UIN Jakarta Terbitkan Edaran Perpanjangan PPKM ke-16

UIN Jakarta Terbitkan Edaran Perpanjangan PPKM ke-16

Reporter Shafina Madanisa; Editor Tiara De Silvanita

Surat edaran UIN Jakarta tentang Perpanjangan PPKM ke-16

UIN Jakarta merilis aturan mengenai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kampus UIN Jakarta ke-16. Aturan ini tertuang dalam surat edaran Nomor: B-4844/R/HK.00.7/12/2021.

PPKM Darurat di wilayah kampus dalam kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan aktivitas perkantoran terhitung dari tanggal 14 Desember 2021 sampai 3 Januari 2022.

Aturan ini terbit atas beberapa pertimbangan, yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);  Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali.

Landmark UIN Jakarta di Kampus 1
Sumber: uinjkt.ac.id

Meskipun demikian, masyarakat masih perlu disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan sebab pandemi belum benar-benar selesai. Perpanjangan PPKM ini menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19 agar tak semakin meluas. Lantas apa saja kebijakan kampus mengenai perpanjangan PPKM ke-16 ini?

Dalam edaran yang dikeluarkan Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis ditetapkan keputusan sebagai berikut:

  1. Selama masa tersebut, seluruh dosen dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan/atau pembelajaran jarak jauh;
  2. Kegiatan laboratorium dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
  3. Bagi pegawai yang sudah divaksin dapat melaksanakan tugas kedinasan dari kantor dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
  4. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dengan melaksanakan 6M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari berpergian, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama), dan mematuhi ketentuan PPKM Darurat;
  5. Para pimpinan unit kerja memantau, mengawasi, dan memastikan kinerja unit kerjanya tetap tercapai sesuai target yang telah ditetapkan;
  6. Para pimpinan unit kerja agar segera melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 UIN Jakarta apabila terjadi hal-hal yang terkait Covid-19;
  7. Unit usaha Syahida Inn dapat melakukan pelayanan penerimaan tamu yang menginap dengan kapasitas maksimal staf sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dan dapat menyewakan fasilitas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk akad/resepsi pernikahan setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan dan ijin keramaian dari Kepolisian setempat dengan pembatasan undangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak makan di tempat (dine in), serta untuk Lokakarya/Seminar/Rapat/Pertemuan dan kegiatan lainnya dengan peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan dilakukan skrining untuk peserta dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penilaian mandiri;
  8. Unit usaha yang melakukan layanan kesehatan tetap memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Alternatif Rayakan Kemerdekaan di Masa PPKM

Alternatif Rayakan Kemerdekaan di Masa PPKM

Reporter Ilham Ramadhan; Editor Fauzah Thabibah

Panjat Pinang merupakan salah satu lomba yang biasa diadakan saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sumber : rappler.com

Pandemi Covid-19 belum juga usai. Beberapa wilayah di Indonesia pun sedang melaksanakan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan harapan dapat menurunkan tingkat penularan Covid-19 di Indonesia.

Agar PPKM tersebut berjalan efektif maka di beberapa wilayah melarang kegiatan perlombaan ataupun perayaan HUT ke-76 Republik Indonesia yang dapat menimbulkan kerumunan massa, sebagai contoh adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta masyarakatnya untuk tidak menggelar kegiatan ataupun perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang dapat mengundang banyak massa berkumpul pada 17 Agustus.

Hal tersebut merupakan Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan/Perlombaan Dalam Rangka Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76 Tahun 2021.

“Tidak menggelar acara perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang menyebabkan terjadinya kerumunan atau pengumpulan massa, termasuk perlombaan, hiburan musik, dan lain sebagainya,” dikutip dari seruan Anies, Senin (16/8).

Selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada juga Pemerintah Kabupaten Bekasi yang melarang warganya untuk melaksanakan kegiatan perlombaan pada perayaan HUT ke-76 RI pada 17 Agustus 2021 mendatang. Hal itu merupakan langkah untuk mengantisipasi kerumunan yang bisa saja menjadi klaster baru peningkatan kasus penularan Covid-19.

