Penyelenggaraan Kampanye Pemilu 2024 di Kampus Tuai Pro Kontra

Penyelenggaraan Kampanye Pemilu 2024 di Kampus Tuai Pro Kontra

Reporter Putri Anjeli; Editor Syaifa Zuhrina

Ilustrasi perancanaan kampanye pemilu 2024. (Pexels/@Herimardinal) 

Berbagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) sudah mulai bersiap menghelat pesta demokrasi yang akan jatuh pada tahun 2024 mendatang. Namun, sejumlah upaya turut membayangi penyelenggaraan kegiatan rutin tersebut, salah satunya perencanaan kampanye yang dilaksanakan di kampus atau perguruan tinggi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa kampanye politik boleh dilakukan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi selama memenuhi beberapa ketentuan.

“Pertanyaannya adalah, (kampanye) boleh dilakukan di mana saja? Di mana saja sepanjang ada pemilih, itu boleh kampanye pada prinsipnya, termasuk di dalam kampus, di pondok pesantren, tapi ada catatannya,” ujar Hasyim Asy’ari melalui media Antara pada Selasa (19/7).

Dirinya menjelaskan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Hasyim juga menambahkan, ketentuan itu dapat diartikan bahwa yang dilarang adalah penggunaan fasilitasnya, bukan kegiatan kampanyenya. Sementara dalam penjelasan pasal tersebut, fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan untuk kampanye jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye, serta atas undangan dari pihak penanggung jawab tempat.

Menurutnya, dosen dan mahasiswa yang beraktivitas di kampus merupakan bagian dari pemilih yang tentu ingin mengetahui janji para calon presiden maupun anggota DPR, terutama di bidang akademik.

Ilustrasi kampanye dilaksanakan di kampus. (Freepik/@rawpixel.com)

Dalam menanggapi hal ini salah satu Dosen UIN Jakarta, Ali Irfani mendukung upaya kampanye Pemilu 2024 yang dapat berlangsung di kampus atau perguruan tinggi karena akan mendorong kampanye politik yang berbasis gagasan dan program agar terbentuk politik nasional yang lebih rasional.

“Saya kira tidak ada masalah kampus menjadi tempat kampanye partai politik dan calon presiden dan wakil presiden, karena itu akan mendorong kampanye politik yang berbasis gagasan dan program, kampus dapat menguji dan mengkritisi gagasan program yang ditawarkan,” ucapnya saat diwawancarai Reporter DNK TV pada Selasa (26/7).

“Tentu hal itu akan berdampak positif untuk mahasiswa agar dapat berinteraksi langsung dengan realitas politik. Ada pendidikan politik yang membuat iklim politik nasional lebih rasional dan berbobot,” jelasnya.

Senada dengan Ali, Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Idria Mukhoironiza mendukung upaya ini karena sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab perguruan tinggi kepada lingkungan sekitar.

“Menurut saya kampanye di kampus itu sangat bagus sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab perguruan tinggi kepada lingkungan sekitar sehingga kampus tidak berjarak dengan realitas dan dapat bersentuhan langsung serta ikut mendorong dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini,” ucapnya.

Namun, bagi Muhammad Husni Mubarrak justru kampanye di kampus dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa yang dikenal bersih dari politik.

“Saya mengapresiasi upaya pembaharuan ini karena sejauh ini Pemilu diadakan masih jauh dari kalangan intelektual dan mahasiswa. Namun, saya pribadi kurang sepakat dengan masuknya kampanye ke dalam lingkungan kampus karena mahasiswa dikenal bersih dari dunia politik, dengan dilaksanakan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa,” ujar Husni.

Ragam Drama Pelaksanaan Pemilwa

Ragam Drama Pelaksanaan Pemilwa

Reporter Belva Carolina;  Editor Tiara De Silvanita

Ilustrasi Pemilihan Umum. (Pixabay/OrnaW)

Pemilihan mahasiswa (Pemilwa) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) UIN Jakarta dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa (BPPM) UIN Jakarta bertujuan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Eksekutif dan Anggota Legislatif Intra kampus UIN Jakarta berlangsung secara e-voting pada Senin, (18/4) pukul 07.00 sampai 17.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang didapatkan DNK TV, di tengah berlangsungnya pemungutan suara beberapa mahasiswa mengeluhkan kendala log in laman El-Musyma menggunakan NIM dan password AIS.

