Dosen dan Mahasiswa Tanggapi Pembatasan Penggunaan Pengeras Suara Masjid

Dosen dan Mahasiswa Tanggapi Pembatasan Penggunaan Pengeras Suara Masjid 

Reporter Putri Anjeli; Editor Syaifa Zuhrina

Ilustrasi Orang Sholat. (Freepik.com/@rawpixel.com)

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 05 tahun 2022 terkait aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Kabar tersebut menjadi hangat diperbincangkan belakangan ini. Di dalamnya tertulis bahwa ibadah tarawih ataupun tadarus Al-Qur’an yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan dilarang menggunakan pengeras suara luar masjid, akan tetapi diperbolehkan dengan suara dalam. 

“Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadhan baik dalam pelaksanaan salat tarawih, ceramah/kajian Ramadhan, dan tadarus Al-Qur’an menggunakan Pengeras Suara Dalam,” bunyi aturan tersebut. 

Peraturan tersebut juga berisi bahwa pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid dan musala, sedangkan pengeras suara luar berfungsi sebaliknya. Hal ini sebagai upaya syiar Islam, seperti waktu salat, pengajian maupun dakwah lainnya. 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Instagram/@qusyaqut)

Karena masyarakat Indonesia memiliki keberagaman agama, keyakinan dan lainnya,Yaqut memaparkan hal ini sebagai upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.

“Pedoman ini agar menjadi pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola (takmir) masjid dan musala dan pihak terkait lainnya,” ujar Yaqut dalam lansiran kompas.com pada Kamis (3/3).

Salah satu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom), Syahirul Alim memaparkan bahwa peraturan ini merupakan bentuk implikasi dari misi Kemenag dalan menyuarakan moderasi beragama dan toleransi.

“Menurut Saya hal ini Implikasi dari misi Kemenag menyuarakan moderasi bergama dan toleransi sehingga tercipta kerukunan diantara umat beragama. Namun, perlu diperhatikan masyarakat muslim di tanah air sudah toleran sejak lama dan toleransi di negeri ini memiliki akar sejarahnya sejak masa lampau. Jadi, tanpa terbitnya SE sekalipun umat muslim sudah hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lainnya, kesepakatan kita sudah diikat oleh nilai-nilai kebangsaan sehingga sekat-sekat mayoritas minoritas hampir tidak ada,” ucapnya.

“Saya berharap keberadaan SE Menag ini tidak dipahami secara keliru, bukan membatasi syiar agama Islam tetapi mengatur bunyi pengeras suara untuk hal-hal yang tidak bersifat ta’abudiyah,” sambungnya saat dihubungi reporter DNK TV via telepon pada Kamis (3/3).

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Hanafi Yardha menanggapi bahwa pembatasan tersebut tidak efisien untuk saat ini.

“Jika dipandang dari segi hukum syariatnya sah saja kalo azan dan tadarusan itu dilakukan tanpa pengeras suara, dan bahkan dulu di zaman Nabi pun pengeras suara tidak ada, tetapi jika dibawakan ke zaman sekarang tidak ada penanda untuk masyarakat. Fungsi dari pengeras suara itu sendiri efisien digunakan pada saat sekarang ini,” ujar Hanafi.

“Kemudian terkait aturan Menteri Agama itu sendiri, seakan-akan agama Islam saat ini tengah disudutkan, Negara yang mayoritasnya beragama Islam tetapi malah umat muslim itu sendiri merasa disudutkan dengan aturan-aturan yang bisa dikatakan nyeleneh untuk saat ini. Ada sekian banyaknya umat beragama di Indonesia, mengapa hanya pada saat momentum umat Islam saja adanya peraturan-peraturan yang tidak logis ini,” jelasnya.

Warga Wadas tertindas, Pemegang Kuasa Pelaku Utama?

Warga Wadas tertindas, Pemegang Kuasa Pelaku Utama? 