Anak-anak saat mengikuti lomba makan kerupuk dalam perlombaan 17 Agustus.
Sumber: futuready.com

“Warga agar tidak melaksanakan kegiatan perlombaan 17 Agustusan dikarenakan masih dalam situasi pandemi,” kata Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan, Selasa (10/8).

Alasan mengapa setiap tahun kita melaksanakan perlombaan 17 Agustusan pun tidak luput dari makna sejarah. Meski hanya sekadar hiburan, tetapi ada nilai-nilai perjuangan para pahlawan di dalamnya.

Sebagai contoh ada lomba tarik tambang, biasanya diikuti oleh orang dewasa atau anak-anak yang sudah lebih besar. Peraturannya, peserta dibagi menjadi dua kelompok. Lantas kedua kelompok tersebut harus saling menarik tali tambang hingga kelompok di salah satu ujung tambang tak mampu menahan tali tersebut. Lomba ini diadakan untuk mengenang keadaan para zaman penjajahan Belanda yang penuh dengan kerja paksa, salah satunya adalah dengan menarik benda-benda berat menggunakan tali tambang.

Meskipun perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini berada disituasi pandemi Covid-19 tetap tidak akan menghilangkan esensi dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan, karena masih banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk merayakan Kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah mengikuti Upacara Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia secara virtual dan juga mengikuti beberapa perlombaan secara virtual juga.

Nyatanya situasi pandemi Covid-19 ini tidak melunturkan semangat kemerdekaan para pemuda Karang Taruna Kecamatan Tajur Halang, Kab. Bogor.

Menurut anggota Karang Taruna Kec. Tajur Halang, Aufa Fauzan menjelaskan bahwa ia dan rekannya melakukan kegiatan jelang peringatan HUT ke-76 RI seperti pemasangan atribut kemerdekaan, Bendera Merah Putih, umbul-umbul di depan setiap rumah warga,  dan penempelan poster ajakan untuk menaati protokol kesehatan sebagai bentuk perjuangan melawan Covid-19.

“Walaupun kita tidak melaksanakan perlombaan 17 Agustusan untuk tahun ini, kita para Karang Taruna Tajur Halang ingin terjun langsung dalam perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-76 ini dengan menghias lingkungan kita dengan atribut kemerdekaan serta penempelan poster ajakan untuk melaksanakan protokol kesehatan kepada warga sebagai bentuk perjuangan kita melawan Covid-19,” ucap Aufa.

PPKM Level 4 Diperpanjang Lagi, Mengapa?

PPKM Level 4 Diperpanjang Lagi, Mengapa?

Reporter Annisa Nahwan; Editor Aulia Gusma Hendra dan Elsa Azzahraita

Presiden RI Joko Widodo, dalam keputusan perpanjangan PPKM level 4 di Istana Bogor
Sumber : Youtube_Sekretariat Presiden

Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan keputusan bahwa PPKM level 4 diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021. Keputusan ini diumumkan melalui tayangan youtube Sekretariat Presiden yang dilangsungkan di Istana Bogor pada malam Senin lalu (2/8).

“Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai tanggal 9 agustus 2021,” ujar Jokowi.

Presiden RI mengatakan PPKM level 4 ini akan berlaku di sejumlah kabupaten/kota dengan syarat berlaku setelah diumumkan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan aturan aktivitas mobilitas masyarakat, dan sesuai kondisi tiap daerahnya.

PPKM level 4 ini diperpanjang disebabkan oleh beberapa faktor,  pertama yaitu datangnya virus-virus varian baru yang disebut-sebut sebagai varian delta.

Berdasarkan hasil penelitian spesimen, Kementerian Kesehatan menyatakan virus corona varian Delta telah menyebar hampir merata di seluruh Indonesia.

Sementara itu di dunia, data WHO menunjukkan terjadi peningkatan kasus 80 persen selama empat minggu terakhir.

Kedua,  naiknya angka kasus terinfeksinya masyarakat. Hingga Senin, 2 Agustus 2021, kasus Covid-19 di Indonesia  tercatat sebanyak 3.462.800 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020 lalu.

