Pemekaran Wilayah Papua dan Pro-Kontra di Dalamnya

Pemekaran Wilayah Papua dan Pro-Kontra di Dalamnya

Reporter Ammar Luthfi Ramadhan; Editor Belva Carollina

Tepat pada Kamis (30/6) DPR telah mengesahkan tiga Rancangan Undang Undang-Undang (RUU) terkait pemekaran di wilayah Papua, yaitu disahkannya tiga provinsi baru di Papua, yaitu : Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Pembentukan tiga provinsi tersebut merujuk pada Rancangan Undang Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB). Pengesahan tersebut diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dengan disahkannya tiga provinsi tersebut maka Indonesia sekarang memiliki 37 provinsi yang membentang dari sabang sampai marauke, berikut wilayah pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua :

  1. Provinsi Papua Selatan
    a. Kabupaten Merauke (Ibukota)
    b. Kabupaten Boven Digoel
    c. Kabupaten Mappi
    d. Kabupaten Asmat
  2. Provinsi Papua Tengah
    a. Kabupaten Nabire (Ibukota)
    b. Kabupaten Paniai
    c. Kabupaten Mimika
    d. Kabupaten Puncak Jaya
    e. Kabupaten Puncak
    f. Kabupaten Dogiya
    g. Kabupaten Intan Jaya
    h. Kabupaten Deian
  3. Provinsi Papua Pegunungan
    a. Kabupaten Jaya Wijaya (Ibukota)
    b. Kabupaten Pegunungan Bintang
    c. Kabupaten Yahukomo
    d. Kabupaten Tolikara
    e. Kabupaten Memberamo Tengah
    f. Kabupaten Yalimo
    g. Kabupaten Lani Jaya
    h. Kabupaten Nduga
Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) saat memberikan keterangan pada konferensi pers. (mrp.papua.go.id)

Keputusan tersebut sebetulnya tidak hadir secara tiba-tiba, akan tetapi isu tersebut telah dibahas selama beberapa tahun lalu, jejak dari pembahasannya pun dapat dilihat pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 yang dikeluarkan oleh Kementrian PPN/Bappenas.

Kendati telah disahkan, UU ini belum resmi berlaku, karena belum ditandatangani oleh presiden untuk dicatat di Lembaran Negara, sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa setiap UU yang disahkan oleh DPR memerlukan tanda tangan presiden untuk dicatat di Lembar Negara. Namun, seandainya presiden tak kunjung menandatangani, UU tersebut akan tetap berlaku dalam jangka waktu 30 hari setelah pengesahan oleh DPR, dengan adanya undang-undang tersebut maka dapat dipastikan RUU tentang pemekaran Provinsi Papua berlaku paling lambat pada 30 Juli 2022 mendatang.

Tak dapat dipungkiri pemekaran wilayah di Papua menuai pro-kontra di kalangan masyarakat terutama masyarakat papua itu sendiri yang diwakili oleh Majlis Rakyat Papua (MRP). Dilansir pada laman Majelis Rakyat Papua, Ketua Majlis Rakyat Papua (MRP), Imotius Murib mengkritisi sikap DPR dan pemerintah yang akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan menjadi undang-undang. Ia menegaskan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua bukan keinginan dari orang asli Papua.

“Tiga RUU yang saya pikir itu adalah keinginan Jakarta, bukan keinginan orang asli Papua,” ujar Timotius dalam konferensi pers secara daring yang digelar Amnesty International Indonesia, Kamis (30/6).

Ketidakberpihakan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua sudah terlihat dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pasalnya, seluruh substansi di dalamnya tak sesuai dengan keinginan masyarakat Bumi Cendrawasih. Menurutnya, pemerintah pusat belum sepenuhnya melaksanakan 24 kewenangan yang diatur dalam UU Otsus Papua. Kesejahteraan orang asli Papua dikesampingkan demi kepentingan ekonomi segelintir pihak atau kelompok saja.

“Hukum yang ada lebih melindungi perusahaan dibanding pemilik hak ulayat. DOB adalah pelanggaran HAM,” ujar Timotius.

MRP juga tak lagi dimintai persetujuan oleh pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan. Pemerintah dan DPR disebutnya tengah mempertontonkan pengelolaan yang buruk kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua.

“Artinya bahwa DOB ini konsekuensi dari pada perubahan kedua yang terburuk dan tanpa keterlibatan rakyat Papua,” ujar Timotius.

Bahkan Petisi Rakyat Papua (PRP) mengecam tindakan DPR dan pemerintah pusat atas pengesahan tiga Undang-Undang Daerah Otonomo Baru (DOB) bagi Papua. Pengesahan UU tersebut dinilai sepihak tanpa ada ruang tanpa melibatkan masyarakat Papua. Bahkan hal tersebut diklaim sebagai bukti penjajahan pemerintah kepada rakyat Papua.

Juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefry Wenda mengatakan bahwa adanya watak kolonialisme pada pemerintah. Padahal rakyat Papua telah menolak sejak awal tahun 2022.

“Keegoisan pemerintah pusat begitu terlihat jelas, proses pengesahan yang Jakarta lakukan, menunjukan watak kolonialisme. Ini bagian dari proses penjajahan yang dilakukan negara kepada rakyat Papua,“ ujar Jefry dalam Konferensi Pers via Zoom, senin (4/7).

Menurutnya, masyarakat Papua dengan tegas menolak DOB. Namun, RUU DOB telah disahkan menjadi UU, atas pengesahan tersebut Jefry menegaskan bahwa pemerintah pusat menunjukan watak penindasan serta mengulangi sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969.

