Seorang Pemuda Tuntut Keadilan Sang Ayah atas PHK Sepihak PT G4S

Seorang Pemuda Tuntut Keadilan Sang Ayah atas PHK Sepihak PT G4S

Reporter Ahmad Haetami; Editor Tiara De Silvanita

Pemuda membawa atribut kerja dan poster kritikan. Menuntut keadilan untuk ayahnya atas PHK sepihak oleh PT G4S.
Pemuda membawa atribut kerja dan poster kritikan. Menuntut keadilan untuk ayahnya atas PHK sepihak oleh PT G4S. (Dok. Istimewa)

Seorang pemuda membawa atribut kerja dan poster bertuliskan “Ayah saya salah satu di antara banyaknya pekerja yang dipecat secara sepihak oleh PT G4S!” di Gedung Kantor Perusahaan Sekuriti PT Group 4 Securicor (G4S) Indonesia, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat, (13/05)

Pemuda itu meminta pertanggungjawaban PT G4S untuk mengungkap alasan sebenarnya dibanding frasa “efisiensi kerja” terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan dadakan terhadap ayahnya sejak 1 April 2022 lalu.

“Bukan hanya ayah saya saja yang mengalaminya tetapi masih ada para pekerja lainnya merasakan hal yang sama akibat PHK sepihak yang dilakukan PT G4S. Apakah hal seperti ini yang diinginkan oleh perusahaan kepada para buruh? Sudah diperas tenaganya, dihilangkan juga sumber penghidupan, dan mata pencahariannya. PT G4S harus bertanggung jawab atas tindakan sepihak dan sewenang-wenang kepada para pekerja,” ujar Ghonim Hidayatullah.

Bagi perusahaan yang melakukan PHK sudah ada aturannya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 tentang Ketenagakerjaan yaitu tidak boleh dilakukan PHK secara sepihak serta harus melalui perundingan sebagai berikut:

  • Ayat (1) Pengusaha,pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
  • Ayat (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
  • Ayat (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Poster bernada kritikan kepada PT G4S.
Poster bernada kritikan kepada PT G4S. (Dok. Istimewa)

Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan PHK tanpa mengikuti ketentuan hukum, maka wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut. Sesuai Pasal 155 yang bunyinya:

  • Ayat (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
  • Ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
  • Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan menyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Pemerintah harus memberi sanksi kepada perusahaan yang melakukan PHK sepihak berupa sanksi administrasi dan sanksi hukum. Sanksi tersebut penting sebagai eksistensi  penegakan hukum demi terciptanya keadilan bagi setiap buruh.

Menghitung Kegagalan Setahun Omnibus Law

Menghitung Kegagalan Setahun Omnibus Law

Oleh Chandra Hermawan; Editor Farhan Mukhatami dan Tiara De Silvanita

Aktivis Greenpeace berunjuk rasa di depan gedung DPR RI dengan membawa “Monster Oligarki” pada Selasa, (5/10).
Sumber: Greenpeace.org

Selasa, 5 Oktober 2021 tepat setahun setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja disahkah oleh DPR RI.

Masih teringat jelas saat sidang pengesahan UU Cipta Kerja atau disebut Omnibus Law dimana ketua DPR RI Puan Maharani mematikan microphone anggota dewan yang keberatan atas rencana pengesahan UU tersebut.

Omnibus Law sangat kontroversial dan menjadi sorotan publik. Hal ini karena dalam proses pengesahannya sangat singkat dibanding UU lain.

Menyusul kontroversi lainnya, salah satu pimpinan sidang pengesahan Omnibus Law menjadi tersangka kasus korupsi. Dengan segala kecacatan dalam proses pembetukannya. Maka UU ini layak disebut sebagai yang terburuk dalam sejarah legislasi Indonesia.

Kalangan buruh menjadi salah satu yang paling terdampak oleh Omnibus Law, karena banyaknya pasal yang merugikan buruh dan lebih banyak mengakomodasi kepentingan pengusaha dan oligarki, sehingga wahar jika Omnibus Law mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.

