Dampak Kenaikan PPN, Mahasiswa Harap Pelayanan Publik Lebih Baik

Dampak Kenaikan PPN, Mahasiswa Harap Pelayanan Publik Lebih Baik

Reporter Annisa Nahwan; Editor Syaifa Zuhrina

Businesspeople working in finance and accounting analyze financi Free Photo
Ilustrasi Kenaikan PPN. (Freepik/@our-team)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melonjak naik 11 persen mulai Jumat (1/4), sebagai bentuk pengoptimalan pajak pendapatan negara setelah sempat menurun akibat pandemi Covid-19.

Namun, hal tersebut justru berdampak pada sejumlah layanan maupun barang di Indonesia, mulai dari biaya token yang berdaya di atas 7.700 VA, harga pulsa, kuota internet, transaksi saham, sampai penjualan mie dan minyak goreng.

Dilansir dari Kumparan, salah satu pemilik perusahaan di bidang seluler juga memberikan informasi kenaikan harga pulsa, kuota internet, dan layanan yang lain kepada pelanggan agar bisa menyesuaikan terhadap dampak kenaikan PPN tersebut.

“XL Axiata juga telah menginformasikan kepada seluruh pelanggan dan mitra bisnis bahwa terhitung efektif mulai tanggal 1 April 2022 tersebut, seluruh aktivitas transaksi bisnis yang dilakukan XL Axiata akan memberlakukan nilai PPN sebesar 11 persen sesuai dengan ketentuan dan aturan yang baru tersebut,” ujar Head Coorporate Communication XL Axiata, Kamis (31/3).

Man at gas station with the car close up Free Photo
PPN juga berdampak pada harga BBM. (Freepik/@freepik)

Bukan hanya itu, kenaikan PPN berdampak pula pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Pertamax menjadi Rp. 12.500 per liternya.

Menanggapi kabar ini, salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Ari Subagyo memaparkan bahwa ini merupakan hal yang wajar, namun waktunya saja yang belum tepat.

“Hal yang wajar apabila negara membuat kebijakan kenaikan PPN ke 11 persen, berdasarkan adanya UU HPP yang baru. Hanya saja, rasanya timing begitu tidak tepat. Belum pulihnya pandemi di dalam negeri, perang yang masih berlangsung di luar negeri, tentu masih banyak faktor penyebab ketidakstabilan terutama dalam hal perekonomian.”

“Mungkin kebijakan ini akan lebih cocok dilaksanakan entah sebelum pandemi ini berlangsung, atau setelah pandemi berakhir dan kondisi kembali pulih,” sambung Ari saat diwawancarai oleh Reporter DNK TV pada Selasa (5/4).

Ia juga menambahkan bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah daya beli masyarakat, khususnya kalangan muda seperti mahasiswa yang masih bisa terjaga. Jangan sampai kenaikan PPN justru menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Berbahaya apabila inflasi terus beranjak naik.

Ari berharap kebijakan yang sudah disahkan ini, dapat membuat masyarakat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik.

“Pada akhirnya, karena kebijakannya telah disahkan, semoga memang bisa berdampak baik dengan keuangan negara. Juga, dari masyarakat sendiri, semoga proses transisi menuju PPN 12 persen ini berlangsung baik tanpa harus ada pertikaian, dan kembali berdampak kepada pelayanan publik yang lebih baik lagi, ” jelasnya.

Siap-Siap Perubahan Aturan dalam Perpajakan

Siap-Siap Perubahan Aturan dalam Perpajakan

Reporter Amelia Putri; Editor Ahmad Haetami

Pemerintah bersama DPR sepakati RUU Harmoniasi Peraturan Perpajakan
Sumber: Dokumentasi Kementerian Ekonomi RI

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang digadang-gadang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menguatkan reformasi administrasi perpajakan ini telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI dan  akan dilaksanakan pada 1 Januari 2022 mendatang.

Hal-hal yang akan mengalami perubahan di antaranya implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi, memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional, dan memperkenalkan ketentuan mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) final.

Selain itu, faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak yaitu perluasan basis pajak juga akan dapat diwujudkan melalui pengaturan kembali tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak, pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN, implementasi pajak karbon dan perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai.

Kebijakan ini memicu penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan PPN dari 10% menjadi 12%  dan PKS juga tidak setuju jika jasa kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial bahkan kebutuhan pokok akan kena biaya tarif pajak. Selain itu, PKS menolak pengenaan pajak karbon sebagai wajib pajak pribadi.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan RUU HPP ini sengaja disusun oleh pemerintah untuk meningkatkan skala perekonomian Indonesia ke depan. Mulyani juga mengeklaim bahwa RUU HPP ini melindungi rakyat kecil dan pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Ilustrasi penghitungan pajak
Sumber: Istockphoto.com

RUU ini pun turut menjadi perbincangan di kalangan Mahasiswa. Salah satunya mahasiswa Ekonomi UIN Jakarta Faruq Dhiyaulhaq,  mengatakan jika RUU HPP ini direalisasikan akan menjadi kabar baik bagi negara dan pengaturan pajak akan menjadi lebih optimal.

“Menurut saya wajar jika setiap ada kebijakan baru ada saja yang kontra. Namun, RUU HPP tujuannya sudah bagus, apalagi di masa pandemi. Indonesia tidak boleh kehilangan target sama pembangunan yang belum tercapai. Dan tentang penambahan layer pajak bagi orang kaya itu saya setuju, karena memang  butuh regulasi di situ.”

