Aksi Penolakan RUU KUHP, Mahasiswa: Ini Awal Rusaknya Demokrasi

Aksi Penolakan RUU KUHP, Mahasiswa: Ini Awal Rusaknya Demokrasi

Reporter Maya Maulidia; Editor Syaifa Zuhrina

Suasana unjuk rasa di depan gedung DPR. (DNK TV/Muhammad Muklas).

Penolakan terhadap rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengakibatkan unjuk rasa oleh mahasiswa dari berbagai almamater pada Selasa (28/6). Aksi ini juga ditimbulkan karena tidak adanya transparansi RUU KUHP ke ruang publik.

Aksi yang mengangkat tagline “Semua Bisa Kena” ini karena beberapa masalah yang pernah terjadi di Indonesia pasti berdampak terhadap semua pihak. Begitu pun dengan pasal-pasal RUU KUHP yang dapat dengan mudah menjerat pidana bagi kelompok yang tidak memihak ataupun berseberangan dengan pemerintah negara.

Saat ini masyarakat masih berpegang pada draf UU Tahun 2019 sedangkan Juli mendatang pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk mengesahkan RUU KUHP tersebut. Rancangan itu memuat pasal-pasal yang saat ini menciptakan kontroversial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Suasana unjuk rasa di depan gedung DPR. (DNK TV/Muhammad Muklas).

Beberapa pasal tersebut meliputi :

  1. Pasal penghinaan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam Pasal 218 RUU KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 3,5 tahun.
  2. Pasal penghinaan terhadap pemerintah dalam Pasal 240 RUU KUHP dengan hukuman 3 tahun penjara atau denda kategori IV. Selain itu, orang yang menyebarkan isu penghinaan tersebut akan mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun atau dengan kategori V.
  3. Pasal penghasutan melawan penguasa hukum dalam pasal 246 dan pasal 247. Pada pasal 246, pelaku akan mendapatkan hukuman paling lama 4 tahun atau denda kategori V,  jika ia menghasut orang-orang agar melawan penguasa umum melalui lisan dan tulisan. Sedangkan pada pasal 247, pelaku akan mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan atau denda kategori V, jika menyebarluaskan lisan atau tulisan tersebut. 
  4. Pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara dalam pasal 354 draf RUU KUHP, jika seseorang dengan sengaja menyebarluaskan isu penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara melalui beberapa platform akan mendapatkan hukuman penjara 2 tahun.
  5. Pasal hukum yang hidup, yakni pasal 598 dan pasal 2 (ayat 1) dalam RUU KUHP draf 2019 memuat hukuman yang didapatkan seseorang jika melakukan pelanggaran di suatu daerah tersebut.
  6. Pasal kumpul kebo (kohabitasi) dalam pasal 417 ayat 1 mengenai pasangan yang melakukan zina seperti persetubuhan dengan yang bukan mahramnya akan mendapatkan ancaman penjara paling lama 1 tahun atau dengan denda kategori 2. Selain itu, pasal ini juga mengatur proses hukum hanya bisa dilakukan oleh pengaduan suami atau istri yang terikat pernikahan dan orang tua atau anak yang tidak terikat pernikahan.
  7. Pasal penyiaran berita bohong dalam pasal 263 mengenai pihak yang menyebarluaskan berita bohong dan dapat menyebabkan kericuhan antar masyarakat akan dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun.
  8. Pasal penghinaan terhadap pengadilan dalam pasal 281 RUU KUHP draf tahun 2019 mengenai seseorang yang tidak hormat terhadap hakim akan dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun. 
  9. Pasal penghinaan agama, yakni pasal 304 RUU KUHP terkait penistaan agama yang dilakukan oleh seseorang di khalayak umum akan mendapatkan hukuman penjara 5 tahun.
  10. Pasal pencemaran nama baik dalam pasal 440 RUU KUHP akan mendapatkan hukuman penjara selama 9 hingga 1 tahun 6 bulan.