Pemangku kebijakan menggadang-gadangkan bahwa Omnibus Law dapat mendorong investasi dan penciptaan 3 juta lapangan kerja tiap tahunnya. Namun, kenyataan berbanding terbalik, para lulusan baru kesulitan mendapat pekerjaan dan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami buruh pun menjamur.

Omnibus Law merupakan jelmaan oligarki,  sistem pemerintahan yang kekuatan politiknya berada ditangan segelintir elit yang hanya 1 persen dari total penduduk Indonesia. Namun justru menguasai 46,6 persen kekayaan Nasional. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Omnibus Law menjadi ‘karpet merah’ bagi oligarki.

Omnibus Law menjadi potret betapa politik digunakan untuk kepentingan ekonomi pribadi oligarki. Elit politik telah berperan ganda menjadi pejabat sekaligus memiliki kepentingan bisnis yang mencengkeram tata kelola pemerintahan.

Seorang Ekonom dan politikus Faisal Basri mencatat, jika dulu oligarki masih malu-malu dengan hanya berdiri di belakang para politisi, juga tak tercatat dalam laporan dana kampanye pemilu dan keuangan partai politik, kini oligarki itu tampil dengan gagah berani.

Hanya dalam kurun setahun, Karpet merah oligarki ini senantiasa mengeksploitasi lingkungan atas nama Program Strategis Nasional tanpa peduli akibat kerusakan alam. Terus menggerus hak ruang masyarakat adat hingga detik ini dan  tahun-tahun berikutnya.

Dia yang Dianaktirikan Tuanya

Dia yang Dianaktirikan Tuanya

Penulis : Rian Fahardhi

sumber: ngopibareng.id

“Baja membara ditempa, oleh tangan kuat tegap. Penat payah tak dirasakan, mandi keringat tak dihiraukan, itulah dia buruh. Tapi ia punya cita – cita selalu harapkan perbaikan, selalu yakini perjuangan. Tetap kerja giat walau menderita, karena punya cita, karena keyakinan, karena hari depan yang bahagia.”

– Dia Buruh, Soemiata

Tulisan ini terekam di lembar kebudayaan Harian Rakjat sepanjang 15 tahun ( 1950 – 1965 ). Dia Buruh, merupakan salah satu dari 450 judul puisi yang ditulis oleh 111 penyair Lekra, Gugur merah merupakan sebuah kumpulan puisi, dalam tradisi kesusastraan Lekra, di Lekra puisi menempati tempat yang istimewa.

Berbeda dengan penguasa yang menempatkan puisi sebagai senda gurau, begitupun hidup buruh senda gurau bagi nya. Buruh juga punya cita – cita, punya keyakinan, makanya ia selalu harapkan perbaikan melalui perjuangan. Walau menderita ia tetap bekerja, bekerja dengan giat walau menderita.

Buruh melalui puisi nya Soemiata digambarkan sebagai sosok yang sangat kuat tetapi selalu diabaikan. Setiap buruh punya cita – cita besar dan harapan, tapi selalu dikecewakan. Kepentingan buruh selalu di nomor duakan, bahkan diabaikan. Mereka sedih, sayangnya mereka merasa tak tahu harus berbuat apa.

Berbicara soal buruh hingga detik ini masih menjadi persoalan tiada henti. Seolah – olah menjadi sebuah objek kajian yang tidak akan pernah usai untuk dibahas. Persoalan – persoalan seperti kesejahteraan, upah buruh ( UMR), sistem kontrak, outsourcing dan PHK sudah menjadi benang yang sudah sangat kusut.

Jangan memandang remeh persoalan ini. Karena seorang buruh juga menginginkan upahnya sesuai dengan kewajiban yang telah dikerjakan. Upah yang jauh di kata normal yang terpaksa mereka terima minim dan sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan per harinya.

Jangan sampai pemerintah memangkas hak – hak buruh. Dan bertingkah tak berpihak kepada mereka. Kita tau upah yang diterima buruh bukan hanya untuk dirinya, namun demi menghidupi anak istrinya. Tentu sangat kontradiktif dengan pemikiran modal yang berpendapat bahwa laba dan keuntungan ( profit ) adalah menjadi sebuah tujuan akhir yang utama.

