Pro Kontra Ormas Khilafatul Muslimin, Ingin Tegakkan Pemerintahan Islam

Pro Kontra Ormas Khilafatul Muslimin, Ingin Tegakkan Pemerintahan Islam

Reporter Tubagus Muhamad Bintang Lazuardi; Editor Ahmad Haetami

Penyebaran Paham Radikalisme Berbungkus Agama Masih jadi Ancaman. (Pinterest)

Khilafatul Muslimin, organisasi yang memiliki ide mendirikan negara Islam dengan sistem khilafah berdiri sejak 1997 baru-baru ini ramai diperbincangkan warga Indonesia.

Organisasi ini menjadi kontroversial karena memiliki lembaga pendidikan sendiri yang mendoktrinasi khilafah sejak usia dini. Para siswa juga tidak pernah diajarkan pancasila dan UUD 1945, hanya diajarkan untuk hormat pada bendera Khilafatul Muslimin.

Pendiri organisasi ini adalah Abdul Qadir Baraja, ia pernah terlibat dalam teror Waman tahun 1979, kasus bom Jawa Timur dan Candi Borobudur tahun 1985.

Pusat “kekhilafahan” organisasi ini terletak di Lampung dan telah memiliki banyak cabang di beberapa wilayah di Indonesia. Pada 2016, mereka mengklaim telah memiliki 16 wilayah (setingkat provinsi), 68 ummul quro (setingkat kabupaten/kota), dan 310 kemas’ulan di Indonesia.

Dalam laman resmi Khilafatul Muslimin, disebutkan bahwa organisasi ini bertujuan mewujudkan cita-cita (sebagian) umat Islam, yakni menegaknya kembali pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah).

ى 
س: هي «ر
Ilustrasi anti radikalisme. (Pinterest)

Terkait hal ini Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) minta agar anggota Khilafatul Muslimin dirangkul dengan harapan membuat anggota Khilafatul Muslimin sadar dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas sikap tersebut, Pengkaji Ilmu Hadis dan Dosen UIN Jakarta, Helmi Rustandi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap organisasi ini.

“Saya tidak setuju karena bisa menjadi ancaman bagi NKRI,” ujarnya.

Mahasiswa UIN Jakarta, Dimas juga turut menanggapi hal ini.

“Ormas tersebut tetap dirangkul tetapi terhadap pemikiran-pemikiran atau program-program ormas tersebut yang sifatnya radikal bisa ditindak dengan tegas oleh pihak yang berwenang agar pemikiran-pemikiran dan program tersebut tidak diterapkan karena dikhawatirkan akan memecah belah bangsa. Jadi terhadap segala sesuatu yang memecah belah bangsa harus bisa dicegah,” ujarnya.

Moderasi Beragama Sebagai Pencegahan Radikalisme

Moderasi Beragama Sebagai Pencegahan Radikalisme

Rahmatul Hidayat

Webinar series oleh PPIM UIN Jakarta melalui zoom meeting (5/2)

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan  Convey Indonesia menggelar Webinar series dengan tema “Moderasi Beragama” secara virtual melalui Zoom Meeting dan Live Streaming YouTube Convey Indonesia , Jumat (5/2).

Mengusung topik “Masjid dan Moderasi Beragama”, webinar ini dihadiri oleh Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama  RI, Juraidi,  Ketua Majelis Ulama Indonesia, Sudartono Abdlu Hakim, Pengurus PP Dewan Masjid Indonesia, Kustini, Koordinator Penelitian Buletin PPIM UIN Jakarta, Kusmana,  serta moderator, Jamhari Makruf selaku Team Leader Convey Indonesia.

Kusmana mengatakan beberapa masjid disalahgunakan untuk dakwah yang berbau radikal, sehingga hal tersebut menjadi tantangan besar.

“Kita dihadapkan dalam dua tantangan besar, yaitu munculnya parokialisme paham keagamaan dan konservatisme paham keagaamaan  yang berimplikasi dalam sikap radikalisme baragama”.

Kusmana juga mengatakan bawasanya masyarakat juga perlu waspada dan prihatin karena ada buletin-buletin tertentu yang menyebarkan paham radikalisme yang beredar di masjid. Bulletin tersebut tentu tidak bertanggung jawab atas tulisannya.

2021-02-05 (27)
Sudarnoto Abdul Hakim selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sudarnoto Abdul Hakim selaku Ketua MUI menambahkan bahwa kebanyakan anak muda dari golongan moderat itu enggan untuk mengurusi masjid, sehingga pengurus masjid diambil kelompok-kelompok radikal.

“Kelompok-kelompok seperti ini akan terus bergerak meskipun secara kelembagaan sudah tidak ada tapi tidak ada jaminan bahwasanya pikiran itu mati, tidak ada jaminan kelompok itu mati karena kelompok radikal tersebut akan bergerak dengan berbagai cara,” ujar Sudartono.

Juraidi memastikan pemerintah memperhatikan bagaimana moderasi beragama yang terjadi di masijd-masjid. Pemerintah membuat berbagai macam regulasi masjid, dengan harapan  untuk memaksimalkan fungsi dari masjid tersebut.