IPCC : Kode Merah untuk Umat Manusia, Kok Bisa?

IPCC : Kode Merah untuk Umat Manusia, Kok Bisa?

Reporter Ani Nur Iqrimah; Editor Ahmad Haetami

Menyuarakan krisis iklim ditengah ramainya kendaraan dengan membawa poster tuntutan. (DNKTV/Ridho Fadillah)

Di tengah guyuran hujan dan ramainya kendaraan, dalam memperingati Hari Bumi Sedunia sejumlah aktivis terus menyuarakan keresahan terhadap krisis iklim yang terjadi di bumi yang dilaksanakan di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, pada Jum’at (22/4).

Perubahan cuaca secara signifikan dari panas terik lalu tiba-tiba hujan petir yang sering terjadi pada akhir-akhir ini, semata bukan karena perubahan iklim biasa, namun semua perubahan itu adalah akibat krisis iklim dan pemanasan rata-rata 1,1 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri.

“Jika kita tidak bergerak cepat, kita cuma punya waktu 30 bulan untuk bisa menekan kenaikan suhu bumi itu tidak lebih dari 1,5 derajat celcius, kalau misalnya tidak segera, itu suhu bumi akan naik sampai ke 2 derajat dan itu efeknya sangat banyak” ucap Aktivis Aksi For Gender, Social, and Ecological Justice, Kinanti Munggareni.

Laporan ini juga menunjukkan meskipun kita sudah mengambil langkah-langkah pengurangi emisi secara tegas, pemanasan iklim sudah terlanjur masuk ke dalam sistem iklim. Hal tersebut menimbulkan peristiwa cuaca ekstrem yang lebih berbahaya dan merusak dari yang kita lihat hari ini.

“Memang usaha-usaha untuk menekan emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global di bumi ini sudah banyak dilakukan, begitupun proyek-proyek yang merespon krisis iklim itu sudah banyak, tapi proyek-proyek ini juga kita lihat ternyata solusi palsu false climate solution, dan itu terus digaungkan,” ungkap Kinanti.

Salah satu tuntutan pada aksi Hari Bumi yaitu G20 stop funding our extinction. (DNTV/Ridho Fadillah)

Kinan dan seluruh aktivis peduli iklim berharap agar pemerintah bisa membuka mata dan lebih serius dalam menangani kasus krisis iklim yang sedang terjadi, karena krisis iklim sudah berdampak terlalu besar bagi seluruh kehidupan makhluk di dunia. Kinan juga berharap untuk masyarakat ikut membersamai gaungkan krisis iklim dan bebenah mulai dari hal kecil.

Akankah kita bisa membatasi pemanasan di tingkat ini dan mencegah dampak krisis iklim lebih buruk? Jawabannya tergantung dari tindakan yang ambil umat manusia dalam dekade ini.

RUU TPKS Akhirnya Resmi Disahkan

RUU TPKS Akhirnya Resmi Disahkan

Reporter Indi Azizi Editor Dani Zahra Anjaswari

Pengesahan RUU TPKS oleh DPR RI. (Instagram/@puanmaharaniri) 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi megesahkan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 yang dipimpin oleh Puan Maharani.

”Apakah rancangan undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan.

Pernyataan tersebut disambut dengan seruan kata setuju dari para anggota dewan diiringi ketokan palu sidang oleh Puan, yang menandakan telah diresmikannya RUU TPKS menjadi undang-undang.

Pengesahan RUU TPKS ini disambut baik oleh masyarakat yang telah lama menanti selama 6 tahun ke belakang. Seperti yang diketahui lika-liku pembahasan tiap butir aturan dalam RUU TPKS penuh dinamika dan pro kontra dari berbagai pihak. RUU TPKS yang dulunya adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Rancangan awal yang tak segera disahkan meski telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Pengesahan RUU TPKS oleh DPR RI.(Instagram/@puanmaharaniri) 

Kemudian RUU PKS diganti dengan RUU TPKS yang tepat pada Selasa (12/4) resmi disahkan oleh pemerintah dan DPR RI menjadi undang-undang.

Mahasiswi UIN Jakarta, Alfina menanggapi disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang ini menjadi kabar baik bagi masyarakat terlebih bagi mereka yang telah lama memperjuangkannya. Alfina berharap, setelah disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang dapat bekerja maksimal dalam menanggulangi kasus pelecehan seksual di Indonesia.

”Disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang oleh DPR tentunya menjadi hal yang membahagiakan bagi banyak pihak yang ikut mengawal dan memperjuangkannya. Dengan ini kita semua merasa terlindungi dan menjadi langkah maju dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan pelecehan seksual di Indonesia. Semoga penegakan UU TPKS dapat berjalan dengan baik sehingga maksimal untuk melindungi korban,” ujar Alfina.

Dalam rapat ini Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya juga menjelaskan RUU TPKS merupakan aturan yang berpihak pada korban dan melalui undang-undang ini pula aparat penegak hukum memiliki payung hukum yang selama ini belum ada untuk menanggulangi setiap kasus kekerasan seksual.

“Rancangan undang-undang ini juga memuat tentang victim trust fund atau dana bantuan korban. Ini adalah sebuah langkah yang maju bagaimana kita hadir dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia,” ujar Willy.

Aksi Nasional 11 April, Perjuangan Mahasiswa Wakili Suara Rakyat

Aksi Nasional 11 April, Perjuangan Mahasiswa Wakili Suara Rakyat

Reporter Zakiah Umairoh; Editor Belva Carolina

Barisan mahasiswa untuk mulai melakukan aksi. (DNK TV/Rayhan Alwi)

Gabungan mahasiswa Indonesia berkumpul di titik awal Gerbang Pemuda Gelora Bung Karno (GBK) untuk memulai seruan aksi pada hari Senin, (11/4) pukul 13.00 WIB menuju Gedung DPR RI. Selain dari mahasiswa, demonstran juga terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memindahkan lokasi demo 11 April yang semula di Istana Merdeka menjadi Gedung DPR RI.

Pihak kepolisian memperketat massa sejak awal aksi dimulai. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Dermawan Karosekali sempat mengamankan warga sipil yang ikut demonstrasi tanpa mengenakan atribut pengenal.

“Karena kami juga tidak ingin kalau adik-adik mahasiswa ditonton sama orang nggak jelas, nanti kalau dia penyusup bagaimana? Kasihan adik-adik mahasiswanya, kan, karena di sini kalian adalah pejuang-pejuang sama seperti saya,” ucapnya pada Senin (11/04).

Para orator dari berbagai universitas, seperti Universitas Hasanuddin, Univeritas Lampung, serta Universitas Sriwijaya saling menyampaikan orasi dan menyuarakan tuntutannya.

Berikut ini 4 tuntutan yang diajukan BEM SI kepada pemerintah:

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.

3. Meminta untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen.

4. Menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode, dan menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.

Koordinator BEM SI menyuarakan orasinya. (DNK TV/Rayhan Alwi)

Aksi demo mahasiswa berujung ricuh sesaat setelah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmad Gobel serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemui massa mahasiswa untuk menyampaikan dan menampung aspirasi massa.

Massa dengan pakaian bebas dari sisi timur melemparkan botol berisi batu ke arah gerbang utama Gedung DPR RI dan ke mobil komando yang dinaiki para orator dari massa mahasiswa. 

Wakil Ketua DPR RI dan Kapolri segera diamankan untuk kembali masuk ke dalam gedung DPR RI.

Sebagian media berhasil mewawancarai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmad Gobel untuk dimintai tanggapan terkait aksi.

“Pihak DPR RI telah sepakat untuk melakukan dialog komprehensif bersama pemerintah, serta Bapak Gobel yang membawahi komisi teknis terkait untuk mencari solusi agar dampak yang dirasakan masyarakat tidak terlalu signifikan, termasuk permasalahan naiknya harga barang pokok agar tetap stabil hingga jelang hari raya,” ucap Sufmi.

Wakil Ketua DPR RI memberikan tanggapannya terkait aksi 11 April. (DNK TV/Chandra Hermawan)

Ketidakstabilan harga bahan pokok memberikan dampak besar bagi masyarakat. Situasi dan kondisi di tengah pandemi, serta ekonomi yang menurun saat ini membuat masyarakat bergantung pada peran pemerintah dalam memberikan solusi yang tepat.

“Kami telah mengeluarkan kebijakan BLT untuk minyak goreng, tinggal bagaimana kondisi implementasi di lapangan yang harus kita kontrol dan pantau langsung ke daerah-daerah untuk mendapatkan masukan. Persoalan minyak juga tidak terlepas dari harga suplai dari dunia yang juga turut mengalami kondisi yang sama, seperti Amerika Serikat atau Latin,” ucap Rachmad Gobel.