Sebuah tirani kebebasan yang terjadi telah menodai negeri ini. Ketika ekonomi pasar menjadi sebuah sandaran dan hukum menjadi sebuah pedoman. Lihatlah betapa banyaknya aturan yang dikeluarkan kemudian dikemas sedemikian rupa yang maksudnya seolah – olah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Omnibus Law menjadi Sejarah Pengkhianatan Penguasa kepada Buruh

Tanggal 5 Oktober tahun 2020 menjadi sebuah sejarah matinya demokrasi negeri ini. Sejarah bagi buruh dan rakyat kecil, yang suaranya sama sekali tidak diindahkan. Hari itu sejumlah aturan dan Undang – undang yang disebut sebagai sapu jagat di sahkan melalui ketok palu wakil rakyat.

Bukan sesuatu yang biasa, sebab rancangan undang – undang ini dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law yang masih sangat asing di telinga masyarakat Indonesia.

Menurut Barbara Sinclair (2012) menjelaskan omnibus bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Nyatanya di Indonesia proses penyusunan rancangan Undang – undang ini dibuat dengan secepat kilat, seolah – olah akan terjadi kiamat jika tidak disahkan dan di selesaikan dengan cepat.

Istilah omnibus law mulai muncul ketika presiden Joko Widodo berpidato setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu ( 20/10/2019).

Tidak bisa dipungkiri kalau orang yang pertama kali yang merencanakan susunan aturan ini adalah beliau. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja, Yaitu penyederhanaan izin tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus.

Sementara itu, UU Cipta kerja, yang baru disahkan, terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Rancangan undang – undang ini disusun dengan secepat kilat, entah apa yang memburu mereka. Mereka mengklaim ini demi kemudahan investasi di Indonesia.

Sidang – sidang yang dilakukan oleh wakil rakyat ini dilakukan hingga dalam kurun beberapa hari, siang malam hingga larut malam. Meskipun di bahas di tengah masa reses dan pandemi. Rancangan undang – undang ini tetap menjadi yang terpenting.

Beberapa pasal yang disusun dinilai tidak pro kepada rakyat, hal ini merespon banyak pihak untuk menolak. Tidak terkecuali para buruh, dengan tegas menolak. Bahwa aturan ini tak masuk di akal.

Dalam penyusunan nya pun, elemen buruh tak diikut sertakan. Di anak tirikan. Bahasan RUU yang berlangsung tertutup dan terburu – buru telah dikatakan melanggar aturan perundang – undangan yang berlaku.

Beberapa klaim mengatakan telah melakukan dialog kepada beberapa elemen masyarakat, tapi sampai sekarang tidak ada kata sepakat. Respon yang diberikan oleh pemerintah juga bias.

Penderitaan buruh dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini makin lengkap. Ketika pandemi belum usai menggerogoti daging ekonomi negara membuat para buruh rentan kehilangan pekerjaan. Belum lagi masa reses yang saat ini sedang menghantui perekonomian negeri.

Penderitaan Buruh Hingga Hari Ini

Imbas corona, ada jutaan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih. Pandemi menyebabkan tantangan pembangunan ketenagakerjaan menjadi lebih kompleks. Dampak perekonomian yang disebabkan oleh pandemi pada akhirnya juga berimbas kepada para pekerja.

Terutama yang berada di 4 sektor utama perekonomian Indonesia yaitu pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian.

Omnibus law dibuat untuk mengejar investasi asing melalui janji kemakmuran yang ditebar. Ladang – ladang kekayaan alam siap untuk di jarah, dirampas dan diambil paksa. Hukum katanya menjamin untuk mengoperasikan itu semua. Hukum telah melindungi semua kegiatan yang punya maksud bawa laba.

Maka, terjadilah fenomena yang kerap terterjadi semasa kolonial: penghancuran dan penataan. Hancurkan semua milik rakyat yang belum jelas status hukumnya.