Jumlah itu berdasarkan data Satgas Covid-19, setelah mencatat adanya penambahan 22.204 kasus baru dalam 24 jam terakhir.

Ketiga,  pengaruh yang baik dari PPKM level 4 sebelumnya.

“PPKM level 4 membawa perbaikan dalam skala nasional. Baik konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR (bed occupancy rate),” ujar Jokowi.

Pihak kepolisian sedang melakukan mobilitas massa
Sumber : Instagram_@infociputatcom

Mahasiswa UIN Jakarta Tia Kamilla berpendapat kurang setuju dengan diperpanjangnya PPKM level 4 ini.

“Saya kurang setuju ya, karena saya pribadi sebagai mahasiswa merasa kehilangan kesempatan-kesempatan untuk untuk mencari ide, berkarya, bersosialisasi, mencari relasi,” ungkapnya.

Tia melihat banyak masyarakat yang semakin sulit memenuhi kebutuhan, banyak usaha kecil yg gulung tikar atau bisa dibilang bangkrut, dan tidak ada kejelasan untuk rakyat dengan ekonomi menengah ke bawah. Memang, menurutnya ada sisi baik dari PPKM tersebut yang bisa membawa dampak baik, tapi pemerintah juga harus memikirkan nasib rakyatnya, memastikan bantuan-bantuan tersampaikan pada orang-orang yang semestinya.

Lain hal nya,  Vini Dwi yang juga merupakan mahasiswa UIN Jakarta,  berpendapat setuju dengan kebijakan ini.

“Saya setuju dengan kebijakan pemerintah memperpanjang PPKM ini, karena menurut saya saat ini, memang PPKM yang bisa menjadi jalan untuk menekan penyebaran Covid-19 yang semakin naik,” ungkapnya.

Vini juga mengatakan, walaupun kebijakan PPKM berdampak bagi masyarakat kecil,  inilah yang menjadi pekerjaan pemerintah,  mencari solusi yang bisa seimbang antara bisa menurunkan laju penyebaran Covid-19 dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Diharapkan dengan adanya perpanjangan PPKM level 4 ini dapat membawa pengaruh yang baik untuk Indonesia kedepannya.

PPKM Darurat, Apa Kabar Roda Kehidupan Masyarakat?

PPKM Darurat, Apa Kabar Roda Kehidupan Masyarakat?

Oleh Syaifa Zuhrina;  Editor Aulia Gusma Hendra, Elsa Azzahraita, dan Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi masyarakat

Belakangan ini pandemi Covid-19 di Indonesia sedang meningkat. Bagaimana tidak? Beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan hampir tidak memiliki ruangan untuk menangani pasien korban Covid-19 yang setiap harinya semakin melonjak. Dalam menanggapi hal tersebut, tentunya pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah menerapkan kebijakan baru yakni adanya PPKM darurat yang terhitung mulai dari 3 Juli-20 Juli 2021.

Hal ini tentu menimbulkan beberapa peraturan baru, beberapa fasilitas umum kembali dibatasi, begitupun juga dengan tempat-tempat ibadah. Roda perekonomian yang semula sudah mulai berusaha kembali normal sekarang harus terpaksa kembali dibatasi. Ditambah lagi, beberapa perjalanan antar kota menggunakan fasilitas umum juga kembali diperumit dengan beberapa syarat tertentu.

Apakah PPKM ini berjalan semestinya? Seharusnya PPKM ini dianggap merupakan cara yang ampuh untuk membantu mengurangi adanya lonjakan kasus Covid-19, namun realita yang terjadi tidak demikian. Ternyata kebijakan ini menimbulkan adanya kasus pemberhentian beberapa sektor perekonomian.

Sebagai contoh, di Bali sektor pariwisata yang seharusnya menjadi harapan masyarakat untuk menyambung hidupnya harus ditutup sementara, ada juga kasus teknisi perbaikan handphone di daerah Cililitan, Jakarta Timur terpaksa harus turun ke jalan guna menawarkan jasanya di pinggir jalan demi mencari nafkah sehari-hari semenjak PPKM berlaku.

