Bahas Edukasi Seks, Guru Lumajang Kena Tegur Disdik

Bahas Edukasi Seks, Guru Lumajang Kena Tegur Disdik

Reporter M. Rizza Nur Fauzi; Editor Belva Carolina

Ilustrasi pendidikan seksual. (Freepik/@vectorjuice)

Sebagian masyarakat di Indonesia masih menganggap bahwa edukasi seksual merupakan hal yang tabu.

Durex Indonesia telah melakukan riset mengenai kesehatan reproduksi dan seksual dengan hasil menunjukkan 84% remaja berusia 12-17 tahun belum mendapatkan edukasi seksual.

Riset tersebut menjelaskan bahwa edukasi seksual mulai diperkenalkan pada usia 14-18 tahun. Padahal para ahli mengatakan, bahwa anak-anak usia dini sudah perlu diajarkan tentang edukasi seksual, tidak harus menunggu sampai mereka pubertas.

“Dari kecil (diajarkan), sehingga orang tua dibiasakan open-minded. Nanti kalau sudah besar tidak concern lagi. Agar tidak gelagapan (kalau ditanyai),” kata Rita Damayanti, Ketua Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, dilansir dari Detik.com pada Senin (28/03).

Salah satu kasus yang menunjukkan bahwa edukasi seksual masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia adalah adanya berita mengenai video pembelajaran seorang guru SD asal Lumajang yang akhir-akhir ini sempat ramai di media sosial.

Dalam potongan video tersebut, guru yang dipanggil Pak Ribut terlihat sedang menerangkan kepada murid-muridnya perihal perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan kaum Sodom pada zaman Nabi Luth.

Sontak video itu ramai diperbincangkan di media sosial, membuat Ribut dipanggil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Kamis (24/3) untuk dimintai keterangan.

Video Pak Ribut yang menerangkan kepada murid-muridnya mengenai kaum Sodom pada zaman Nabi Luth. (TikTok/@R_DancerManagement)

Ribut memberikan klarifikasi bahwa ia merekam video tersebut setelah menjaga ujian Penilaian Tengah Semester (PTS) mata pelajaran Agama. Ia mengatakan bahwa sebenarnya video tersebut berdurasi 5 menit, dan dirasa tidak ada kejanggalan di dalamnya.

Ribut menjelaskan bahwa ia hanya menjawab muridnya yang bertanya mengenai kaum sodom kepadanya, dan semua yang telah diterangkan itu sudah ada di soal ujian dan juga buku paket siswa.

Usai dimintai keterangan, Ribut diberikan nasihat oleh Dinas Pendidikan untuk lebih berhati-hati lagi saat mengajar.

Terkait hal ini, Ade Masturi, Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta memberikan tanggapan bahwa memang pendidikan seksual perlu diajarkan kepada murid-murid di sekolah, salah satunya di mata pelajaran biologi.

“Terkait pendidikan seks di sekolah, saya kira itu bisa saja ada kurikulumnya, dan saya kira di pelajaran Biologi secara umum ada disinggung, tapi tidak harus spesifik dan detail”, ujarnya kepada DNK TV pada Senin (28/03).

Ade juga memberikan tanggapan mengenai pembelajaran yang disampaikan Ribut mengenai kaum sodom kepada muridnya yang sempat kena teguran oleh Dinas Pendidikan.

“Kalau misal hanya menjelaskan sejarah bahwa dulu di zaman Nabi Luth ada kaum sodom yang memang itu perilaku menyimpang dan mendapatkan teguran dari Allah melalui Nabi Luth, tentu saja hal seperti ini tidak masalah dijelaskan, kecuali menjelaskan hal-hal yang sifatnya spesifik tentang sodomi atau memberikan contoh dan sebagainya itu baru tidak pantas,” jelasnya lagi.

Fadlil Chairillah, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Jakarta juga berpendapat bahwa apa yang telah Ribut sampaikan dalam video itu tidak ada masalahnya sama sekali. Bahkan jika Ribut tidak menjawab pertanyaannya, akan timbul rasa penasaran dalam benak siswa dan membawanya kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

“Dalam situasi tersebut, Pak Ribut menjawab pertanyaan dari seorang murid tentang kaum sodom, lantas Pak Ribut menjawab dengan gaya komunikasi yg sesuai. Sebagai seorang guru, kalau semisal pak Ribut tidak menjawab, maka akan timbul rasa penasaran dalam benak siswa dan kemudian hal itu bisa membawa dia untuk mencari informasi yg tidak sesuai.”

