Menanti Janji Mendag: Umumkan Mafia Minyak Goreng

Menanti Janji Mendag: Umumkan Mafia Minyak Goreng

Reporter Farhan Mukhatami; Editor Belva Carolina

 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Luthfi. (Instagram/@mendaglutfi)

Menteri Perdagangan (Kemendag) bersama Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) akan mengumumkan tersangka mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan, pada Senin (21/3).

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan pada saat rapat bersama anggota komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pekan sebelumnya (17/3) akan mengumumkan sejumlah mafia minyak goreng kepada publik.

“Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak (goreng) subsidi ke minyak industri, diekspor ke luar negeri, di-repack,” ujar Lutfi.

Menurut Lutfi, sebab terjadinya kelangkaan minyak karena dua alasan, yaitu sektor industri yang meraup keuntungan minyak dari Domestic Market Obligation (DMO) dan penimbunan minyak goreng murah kemudian dijual dengan harga sangat tinggi.

Namun nyatanya seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko tidak ada konferesi pers terkait penangkapan mafia minyak goreng tersebut, pada Senin (21/3).

“Tadi sudah koordinasi ke Bareskrim, belum ada info Konpres terkait mafia minyak goreng,” kata Gatot.

Menurut Gatot, hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kasus yang berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng tersebut.

Selain itu, Mendag mengungkapkan bahwa tersangka mafia minyak goreng yang rencananya akan diumumkan pada Senin (21/3) batal dilaksanakan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan pun memberi alasan, Ia mengatakan bahwa pengumuman tersangka mafia minyak goreng tersebut akan disampaikan, tetapi menunggu proses penyelidikan dari pihak Kepolisian dan beberapa target tersangka mafia minyak goreng sudah diserahkan semua kepada kepolisian.

“Kita sudah punya target, jadi akan jadi (tersangka) kalau (pengumuman) tersangkanya bukan dari kami. Pokoknya itu tergantung dari penegak hukum, untuk penetapan tersangkanya,” katanya.

Minyak goreng yang kini menjadi langka dan mahal. (istockphoto/@Anusorn)

Lutfi mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah mulai memeriksa pelaku terkait kasus penimbunan minyak goreng, namun Lutfi tak ingin mengungkap siapa saja nama-nama mereka.

“Saya tidak mau sebut nama karena ini kan asas praduga tak bersalah. Tetapi kami sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton,” ungkapnya.

Dalam kasus tersebut, Lutfi menjabarkan terdapat mekanisme tahapan pelaku melakukan penimbunan terhadap minyak goreng.

Pertama, minyak curah subsidi di distribusikan ke industri menengah atas. Kemudian, minyak goreng curah subsidi dikemas kembali menjadi minyak goreng premium. Setelahnya, minyak goreng curah subsidi diterbangkan ke luar negeri.

Anggota komisi VI DPR RI, Andre Rosiade meminta Lutfi untuk mengungkap siapa nama mafia itu dan menanyakan terkait langkah apa yang akan dilakukan Kemendag dalam mengatasi masalah ini.

Lalu, ia menyatakan adanya lonjakan harga minyak goreng, menunjukan ketidakmampuan pemerintah terkhusus Kemendag dalam melawan oknum yang dimaksud. Dirinya menegaskan rakyat butuh keadilan.

Deforestasi Hutan Demi Sawit, Kenapa Minyak Goreng Langka?

Deforestasi Hutan Demi Sawit, Kenapa Minyak Goreng Langka?

Reporter Rizza Nur Fauzi; Editor Belva Carolina

Ilustrasi Pohon Sawit. (Sumber: Freepic/@wirestock)

Pemerintah berupaya mengendalikan harga minyak goreng pada Januari hingga Februari tahun ini. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan ideal. Bukannya turun harga, justru minyak goreng menjadi langka ditemukan dan menjadi masalah baru bagi masyarakat.

Indonesia sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia justru mengalami kenaikan dan kelangkaan harga minyak.

Di samping itu, keberadaan kelapa sawit selalu disangkut pautkan dengan deforestasi hutan tropis. Bahkan kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia pada tiap tahunnya seringkali dikaitkan dengan pembukaan ladang kelapa sawit baru.