Tak hanya itu, beberapa hari lalu masyarakat dihebohkan dengan berita adanya kisah seorang pekerja proyek yang dipecat usai terjaring razia masker, pekerja ini langsung disuruh pulang lantaran tidak memakai masker saat bekerja bangunan.

Melihat beberapa kasus yang terjadi belakangan ini akibat pemberlakuan PPKM, maka penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini. Pada awalnya kebijakan ini dinilai baik untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, namun nyatanya hal ini berdampak pada roda perekonomian masyarakat.

Kebijakan ini justru menimbulkan rasa kekhawatiran dan kecemasan masyarakat, terlebih kini penghasilan masyarakat menurun, dan beberapa lapangan pekerjaan juga harus diberhentikan.

Dalam menanggapi ini, seharusnya pemerintah dapat memberikan solusi terbaik dalam membantu perekonomian masyarakat. Meskipun PPKM berlaku, namun masyarakat tidak kehilangan pekerjaannya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pesan Jokowi terkait PPKM
Sumber : Instagram-@luhut.pandjaitan

Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta perusahaan non esensial tidak memberhentikan karyawan yang bekerja dari rumah saat PPKM berlaku.

“Memastikan agar karyawan sekitar non esensial menjalankan work from home tidak dapat diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual pada Senin (5/7).

Terkait hal ini pun presiden Republik Indonesia, Joko Widodo selalu menegaskan kepada Luhut agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

“Jangan sampai ada masyarakat yang susah makan karena ada pemberlakuan kebijakan ini,” tegas Luhut menyampaikan pesan Jokowi.

Adanya pemberlakuan PPKM ini sudah seharusnya menjadi tugas bagi pemerintah, bagaimana kebijakan ini tetap berjalan namun nasib ekonomi masyarakat tidak terganggu.

Masyarakat tentunya sangat berharap pemerintah dapat memberikan solusi terbaik terhadap nasib perekonomian yang menurun, namun tetap mengedepankan visi dalam menekan kasus Covid-19 agar sektor perekonomian Indonesia kembali pulih.

Saya, Kami, Masyarakat butuh realisasi yang baik, bukan janji yang menggelitik.

Ciputat Disekat Jalanan Macet, Bukti Keramaian Meski PPKM

Ciputat Disekat Jalanan Macet, Bukti Keramaian Meski PPKM

Reporter Mukhammad Maulana Fajri; Editor Aulia Gusma Hendra dan Nur Arisyah Syafani

Penyekatan ruas jalan di Ciputat Tangerang Selatan dimasa  PPKM Darurat Jawa-Bali
Sumber:Instagram-@satlantaspolrestangsel

Naiknya angka positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali. PPKM Darurat diberlakukan dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Untuk membatasi kegiatan masyarakat khususnya di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) dan Ibukota, maka pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan melakukan penyekatan dibeberapa ruas jalan perbatasan. Penyekatan dilakukan di posko sekat yang berada di Simpang Pasar Jumat, Jakarta Selatan. Akibat penyekatan tersebut, antrean kendaraan mengular hingga 500 meter pada Selasa (6/7).

Selain penyekatan di ruas jalan besar, jalan arteri ataupun gang yang berada di Ciputat juga ikut memberlakukan penyekatan.

Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Jakarta, Ilham Ramadhan yang tinggal di Ciputat Tangsel mengatakan jalan komplek dan gang perumahan banyak yang ditutup.

“Kalau jalan ke ibukota masih kurang paham ya di tutup apa engganya, tapi kalo jalan gang masuk ke komplek atau perumahan gitu banyak yang di tutup, tapi tidak ada petugas yang keliatan“ ujar Ilham.

Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Jakarta Dava, juga mengaku merasakan dampak kemacetan yang terjadi di Ciputat.

“Ciputat macet, karena penyekatan PPKM Darurat Jawa-Bali. Sebaiknya ada alternatif lain supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, misalnya disekat tidak setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja “  Ujar Dava pada diwawancara oleh Tim DNK TV (6/7).