Fadlil menjelaskan bahwa pendidikan seksual memang sangat penting dan perlu diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini, namun tetap harus menggunakan gaya komunikasi yang sesuai.

“Kesimpulannya, edukasi seks sejak dini memang hal yang urgent. Diperlukan komunikasi interaktif dan juga sesuai ketika menyampaikan pendidikan seks ke anak”, sambungnya.

Kasus di atas menunjukkan bahwa pendidikan seksual di Indonesia masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Di sini guru sangat berperan penting, terutama orang tua sebagai guru pertama bagi anak-anak.

Diharapkan guru dan para orang tua memiliki pikiran yang terbuka, memperbaiki cara mendidik, dan mengkomunikasikan hal-hal seperti ini dengan cara yang sesuai dengan usia mereka.

Perkembangan Teknologi Turunkan Kualitas Pendidikan?

Perkembangan Teknologi  Turunkan Kualitas Pendidikan?

Reporter Latifahtul Jannah; Editor Tiara De Silvanita

نم 
ت) _\lI?Eå!E 
a:ÉE,C• • 
a* *FEZ ركة ج 
6ي 
FAO? 
33 El لا 3 33 ZIZ a AZI 
——9)• —VS
Futuristic smart city with 5G global network technology Ilustrasi perkembangan teknologi. (freepik.com) Futuristic smart city with 5G global network technology

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti menilai Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) memiliki peran penting di tingkat global dalam menjembatani interaksi guru dan murid, khususnya di masa pandemi. Oleh karena itu ia berharap seluruh parlemen menjadi pendorong akses TIK bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam diskusi Standing Committee on Sustainable Development ke-144, Inter-Parliamentary Union (IPU) Roro mengatakan selama pandemi Covid-19 sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling terpukul, khususnya dalam proses belajar mengajar dengan sebagian besar kampus dan sekolah ditutup untuk menghindari penularan penyakit pad Senin, (21/3).

Kepala Program Studi Teknik Informatika UIN Jakarta, Imam Marzuki Shofi mengatakan di era revolusi industri, ada ataupun tidak ada pandemi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dari awal mendorong pendidikan tinggi memanfaatkan pembelajaran jarak jauh (PJJ)

“Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, peranan TIK menjadi sangat vital terutama di bidang pendidikan, termasuk di Indonesia. Sehingga muncul istilah pendidikan 4.0, pendidikan tinggi 4.0. Saat pandemi sekarang peran TIK menjadi sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan yang menuntut diberlakukannya pembelajaran jarak jauh” ujarnya.

Imam juga menambahkan, perkembangan teknologi yang tanpa henti maka kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu diwanti-wanti.

“karena perkembangan teknologi, khususnya TIK itu grafiknya eksponensial,  sehingga perlu kesiapan SDM kita dalam memanfaatkan teknologi tersebut. pendidikan dan sarana prasana TIK juga perlu ditingkatkan secara terus-menerus (continues improvement),”Sambung Imam

Ilustrasi kombinasi bentuk kepala, kecerdasan buatan, dan moral dunia. (freepik.com)

Mahasiswa UIN Jakarta, Ahmad Malik Fajar menanggapi, efektivitas dari perkembangan teknologi masih menjadi persoalan negeri.

“Kebutuhan terhadap educational technology (EdTech) yang efektif ini makin mendesak. Tantangan terbesar teknologi didunia pendidikan saat ini adalah efektivitas yang menurun, karena yang dirasakan siswa hingga orang tua yang tidak siap menggunakan EdTech (G-Suite for Education, Microsoft for Education, Zoom). Dan menurut survei (SRMC) pada tahun 2020 menunjukan 92 persen siswa mengalami banyak masalah dalam pembelajaran secari daring,”pungkasnya.

Dosen Informatika UIN Jakarta, Fenty Eka Muzayyana Agustun menegaskan secepat apapun teknologi berkembang peran guru tetap tidak akan tergantikan.

