Selain Karena Covid-19, Berikut Alasan Lain Penutupan Pintu Doraemon

Selain Karena Covid-19, Berikut Alasan Penutupan Pintu Doraemon

Reporter Anindi Aida Bilqis; Editor Dani Zahra Anjaswari

Aksi Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pesangrahan. (DNK TV/Moch Rayhan Alwi)

Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pesangrahan berkerja sama dengan Asosiasi Pedagang Pesanggarahan dan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Mahasiswa Hukum (LKBHMI) HMI Cabang Ciputat, menuntut kepada Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis agar segera membuka pintu Doraemon atau pintu penghubung antara kampus dengan pedagang di Pesanggrahan.

Tepatnya pada Maret 2020, diberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan di rumah masing-masing yang kemudian berdampak kepada Usaha Mikro Kecil Menenggah (UMKM) yang ada di Pesangrahan. Selama perkuliahan online, pintu penghubung di Pesanggrahan mau tidak mau harus ditutup sebab mayoritas pelanggan dari kalangan mahasiswa. Pintu Doraemon tersebut ditutup sejak awal pandemi Covid-19, ketika pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti Indonesia dinyatakan lockdown, karantina wilayah, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sejak akhir tahun 2021 pemerintah mengumumkan pandemi ini sudah bisa dikendalikan dengan baik bahkan sekolah dan kuliah bisa dilaksanakan tatap muka dengan syarat tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes). Hal tersebut menjadi angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolgi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalamm keputusan Direktur Jenderal pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi (Kepdirjen Diktiristek) Nomor 2/E/KPT// 2020 yang pada poinya adalah perguruan tinggi dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan memenuhi standar prokes. Dengan adanya kebijakan tersebut, UIN Jakarta mulai melakukan perkulian tatap muka terbatas atau hybrid.

Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pesangrahan mewakili suara mahasiswa dan pedagang yang kesulitan untuk akses ke Pesanggrahan karena sejatinya pintu Doraemon dibuat untuk memudahkan mahasiswa memenuhi kebutuhan ketika berada di kampus, seperti makan, fotokopi, rokok, camilan, dan lain sebagainya.

Penutupan pintu doraemon tentu menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar kampus yang menggantungkan pendapatan dari usahanya tersebut. Banyak pedagang di Pesanggarahan mengeluh terhadap penutupan pintu doraemon yang sangat merugikannya. Tidak hanya pedagang, mahasiswa pun merasakan dampak terhadap penutupan pintu doraemon karena sulitnya akses untuk menuju kesana sehingga membuat mereka menempuh perjalanan yang lebih jauh dari biasanya.

Padahal peran perguruan tinggi sangat penting dalam perkembangan masyarakat, bahkan masyarakat memercayakan bahwa perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang masih memiliki kekuatan moral untuk menjadi panutan masyarakat dalam transformasi menuju masyarakat global, sekaligus perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar dalam memberdayakan kewirausahaan, memperdayakan UMKM, sehingga UMKM dapat berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.

Apakah Kalian kesulitan Akses 
dengan adanya Penutupan 
Pintu Doremon..? 
2537 jawaban 
Tidak 
945% 
Salin
Gambar tangkapan layar hasil survei yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pesanggarahan. (Dok. Istimewa)

Untuk memperkuat argumentasi, Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pesanggarahan melakukan penelitian tentang respon mahasiswa terkait dengan penutupan pintu doremon, hasilnya 79,3% dari 2.537 mahasiswa tidak setuju dengan penutupan pintu doraemon dan menuntut para petinggi untuk membukanya kembali karena 94,5% mahasiswa merasakan kesulitan akses untuk menuju ke Pesanggrahan.

Apakah kalian Setuju atau 
tidak setuju dengan Adanyan 
Penutupan Pintu Doremon. 
2537 jawaban 
Salin 
Setuju 
Tidak setuju
Gambar tangkapan layar hasil survei yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pesanggarahan. (Dok. Istimewa)

Dalam tangkapan layar press rilis yang disampaikan pun terdapat curhatan mahasiswa mengenai keluhan pintu Doraemon yang ditutup. “Penutupan pintu Doraemon sangat tidak memudahkan mahasiswa. Mahasiswa harus mengambil jalan jauh untuk sampai ke Pesanggrahan, saya sangat tidak setuju apabila pintu doraemon ditutup. Karena akan mempersulit akses dan ekonomi pedagang di sekitar pintu Doraemon,”

Mahasiswa mengeluhkan kebijakan rektor yang dinilai menjadikan mobilitas yang sempit terhadap mahasiswa untuk memfasilitasi belajarnya, juga membuat jalan raya tambah macet karena jika ingin ke Pesanggrahan mengendarai motor harus melalui jalan raya dan memutar agak jauh yang membuat lebih menghabiskan waktu banyak.

Bahkan banyak tanggapan negatif bahwa ada alasan lain mengenai penutupan pintu doraemon yaitu supaya saat mahasiswa keluar kampus menggunakan motor dan masuk ke lingkungan kampus kembali, mereka membayar parkir berkali-kali, seperti yang dituturkan salah satu mahasiswa saat Aliansi Mahasiswa Peduli Pesanggarahan melakukan observasi melalui Google Form.

“Bukannya Dekan menutupnya supaya membuat mahasiswa keluar masuk kampus dan membayar parkir lagi? Saya berharap Pintu Doraemon segera dibuka agar memudahkan mahasiswa mengakses makan dan percetakan di samping kampus,”

Bagi pedagang UMKM khususnya yang berada di sekitar kampus, tentu konsumen mereka adalah mahasiswa, pegawai kampus, ataupun dosen di kampus tersebut, seperti pedagang di jalan Pesanggrahan dekat kampus UIN Jakarta. Mereka sangat mengharapkan kebijakan yang saling menguntungkan.

Sembako Terkena PPN, Pedagang: Kecewa sama Pemerintah

Sembako Terkena PPN, Pedagang: Kecewa sama Pemerintah

Reporter Taufik Akbar Harefa

Suasana jual beli di pasar
Sumber: Instagram-3dywu

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok atau sembako. Pengenaan PPN sembako ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Lantas, apa itu PPN?

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan pada Rabu (9/6), PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. 

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Artinya, daftar yang dihapuskan akan dikenakan PPN.

Sementara sebelumnya, sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Hingga saat ini pemerintah dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir.

Nur Ainun salah satu pedagang sembako pasar Ciputat, mengaku kecewa  dengan kebijakan PPN, karena sedang mengalami kondisi ekonomi sulit imbas pandemi.

“Ya pasti kecewa, harga sembako sampai bulan ini saja naik semua,  belum lagi orang jarang belanja di pasar karena pandemi. Ini malah ditambah PPN lagi, bisa-bisa bentar lagi saya tumpur,” ungkapnya.