Tanggapan yang diberikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai bentuk harapan agar pemerintah terus mengevaluasi dan mendiskusikan kembali terkait kebijakan dan juga tuntutan yang ada berdasarkan situasi saat ini dan ke depannya.

Menanti Janji Mendag: Umumkan Mafia Minyak Goreng

Menanti Janji Mendag: Umumkan Mafia Minyak Goreng

Reporter Farhan Mukhatami; Editor Belva Carolina

 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Luthfi. (Instagram/@mendaglutfi)

Menteri Perdagangan (Kemendag) bersama Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) akan mengumumkan tersangka mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan, pada Senin (21/3).

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan pada saat rapat bersama anggota komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pekan sebelumnya (17/3) akan mengumumkan sejumlah mafia minyak goreng kepada publik.

“Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak (goreng) subsidi ke minyak industri, diekspor ke luar negeri, di-repack,” ujar Lutfi.

Menurut Lutfi, sebab terjadinya kelangkaan minyak karena dua alasan, yaitu sektor industri yang meraup keuntungan minyak dari Domestic Market Obligation (DMO) dan penimbunan minyak goreng murah kemudian dijual dengan harga sangat tinggi.

Namun nyatanya seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko tidak ada konferesi pers terkait penangkapan mafia minyak goreng tersebut, pada Senin (21/3).

“Tadi sudah koordinasi ke Bareskrim, belum ada info Konpres terkait mafia minyak goreng,” kata Gatot.

Menurut Gatot, hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kasus yang berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng tersebut.

Selain itu, Mendag mengungkapkan bahwa tersangka mafia minyak goreng yang rencananya akan diumumkan pada Senin (21/3) batal dilaksanakan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan pun memberi alasan, Ia mengatakan bahwa pengumuman tersangka mafia minyak goreng tersebut akan disampaikan, tetapi menunggu proses penyelidikan dari pihak Kepolisian dan beberapa target tersangka mafia minyak goreng sudah diserahkan semua kepada kepolisian.

“Kita sudah punya target, jadi akan jadi (tersangka) kalau (pengumuman) tersangkanya bukan dari kami. Pokoknya itu tergantung dari penegak hukum, untuk penetapan tersangkanya,” katanya.

Minyak goreng yang kini menjadi langka dan mahal. (istockphoto/@Anusorn)

Lutfi mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah mulai memeriksa pelaku terkait kasus penimbunan minyak goreng, namun Lutfi tak ingin mengungkap siapa saja nama-nama mereka.

“Saya tidak mau sebut nama karena ini kan asas praduga tak bersalah. Tetapi kami sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton,” ungkapnya.

Dalam kasus tersebut, Lutfi menjabarkan terdapat mekanisme tahapan pelaku melakukan penimbunan terhadap minyak goreng.

Pertama, minyak curah subsidi di distribusikan ke industri menengah atas. Kemudian, minyak goreng curah subsidi dikemas kembali menjadi minyak goreng premium. Setelahnya, minyak goreng curah subsidi diterbangkan ke luar negeri.

Anggota komisi VI DPR RI, Andre Rosiade meminta Lutfi untuk mengungkap siapa nama mafia itu dan menanyakan terkait langkah apa yang akan dilakukan Kemendag dalam mengatasi masalah ini.

Lalu, ia menyatakan adanya lonjakan harga minyak goreng, menunjukan ketidakmampuan pemerintah terkhusus Kemendag dalam melawan oknum yang dimaksud. Dirinya menegaskan rakyat butuh keadilan.

Pelantikan Pemimpin IKN, Dosen: Terburu-Buru

Pelantikan Pemimpin IKN, Dosen: Terburu-Buru

Reporter Ainun Kusumaningrun; Editor Latifatul Jannah

 

Pelantikan Bambang Susanto dan Dhony Rahajoe. (Instagram/@jokowi) 

Bambang Susanto dan Dhony Rahajoe resmi dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelantikan tersebut dilaksanakn pada Kamis (10/03) di Istana Negara Jakarta.  