“TIK hanya alat, kemampuan bonding (ikatan emosional), kemampuan menyampaikan materi, dan membangkitkan semangat siswa oleh seorang guru adalah skill yang tidak dapat digantikan, jadi TIK hanya sebagai pendukung,”

Fenti menambahkan realita peran guru tak sesuai dengan yang seharusnya, guru yang hanya mengejar konten pembelajaran karena tuntutan kurikulum juga menuntut murid atau mahasiswa hanya memenuhi penguasaan materi dan tuntutan penilaian semata.

Uji Publik RUU Sisdiknas Dinilai Tergesa-Gesa

Uji Publik RUU Sisdiknas Dinilai Tergesa-Gesa

Reporter Amelia Putri; Editor Dani Zahra Anjaswari dan Fauzah Thabibah 

Sejumlah siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN 3 Lhokseumawe Aceh. (Antara Foto/Rahmad)   

Perancangan kebijakan merupakan awal dari keberhasilan dan terlaksananya suatu peraturan baru terutama dalam melibatkan ruang lingkup publik. Hal ini harus diimplementasikan dalam segala aspek terutama dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU) mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah melakukan uji publik RUU Sisdiknas di tahun ini. Melansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa RUU Sisdiknas masuk dalam program legislasi nasional 2020-2024 yang mana merupakan pengganti dari Undang-Undang (UU) sebelumnya, yaitu UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Uji coba publik mengenai RUU Sisdiknas terkesan tergesa-gesa dan hanya mengambil beberapa aspirasi yang menguntungkan saja. Di lain sisi juga aspirasi hanya sebagai kebutuhan administrasi belaka dan tidak sepenuhnya publik yang menilai. Melansir dari Republika pada Selasa (1/3), Dosen Analisis Kebijakan Pendidikan Magister FITK (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan) UIN Jakarta, Jejen Musfah menanggapi terkait pembahasan RUU yang perlu menimbang pasukan publik dan tidak tergesa-gesa.

“Sejak pemerintah melakukan uji publik RUU Sisdiknas banyak pihak keberatan. Mereka meminta pembahasan RUU ini menimbang pasukan publik dan tidak tergesa-gesa,” ungkapnya.

RUU Sisdiknas dinilai memiliki kekhawatiran dalam pengesahannya. Berbagai catatan menjadi tambahan lemahnya dari RUU ini. Cacat formal yang terdapat didalamnya diakibatkan dari proses penyusunan yang tertutup dan komunikasi satu arah sehingga pemerintah terkesan melibatkan publik belaka.

Hal ini menjadikan banyaknya pertanyaan yang timbul di tengah-tengah publik. Apakah RUU Sisdiknas dinilai pantas menggantikan UU sebelumnya, pasalnya dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU ini masuk ke dalam gugatan publik atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) melihat adanya kelemahan material.

Ilustrasi para siswa mengikuti pembelajaan tatap muka di SDN Pondok Labu 01. (ANTARA/Salman Thoyyib) 

Masih dalam kesempatan yang sama, Jejen juga mengatakan masih banyak hal yang perlu digali dan diperbaiki dari RUU Sisdiknas. Menurutnya, masih banyak catatan penting dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) hingga fasilitas penunjang lainnya.

“Kelemahan formal dan material RUU Sisdiknas menunjukkan, RUU ini memerlukan revisi besar, waktu yang cukup dan memperhatikan saran-saran publik,” ungkapnya.

Masukan dan kritikan terus bergulir RUU ini, karena dinilai kurang transparan. Pendidikan di Indonesia harus terus berkembang dengan adanya relevansi perkembangan zaman. Namun setiap perencanaan perlu menimbang dan tidak perlu tergesa-gesa.

Bila diselidiki lebih jauh, pemerintah terkesan menerima aspirasi publik, nyatanya tidak begitu jika dilihat dari kontra dan kurang adanya persetujuan di ruang publik.

Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim mengaku khawatir dengan disahkannya RUU Sisdiknas ini.

“Jangan sampai terkesan RUU ini sama seperti UU IKN atau UU Ciptakerja, yang minim partisipasi publik. Apalagi RUU ini bersifat omnimbus law, akan menggantikan 3 UU sekaligus,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah jangan terlalu cepat mengambil keputusan dan hanya mementingkan pihak tertentu tanpa memikirkan akibat ke depannya dalam segi uji publik juga bukan hanya sekadar kebutuhan formalitas belaka.