Namun, dengan kemacetan panjang yang terjadi, justru memperlihatkan kurangnya kesadaran dari masyarakat. Sebab,  aturan PPKM Darurat ini diterapkan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 tetapi masyarakat tetap tidak membatasi mobilitas

PPKM Darurat: Masyarakat Dipantau Platform Digital

PPKM Darurat: Masyarakat Dipantau Platform Digital

Reporter Farah Nur Azizah; Editor Fauzah Thabibah dan Elsa Azzahraita

Pelaksanaan PPKM darurat di Jl. MH. Thamrin arah ke Bunderan HI lalin dialihkan.
Sumber: Instagram-@tmcpoldamterojaya

Kasus Covid-19 yang semakin meningkat di setiap harinya, membuat pemerintah kembali menerapkan PPKM darurat kawasan Jawa-Bali, sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Dalam rangka memanfaatkan tekonologi digital yang semakin canggih, penerapan PPKM darurat saat ini dipantau dengan menggunakan platform digital.

Hal ini tentu berbeda dengan PPKM sebelumnya dikarenakan lebih terawasi lewat ponsel dan media sosial.

Juru bicara dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarives), Jodi Mahardi mengatakan bahwa kondisi Covid-19 saat ini membutuhkan tindakan yang luar biasa sehingga aktivitas masyarakat perlu dimonitor dengan memanfaatkan teknologi digital.

Pelaksanaan PPKM darurat, petugas gabungan TNI polri putar balikan kendaraan yang akan menuju Jakarta di Pos PPKM darurat Jl. Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan. 
Sumber: Instagram-@Jakinfo

Dalam PPKM darurat saat ini, pemerintah sudah bekerja sama dengan beberapa platform digital, media sosial, dan provider telekomunikasi yang dapat melakukan tracking perjalanan masyakarat.

Sistem kerja platform digital yakni jika terjadi mobilitas yang cukup masif maka sistem akan memberikan notifikasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan. Kemudian akan dilakukan penindakan berupa mitigasi serta langkah-langkah intervensi.

Adapun sanksi bagi pelanggar aturan PPKM darurat yang dapat dilakukan oleh badan penegak hukum yakni berupa:

  1. Bagi aparat daerah yang melanggar dapat dikenai sanksi dalam UU Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemda Peraturan disiplin pegawai masing-masing instansi.
  2. Ketentuan pidana yang berdasarkan pada UU 4/1984 tentang wabah penyakit menular, UU 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan KUHAP pada pasal 12 hingga 218.
  3. Untuk oknum yang melakukan penimbuhan obat-obatan dan melipatgandakan harga obat maupun alat kesehatan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen.

Maka selama adanya penerapan PPKM darurat, kegiatan masyarakat dibatasi dengan ketat. Seperti kantor-kantor di sektor non-esensial diwajibkan bekerja dari rumah dan di sektor esensial 50% bekerja dari rumah.

Rumah makan hanya diizinkan beroperasi dengan layanan pesan antar saja, rumah ibadah ditutup sementara, begitu juga dengan pusat perbelanjaan serta mal ditutup.  

Beberapa mahasiswa UIN Jakarta ikut menanggapi tentang adanya PPKM darurat yang dipantau menggunakan media platform digital ini.

Mahasiswa aktif UIN Jakarta Agam Muhammad Nabil mengatakan pemerintah sudah kreatif dalam menangani kasus Covid-19. Namun pemerintah kurang tegas karena masih adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia.

“Pemerintah telah kreatif untuk menindak penyebarluasan Covid-19 yang kian hari makin meningkat, akan tetapi menurut opini saya pemerintah masih kurang tegas dimana kita menerapkan PPKM tetapi TKA itu masih diperbolehkan masuk ke dalam Indonesia,” ucapnya.

Selain Agam, mahasiswa UIN Jakarta, Ihza Muhammad  Ka’ban berpendapat PPKM yang aktivitas masyarakatnya dipantau pemerintah pusat dengan menggunakan teknologi digital ini lebih efektif dari sebelumnya.