Reporter Latifahtul Jannah 

S OMBER 
ESDM 
î.żo-ć 
#WadasMeIawan 
hFO â 
DITJEN 
#BERSIHKAN 
MENJAGA 
LINGKUNGAN 
DIUSIR???
Aksi warga desa Wadas melakukan unjuk rasa, Kamis (24/02). (Dok. Istimewa) 

Kesejahteraan warga Wadas yang belum terealisasi, janji pemegang kuasa negeri jelang pemilu apakah terhenti? Tiga warga Wadas bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta pada Kamis, (24/2). 

Aksi protes dilakukan atas kebijakan pemerintah seolah bukan menjamin kesejahteraan masyarakat namun sebaliknya, hal ini tentu menjadi tantangan bagi kredibilitas pemerintah yang tengah sibuk menyiapkan pertemuan G20 Indonesia.  G20 Indonesia atau Group of Twenty sendiri adalah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara dengan perekonomian besar di dunia.

Warga wadas menyatakan keberatan dan protes atas tindakan Kementrian ESDM dan menuntut Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin mencabut surat bernomor T-178/MB.04/DJB.M/ 2021. 

Dalam surat itu, Ridwan Djamaluddin menyetujui kegiatan pengambilan material Quarry berupa batuan andesit untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener dan tidak memerlukan izin pertambangan. 

Pudin, salah satu warga Wadas yang ikut menyerahkan surat protes ke Kementerian ESDM mengatakan,  proyek tersebut hanya rencana pemerintah semata, sedangkan warga sama sekali tidak mengharapkannya. 

“Kami tidak pernah mengharapkan tambang itu ada di desa kami dan di lingkungan kami,” tegasnya. 

 Koalisi Advokat Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa), Julian Duwi Prasetia menegaskan tindakan pemerintah terhadap Wadas adalah bentuk kesewenang-wenangan yang berdalih untuk kepentingan umum. 

“Sejak awal tindakan pemerintah yang dilakukan di desa Wadas adalah bentuk dari kesewenang-wenangan. Mereka menafsirkan pertambangan adalah bagian kepentingan umum, padahal bukan.   

“Negara paling depan melakukan perampasan tanah kepada rakyat, negara dengan kekuatannya justru memberikan contoh kepada publik untuk melakukan praktik-praktik pertambangan ilegal,” sambung Julian.

KEİTNTUAN 
-ÂSİ 
ğ8ERSlHKAN 
DAMPAK 
NYATA 
SEBAGAI 
INSTRUMEN 
PENGHANCUPa 
49.778 ORANG MİNTA 
PEMERINTAH HENTIKAN 
RENCANA PERTAMBANGAN 
BATUAN ANDESIT 
Dl DEŞA WADAS 
change.org/savewadas 
#BERSIHKAN 
HENTIKAN 
PENİNDASAN 
DAN 
PERAMPASAN 
RUANG HIDUP 
PETANı Dl 
WADAS! 
WARGA 
TIDAK PERLU UNTUK 
MEMPERTAHANKAN 
RUANGHDUP! 
#TOLAKTAMBANGWADAS 
#BERSIHKAN
Penyerahan surat protes ke Kementerian ESDM, Kamis (24/02). (Dok. Istimewa) 

Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry menuturkan, di tengah hebohnya Presidensi G20 Indonesia dan realita yang terjadi di Wadas, pemerintah sedang mempertaruhkan kredibilitasnya. 

“Di tengah perhelatan G20 yang dibangga-banggakan pemerintah dan di bawah sorotan mata publik atas fakta-fakta yang terjadi di Wadas, pemerintah Indonesia melalui kementerian ESDM sedang mempertaruhkan kredibilitasnya. Pembukaan pertambangan di Wadas tidak mendapat persetujuan dari masyarakat, dan itu harusnya cukup bagi pemerintah untuk segera menghentikan pembukaan pertambangan di Wadas,” ungkap Ahmad. 

Julian menambahkan melalui DNK TV , Wadas menjadi cerminan kebijakan pemerintah, yang bukan berorientasi kepada kesejahteraan namun kepentingan oknum penguasa. 

“Realita yang terjadi di Wadas sebenarnya sudah menunjukkan wajah Indonesia dalam melakukan lintasan kebijakan pembangunan, mereka menggunakan cara-cara represi kepada rakyat yang ketika rakyat memberikan kritik dan menyampaikan aspirasinya dibungkam dengan tujuan stabilitas politik, proyek, dan investasi tanpa memikirkan keberlangsungan lingkungan hidup maupun situasi demokrasi yang ada di Indonesia.”