“Pembahasannya mesti transparan dan membuka ruang dialog partisipatif dari semua pemangku kepentingan pendidikan,” pungkasnya.

Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia, Perlu Adanya Pembenahan

Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia, Perlu Adanya Pembenahan

Reporter Kireina Yuki; Editor Syaifa Zuhrina

Ilustrasi proses pembelajaran. (Freepik/@pch.vector)

Pendidikan merupakan indikator dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia.

Melansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga miskin di Indonesia memiliki latar belakang lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Sedangkan lulusan perguruan tinggi menunjukan rumah tangga miskin dengan jumlah rendah.

Hal ini membuktikan bahwa tingkat Pendidikan sangat berpengaruh terhadap perekonomian, serta mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Menanggapi hal ini Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Khalimi memaparkan bahwa Indonesia saat ini masih dalam proses peningkatan mutu dalam hal pendidikan.

“Hal yang memengaruhi tingkat rendah atau tingginya pendidikan di suatu negara adalah tingkat kemakmuran suatu negara, tingkat kemudahan akses yang merata untuk pendidikan, tingkat pemahaman masyarakat yang merata akan pentingnya pendidikan, dll. Saya kira kita masih dalam proses untuk itu,” ujarnya.

Ia pun menambahkan bahwa negara ini dapat memiliki tingkat pendidikan tinggi di kemudian hari jika melakukan beberapa pembenahan.

“Selama seluruh pihak dalam artian negara bersinergi untuk semakin memajukan pendidikan yang berkualitas dan merata, pemerintah terus membangun sekolah-sekolah hingga ke pelosok negeri, para guru pun terus melakukan pengajaran dengan serius dan ikhlas, orang tua dan anak-anak di Indonesia menyadari betul pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa dan diri, saya kira bukan tidak mungkin pendidikan di Indonesia dapat sejajar dengan negara maju lainnya,” pungkasnya.

Semangat belajar dalam berlangsungnya pembelajaran. (Freepik/@pch.vector)

Hal senada dikatakan oleh salah satu Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dede Rosyada yang memaparkan bahwa kelemahan pendidikan terjadi pada proses pembelajaran karena beberapa faktor.

“Para mahasiswa belum maksimal belajar karena faktor kurikulum yang belum terdesain secara komprehensif, proses pembelajaran yang masih belum mengoptimalkan waktu dan energi para mahasiswa untuk belajar. Kurangnya sarana prasarana dan dosen sebagai ilmuwan tidak semuanya produktif menghasilkan teori dan teknologi baru. Indonesia kini hanya sebagai konsumen pengguna teknologi. Diperparah lagi, pemerintah kurang memberi perhatian terhadap kemajuan sains dan teknologi. Pemerintah lebih memilih menjadi pengguna, dan tidak menugasi perguruan tinggi untuk melahirkan temuan inovatif,” tutur Dede.

Salah satu Mahasiswi program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Desy Mimi Syafitri membenarkan hal tersebut. Baginya ini dipengaruhi oleh faktor kualitas pengajar yang masih kurang, lemahnya pendidik dalam menggali potensi murid, waktu sistem pendidikan yang kurang baik dalam waktu pembelajaran serta biaya pendidikan yang mahal.

Ia juga berharap pemerintah perlu berupaya merancang pembenahan terhadap masalah ini.

“Semoga pemerintah bisa membangun sekolah sekolah di tempat terpencil, terutama untuk yang perekonomiannya minim karna sekarang calon penerus bangsa tidak semua bisa sekolah dengan baik dan layak, peningkatan mutu pengajar, atau meningkatkan fasilitas untuk belajar. Dan semoga pendidikan indonesia kedepannya bisa mengungguli pendidikan negara negara maju,” jelasnya.

Webinar Visi 18: Getting to Know South Korean College Culture and Activities

Webinar Visi 18: Getting to Know South Korean College Culture and Activities

Reporter Erika Oktaviani; Editor Tiara De Silvanita dan Fauzah Thabibah

E-Poster International Webinar Visi 18: Getting to Know South Korean College Culture and Activities (16/8).