Bukankah kita sudah menderita? Jangan ditambah lagi penderitaan ini. Tiaka, Bangai, Freeport di papua, dan Bombana di Sulawesi tengah, Meranti dan Suluk bongkal di Riau, Ongan Komering Ilir di Sumatera selatan, Kebumen di Jawa Tengah, Sidoarjo di Jawa timur, kemudian Mesuji di Lampung.

Deretan itu hanya beberapa, di luar sana masih banyak lagi. Di sana, rakyat seperti pada masa kumpeni. Diambil  tanah mereka dan dibuatlah ladang tambang di rumah mereka. Pencemaran dan kekerasan bercampur aduk. Pembunuhan dan penindasan silih berganti, orang biasa sebutnya tragedi.

Eksploitasi hingga dikuras semua milik alam guna memupuk keuntungan. Investor asing adalah prioritas pilihan. Ditaklukkan semua kursi politik demi mengamankan kepentingan. Seluruh potensi daerah diringkus dan diberi nama kemakmuran. Predikat ini biasanya dicirikan dengan kemudahan membuat izin usaha dan keamanan investasi.

Sudahlah, Buruh dan rakyat kecil sudah lama menderita. Kenapa pemerintah selalu mencari persoalan dengan rakyatnya?

Bukan salah buruh ketika mereka memutuskan untuk mogok kerja dan turun ke jalan demi menuntut keadilan. Karena sejak awal, buruh punya harapan untuk adanya perbaikan, dengan hal ini mereka selalu meyakini perjuangan.

Tetapi hingga detik ini, perjuangan buruh selalu disepelekan. Ribuan buruh dari berbagai daerah di seluruh pelosok negeri menolak omnibus law dengan keras. Bukan hanya dalam taraf nasional. Perserikatan buruh Internasional juga menyurat menolak kepada Presiden Jokowi Pasca disahkannya RUU Cipta kerja.

Pengesahan RUU Cipta kerja belakangan ini menjadi sebuah kado manis dari rezim yang saat ini berkuasa. Rezim yang isinya persatuan dari elit politik juga menandakan bahwa Indonesia saat ini hanya dikuasai oleh oligarki – oligarki yang saling berbagi jatah proyek ekonomi dengan jalan menguasai arena politik sambil berteriak membela rakyat.

Padahal sesungguhnya mereka lah yang menjual kepala rakyat Indonesia kepada pemilik modal yang merupakan tuan mereka sendiri.

Sehingga mereka terus dapat menikmati kekayaan hasil dari merampok sumber daya alam ( SDA), menjilat korporasi asing dan memeras keringat buruh. Hingga dibuat peraturan yang mempersulit gerakan rakyat untuk berjuang dan bertarung dalam arena politik dan sampai sekarang mempersempit ruang demokrasi dengan pembungkaman – pembungkaman aksi yang dilakukan dengan cara – cara kekerasan layaknya Orde Baru jilid baru.

Perjuangan untuk melakukan perbaikan selalu menjadi fokus utama buruh. Ketika buruh hari ini memutuskan untuk turun kejalan dan menolak kebijakan pemerintah karena merasa tidak dilibatkan dan potensi dirugikan yang sangat besar akibat RUU Cipta kerja ini. Pilihannya adalah Buruh harus tetap bersatu.

Ketika kaum buruh bersatu dan sepakat untuk bersuara menolak. Harusnya menjadi alarm tanda bahaya bagi pemerintah. Ada jutaan buruh di Indonesia dan ketika mereka semua sepakat untuk bersatu untuk mogok kerja sehari saja, pemodal hingga konglomerat pasti sudah kocar kacir.

Refleksi Perjuangan dan Persatuan Buruh Oleh Soemita

Butuh satu orang buruh saja untuk menggerakkan masyarakat Jawa di Amerika Selatan pada tahun 1925. Orang itu adalah Iding Soemita, seorang buruh kelahiran Tasikmalaya mampu mempengaruhi Suriname, Amerika Selatan.

Dalam majalah Historia Soekapoera, vol 1, no 2, 2013, dipaparkan pada 25 Oktober 1925 Soemita menginjakkan kakinya di Suriname, daerah jajahan Belanda, untuk menjadi buruh. Kuli kontrak.

