Pro Kontra Penamaan Ibu Kota Negara menjadi Nusantara

Pro Kontra Penamaan Ibu Kota Negara menjadi Nusantara

Reporter Nurdiannisya Rahmasari; Editor Taufik Akbar Harefa

Menteri PPN, Suharso Monoarfa.
Sumber : bapenas.go.id

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa mengumumkan penamaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dengan nama Nusantara.

Nama ini dipilih oleh Presiden Joko Widodo dari 80 nama yang diusulkan, di antaranya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Warnapura, Cakrawalapura, Kertanegara dan lain sebagainya.

Dikutip dari kanal resmi Parlemen Channel, Suharso menjelaskan Presiden Jokowi telah mengonfirmasi nama IKN tersebut pada Jumat (14/01).

“Saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” kata Suharso dalam Rapat Pansus RUU IKN di Jakarta, Senin (17/01).

Suharso menjelaskan pemberian nama IKN menjadi Nusantara dikarenakan nama tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas sejak dahulu, baik domestik maupun global, sehingga menjadi ikon bagi Indonesia.

Pradesain Istana Negara Ibu Kota Baru – Kalimantan Timur Sumber : YouTube–Presiden Joko Widodo

Penetapan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru, mendapat respons beragam dari berbagai kalangan.

Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia meyakini, penetapan ini telah melewati pertimbangan yang matang oleh pemerintah sendiri.

“Kita sepakati bahwa nama Nusantara itu kita beri apresiasi tinggi, tentu kita menganggap bahwa sampai putus nama Nusantara itu dengan pertimbangan matang, ada aspek historis, sosiologis kemudian filosofis,” kata Doli, Senin (17/01).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai nama Nusantara kurang cocok untuk dijadikan sebagai nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menurutnya, nama Nusantara memiliki makna tersendiri, terlebih nama ini sudah menjadi istilah untuk Wawasan Nusantara.

“Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada istilah Wawancara Nusantara,” cuitannya di akun Twitter @fadlizon.

Cuitan Fadli Zon terkait Penamaan Ibu Kota Baru dengan nama Nusantara
Sumber : Twitter-@Fadlizon

Ia juga mengusulkan penamaan ibu kota memakai nama Jokowi, mengingat ibu kota Kazakhstan pun menggunakan nama presidennya sebagai nama ibu kota.

“Usul saya nama ibu kota langsung saja ‘Jokowi’. Sama dengan ibu kota Kazakhstan ‘Nursultan’ (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)” imbuh Fadli dalam cuitannya.

Tak senada dengan cuitan Fadli Zon, Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Jakarta, La Ode Muh Djasmin justru menyetujui penetapan nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru. Menurutnya, nama Nusantara mewakili seluruh perbedaan yang ada di Indonesia.

“Tanggapan saya mengenai ibu kota baru yang dinamai Nusantara itu, saya setuju. Karena nama Nusantara itu bagi saya adalah nama yang mewakili seluruh atau berbagai macam perbedaan,” ungkapnya pada jurnalis DNK TV.

Ia juga mengungkapkan nama Nusantara ini justru cocok dijadikan sebagai nama ibu kota baru karena Nusantara merupakan kata penyatu yang diharapkan nantinya dapat menyatukan segala macam perbedaan dan memberi warna baru bagi Indonesia.

“Justru kata Nusantara ini yang cocok menjadi nama ibu kota baru karena bagi saya kata ‘Nusantara’ itu penyatu sehingga apabila dinamakan Nusantara maka kita berharap ibu kota baru ini dapat menyatukan berbagai macam perbedaan di Indonesia dan memberikan warna baru” pungkasnya.

Mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris UIN Jakarta, Andi Aspian Nur Apsari pun ikut buka suara terkait hal ini. Ia merasa pemilihan nama Nusantara sebagai ibu kota baru merupakan cerminan dari pembentukan Indonesia.

“Saya rasa untuk pemilihan nusantara sebagai nama ibu kota baru ada cerminan dari bagaimana negara Indonesia itu dibentuk” katanya.

Menurut Aspian, dilihat dari segi historis nama Nusantara tidak tepat untuk dijadikan nama ibu kota. Namun, jika pemerintah sudah menyiapkan dan memilih matang-matang nama ini, maka ia menerima keputusan tersebut.