Kuliah Kerja Nyata dari Rumah (KKN-DR) UIN Jakarta menyelenggarakan Web Seminar Virtual Kolaborasi (Webinar Visi) 2018 oleh 38 kelompok KKN-DR dengan tema “Getting to Know South Korean Collage Cultures and Activities”. Webinar kedua yang diusung oleh angakatan 2018 ini dihadiri oleh ketua PPM UIN Jakarta, Dr. Kamarusdiana untuk memberikan sambutan pembuka. Dengan dua narasumber, di antaranya Dosen sekaligus Direktur Kereta Api Nasional Korea Selatan, Kim Ku Young, dan Mahasiswa Universitas Nasional Korea, Kim Woo Young.

Acara virtual ini membahas mengenai kebudayaan dan pendidikan di Korea Selatan. Diikuti oleh lebih dari 450 peserta dari seluruh Indonesia dan disiarkan langsung di kanal YouTube Fauzi Noerdin Senin (16/8) pagi.

Ketua pelaksana seminar, Waro Sufi Al Karim mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya seminar internasional ini ialah untuk mencari pengalaman, menjadi mahasiswa yang berkarakter serta mengimplementasikan nilai-nilai KKN-DR.

“Tujuan Webinar Visi 18 ini adalah menjadi wadah teman-teman untuk mencari pengalaman, upgrade skill, mencari jati diri, menemukan versi terbaik, belajar leadership, menjadi orang yang berkarakter, dapat mengimplementasikan nilai-nilai KKN-DR sehingga berdampak positif untuk jangka waktu panjang dan dapat bekerja di bawah tekanan,” ujar Sufi.

International Webinar Visi 18 bersama narasumber pertama, Kim Woo Young (16/8).

Kim Woo Young mengatakan bahwa universitas di Korea Selatan tidak jauh berbeda dengan universitas lainnya. Untuk mencapai kelulusan, ada yang menerapkan sistem tes, membuat proyek, dan juga skripsi. Tak hanya itu, ia juga mengenalkan bahwa ada beragam aktivitas yang bisa diikuti oleh mahasiswa, seperti mengikuti klub, membership training, menyelenggarakan festival, belajar budaya asing, tarian k-pop, sampai atletik.

Sedikit berbeda dari narasumber sebelumnya, Kim Ku Young memberikan pemaparan mengenai Universitas yang berkonsentrasi di bidang transportasi khususnya kereta api. Menurutnya, mahasiswa di Korea Selatan cenderung memilih jurusan yang nantinya akan memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan. Salah satunya sebagai masinis ataupun pemegang kontrol dari sistem kereta api di Korea. Di sana setidaknya setiap sekolah memiliki tiga tipe simulator kontrol kereta api untuk menunjang kebutuhan mahasiswa.

Mahasiswa Universitas Semarang, Tia Nur Fadilah mengaku sangat senang dengan diadakannya acara ini, sebab ia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan gratis.

“Acaranya keren banget, sih. Bisa ngobrol sama orang Korea Selatan langsung. Tapi yang paling utama bisa dapat ilmu-ilmu baru yang bermanfaat pastinya,” ungkap Tia.

Selain itu, Tia juga berharap agar Indonesia bisa mencontoh sistem pendidikan di negara maju dan semakin banyak universitas yang menggelar acara serupa sebagai ajang untuk saling bertukar informasi.

“Harapannya semoga instansi pendidikan yang ada di Indonesia bisa sedikit banyak mencontoh atau terinsipirasi dari sistem pendidikan di Korea Selatan. Terus makin banyak universitas-universitas yang mau menyelenggarakan istilahnya tukar informasi dengan universitas-universitas luar negeri. Biar pelajar Indonesia juga bisa sedikit banyak termotivasi buat tidak bosan belajar dan berprestasi,” jelas Tia.

Sebagai Ketua Panitia sekaligus penggagas Webinar Visi 18, Sufi berharap dengan diadakannya Webinar Visi 18 pihak kampus dapat memberikan dukungan dan kepercayaan penuh untuk acara-acara selanjutnya. Sekaligus memberikan dorongan untuk mahasiswa lain untuk membuat inovasi baru dan tidak ragu untuk melangkah, sehingga UIN Jakarta akan identik dengan pendidikan yang berkualitas.