Kepala Divisi Hukum JATAM Nasional, Muhammad Jamil menambahkan, dugaan pelanggaran oleh Dirjen Minerba ESDM ini juga bisa diuji sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara. Batu ujinya di antaranya yaitu pasal 1365 KUHP dan akibatnya telah membawa kerugian bagi rakyat Wadas. 

Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Pulau Jawa, Mahasiswa: Perlu Adanya Urgensi

Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Pulau Jawa, Mahasiswa: Perlu Adanya Urgensi

Reporter Jenni Rosmi Aryanti; Editor Syaifa Zuhrina

Ilustrasi pembuatan rencana pemekaran sembilan provinsi baru. (Unsplash/@geojango_maps)

Rencana pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa kembali menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan sudah tersebar melalui media sosial.

Beberapa provinsi baru tersebut yakni, Provinsi Tangerang Raya, Provinsi Bogor Raya/Pakuan Bagasasi, Provinsi Cirebon, Provinsi Banyumasan, Provinsi Daerah Istimewa Surakarta, Provinsi Muria Jaya (Jawa Utara), Provinsi Madura, Provinsi Mataraman, dan Provinsi Blambangan.

Namun, dikutip melalui laman website Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia menyatakan bahwa informasi rencana pemekaran tersebut merupakan disinformasi. Dan diperkuat oleh pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan.

“Pemerintah belum memiliki rencana untuk memekarkan provinsi mana pun di Indonesia karena masih moratorium,” ujar Benny.

Terkait kabar tersebut, salah satu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom), Ali Irfani menanggapai bahwa informasi masih spekulatif dan ia pun sangat menyayangkan.

“Pertama, situasi sosial ekonomi tidak mendukung. Kita sekarang sedang sibuk fokus untuk keluar dari dua krisis besar, pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang harus segera dipulihkan. Kemudian pemekaran provinsi baru pasti membutuhkan biaya besar dan akan mengganggu konsentrasi kita, apalagi kita tidak lihat urgensinya untuk dilakukan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Ilustrasi Peta Indonesia. (Unsplash/@geojango_maps)

Bukan hanya itu, alasan lain yakni mengenai persoalan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Jika ditambah dengan adanya pemekaran provinsi baru tentu bisa memicu adanya beban yang semakin berat serta bisa membahayakan.

IKN baru menggunakan dan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan uang yang tidak sedikit, tentu hal ini dapat membuat keuangan negara lumpuh.

“Jadi, jangan memaksakan diri dan melakukan kesalahan berkali-kali yang membuat beban ekonomi kita semakin dalam dan sulit bangkit,” ungkap Ali.

Salah satu Mahasiswi Ilmu Politik UIN Jakarta, Lilis Ratnasari merespon positif rencana pemekaran provinsi baru dengan beberapa catatan.

“Jika memang benar akan dilakukan, tentu perlu juga dikritisi bagaimana urgensi pemekaran wilayah ini diperlukan di samping adanya urgensi dari agenda-agenda pembangunan nasional yang lain,” ujar Lilis.

Menurutnya, pemekaran ini perlu pertimbangan terkait urgensinya. Jika ditujukan untuk fokus pengembangan wilayah yang saat ini dipandang terlalu luas untuk ditangani oleh satu gubernur dalam provinsi tertentu, seperti di Pulau Jawa yang memang padat penduduk dan ditujukan untuk kemudahan dalam hal administrasi, pilihan ini dianggap tepat namun tidak efektif, apalagi pada situasi di tengah pandemi saat ini yang masih terus meningkat.

