“Maling, Rampok, Garong Uang Rakyat” Sebutan Baru Koruptor

“Maling, Rampok, Garong Uang Rakyat” Sebutan Baru Koruptor

Reporter Wafa Thuroya Balqis; Editor Fauzah Thabibah

170 media di bawah Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) resmi mengganti diksi Koruptor dengan Maling, Rampok, atau Garong uang rakyat.
Sumber: Instagram-@pikiranrakyat

Forum Pemimpin Redaksi (Pimred) Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) mengambil sikap dengan tegas mengkritik penamaan “Penyintas Korupsi” yang diwacanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap yang diambil didasari karena diksi korupsi maupun penyintas korupsi dianggap tidak mempermalukan pelaku sama sekali.

Ketua Forum Pimred PRMN, Dadang Hermawan memberikan keterangannya melalui pers yang diterima PublikTanggamus.com bahwa ia tidak sepakat dengan wacana tersebut dan telah mengambil sikap, Minggu (29/8). “Mulai hari ini diterapkan. Total 170 media yang berada di bawah naungan Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) resmi akan mengganti diksi Koruptor dengan semestinya disebut Maling, Rampok, atau Garong uang rakyat,” jelas Dadang.

Melalui kanal Twitternya, Novel Baswedan mengungkapkan istilah “Penyintas Korupsi” ini juga dinilai terlalu halus.  “Salah satu pemberantasan korupsi adalah untuk timbulkan efek jera. Ketika korupsi menjadi hal yang memalukan dan kita tidak memberikan pemakluman terhadap pelaku atau hasil korupsi, mestinya akan membuat orang takut berbuat korupsi. Diksinya terlalu halus.” Tulis Novel melalui cuitannya di Twitter.

Sebelumnya diksi “Maling” tersebut sudah digunakan Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho dalam artikelnya yang berjudul “Komplotan Lima Maling yang Dipimpin Seorang Menteri”.

Ilustrasi Bantuan Dana Sosial (BANSOS), masyarakat diminta laporkan permasalahan bansos yang diterima atau diketahui.
Sumber: kpk.go.id

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyebut penggunaan istilah “Penyintas Korupsi” karena para koruptor telah menjalani masa hukuman yang dianggap bisa memberi pelajaran yang nantinya bisa disebarluaskan kepada masyarakat. 

Adapun mahasiswi asal Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Damar Sanubari, memberi tanggapan bahwa istilah “Penyintas Korupsi” dirasa kurang tepat karena perbuatan tersebut dilakukan dengan niat, akal sehat, dan kesadaran yang penuh.

“Pada dasarnya perbuatan koruptor sama seperti ‘maling’ yang merampas harta milik orang lain. Bedanya koruptor ini diisi oleh orang-orang yang berpendidikan dan berkuasa. Pengubahan sebutan koruptor itu bentuk gertakan hebat dari masyarakat yang lelah dengan kondisi Indonesia saat ini. Selain menunjukkan bahwa tidak ada ampun dan tidak ada ruang bagi koruptor di masyarakat, diharapkan sebutan itu mampu membuat koruptor malu,” ujarnya.

Pendapat lain juga diungkapkan salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta, Nuno Artama, ia mengaku lebih setuju dengan sebutan ‘Koruptor’ dibanding ‘Penyintas Korupsi’.

“Kalau ‘Penyintas Korupsi’ enggak setuju, lebih setuju dengan diksi ‘Koruptor’ karena jelas sesuai dengan apa yang dia lakukan yaitu korupsi. Harus lihat dulu landasan diubah sebutan koruptor itu apa, nanti malah dijadikan kesempatan buat para koruptor yang katanya sudah cukup disiksa dan dibully masyarakat kan, malah jadi kesempatan lagi untuk mereka dianggap ‘dibully’ oleh media dan masyarakat. Sepertinya enggak perlu diubah sih, dan sebutan koruptor itu sudah buruk karena lebih dari maling atau rampok.” Ungkapnya.

Selain itu mahasiswa juga berharap bahwa para pejabat yang memegang bangku kekuasaan dapat memiliki rasa empati dan tanggung jawab juga lebih bijaksana dalam menggunakan kekuasaan dan mengambil kebijakan.

“Lebih bijaksana dalam menggunakan kekuasaan dan mengambil kebijakan. Setiap kebijakan dan tindakan dari pejabat negara memengaruhi hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Penting bagi pejabat negara untuk meluruskan niatnya, saat menduduki kursi kekuasaan adalah untuk memenuhi hak rakyat bukan merampas hak rakyat.” Tambah Damar.