Bincang Hikmah “Islam dan Peta Jalan Pendidikan”

Bincang Hikmah “Islam dan Peta Jalan Pendidikan”

Reporter Ariqah Alifia;  Editor Taufik Akbar Harefa dan Elsa Azzahraita

Bincang Hikmah dengan tema “Islam dan Peta Jalan Pendidikan” secara virtual (5/5).

Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2 KPI) bekerja sama dengan Akurat.co kembali menggelar program Bincang Hikmah mengusung tema “Islam dan Peta Jalan Pendidikan” secara virtual melalui Zoom Meeting dan Streaming Youtube Akurat co pada Rabu, (5/5).

Materi kegiatan ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta sekaligus Pakar Sosiologi Pendidikan, Suparto dan dimoderatori oleh Ketua Program Magister KPI UIN Jakarta, Tantan Hermansah.

Dalam materinya, Dekan Fdikom Suparto memaparkan bahwa pendidikan merupakan tradisi tertua dalam proses sosialisasi manusia yang mewariskan nilai, norma, dan sikap kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Pendidikan dibangun berdasarkan realitas apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini, berbasis realitas dan kepentingan” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan terdapat minimum 3 aspek yang harus ditegakkan dalam pembangunan pendidikan, yakni pancasila, budaya, dan agama. Aspek Pancasila digunakan sebagai sumber nilai yang diambil dari tradisi dan norma, sedangkan budaya ialah yang mewarnai keberagaman dan kekayaan kehidupan bangsa.

Kontribusi budaya pada sistem pendidikan di Indonesia berbentuk local genius atau local wisdom yang dikembangkan berdasarkan lingkungan atau tradisi daerah tersebut. Aspek budaya merupakan wadah pengenalan siswa terhadap kebhinekaan bangsa Indonesia dan pemahaman menghormati sikap keberagaman itu, karena hakikatnya belajar sepanjang hayat merupakan pendidikan sesungguhnya.

Dekan Suparto menyampaikan materinya dalam acara Bincang Hikmah secara virtual (5/5).

Narasumber juga menerangkan tiga teori Ki Hajar Dewantara yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, Trikon (Kontinyu, Konvergen, dan Konsentris).

Kecemasan akan hilangnya frasa agama dalam peta jalan pendidikan diakibatkan adanya aspek kelembagaan dan agensi yang semakin berkembang. Transformasi aspek kelembagaan diibaratkan etalase, contohnya pesantren yang awalnya hanya sebagai tempat mengaji, kini terdapat sekolah formalnya, seperti SMA, SMK bahkan universitas. Itu sama dengan merubah kultur Islam pada sisi orientasi, tetapi disamping itu sebagai bukti modernisasi Islam dalam pendidikan sudah terlaksana.

Selain itu, aspek agensi para pengajar menggunakan perangkat-perangkat modern, pendekatan-pendekatan kekinian dalam pembelajarannya.

“Kita sebenarnya digiring untuk melupakan kesejarahan, bahwa ulama-ulama adalah orang-orang berilmu, yang selama keilmuan itu membesarkan nama Tuhan, lalu kemudian meninggikan hakikat Tuhan yang begitu mulia, itulah yang dinamakan ilmuwan. Begitu sebaliknya, siapa pun yang mendustakan kalam-kalam Tuhan, menistakan ajaran-ajaran agama sepintar apapun mereka bukan ulama.” tuturnya.

Akhlak mulia merupakan satu terma berbau agama yang dimunculkan, merupakan ajaran agama dan cerminan watak-watak Tuhan, berbeda dengan moralitas yang hanya berbasis keindahan. Di dalam pendidikan formal sendiri terdapat nilai kompetensi satu dan dua sebagai kompetensi sikap keagamaan dan sosial.

“Secara pribadi, peta jalan pendidikan nasional tentu bertentangan. Pertama dengan Pasal 31 UUD 1445, UUD Sisdiknas 2003, lalu bertentangan juga visi pendidikan Indonesia 2035, kalau boleh saya mengutip, visi pendidikan Indonesia 2035 itu adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, berkembang terus, sejahtera, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia menumbuhkan nilai-nilai agama, budaya Indonesia, dan Pancasila,” tegasnya.