Polemik Aturan Baru JHT Cair di Usia 56 Tahun

Polemik Aturan Baru JHT Cair di Usia 56 Tahun

Reporter Putri Anjeli; Editor Belva Carolina

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah sahkan aturan JHT cair di Usia 56 Tahun. (Instagram/@idafauziyahnu)

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Ida Fauziyah menerbitkan aturan baru yakni pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dilakukan saat pekerja berusia 56 tahun.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Mentri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada 4 Februari 2022 lalu dan menggantikan Permenaker Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan terbaru dari Kemnaker tersebut menjadi buah bibir publik lantaran persyaratan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yakni peserta harus mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Hal itu terdapat dalam pasal 2 poin a, b, dan c Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Selain itu, Manfaat JHT juga berlaku pada peserta yang berhenti bekerja seperti mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selam-lamanya.

“Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 tahun,” demikian bunyi pasal 5 permenaker tersebut.

Perubahan aturan ini yang kemudian menjadi polemik karena pada aturan sebelumnya di pasal 5 Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 disebutkan manfaat JHT dapat dicairkan untuk peserta yang mengundurkan diri setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan terbit.

Adapun pada bagian pertimbangan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 disebutkan bahwa perubahan aturan dilakukan karena kebijakan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelindungan peserta jaminan hari tua, sehingga perlu diganti.

Pembuatan Petisi tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. (Instagram/@fspmi-kspi)

Aturan baru mengenai pencairan JHT menuai Pro dan kontra. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam langkah Ida Fauziyah ini.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengkritisi aturan tersebut bahwa JHT buruh yang terkena PHK saat berusia 30 tahun baru bisa diambil setelah 26 tahun kemudian atau ketika usianya sudah mencapai 56 tahun.

“Pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh,” Imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago mengimbau agar program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dicairkan 100 persen pada usia 56 tahun tak diributkan. Irma menilai isu peningkatan nilai pesangon justru lebih penting.

“Kalau sekadar jaminan hari tua, misalnya dia kerja 5 tahun atau 3 tahun, uangnya itu tidak banyak, lo. Saya lihat kalau misalnya mereka cuma kerja 5 tahun, mereka cuma dapat paling sekitar 2,5-3 juta rupiah. Untuk apa uang segitu,” kata Irma, Senin (14/2/2022).

Kalangan pekerja juga menanggapi polemik ini. salah satunya adalah Nurhalimah yang kini berusia 28 Tahun bekerja di PT Inti Cakrawala Citra.

“Saya tidak setuju karena keadaan sedang seperti ini, seharusnya meringankan masyarakat, kita yang nanti tiba-tiba tidak bekerja lagi niatnya ingin gunakan uang itu untuk buka usaha, kalau uangnya dikeep pemerintah, mau pakai uang apa,” ujar Nurhalimah.

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Asep Septian mengatakan ini sangat kejam bagi pekerja dan keluarganya.

“Kalau menurut saya, terkait dengan kesejahteraan sosial kepada masyarakat memang terlihat kejam karena harus menunggu umur tertentu dahulu untuk mendapatkan JHT sedangkan kelompok pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah terkena PHK.”

Covid-19 Akan Jadi Endemi, Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan

Covid-19 Akan Jadi Endemi, Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan

Reporter Diva Raisa; Editor Taufik Akbar Harefa

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan pelandaian, beberapa ilmuan memprediksi bahwa Covid-19 akan bertahan lama. Suatu negara perlu mempertimbangkan langkah-langkah apabila ingin dikatakan hidup berdampingan dengan virus ini.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan bahwa virus corona akan tetap hidup menjadi sebuah endemi di dunia.

Hal ini kembali mengingatkan kejadian pertanggal 16 Agustus lalu, dimana Singapura mengkategorikan Covid-19 sebagai penyakit biasa, yang artinya mereka siap untuk hidup berdampingan dengan Covid-19.

Dengan adanya prediksi tersebut, kata Wiku, hal baik yang dapat ditangkap yakni di masa mendatang kekebalan masyarakat akan meningkat terhadap virus corona seiring dengan akselerasi vaksinasi ataupun infeksi alamiah.

Dengan demikian, angka perawatan dan kematian pasien Covid-19 akan berkurang meskipun virus masih tetap ada dan terus beredar.

Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut, harus dilakukan berbagai upaya. Setidaknya ada lima hal yang diupayakan Pemerintah Indonesia untuk membentuk ketahanan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Pertama, pengendalian kegiatan masyarakat dan modifikasi perilaku menjalankan protokol kesehatan.