Mengutip data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hutan tropis Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkurang. Sebagian besar lahan hutan dibuka untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pembukaan lahan skala besar untuk kelapa sawit tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan izin kepada perusahaan besar untuk mengelola jutaan hektar lahan melalui skema Hak Guna Usaha (HGU). Sejatinya melalui skema HGU, perusahaan-perusahaan besar penghasil minyak goreng menanam sawit di lahan milik negara.

Faktanya, beberapa HGU perkebunan kelapa sawit besar terletak di bekas lahan pelepasan hutan. Namun, pemerintah tidak bisa memaksa produsen untuk menurunkan harga minyak goreng yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

luatrasi Minyak Goreng. (Sumber: Freepic/@pmvchamara)

Meski harga rata-rata nasional secara bertahap menurun, harga minyak goreng masih terbilang tinggi, setidaknya masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasokannya masih sangat terbatas sehingga sebagian masyarakat merasa sulit mendapatkan minyak goreng di toko ritel modern atau di pasar tradisional dan warung-warung dengan harga terjangkau.

Bahkan pedagang masih memberikan banderol pada minyak goreng dengan harga sekitar Rp 20.000 per liter, jauh di atas peraturan HET pemerintah.

Padahal, kebijakan domestic market obligation (DMO)  minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan CPO olahan atau olein sudah berlangsung hampir tiga minggu.

Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan subsidi Rp 3,6 triliun untuk penyediaan minyak goreng murah seharga Rp 14.000 per liter.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta, Nur Rianto berpendapat, bahwasanya berkurangnya pasokan minyak goreng ini disebabkan oleh harga dasar (floor price) yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Dalam teori ekonomi, apabila pemerintah menetapkan harga dasar (floor price), maka salah satu dampaknya ialah pasokan akan berkurang di pasar. Permasalahannya, menurut saya pemerintah justru melakukan kesalahan ketika menetapkan harga terendah,” ujarnya kepada DNK TV pada Senin (21/02).

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta, Nur Rianto berpendapat, bahwasanya berkurangnya pasokan minyak goreng ini disebabkan oleh harga dasar (floor price) yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Dalam teori ekonomi, apabila pemerintah menetapkan harga dasar (floor price), maka salah satu dampaknya ialah pasokan akan berkurang di pasar. Permasalahannya, menurut saya pemerintah justru melakukan kesalahan ketika menetapkan harga terendah,” ujarnya kepada DNK TV pada Senin (21/02).

“Pemerintah seharusnya melakukan kajian terlebih dahulu apa yang menyebabkan harga minyak goreng meningkat. Apabila penyebabnya adalah kurangnya pasokan, maka seharusnya pemerintah melakukan operasi pasar dan bukannya menetapkan harga,” jelasnya lagi.

Terkait hal ini, Mahasiswa UIN Jakarta, Luthfi Husaini teringat kasus yang baru-baru ini terjadi tentang penimbunan minyak goreng di beberapa daerah.

“Menurut saya kasus minyak goreng ini adalah kasus yang menarik dibahas dan didalami pasalnya di era pemerintahan Jokowi pelepasan lahan hutan terbilang cukup besar. Mari kita lihat ke kasus baru-baru ini tentang penimbunan minyak goreng sebanyak 1,1  juta kg di Deli Serdang,  penimbun minyak goreng di Jember oleh distributor, atau minimarket di Pringsewu yang menimbun minyak goreng,” ujarnya.

Luthfi menanggapi, dalam kasus ini peran pemerintah dan seluruh jajaran sangat diperlukan, kontrol lapangan perlu berjalan, bahkan perlunya tindakan tegas bagi para penimbun.

“Di sini peran pemerintah dan seluruh jajaran sangat di perlukan, kontrol lapangan perlu berjalan, bahkan perlunya tindakan tegas bagi para penimbun. Dan nyata perlu dicanangkan, atau perlu pemerintah membentuk badan khusus untuk menanggulangi para  penimbunan minyak goreng, karena hilangnya minyak goreng di masayarakat sangat menyulitkan. Para mafia minyak goreng perlu diberi peringatan keras yang nyata,” sambungnya.