Sembako Terkena PPN, Pedagang: Kecewa sama Pemerintah

Sembako Terkena PPN, Pedagang: Kecewa sama Pemerintah

Reporter Taufik Akbar Harefa

Suasana jual beli di pasar
Sumber: Instagram-3dywu

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok atau sembako. Pengenaan PPN sembako ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Lantas, apa itu PPN?

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan pada Rabu (9/6), PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. 

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Artinya, daftar yang dihapuskan akan dikenakan PPN.

Sementara sebelumnya, sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Hingga saat ini pemerintah dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir.

Nur Ainun salah satu pedagang sembako pasar Ciputat, mengaku kecewa  dengan kebijakan PPN, karena sedang mengalami kondisi ekonomi sulit imbas pandemi.

“Ya pasti kecewa, harga sembako sampai bulan ini saja naik semua,  belum lagi orang jarang belanja di pasar karena pandemi. Ini malah ditambah PPN lagi, bisa-bisa bentar lagi saya tumpur,” ungkapnya.