“Ketika menilik dari segi historis nama tersebut tidak tepat untuk dijadikan nama ibu kota. Namun, kalau memang pemerintah sudah siap dan memilih dengan matang, saya sih terima-terima saja,” kata Aspian.

Korupsi : Wabah Penyakit Indonesia

Korupsi : Wabah Penyakit Indonesia

Farhan Effer Dalimunthe

Sumber : Republika.co.id

Korupsi nampaknya telah menjadi budaya yang mendarah daging di negeri tercinta ini. Seperti halnya wabah pandemi corona, korupsi juga menjadi penyakit yang sampai saat ini masih tidak dapat dihentikan bahkan oleh tenaga medis ulung sekelas Firli Bahuri sekalipun.

Seolah tidak punya urat malu di tahun sulit ini Menteri Sosial Juliari Batubara tidak segan mengkorupsi dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 wilayah jabodetabek. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini bukan Lagi angin segar bagi rezim berkuasa namun menjadi hal yang lumrah. Mungkin korupsi bukan lagi merupakan pelanggaran hukum melainkan sekedar suatu kebiasaan.

Setidaknya ada tiga poin yang ingin disampaikan dalam tulisan kali ini. Apakah korupsi tergolong dalam penyakit menular bagi negara yang menganut sistem demokrasi? Benarkah keyakinan masyarakat negara agamis bahwa setiap penyakit ada obatnya? Sampai kapan wabah korupsi ini akan menyebar?

Sebagian pejabat di negeri ini seperti orang lanjut usia yang memiliki daya tahan tubuh lemah sehingga mudah terserang penyakit. Sejarah mencatat korupsi di Indonesia salah satunya ditularkan oleh penjajah Belanda melalui organisasinya Vereenigde Oostindishce Compagnie (VOC). Kejayaan perusahaan multinasional tersebut mengharuskan individu yang ingin menjadi pegawai ataupun pejabat di VOC untuk dapat menyuap ataupun sekedar memberi upeti kepada atasannya.

Berlanjut pada zaman kerajaan di nusantara, petugas pajak dan para bangsawan saat itu gemar menumpuk uang dari masyarakat kecil untuk memperkaya diri, atau yang lebih miris kerajaan-kerajaan rela menyuap Belanda agar menjadi sekutu sehingga tidak diserang olehnya. Seakan tidak terbendung, replika diatas dapat menggambarkan fenomena korupsi Indonesia saat ini yang masih berlanjut. Selama manusia mengenal relasi sosial berbasis uang atau barang maka selama itu pula sebenarnya potensi korupsi akan tercipta.

Obat untuk penyakit pada umumnya dapat ditemukan setelah mengenal apa penyakit tersebut dengan baik. Menghadirkan obat mujarab di tengah masyarakat yang memiliki standar orang kaya hanya bagi mereka yang berhasil bukanlah perihal mudah. Manusia dewasa ini tengah hidup di tengah kehidupan yang sangat mengedepankan material.

Beberapa hal yang coba disusun sebagai strategi cegah penyakit korupsi diantaranya; 1) Menghilangkan mental money oriented sejak dini, mental yang lahir dari orang Indonesia yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. 2) Revitalisasi nilai-nilai agama dengan budi pekerti luhur, keyakinan akan adanya hari pembalasan dapat menjadi tameng bagi perbuatan-perbuatan buruk. 3) Menegakkan payung hukum yang terorganisir dari pusat, menggunakan kewenangan penguasa untuk mengorganisir anti korupsi sehingga masuk kedalam peraturan-peraturan negara.

Selama birokrat muda mencontoh pendahulunya seolah korupsi menjadi hal yang lumrah selama itu pula wabah penyakit ini akan menjangkit demokrasi pancasila. Ketika pejabat yang diangkat bukan untuk mempertanggungjawabkan jabatannya namun sebagai kesempatan mengembalikan modal yang sudah dihabiskan untuk mencapai posisi tersebut, maka budaya malu sudah tidak ada lagi di negeri ini. Perlu adanya hukum yang berdiri tegas menjawab politik anti korupsi di Indonesia dan turut memberikan sanksi sosial dari masyarakat di dalamnya.