Sebelum dilantiknya Bambang Susanto, Jokowi sempat mendiskusikan dengan DPR dan salah satu nama yang dijagokan yakni, Bambang Susanto. Isu ini pun mendapat respon dari TB Hasanuddin, ia menjelaskan dua syarat untuk memimpin IKN.  

“Siapa yang layak jadi Kepala Badan Otorita, tentu kalau yang tersirat dalam aturan perundang-undangannya adalah orang yang mampu membangun tahap awal, sebagai kepala badan membangun ibu kota tersebut,” kata Hasanuddin.  

Yang kedua, lanjutnya, setelah ibu kota dibangun nantinya, dia menjadi Kepala Pemerintahan, sehingga dua syarat itulah yang harus dipenuhi. 

Meninjau dari kedua syarat ini, Jokowi menyebut rekam jejak Bambang Susanto sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur dan juga bidang urban planning, ditambah pengalaman Bambang di bidang yang berkaitan dengan transportasi, finance hingga pengalamannya sebagai Vice President ADB sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebagai Kepala Otorita IKN. 

“Saya kira dari semua sisi ini lengkap, kemudian didukung Pak Dhony yang mempunyai pengalaman di bidang properti dari A-Z, sehingga akan gampang sekali beliau berdua berbicara dengan Pak Suharso untuk sisi perencanaannya,” jelas Jokowi dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/3). 

Momen pelantikan pemimpin Otorita IKN, Kamis (10/03). (Instagram/@Sibranisofian)  

Bambang menyatakan dirinya mulai dihubungi pihak istana sekitar dua minggu yang lalu. Kemudian kemarin Bambang resmi menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di ADB. 

Bambang sendiri mengaku ia baru awal minggu ini tiba di Indonesia dan langsung dihadapkan untuk mempelajari semua dokumen terkait IKN. Oleh karena itu ia mengaku belum sempat merespon berbagai pesan yang berisi pertanyaan dari media kepada dirinya.  

Menanggapi dilantiknya Bambang dan Dhony, mahasiswa Ilmu Politik UIN Jakarta, Ibrahim Maulana mengatakan bahwa dilantiknya Bambang dapat dikatakan cocok untuk perkembangan IKN.  

“Sosok Bambang Susanto ini kan jago masalah perencanaan infrastruktur dan transportasi. Bahkan pada tahun 2010-2014 zaman Kabinet Indonesia Bersatu II ia menjabat jadi Wamen (Wakil Menteri) Perhubungan. Jadi ya, cocok untuk IKN apalagi nantinya banyak pembangunan yang harus dilakukan di sana,” ungkap Ibrahim 

Salah satu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom), Syahirul Alim menyatakan bahwa penunjukan Bambang Susanto terkesan terburu-buru.  

“Penunjukan Bambang Susanto sebagai pemimpin IKN tentu saja seperti tergesa-gesa disaat proses uji materil UU No. 3 tahun 2022 masih belum selesai. Saya kira track record para pimpinan IKN yang baru saja dilantik memang memiliki sejumlah pengalaman di bidang pemerintahan yang mungkin tak akan menjadi persoalan.” 

“Saya pribadi tidak mempersoalkan mengenai pengangkatan pimpinan IKN ini, namun kajian yang belum tuntas mengenai pemindahan ibu kota seolah-olah memberikan nuansa politik yang semakin terasa, khususnya di tengah wacana pemilu yang akan diundur sejalan dengan isu perpanjangan masa Presiden 3 periode karena alasan pandemi. Saya tidak melihat sosok pemimpin IKN, tapi yang lebih penting bagaimana soal IKN ini tidak berbenturan dengan UUD 1945,” lanjut Syahirul.

Covid-19 Akan Jadi Endemi, Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan

Covid-19 Akan Jadi Endemi, Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan

Reporter Diva Raisa; Editor Taufik Akbar Harefa

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan pelandaian, beberapa ilmuan memprediksi bahwa Covid-19 akan bertahan lama. Suatu negara perlu mempertimbangkan langkah-langkah apabila ingin dikatakan hidup berdampingan dengan virus ini.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan bahwa virus corona akan tetap hidup menjadi sebuah endemi di dunia.

Hal ini kembali mengingatkan kejadian pertanggal 16 Agustus lalu, dimana Singapura mengkategorikan Covid-19 sebagai penyakit biasa, yang artinya mereka siap untuk hidup berdampingan dengan Covid-19.