Tak hanya itu pemekaran wilayah Papua juga berdampak pada beberapa aspek penting, diantaranya pemilu 2024 mendatang, yang mana dampak tercermin pada daftar pemilih, pemilihan gubernur, daerah pemilihan (Dapil) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Ini lantaran pemekaran wilayah akan memberikan dampak kepada daftar Dapil yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menko Polhukam Mahfud Md saat menerima audiensi Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua. (polkam.go.id).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan revisi beleid tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Sedang dipertimbangkan payung hukumnya” kata Mahfud Md dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Senin (4/7).

Mahfud juga menambahkan, sejumlah poin yang akan menjadi catatan adalah soal keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah-daerah pemekaran berdasar pemilu.

“Itu saja yang pokok, yang lain-lain biasanya muncul sendiri pada saat yang pokok sudah disepakati,” jelasnya.

Tidak hanya pemilu, pemerintah juga harus memikirkan soal anggaran negara kepada tiga wilayah tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, alokasi komponen transfer ke daerah untuk tiga provinsi baru tersebut akan menyesuaikan dengan anggaran untuk provinsi induk, yakni Papua. Meski demikian, Sri Mulyani akan mengalokasikan tambahan anggaran untuk membangun instansi vertikal yang disediakan melalui anggaran Kementerian/Lembaga.

“Nanti akan kami rencanakan bersama-sama K/L, misalnya untuk pembangunan instansi vertikal seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Itu juga nanti menjadi anggaran tambahan yang perlu untuk disediakan,” kata Sri Mulyani.

Dibalik berbagai macam problematika yang harus dihadapi akibat dari pemekaran wilayah tersebut, banyak dampak positif yang akan didapatkan oleh masyarakat papua, karena semakin banyak provinsi, maka semakin banyak pula anggaran dana dari pusat yang diberikan, melalui Anggaran Otonomi Khusus maupun APBD, dan hal ini akan berdampak pula kepada pembangunan di Papua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Papua sehari-hari .

Selain itu masyarakat juga akan lebih mudah untuk mengurus administrasi, masyarakat tak perlu jauh-jauh ke ibu kota provinsi, karena jaraknya lebih dekat. Wilayah Papua amat luas, sehingga jika ada hanya dua provinsi, akan menyulitkan warga untuk pergi ke kantor dinas atau pusat pemerintahan provinsi, terutama bagi mereka yang ada di daerah terpencil.

Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Pulau Jawa, Mahasiswa: Perlu Adanya Urgensi

Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Pulau Jawa, Mahasiswa: Perlu Adanya Urgensi

Reporter Jenni Rosmi Aryanti; Editor Syaifa Zuhrina

Ilustrasi pembuatan rencana pemekaran sembilan provinsi baru. (Unsplash/@geojango_maps)

Rencana pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa kembali menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan sudah tersebar melalui media sosial.

Beberapa provinsi baru tersebut yakni, Provinsi Tangerang Raya, Provinsi Bogor Raya/Pakuan Bagasasi, Provinsi Cirebon, Provinsi Banyumasan, Provinsi Daerah Istimewa Surakarta, Provinsi Muria Jaya (Jawa Utara), Provinsi Madura, Provinsi Mataraman, dan Provinsi Blambangan.

Namun, dikutip melalui laman website Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia menyatakan bahwa informasi rencana pemekaran tersebut merupakan disinformasi. Dan diperkuat oleh pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan.

“Pemerintah belum memiliki rencana untuk memekarkan provinsi mana pun di Indonesia karena masih moratorium,” ujar Benny.

Terkait kabar tersebut, salah satu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom), Ali Irfani menanggapai bahwa informasi masih spekulatif dan ia pun sangat menyayangkan.

“Pertama, situasi sosial ekonomi tidak mendukung. Kita sekarang sedang sibuk fokus untuk keluar dari dua krisis besar, pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang harus segera dipulihkan. Kemudian pemekaran provinsi baru pasti membutuhkan biaya besar dan akan mengganggu konsentrasi kita, apalagi kita tidak lihat urgensinya untuk dilakukan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Ilustrasi Peta Indonesia. (Unsplash/@geojango_maps)

Bukan hanya itu, alasan lain yakni mengenai persoalan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Jika ditambah dengan adanya pemekaran provinsi baru tentu bisa memicu adanya beban yang semakin berat serta bisa membahayakan.

IKN baru menggunakan dan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan uang yang tidak sedikit, tentu hal ini dapat membuat keuangan negara lumpuh.

“Jadi, jangan memaksakan diri dan melakukan kesalahan berkali-kali yang membuat beban ekonomi kita semakin dalam dan sulit bangkit,” ungkap Ali.

Salah satu Mahasiswi Ilmu Politik UIN Jakarta, Lilis Ratnasari merespon positif rencana pemekaran provinsi baru dengan beberapa catatan.

“Jika memang benar akan dilakukan, tentu perlu juga dikritisi bagaimana urgensi pemekaran wilayah ini diperlukan di samping adanya urgensi dari agenda-agenda pembangunan nasional yang lain,” ujar Lilis.

Menurutnya, pemekaran ini perlu pertimbangan terkait urgensinya. Jika ditujukan untuk fokus pengembangan wilayah yang saat ini dipandang terlalu luas untuk ditangani oleh satu gubernur dalam provinsi tertentu, seperti di Pulau Jawa yang memang padat penduduk dan ditujukan untuk kemudahan dalam hal administrasi, pilihan ini dianggap tepat namun tidak efektif, apalagi pada situasi di tengah pandemi saat ini yang masih terus meningkat.