Refleksi Akhir Tahun: Perampasan Tanah Kian Bertambah

Refleksi Akhir Tahun: Perampasan Tanah Kian Bertambah

Reporter Farah Nur Azizah; Editor Tiara De Silvanita

Reruntuhan pemukiman warga Anyer Dalam akibat sengketa lahan dengan PT. KAI pada Kamis (18/11) di Anyer Dalam, Bandung.
Sumber: Dok. Istimewa

Saat ini sudah memasuki penghujung tahun 2021, namun permasalahan d Indonesia tak kunjung usai. Salah satunya terkait sengketa lahan yang terus menerus bertambah dari waktu ke waktu.

Padahal, tanah yang telah dihuni oleh rakyat dalam kurun waktu bertahun-tahun lamanya, tidak boleh diambil secara paksa oleh pihak manapun termasuk pemerintah.

Mengutip dari laman detik.com  organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama (NU) mengharamkan perampasan tanah rakyat oleh pemerintah.

“Pemerintah diharamkan merampas tanah yang sudah bertahun-tahun dihuni rakyat. Harusnya penerintah merekognisi tanah itu. Dan pemerintah harus melindungi aset rakyat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan”, ujar Ketua Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah Mukhtamar NU, Abdul Ghofur Maemoen.

Tambahnya bahwa pemerintah juga wajib memberikan sertifkat sebagai bentuk merekognisi tanah tersebut, kecuali bila terbukti proses iqtha’ (redistribusi lahan) yang tidak memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Warga Anyer Dalam masih bertahan memperjuangkan hak nya sebagai warga negara.
Sumber: Dok. Istimewa

Dalam hal ini perlu adanya batasan kepemilikan, dengan menemukan suatu sistem manajemen atau kearifan lokal dimana penanaman modal tidak mengubah kepemilikan tanah bagi rakyat.  

Dosen UIN Jakarta, Muhammad Yakub beranggapan bahwa pemerintah tidak boleh semena-mena dalam melakukan penggusuran dan mengusir rakyat hanya untuk memberikan konsesi kepada pengembang atau real estate yang lebih kuat.

“Sebaliknya negara segera mencabut Hak Guna Usaha (HGU) bagi penguasaan lahan yang sekian lama dibiarkan tidak produktif, sementara banyak rakyat yang tidak memiliki lahan yang akan digarap”, tambahnya.

Perihal sengketa lahan tanah, boleh jadi karena tidak adanya kepemilikan dokumen-dokumen yang lengkap. Termasuk di dalamnya sertifikat Badan Pertahanan Nasional (BPN), dikuasai dengan cara ilegal, hibah, wakaf dari saudara dan keluarga yang belum ditindaklanjuti oleh ahli waris dan lainnya.

Adapun upaya meminimalisasi resiko ketika terjadi sengketa lahan ini, diantaranya:

  1. Melengkapi dokumen-dokumen resmi
  2. Meminta advokasi dan pendampingan dengan lembaga hukum
  3. Diselesaikan di pengadilan
  4. Diterbitkan surat Hak milik via sertifikat BPN.

Yakub menandaskan sebagai upaya meminimalisasi perampasan hak kepemilikan tanah  maka perlu ditegakkan hukum yang tegas dan konsisten.