Serba Serbi Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Serba Serbi Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Reporter Belva Carolina; Editor Farhan Mukhatami

Ilustrasi pradesain istana negara baru
Sumber: Youtube-Presiden Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, umumkan keputusan pemerintah dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada 26 Agustus 2019. Ibu Kota Negara (IKN) baru ditargetkan akan dimulai pada tahun 2024.

Dalam Pasal 3 ayat (2) pada draf Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN baru, pemindahan IKN baru ke Kalimantan Timur akan dimulai pada 2024. Pemindahan dilakukan secara bertahap.

Adapun persiapan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Otorita IKN yang merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian, dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN.

Pembangunan IKN baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 Jokowi menyiapkan dana senilai Rp500 miliar lebih. Hal ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak menyatakan bahwa pemindahan IKN baru pada 2024 tidak masuk akal, harus ada alasan objektif untuk menentukan waktu pemindahan. Jika pilihan 2024 mengejar waktu sebelum Jokowi diganti, berarti motifnya sangat politis dan membahayakan.

“Menurut saya pemindahan menunggu proses pembangunan semua infrastruktur dan fasilitas lainnya di calon IKN itu selesai. Sekitar 15 tahunan lagi, jika dipercepat mungkin bisa 10 tahun lagi. Jadi perlu kesabaran, perhitungan yang cermat dan berdasarkan alasan objektif, jangan grasak-grusuk. Karenanya DPR bisa menolak atau merevisi surpres dan RUU IKN tersebut terkait waktu pemindahan ibu kota,” jelas Zaki.

Selain itu, tercantum sejumlah aturan mengenai IKN baru dalam Surpres beserta RUU IKN kepada DPR RI.

Ilustrasi peta letak Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Sumber: Instagram-@jokowi

Dalam pasal 13 ayat (1), salah satu aturan itu yakni mengenai pemilihan umum (Pemilu) di IKN hanya meliputi pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) untuk anggota DPR dan DPD.

Kemudian, tercantum bahwa penyusunan dan penetapan daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR dan DPD RI di IKN baru dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pasal 13 ayat (3).

Zaki juga mengomentari hal ini, ia menyarankan agar aturan dibuat secara demokratis dan partisipatif.

“Soal ada atau tidaknya Pilkada di IKN bukan persoalan yang terlalu besar. Mungkin nanti ada UU yang mengatur kekhususan ibu kota juga, yang penting aturan main dibuat secara demokratis dan partisipatif. Jika berdasarkan studi keberadaan pilkada bagi IKN ternyata lebih baik, ya tidak perlu ditolak. Intinya harus berbasiskan  studi akademis mana yang lebih memberikan manfaat,” tambahnya.


Adapun IKN baru dipimpin oleh Kepala dan Wakil Otorita setingkat menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden dapat menunjuk dan memberhentikan langsung Kepala dan Wakil Kepala Otorita yang menjabat selama lima tahun. Mereka dapat diangkat kembali oleh Presiden dalam masa jabatan yang sama.

Dalam draf RUU IKN dari pemerintah, pusat pemerintahan RI nantinya tak dipimpin oleh Gubernur yang dipilih lewat pemilu dan tak memiliki DPR.

Menanggapi hal itu, mahasiswa UIN Jakarta, Sofie Fayza Zahra menanggapi dengan sikap kontra, ia tidak setuju dengan keputusan presiden mengenai Otorita.

“Sejak awal Negara kita ialah Negara Demokrasi, terasa rancu apabila pemimpin dipilih oleh penguasa, dimana istilah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Fatal sekali jika terjadi tumpang tindih kekuasaan. Bagian pemerintahan sudah menyalahi UUD, bagaimana dapat mengayomi rakyat,” ungkapnya.