Platform Solusi Pemerintah Atasi Pendanaan Terorisme

Platform Solusi Pemerintah Atasi Pendanaan Terorisme

Reporter Belva Carolina; Editor Nur Arisyah Syafani

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam peluncuran Platform Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Sumber: PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan platform pertukaran informasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, Senin (2/8).

Hal tersebut merupakan terobosan kolaborasi PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait serta penyedia jasa keuangan dalam melakukan pertukaran informasi mengenai tindak pidana terorisme, termasuk tindak pidana pendanaan terorisme.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae memaparkan, platform pertukaran informasi akan meningkatkan koordinasi dalam mempercepat deteksi terduga terorisme dari aliran dana yang digunakan untuk menjalankan aksi teror. Bahkan, platform ini juga dapat mendeteksi dugaan tersebut untuk aktivitas pendanaan terorisme yang bersifat lintas negara. Dian mengapresiasi terobosan kerja sama sejumlah pewenang kepentingan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). Sehingga peluncuran platform pertukaran informasi dapat terwujud.

Menurutnya, pendeteksian aliran dana dan pertukaran informasi dalam platform pertukaran informasi merupakan upaya konkret untuk menghentikan aksi teror dan melumpuhkan individu atau organisasi teroris.

Dian juga mengatakan platform ini akan menjadi sarana pertukaran informasi antar berbagai pihak yang berwenang, yang meliputi penyedia jasa keuangan, kementerian/lembaga terkait, dan PPATK.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam peluncuran Platform Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Sumber: PPATK.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, tindakan terorisme telah pula merusak perekonomian bangsa. Sehingga, hal itu perlu dilakukan mitigasi risiko secara efektif agar dampak buruk yang terjadi dapat ditekan.

Dalam pengoperasian platform tersebut, penyedia jasa keuangan memiliki akses untuk mendeteksi terduga terorisme dan pendanaan terorisme. Sedangkan pihak berwenang yang melingkupi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI  memiliki akses untuk pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan terorisme dalam bentuk perolehan informasi dalam waktu 1 x 24 jam.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengemukakan bahwa diluncurkannya platform tersebut bentuk komitmen, konsistensi, dan kerja nyata pemerintah dalam menanggulangi terorisme, termasuk pendanaannya.

“Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, peluncuran platform pertukaran informasi akan makin mempersempit ruang gerak para pelaku teror, dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis PPATK, Senin (2/8).

Menurut Mahasiswi UIN Jakarta Syaifa Zuhrina, terobosan platform tersebut merupakan salah satu bentuk ikhtiar pemerintah dalam meminimalisasi adanya kasus pendanaan terorisme. Diharap ini langkah yang tepat dalam mengatasi adanya pencucian uang dan untuk ke depannya pemerintah Indonesia dapat lebih baik dalam menciptakan sistem-sistem teknologi baru untuk mengatasi segala kasus-kasus yang terjadi di negeri ini.

“Sejauh ini boleh dicoba bagaimana keefektifannya setelah uji coba dalam kurun waktu satu bulan kemudian dapat ditinjau kembali apakah platform ini dapat digunakan dengan baik,” ujarnya.

Harapannya pemangku kepentingan di bidang APU/PPT dapat mengoptimalkan peran PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait serta penyedia jasa keuangan sebagai salah satu instrumen pertukaran informasi yang cepat, tepat, dan akurat agar upaya disrupsi aktivitas pendanaan dapat berjalan efektif.