Ia bisa menggerakkan kaum buruh untuk melawan kesewenang – wenangan kolonial Belanda. Gerakan itu dilatarbelakangi oleh ingkar janjinya pemerintah kolonial yang akan memulangkan para buruh setelah masa kontrak selesai.

Keberhasilan Iding Soemita dalam mengorganisir dana pemakaman rupanya berkembang menjadi sebuah wacana progresif mengenai semangat pergerakan. Ia berhasil membangkitkan kesadaran bangsa Jawa Suriname, mengenai Gotong royong, toleransi, dan kebersamaan.

Perjuangan Soemita bisa menjadi refleksi kaum buruh di tanah air. Ketika saat ini perjuangan buruh untuk menuntut keadilan selalu di sepelekan dan di pandang sebelah mata. Buruh hari ini harus bersatu untuk melawan.

Perjuangan Soemita berbuah manis. Tanda – tanda yang menggembirakan sudah dirasakan, saat pemerintah Belanda bersama beberapa wakil dari Suriname menandatangani sebuah memorandum yang isinya rencana pengakhiran penjajahan.

Bisa kita lihat, seorang buruh menjadi berpengaruh ketika bersatu menolak ketidakadilan. Melalui gerakan Kaoem Tani Persatoean Indonesia ( KTPI)  Pada 25 November 1975, Suriname berdaulat.

Kuncinya kaum buruh harus bersatu untuk merespon ketidakadilan yang secara praktik sudah dilakukan oleh penguasa dan pemerintah. Melalui RUU Cipta kerja, ketidakadilan yang dipertontonkan secara jelas mulai dari penyusunan hingga substansi dari rancangan itu, jelas jelas ketidakadilan yang akan dipertontonkan.

Sementara itu para elit politik yang bertikai sudah menyusun konsolidasi kekuatan. Gerakan rakyat di Indonesia masih terseret – seret menjadi kekuatan kecil yang belum mampu berhimpun menggabungkan kekuatan dan mentransformasikan menjadi kekuatan.

Buruh dan rakyat harus membangun kekuatan. Entah melalui partai yang menjadi antitesa dan alternatif yang berkebalikan dengan partai yang saat ini dikuasai oleh para politik busuk serta para pemodal.

Membangun budaya yang demokratis dan partisipasi tentu merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Proses ini harus memastikan bahwa setiap unsur dari tingkat dn teritori yang terkecil harus ikut terlibat dalam proses pembangunan alat politik. Mengorganisir massa, menyatukan perspektif massa, menyamakan langgam gerak massa adalah proses yang tidak boleh dilewati.

Maka, partisipasi menjadi penting. Bukan hanya soal pemanis belaka. Kesabaran yang revolusioner adalah modal utama. Itulah yang menjadi pembeda dengan membangun alat alternatif politik dengan sekadar taktik politik dukung mendukung yang tidak memperdulikan aspirasi tingkat bawah dan juga sejarah pengkhianatan rakyat yang dilakukan oleh elit politik berkali – kali. Buruh dan rakyat kecil yang saat ini tertindas harus membuktikan kepada rezim bahwa rakyat bisa menentukan nasibnya sendiri.

Ada Apa Dibalik Omnibus Law?

Ada Apa Dibalik Omnibus Law?

Penulis : Sadam Al-Ghifari

Penyerahan Berkas Pendapat Akhir Pemerintah oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
(Foto Antara/ Hafidz Mubarak A)

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law Cilaka), resmi menjadi Undang-undang setelah DPR mengesahkanya pada Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Omnibus Law merupakan suatu  konsep  undang-undang yang dibuat untuk menyasar suatu isu besar yang dapat mengubah dan merevisi  beberapa Undang-undang hingga menjadi lebih sederhana. Rancangan Omnibus Law muncul pertama kali ke Publik, Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pada saat pelantikannya sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu (20/10/2019). Pemerintah mengklaim bahwa omnibus law akan mempermudah  masuknya  investasi di Indonesia.