Dengan adanya prediksi tersebut, kata Wiku, hal baik yang dapat ditangkap yakni di masa mendatang kekebalan masyarakat akan meningkat terhadap virus corona seiring dengan akselerasi vaksinasi ataupun infeksi alamiah.

Dengan demikian, angka perawatan dan kematian pasien Covid-19 akan berkurang meskipun virus masih tetap ada dan terus beredar.

Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut, harus dilakukan berbagai upaya. Setidaknya ada lima hal yang diupayakan Pemerintah Indonesia untuk membentuk ketahanan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Pertama, pengendalian kegiatan masyarakat dan modifikasi perilaku menjalankan protokol kesehatan.

Kedua, mempercepat pembentukan kekebalan imunitas atau herd immunity secara gradual atau bertahap.

Ketiga, yakni terus meningkatkan kapasitas dan infrastruktur kesehatan secara merata di seluruh pelosok daerah melalui testing, tracing, dan treatment.

Keempat, mengawasi distribusi varian virus yang muncul dan terus berkembang.

Upaya terakhir yakni menyusun rencana ketahanan kesehatan masyarakat jangka panjang dengan melibatkan pertimbangan multidisiplin, seperti interaksi antarmanusia, hewan, dan tumbuhan sebagai investasi kesehatan jangka panjang.

MRT Jakarta yang beroperasi di Tengah Pandemi
Sumber: jakartamrt.co.id

Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Jakarta Galci Nur Zharfani, beranggapan bahwa Hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti putus asa atau menyerah, akan tetapi harus ada perubahan perilaku, cara pandang dan beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Ia juga mengatakan tidak hanya sektor Hulu dimana pemerintah mengutamakan aspek 3T (Tracing, Testing, dan Treatment), penerapan 5M serta percepatan vaksinasi. Pemerintah juga turut andil dalam percepatan pada sektor hilir.

“Sudah sepatutnya pemerintah melakukan tindakan nyata dengan memberikan bantuan langsung maupun subsidi pada sektor-sektor yang bersangkutan. Jika pemerintah melakukan hal tersebut, saya optimis bahwa hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan hal yang mustahil,” Ujar Galci.

Pemerintah Denial, Nyawa Rakyat Diobral

Pemerintah Denial, Nyawa Rakyat Diobral

Oleh Andika Ramadhan; Editor Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi masyarakat di #RumahAja

Masih ingat bagaimana respons para pejabat publik saat awal pandemi? Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menunjukkan banyak blunder, soal masker yang tak perlu dipakai bagi yang sehat, soal kekuatan doa, soal Covid-19 yang akan sembuh sendiri, dan berbagai pernyataan lainnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal nasi kucing membuat orang Indonesia kebal, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD soal Covid tidak masuk ke Indonesia karena perizinan susah, Wakil Presiden Maruf Amin soal kekuatan doa qunut, dan masih ada sederet pernyataan pejabat yang meremehkan Covid-19.

Tentu pernyataan itu tak hilang begitu saja, dampaknya bisa dirasakan hingga kini. Bila Anda Googling “jrx kawalcorona.com” akan menemukan kepedulian Jerinx terhadap Corona, termasuk ikut mengkampanyekan #dirumahaja. Tapi saat itu Pemerintah berkelakar, alhasil mereka yang peduli pun membalik pola pikirnya seperti Jerinx yang saat ini lebih dikenal sebagai tokoh utama yang menggaungkan konspirasi Covid-19.

Jerinx adalah satu dari sekian banyak yang masih tidak percaya Corona. Bahkan belakangan muncul dr. Lois, dengan argumen seolah ilmiah yang semakin menguatkan orang-orang yang yang tak percaya Covid.

Dianggap hanya sebatas konspirasi atas dalang yang diuntungkan, lalu kasus yang melonjak karena “di-covid-kan”, atau bahkan perihal propaganda vaksin yang akan mengubah wujud kita menjadi makhluk yang ada di cerita fiksi, dan akhir-akhir ini disebut sebagai cairan yang mengandung chip dan bahan berbahaya.

Krisis kepercayaan oleh masyarakat atas Covid seolah menggambarkan bagaimana lemahnya komunikasi Pemerintah Indonesia. Jangankan untuk menangani, perihal edukasi yang efektif dan merata saja masih belum terasa.