Hal lain disampaikan oleh mahasiswa Ekonomi UIN Jakarta Alif Riawan, yang menilai bahwa di balik sisi positif RUU HPP yang memberikan ruang luas bagi para pengusaha untuk berkembang, terdapat beberapa hal negatif yang bisa memberatkan masyarakat.

“Sebenarnya RUU HPP ini ditujukkan untuk memajukan perekonomian Indonesia yang masih tahap berkembang, jadi RUU HPP ini merupakan strategi jangka panjangnya. Namun, ada beberapa hal yang cukup memberatkan buat masyarakat, seperti hal-hal pokok yang seharusnya tidak kena pajak malah dikenakan pajak, di antaranya barang pokok, pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi. Lalu, Pajak Penghasilan (PPh) juga naik tentunya hal ini bakal memberatkan para pekerja karena penghasilan mereka yang dipotong pajak akan makin besar,” ungkapnya.

Biaya Melahirkan Akan Kena PPN, Ibu Hamil: Keberatan

Biaya Melahirkan Akan Kena PPN, Ibu Hamil: Keberatan

Reporter Syarifah Aulia; Editor Aulia Gusma Hendra

Ilustrasi bayi lahir

Setelah ramai rencana pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, pengenaan pajak juga akan dilakukan pada jasa rumah bersalin. Rencana pemungutan pajak jasa rumah bersalin tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sebelumnya dalam ayat 3 pasal 4A UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mengatur jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan pajak. Dalam RUU KUP pasal tersebut dihapus sehingga dikenakan pajak.

Salah satu ibu hamil,  Asmar Fadhli merasa keberatan dengan adanya rencana tarif PPN tersebut pada rumah bersalin.

“Di kondisi sekarang ini kalau biaya persalinan saja diberi pajak, kasian keluarga keluarga yang ekonominya pas pasan, jadi beban biaya lagi untuk keluarga. Biaya persalinannya saja sudah lumayan besar, belum lagi ditambah pajaknya,” ungkapnya Senin (14/6).

Asmar menuturkan dalam situasi pandemi Covid-19 ini keluarga nya juga mengalami dampak penurunan penghasilan, akibatnya dirinya belum tahu apakah akan bersalin di bidan atau harus ke rumah sakit. Mengingat persalinan di rumah sakit biayanya cenderung tinggi.

Terkait pemerintah menambah objek pajak guna pembiayaan negara, Asmar mengatakan seharusnya penambahan objek pajak dibidang kesehatan ini harus dikaji lagi, karena hanya akan memberikan beban tambahan saja kepada ibu hamil yang akan bersalin.

“Ibu hamil yang hendak bersalin seharusnya merasa tenang dan aman, tapi dengan adanya pertambahan biaya bersalin ini, akan menjadikan beban fikiran juga bagi ibu hamil dan pasti pengeluaran jadi tambah bengkak. Biaya yang lainnya saja belum tertutup, ini ditambah pajak bersalin.” tegasnya.

Lanjutnya, dia juga menyampaikan apabila tarif PPN ini benar benar diberlakukan, pemerintah seharusnya melakukan seleksi berdasarkan kemampuan pendapatan masyarakat. Agar tidak memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sebagai informasi, merujuk pada UU 49/2009 delapan poin yang termasuk dalam jasa pelayanan kesehatan medis. Pertama, jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Kedua, jasa dokter hewan. Ketiga, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.

Keempat, jasa kebidanan dan dukun bayi. Kelima, jasa paramedis dan perawat; Keenam, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. Ketujuh, jasa psikologi dan psikiater. Kedelapan, jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

Selain itu dalam draft RUU KUP yang baru, Pemerintah akan menaikkan tarif PPN sebesar 12 persen, padahal PPN yang berlaku saat ini di kisaran 10 persen.

Sejalan dengan itu, Pemerintah juga menerapkan kebijakan PPN multi tarif yang tercantum dalam ayat 2 pasal 7A yakni tarif PPN paling rendah 5 persen dan paling tinggi 25 persen.

Meskipun begitu beleid tersebut belum menegaskan berapa PPN yang akan dibanderol untuk biaya melahirkan. Bila perubahan UU KUP tersebut ditetapkan, pemerintah akan mengatur besaran tarif dalam peraturan pemerintah (PP) terkait.

Sembako Terkena PPN, Pedagang: Kecewa sama Pemerintah

Sembako Terkena PPN, Pedagang: Kecewa sama Pemerintah

Reporter Taufik Akbar Harefa

Suasana jual beli di pasar
Sumber: Instagram-3dywu

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok atau sembako. Pengenaan PPN sembako ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Lantas, apa itu PPN?

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan pada Rabu (9/6), PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. 

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Artinya, daftar yang dihapuskan akan dikenakan PPN.

Sementara sebelumnya, sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Hingga saat ini pemerintah dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir.

Nur Ainun salah satu pedagang sembako pasar Ciputat, mengaku kecewa  dengan kebijakan PPN, karena sedang mengalami kondisi ekonomi sulit imbas pandemi.

“Ya pasti kecewa, harga sembako sampai bulan ini saja naik semua,  belum lagi orang jarang belanja di pasar karena pandemi. Ini malah ditambah PPN lagi, bisa-bisa bentar lagi saya tumpur,” ungkapnya.