Di sisi lain, sejak awal, RUU ini sudah menuai kontroversi di tengah masyarakat. Sebab, banyak anggapan dari sejumlah elemen masyarakat yang menganggap RUU ini cacat secara prosedur, akan berdampak buruk bagi lingkungan dan merugikan rakyat terutama kaum buruh. 

Pemerintah dan DPR sudah melakukan pembahasan  terkait RUU ini hingga 64 kali sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. Untuk menjadikanya sebagai Undang-undang, Namun,  pembahasannya selalu tertunda  karena terkendala beberapa faktor, diantaranya, banyaknya massa aksi penolakan RUU Cilaka ketika pembahasan berlangsung.

Publik menilai, bahwa Pemerintah dan DPR begitu serius dan tergesa-gesa dalam meresmikan RUU tersebut untuk menjadi Undang-Undang. Bahkan, disaat pandemi seperti ini, pemerintah tetap ‘’ngotot’’ melaksanakan pembahasan tersebut, dibandingkan lebih fokus untuk menangani persoalan lainya seperti persoalan pandemi di Indonesia yang penyebaranya semakin massif.

Undang-undang cipta lapangan kerja dinilai akan berdampak secara langsung salah satunya  kepada kaum buruh. Ada beberapa pasal yang kontroversi yang menjadi sorotan, diantaranya:

Pasal 59 ayat (4) mengenai jenis dan kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perjanjian kerja diatur dengan peraturan pemerintah. Sehingga, UU cipta kerja menghapus jangka waktu pekerja kontrak. Ketentuan ini sangat rentan untuk memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa jangka waktu.

Pemangkasan hari libur. Dalam Pasal 72 menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat selama dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku kelipatan.

Pasal 79 ayat (3) mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah buruh bekerja selama 12 bulan.

Selain itu, pasal 79 ayat (4) pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 Dan pasal 79 ayat (5) mengatakan, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat yang panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dalam pasal 88 ayat (3)  Undang-undang Cipta Kerja hanya menyebut tujuh kebijakan dari sebelum-nya ada  sebelas dalam UU ketanagakerjaan.

Dalam tujuh kebijakan tersebut terdiri dari upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan karena alesan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang yang dapat diperhitungkan sebagai upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainya.

Sehingga beberapa kebijakan pengupahan dihilangkan seperti upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, pembayaran pesangon, serta perhitungan pajak penghasilan. Selanjutnya dalam pasal 88 ayat (4)  ‘’ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan peraturan pemerintah’’

Selain UU dalam Cilaka yang kontroversial, ada pula UU ketenagakerjaan yang dihapus dalam UU Cilaka. Seperti pasal 91 UU ketenagakerjaan dengan pasal 88 cipta kerja. Sehingga pengusaha yang tidak mebayarkan upah sesuai dengan ketentuan tidak dikenakan sanksi.

Dalam berbagai kontroversi yang terdapat pada Undang-undang yang baru disahkan ini, banyak aksi-aksi dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, serikat buruh, Guru, dan lain-lain. Untuk memprotes dan meng ekspresikan kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR atas disahkanya UU Cilaka.

Bahkan untuk serikat buruh, akan melakukan mogok kerja nasional pada 6-8 Okotober. Selain mogok kerja, mereka pun melakukan aksi di berbagai daerah.

 Berbeda dengan sejumlah elemen masyarakat  yang menolak UU Cipta Kerja. Melansir dari Detik.com (Beda Pendapat Buruh dan Pengusaha Soal Ombibus Law Cipta Kerja), Selasa (6/10) pihak pengusaha seperti yang tergabung dalam Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo)  melalui ketua umumnya Eddy Widjanarko, justru mendukung dan mengapresiasi Pemerintah dan DPR atas disahkanya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang.  Mereka menilai, UU ini dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif.

Ia menambahkan, UU Cipta Kerja akan menarik investasi yang bisa meningkatkan kapasitas industri sepatu nasional.

“Pengesahan RUU cipta kerja menjadi Undang-undang akan mengeliminasi sejumlah permasalahan dan hambatan industri, sehingga salah satu daya tarik untuk menarik investasi baru dan perluasan kapasitas industri pada sektor alas kaki” ujar Edy.