Menanggapi kabar ini salah satu peserta aksi sekaligus Mahasiswa UIN Jakarta, Muhammad Renardi Ariza memaparkan bahwa demonstrasi kali ini dilakukan dengan damai sebagai perwujudan aspirasi yang bijak dari mahasiswa. 

“Perlu adanya tagline ‘Semua Bisa Kena’ terhadap demo kali ini karena banyak pasal kontroversial yang dapat mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta dapat memidanakan orang-orang yang dinilai melakukan penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa. Seperti yang tertera pada pasal  353 dan pasal 354, semua aturan hukum pasti ada tujuan hukum yang dilindungi,” ujarnya saat diwawancarai tim DNK TV pada Selasa (28/6).

“Tujuan dari pasal penghinaan kepada pemerintah ini merupakan awal dari rusaknya demokrasi di negara ini,” lanjut Renardi.

Ia berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi dan kritik serta merealisasikan tuntutan dari berbagai elemen mahasiswa.

Tabur bunga di Tugu Reformasi pada Jumat, (13/05).

Merawat Ingat 24 Tahun Tragedi Trisakti

Merawat Ingat 24 Tahun Tragedi Trisakti

Reporter Mazaya Riskia Shabrina; Editor Ahmad Haetami

Tabur bunga di Tugu Reformasi pada Jumat, (13/05).
Tabur bunga di Tugu Reformasi pada Jumat, (13/05). (DNK TV/Mazaya Riskia Shabrina)

Sudah 24 tahun  berlalu sejak peristiwa Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 silam yang menyebabkan tewasnya Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Dalam rangka memperingati peristiwa ini, para mahasiswa se-Jabodetabek gelar aksi tabur bunga di Tugu Reformasi, Universitas Trisakti, Jakarta Barat,  Jumat (13/05).

Sebanyak 350 peserta dari mahasiswa, aktivis Gerakan Nasional 1998, Front Milenial Jabodetabek (FMJ), dan kaum perempuan dari Indonesia Bersatu turut hadir dalam aksi ini.

“Kita ingin mengenang bahwa peristwa 12 Mei itu bukanlah momentum belaka. Ketika kita menyatakan bahwa reformasi adalah sejarah, maka kita harus sadar bahwa sejarah adalah hal yang harus diestafetkan atau diwariskan secara turun-temurun,” tutur Inisiator Konsolidasi Indonesia, Febriditya Ramdhan kepada DNK TV.

Febriditya juga menambahkan bahwa berbagai permasalahan yang terjadi sampai hari ini tidak terlepas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tentunya, mahasiswa memegang peran penting karena mahasiswa memiliki Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya berbunyi “pengabdian kepada masyarakat”.

Mahasiswa berorasi di halaman Universitas Trisakti (DNK TV/Debri Wahyu Wardana)
Mahasiswa berorasi di halaman Universitas Trisakti (DNK TV/Debri Wahyu Wardana)

Dalam aksi ini peserta menuntut para pahlawan reformasi yang gugur bisa diakui sebagai Pahlawan Nasional secara resmi pada peristiwa 10 November mendatang. Selain itu, keluarga korban yang ditinggalkan lebih diperhatikan, seperti pemberian penghargaan kepada keluarga korban.

“Proses persidangan terhadap penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah selesai. Yang sekarang kami tuntut dari empat pahlawan reformasi yang gugur agar diakui menjadi Pahlawan Nasional,” ucap Ketua Umum Gerakan Nasional ’98, Anton Aritonang.

Anton mengungkapkan bahwa proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional sudah dimulai sejak 2004 dan terus diperjuangkan hingga detik ini. Secara lisan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui. Namun, hal ini belum final dan masih perlu pembuktian dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden secara resmi.

Peserta aksi berharap pemberian gelar Pahlawan Nasional pada 10 November mendatang terealisasi sebagai bentuk penghormatan yang baik bagi empat pahlawan reformasi yang telah gugur.