Kini hampir satu setengah tahun Indonesia sejak kasus pertama diumumkan, komunikasi pejabat publik masih saja belum beres.

Saran para pakar yang menganjurkan Indonesia agar lebih berwaspada saat kasus di India melonjak tajam, direspons oleh pejabat dengan program Work from Bali, membuka pariwisata dan pelarangan mudik yang setengah hati.

Kini terlihat dampaknya, kasus meningkat tajam, varian baru mendominasi, rumah sakit kolaps, ratusan orang yang meninggal dunia saat isolasi mandiri, antrean oksigen mengular tajam dan sederet masalah yang terlihat sakit sekaligus nyata di sekitar kita.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Sumber: Youtube-Deddy Corbuzier

Di saat kritis seperti ini, masih saja pernyataan pejabat publik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pandemi terkendali.

Pemerintah harus benahi komunikasi risiko, mengakui kondisi tidak baik-baik saja, meminta maaf, dan berhenti memberikan lip service juga harapan omong kosong.

Benar memang mulutmu harimaumu, apalagi ini mulut pejabat, mereka yang harusnya diteladani dan dipercaya mengurus negara, malah berkelakar dan nyawa masyarakat terus berguguran.

Ini baru soal komunikasi pemerintah yang amburadul, belum lagi sisi lain yang harusnya bisa lebih maksimal dan diseriuskan.

Pengendalian pandemi gagal total, kehilangan nyawa terasa murah bahkan diobral.

Siaga Bencana, Pemerintah Sampaikan Peringatan melalui SMS Blast

Siaga Bencana, Pemerintah Sampaikan Peringatan melalui SMS Blast

Reporter Belva Carolina; Editor Fauzah Thabibah

Kementerian Kominfo dan Badan Geologi Kementerian ESDM melakukan kerjasama penyebarluasaan informasi kebencanaan. Sumber: esdm.go.id

SMS Blast atau SMS Blasting siap peringatkan warga yang berada di kawasan rawan bencana (KRB) geologi. Peringatan ini merupakan hasil kerja sama antara sistem informasi bencana yang dimiliki oleh Badan Geologi Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) khususnya Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dengan sistem penyampaian informasi bencana yang dibangun Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), pada Senin (12/4) di Auditorium Badan Geologi, Bandung.

Kepala Badan Geologi, Eko Budi menegaskan bahwa upaya ini sebagai bentuk penyebaran informasi kebencanaan hingga ke daerah atau lokasi yang masih belum terjangkau, khususnya oleh jaringan telekomunikasi.

“Program penyebarluasan informasi kebencanaan melalui penyelenggara telekomunikasi dan lembaga penyiaran di Kawasan Rawan Bencana adalah salah satu solusi untuk permasalahan tersebut,” ucapnya dalam siaran pers (12/4).

Ia berkomitmen terhadap kualitas penyebaran informasi bencana geologi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan melalui beragam kanal, baik itu aplikasi, media sosial ataupun berupa pesan pendek atau SMS.

SMS Blast semacam ini sudah diuji coba sehari menjelang penandatanganan kerja sama ke telepon genggam masyarakat di KRB Geologi jika terjadi bencana sebagai peringatan dini. Salah satu SMS Blast yang sudah diujicobakan ke masyarakat yaitu saat terjadinya erupsi Gunung Sinabung pada 10 April 2021 lalu.

Kepala PVMBG Andiani menyebutkan, PVMBG sebelumnya berhasil mengembangkan sistem informasi kebencanaan geologi berbasis internet yaitu MAGMA Indonesia. Sistem ini dapat diakses melalui website maupun aplikasi Android di mana isinya meliputi beragam informasi kebencanaan geologi termasuk gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Namun, inovasi tersebut belum dapat dinyatakan sempurna untuk diakses secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, inovasi baru dikembangkan berupa sistem notifikasi bahaya geologi melalui SMS secara massal bagi masyarakat ini.

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Ahmad M. Ramli mengatakan, momen peluncuran SMS Blast ini sangat tepat untuk segera diimplementasikan, mengingat beberapa gunung api menunjukkan aktivitasnya.

Koordinasi pun telah dilakukan Kominfo sejak Desember 2020 dan saat ini secara teknis telah terhubung dengan Sistem SMS Operator Seluler di beberpa provider. Ia juga menyatakan perlu pengembangan metode penyampaian informasi lain seperti melalui Penyiaran Televisi.