, industri keuangan mengandalkan teknologi dengan pemanfaatan sistem yang dimiliki untuk mengoptimalkan suatu pengerjaan. Dampaknya lebih efisien dan mampu mengambil pasar yang terkendala oleh jarak dan waktu. Dengan demikian, segmen pasar dapat menjadi lebih luas, bukan hanya business to business namun juga business to customer.

Pemanfaatan teknologi oleh industri keuangan bisa direalisasikan dengan adanya kontribusi antara perusahan dengan pemerintah. Pemerintah menekankan agar dalam pemanfaatanya bisa memberikan hal baru yang positif kepada masyarakat. Masyarakat juga diharapkan bisa ikut andil dalam fintech ini seperti memberikan gagasan serta ide-ide yang cemerlang.

Dengan demikian, pemerintah, perusahaan dan masyarakat harus saling bersinergi agar terciptanya hubungan yang harmonis serta mampu mendongkrak industri keuangan yang maju bermodalkan inovasi dan teknologi. Sehingga diharapkan bisa lebih adaptif dalam pencanangan teknologi industri keuangan baik dalam hal investasi maupun kebijakan yang berlaku.