Beragam tanggapan mahasiswa UIN Jakarta, salah satunya Melba Zahrani yang menilai banyaknya mahasiswa mengakses dalam waktu bersamaan menyebabkan gagal  log in berulang kali dan cukup memakan waktu.

Menurut keluhan salah satu Mahasiswa UIN Jakarta berinisial L,  kendala ini menjadi salah satu faktor pemicu golput.

“Karena down seperti ini saya jadi malas untuk buka ulang. Kan kalau malas gini, nantinya akan muncul kemungkinan saya tidak akan balik lagi untuk milih. Kalau tidak balik lagi untuk milih, ya jadinya golput,” jelasnya pada Senin, (18/4).

Penuturan mahasiswa UIN Jakarta, Juva Salma Chotika menyayangkan teknis maupun sistem pelaksanaan yang sudah dipersiapkan jauh hari dan bukan kali pertama kegiatan Pemilwa diselenggarakan secara e-voting, semestinya dapat menghindari adanya kesalahan teknis serupa tahun lalu.

“Mungkin untuk pemilihannya dapat dilakukan secara bergilir, per fakultas atau per prodi agar tidak banyak yang akses dalam waktu bersamaan,” ucap Juva.

Selain ketidakstabilan server dalam pemungutan suara, DNK TV juga mendapatkan laporan dari beberapa mahasiswa bahwa maraknya pihak tim sukses (timses) paslon menghubungi para pemilih untuk menanyakan siapa yang akan dipilihnya hingga meneror via WhatsApp call  untuk memengaruhi pilihan para pemilih secara paksa.

Mahasiswa UIN Jakarta berinisial F menerangkan bahwa intervensi tersebut tidak hanya dilakukan secara intensif pada saat hari pemungutan suara berlangsung tetapi pihak timses sudah bergerilya jauh sebelum hari pelaksanaan.

“Menanyakan persiapan dalam pemilihan mahasiswa, menunjukan cara-cara e-voting, hingga meminta untuk screen record,” jelasnya.

F juga merasa sangat terganggu atas pemilihan yang tidak sesuai hati nurani dan asas-asas pemilu yaitu Luber dan Jurdil. Semestinya dapat memilih tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan adanya intervensi pemilih akan terbesit pikiran untuk melakukan golput.

Wacana Pemilu Diundur, Mahasiswa: Perpanjangan Masa Korupsi

Wacana Pemilu Diundur, Mahasiswa: Perpanjangan Masa Korupsi

Reporter Ahmad Fajarullah; Editor Tiara De Silvanita

Ilustrasi pemilu
Sumber: kpud-medankota.go.id

Baru-baru ini beredar kabar di media sosial mengenai wacana akan diundurnya pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 ke tahun 2027. Tholabi Kharlie Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dalam wawancara singkat bersama Sindonews.com menilai bahwa wacana pemilu 2024 yang akan mundur ke tahun 2027 secara esensial menabrak pilar demokrasi yang dituangkan melalui pemilu.

“Esensi pemilu di antaranya untuk sirkulasi kepemimpinan secara teratur dan ajeg (fixed term). Memundurkan pemilu tahun 2024 menjadi tahun 2027 jelas menabrak prinsip itu,” tegas Tholabi, Jumat (20/8).

Menurut beliau sebagai pengajar Hukum Tata Negara (HTN), jika pemilu 2024 dimundurkan maka masa jabatan presiden/wakil presiden termasuk anggota DPR akan berubah secara sistematis. Padahal diketahui bahwa masa jabatan presiden/wakil presiden serta anggota DPR telah teratur dan ajeg yaitu selama lima tahun.

Tholabi menegaskan bahwa didalam konstitusi sudah sangat jelas tertulis masa jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Mendengar wacana tersebut Mahasiswa UIN Jakarta Nura Inayatus Sa’adah tidak setuju, menurutnya pemerintah saat ini banyak yang tersandung kasus korupsi. Hal tersebut ditakutkan jika diperpanjang semakin banyak pejabat yang korupsi.

“Masa pemerintahan yang sekarang banyak pejabat yang kena kasus korupsi kalau pemerintah makin diperpanjang ada kemungkinan korupsi makin banyak. Jadi pemerintahan harus dirombak lagi, di pilih-pilih lagi orang-orang mana yang benar-benar bisa dipercaya dan mengayomi rakyat”. Kata Nura (20/08).