Uji Publik RUU Sisdiknas Dinilai Tergesa-Gesa

Uji Publik RUU Sisdiknas Dinilai Tergesa-Gesa

Reporter Amelia Putri; Editor Dani Zahra Anjaswari dan Fauzah Thabibah 

Sejumlah siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN 3 Lhokseumawe Aceh. (Antara Foto/Rahmad)   

Perancangan kebijakan merupakan awal dari keberhasilan dan terlaksananya suatu peraturan baru terutama dalam melibatkan ruang lingkup publik. Hal ini harus diimplementasikan dalam segala aspek terutama dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU) mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah melakukan uji publik RUU Sisdiknas di tahun ini. Melansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa RUU Sisdiknas masuk dalam program legislasi nasional 2020-2024 yang mana merupakan pengganti dari Undang-Undang (UU) sebelumnya, yaitu UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Uji coba publik mengenai RUU Sisdiknas terkesan tergesa-gesa dan hanya mengambil beberapa aspirasi yang menguntungkan saja. Di lain sisi juga aspirasi hanya sebagai kebutuhan administrasi belaka dan tidak sepenuhnya publik yang menilai. Melansir dari Republika pada Selasa (1/3), Dosen Analisis Kebijakan Pendidikan Magister FITK (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan) UIN Jakarta, Jejen Musfah menanggapi terkait pembahasan RUU yang perlu menimbang pasukan publik dan tidak tergesa-gesa.

“Sejak pemerintah melakukan uji publik RUU Sisdiknas banyak pihak keberatan. Mereka meminta pembahasan RUU ini menimbang pasukan publik dan tidak tergesa-gesa,” ungkapnya.

RUU Sisdiknas dinilai memiliki kekhawatiran dalam pengesahannya. Berbagai catatan menjadi tambahan lemahnya dari RUU ini. Cacat formal yang terdapat didalamnya diakibatkan dari proses penyusunan yang tertutup dan komunikasi satu arah sehingga pemerintah terkesan melibatkan publik belaka.

Hal ini menjadikan banyaknya pertanyaan yang timbul di tengah-tengah publik. Apakah RUU Sisdiknas dinilai pantas menggantikan UU sebelumnya, pasalnya dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU ini masuk ke dalam gugatan publik atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) melihat adanya kelemahan material.

Ilustrasi para siswa mengikuti pembelajaan tatap muka di SDN Pondok Labu 01. (ANTARA/Salman Thoyyib) 

Masih dalam kesempatan yang sama, Jejen juga mengatakan masih banyak hal yang perlu digali dan diperbaiki dari RUU Sisdiknas. Menurutnya, masih banyak catatan penting dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) hingga fasilitas penunjang lainnya.

“Kelemahan formal dan material RUU Sisdiknas menunjukkan, RUU ini memerlukan revisi besar, waktu yang cukup dan memperhatikan saran-saran publik,” ungkapnya.

Masukan dan kritikan terus bergulir RUU ini, karena dinilai kurang transparan. Pendidikan di Indonesia harus terus berkembang dengan adanya relevansi perkembangan zaman. Namun setiap perencanaan perlu menimbang dan tidak perlu tergesa-gesa.

Bila diselidiki lebih jauh, pemerintah terkesan menerima aspirasi publik, nyatanya tidak begitu jika dilihat dari kontra dan kurang adanya persetujuan di ruang publik.

Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim mengaku khawatir dengan disahkannya RUU Sisdiknas ini.

“Jangan sampai terkesan RUU ini sama seperti UU IKN atau UU Ciptakerja, yang minim partisipasi publik. Apalagi RUU ini bersifat omnimbus law, akan menggantikan 3 UU sekaligus,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah jangan terlalu cepat mengambil keputusan dan hanya mementingkan pihak tertentu tanpa memikirkan akibat ke depannya dalam segi uji publik juga bukan hanya sekadar kebutuhan formalitas belaka.

“Pembahasannya mesti transparan dan membuka ruang dialog partisipatif dari semua pemangku kepentingan pendidikan,” pungkasnya.

Dinilai Tidak Realistis Selama Pandemi, DPR Tarik 16 RUU dari Prolegnas

Dinilai Tidak Realistis Selama Pandemi, DPR Tarik 16 RUU dari Prolegnas

Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Salah satu dari lima agenda pembahasan pada Rapat Paripurna DPR ke-19 adalah  laporan Badan Legislasi (Baleg) terhadap hasil evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2020, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco dan dihadiri Anggota Dewan secara fisik dan virtual, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan Baleg, pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 terdiri dari 50 RUU Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, 36 RUU disiapkan oleh DPR, 13 RUU disiapkan oleh Pemerintah, dan satu RUU disiapkan oleh DPD RI.

Supratman juga menguraikan perkembangannya, ada enam RUU telah disahkan menjadi Undang-Undang lima RUU di antaranya merupakan kumulatif terbuka. Delapan RUU dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, satu di antaranya merupakan RUU Kumulatif Terbuka. Tiga RUU menunggu Surat Presiden, dan tiga RUU lainnya selesai Harmonisasi. Dua RUU dalam proses harmonisasi, dan ada 34 RUU dalam proses penyusunan di DPR dan Pemerintah.

Hasil evaluasi tersebut memutuskan 50 RUU dalam Prolegnas prioritas tahun 2020 yang sudah disepakati DPR bersama dengan pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) tidak realistis dalam kondisi proses legislasi dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena terdapat hambatan, salah satunya pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, disepakati pengurangan 16 RUU dalam prolegnas prioritas tahun 2020, sehingga total terdapat 37 RUU prioritas.

“Untuk itu, Badan Legislasi bersama dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI dalam rangka evaluasi prolegnas prioritas tahun 2020 menyepakati mengurangi 16 rancangan undang-undang RUU prioritas tahun 2020,” kata Supratman saat membacakan laporan Baleg (16/7/2020).

Hasil evaluasi dan perubahan Program prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 disetujui setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan seluruh anggota DPR yang hadir.  

“Untuk selanjutnya kami menanyakan kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah laporan Badan Legislasi atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020 dapat disetujui?” tanya Dasco, para Anggota Dewan pun menjawab “setuju”, ketuk palu pimpinan sidang menjadi tanda pengesahan. 


Berikut 16 RUU yang ditarik dari Prolegnas prioritas tahun 2020:

  1. Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
  2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  3. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan
  4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  8. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
  9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2                                        Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
  11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  13. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (Omnibus Law)
  14. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.
  15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
  16. Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional  

RUU yang ditambahkan dalam Prolegnas prioritas tahun 2020:

Usulan Komisi III

  1. RUU tentang Jabatan Hakim
  2. RUU tentang Kejaksaan (Komisi III dan Pemerintah)

Usulan Pemerintah

  1. RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. RUU Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 3004 tentang Kejaksaan (Komisi III dan pemerintah).  

RUU yang diganti dalam Prolegnas prioritas 2020:

  1. Baleg mengganti RUU tentang Penyadapan dengan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  2. Pemerintah mengganti RUU tentang Keamanan Laut dengan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Reporter: Tiara De Silvanita