“Penerapan Pemberlakuan PPKM yang didukung dengan platform digital akan lebih efektif dalam memonitoring masyrakat,” ujarnya.

Dalam hal ini, ia juga memberi pandangan bahwa setiap usaha pemerintah dalam menurunkan Covid-19 ini akan membuahkan hasil, walaupun dampaknya tidak terlalu besar. 

Lain halnya dengan Ihza, mahasiswa UIN Jakarta lainnya, Muhammad Yusril Muharrom berpendapat bahwa pemantauan via digital tidak akan efektif. Hal ini dapat dilihat dari fakta di lapangan, pengerahan aparat untuk menjaga perbatasan di zona hitam masih terdapat perselisihan.

“Walaupun pemantauan melalui teknologi digital dipercaya sangat menghemat anggaran, tetapi belum cocok diterapkan pada masyarakat kita yang masih minim kesadaran akan seriusnya pandemi ini,” paparnya. 

Yusril berharap jika ingin benar-benar menuntaskan Covid-19, langkah yang ada harus tersusun dengan rapi dan terencana dengan baik.  

“Kebijakan pemerintah memutuskan PPKM sudah tepat, tetapi perlu diperhatikan kembali penerapan hukumnya jangan sampai pilah pilih,” terang Yusril. Pada saat ini, yang terpenting pemerintah pusat dan daerah harus saling melengkapi bukan menjatuhi guna terciptanya cita-cita bersama yakni Indonesia bebas dari Covid-19.

Terapkan PPKM Darurat, UIN Jakarta Rilis Edaran

Terapkan PPKM Darurat, UIN Jakarta Rilis Edaran

Reporter Hartika Rahman; Editor Elsa Azzahraita

Kampus 1 UIN Jakarta

UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta telah mengumumkan aturan baru mengenai pengetatan yang bernama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Aturan ini mulai berlaku pada 3 Juli 2021 hingga 20 juli 2021.

Kebijakan ini berdasarkan surat edaran Nomor: B-2878/R/HK.00.7/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan mempertimbangkan hasil keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (Covid-19). Kemudian, instruksi menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

“Presiden perintahkan 2 hari lalu penanganan Jawa dan Bali yang kita sebut implementasi PPKM Darurat Jawa Bali,” tegas Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Keputusan ini diambil untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang kembali memburuk seiring dengan munculnya berbagai virus varian baru yang disebut-sebut lebih cepat penularannya. PPKM tentu membatasi ruang gerak masyarakat kampus. Lantas, apa saja aturan baru kebijakan kampus, terutama terkait masuk keluar ke wilayah kampus sendiri?

SE PPKM UIN Jakarta dari tanggal 3-20 Juli 2021

Dalam edaran yang dikeluarkan Rektor UIN Jakarta tersebut ditetapkan keputusan sebagai berikut. : 

1. Memberlakukan kebijakan PPKM Darurat pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan aktifitas perkantoran terhitung mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021;

2. Selama masa tersebut, seluruh dosen dan tenaga pendidikan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal masing-masing (work from home) dengan tetap melaksanakan tugas kedinasan dari pimpinan melalui berbagai media (email, Whatsapp, dll);

3. Selama kebijakan PPKM Darurat ini, kegiatan praktikum mahasiswa di laboratorium ditiadakan;

4. Apabila ada pekerjaan mendesak/darurat yang tidak dapat dilaksanakan dari rumah, maka atasan langsung dapat menugaskan secara selektif pegawai untuk bekerja dari kantor dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;

5. Seluruh dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa tetap berada di rumah, melaksanakan 6 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari bepergian, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama), dan mematuhi kebijakan PPKM Darurat;

6. Para pemimpin unit kerja memantau, mengawasi, dan memastikan kinerja unit kerjanya tetap tercapai sesuai target yang telah ditetapkan; dan menerapkan piket.

7. Para pemimpin unit kerja agar segera melakukan koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan penyebaran Covid-19 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta apabila terjadi hal-hal yang terkait Covid-19.

8. Unit usaha yang melakukan layanan kesehatan tetap memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.