Kedua, mempercepat pembentukan kekebalan imunitas atau herd immunity secara gradual atau bertahap.

Ketiga, yakni terus meningkatkan kapasitas dan infrastruktur kesehatan secara merata di seluruh pelosok daerah melalui testing, tracing, dan treatment.

Keempat, mengawasi distribusi varian virus yang muncul dan terus berkembang.

Upaya terakhir yakni menyusun rencana ketahanan kesehatan masyarakat jangka panjang dengan melibatkan pertimbangan multidisiplin, seperti interaksi antarmanusia, hewan, dan tumbuhan sebagai investasi kesehatan jangka panjang.

MRT Jakarta yang beroperasi di Tengah Pandemi
Sumber: jakartamrt.co.id

Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Jakarta Galci Nur Zharfani, beranggapan bahwa Hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti putus asa atau menyerah, akan tetapi harus ada perubahan perilaku, cara pandang dan beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Ia juga mengatakan tidak hanya sektor Hulu dimana pemerintah mengutamakan aspek 3T (Tracing, Testing, dan Treatment), penerapan 5M serta percepatan vaksinasi. Pemerintah juga turut andil dalam percepatan pada sektor hilir.

“Sudah sepatutnya pemerintah melakukan tindakan nyata dengan memberikan bantuan langsung maupun subsidi pada sektor-sektor yang bersangkutan. Jika pemerintah melakukan hal tersebut, saya optimis bahwa hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan hal yang mustahil,” Ujar Galci.

Bukan Solusi! Pembangunan Insinerator di Tebet Malah Jadi Polusi?

Bukan Solusi! Pembangunan Insinerator di Tebet Malah Jadi Polusi?

Reporter Putri Anjeli; Editor Tiara De Silvanita

Ilustrasi Insinerator
Sumber: Greeners.co

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menjalankan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) berskala mikro di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. FPSA di Tebet ini kabarnya akan menggunakan teknologi insinerator (membakar sampah) dengan kapasitas mengolah sampah mencapai 150 ton per hari. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengabarkan bahwa Amdal FPSA di Tebet sedang dalam proses.

Namun, Rencana Pengelolaan Sampah Antara di  Tebet menuai banyak penolakan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menolak pembangunan FPSA ini karena berpotensi menambah beban polusi udara Jakarta.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus mengatakan bahwa proyek pengelolaan sampah dengan insinerator tersebut tidak ada dalam kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Kedua, proyek yang berpotensi menambah beban pencemaran udara berada di area publik  dan berdekatan langsung dengan permukiman.

“Bisa dibayangkan area yang biasa dijadikan area publik seperti rekreasi, berolahraga, dan lain sebagainya akan terpapar dampak buruk insinerator. Dengan demikian FPSA dengan teknologi insinerator ini juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2019, karena tidak memperhatikan aspek sosial dan tidak tepat guna dalam pengelolaan sampah,’’ kata Tubagus mengutip laman Kompas.com, Senin (8/8)

Ia menambahkan bahwa dampak buruk pengelolaan sampah dengan cara insinerator berpotensi membahayakan ruang interaksi masyarakat. Memperbesar resiko buangan asap, abu sisa pembakaran sampah, hingga gangguan lain seperti kebisingan.

Mahasiswi UIN Jakarta Ayudha Lailiyah yang juga seorang warga Tebet mengatakan kurang setuju atas perencanaan pengelolaan sampah teknologi insinerator.

“Pemerintah berarti cukup merespon tentang banyaknya tumpukan sampah. Namun, rencana baru untuk pengelolaan sampah ini kurang baik jika menggunakan teknologi insinerator. Karena berdampak buruk bagi masyarakat khususnya penduduk yang tinggal di daerah Tebet ,” ujarnya kepada DNK TV pada Jumat, (13/8).

Platform Solusi Pemerintah Atasi Pendanaan Terorisme

Platform Solusi Pemerintah Atasi Pendanaan Terorisme

Reporter Belva Carolina; Editor Nur Arisyah Syafani

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam peluncuran Platform Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Sumber: PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan platform pertukaran informasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, Senin (2/8).

Hal tersebut merupakan terobosan kolaborasi PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait serta penyedia jasa keuangan dalam melakukan pertukaran informasi mengenai tindak pidana terorisme, termasuk tindak pidana pendanaan terorisme.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae memaparkan, platform pertukaran informasi akan meningkatkan koordinasi dalam mempercepat deteksi terduga terorisme dari aliran dana yang digunakan untuk menjalankan aksi teror. Bahkan, platform ini juga dapat mendeteksi dugaan tersebut untuk aktivitas pendanaan terorisme yang bersifat lintas negara. Dian mengapresiasi terobosan kerja sama sejumlah pewenang kepentingan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). Sehingga peluncuran platform pertukaran informasi dapat terwujud.

Menurutnya, pendeteksian aliran dana dan pertukaran informasi dalam platform pertukaran informasi merupakan upaya konkret untuk menghentikan aksi teror dan melumpuhkan individu atau organisasi teroris.

Dian juga mengatakan platform ini akan menjadi sarana pertukaran informasi antar berbagai pihak yang berwenang, yang meliputi penyedia jasa keuangan, kementerian/lembaga terkait, dan PPATK.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam peluncuran Platform Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Sumber: PPATK.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, tindakan terorisme telah pula merusak perekonomian bangsa. Sehingga, hal itu perlu dilakukan mitigasi risiko secara efektif agar dampak buruk yang terjadi dapat ditekan.

Dalam pengoperasian platform tersebut, penyedia jasa keuangan memiliki akses untuk mendeteksi terduga terorisme dan pendanaan terorisme. Sedangkan pihak berwenang yang melingkupi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI  memiliki akses untuk pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan terorisme dalam bentuk perolehan informasi dalam waktu 1 x 24 jam.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengemukakan bahwa diluncurkannya platform tersebut bentuk komitmen, konsistensi, dan kerja nyata pemerintah dalam menanggulangi terorisme, termasuk pendanaannya.

“Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, peluncuran platform pertukaran informasi akan makin mempersempit ruang gerak para pelaku teror, dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis PPATK, Senin (2/8).

Menurut Mahasiswi UIN Jakarta Syaifa Zuhrina, terobosan platform tersebut merupakan salah satu bentuk ikhtiar pemerintah dalam meminimalisasi adanya kasus pendanaan terorisme. Diharap ini langkah yang tepat dalam mengatasi adanya pencucian uang dan untuk ke depannya pemerintah Indonesia dapat lebih baik dalam menciptakan sistem-sistem teknologi baru untuk mengatasi segala kasus-kasus yang terjadi di negeri ini.

“Sejauh ini boleh dicoba bagaimana keefektifannya setelah uji coba dalam kurun waktu satu bulan kemudian dapat ditinjau kembali apakah platform ini dapat digunakan dengan baik,” ujarnya.

Harapannya pemangku kepentingan di bidang APU/PPT dapat mengoptimalkan peran PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait serta penyedia jasa keuangan sebagai salah satu instrumen pertukaran informasi yang cepat, tepat, dan akurat agar upaya disrupsi aktivitas pendanaan dapat berjalan efektif.

Sembako Terkena PPN, Pedagang: Kecewa sama Pemerintah

Sembako Terkena PPN, Pedagang: Kecewa sama Pemerintah

Reporter Taufik Akbar Harefa

Suasana jual beli di pasar
Sumber: Instagram-3dywu

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok atau sembako. Pengenaan PPN sembako ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Lantas, apa itu PPN?

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan pada Rabu (9/6), PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. 

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Artinya, daftar yang dihapuskan akan dikenakan PPN.

Sementara sebelumnya, sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Hingga saat ini pemerintah dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir.

Nur Ainun salah satu pedagang sembako pasar Ciputat, mengaku kecewa  dengan kebijakan PPN, karena sedang mengalami kondisi ekonomi sulit imbas pandemi.

“Ya pasti kecewa, harga sembako sampai bulan ini saja naik semua,  belum lagi orang jarang belanja di pasar karena pandemi. Ini malah ditambah PPN lagi, bisa-bisa bentar lagi saya tumpur,” ungkapnya.