Kolaborasi “Benteng Anti Kelaparan” bagi Masyarakat saat Pandemi

Kolaborasi “Benteng Anti Kelaparan” bagi Masyarakat saat Pandemi

Reporter Latifahtul Jannah; Editor Fauzah Thabibah

Poster Program Bantuan Kolaborasi Berbagi.

Gerak dan peran pemuda adalah peta baru untuk keluar dari rumitnya pandemi ini. Badai yang dihadapi terlalu besar dan kapal yang kita gunakan terlampau kecil, jika pergerakan ini dilakukan sendirian.

Salah satu bukti nyata dari pergerakan pemuda minggu ini yaitu Program Kolaborasi Berbagi, yang dilakukan Ikatan Cendekia Indonesia (ICI) bersama DNK TV, Meek Foundation, Yayasan Pondok Kasih, dan Harapan Pemuda Indonesia, menjadi solusi dalam menghadapi pandemi terutama di daerah Ciputat, Tanggerang Selatan.

DNK TV menjadi salah satu partner dalam langkah awal program kolaborasi ICI kali ini. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyak pula terobosan baru dalam industri media. Tentu hal ini dapat membuat perkembangan sayap kebaikan semakin bertambah luas.

Direktur ICI, Nur Muhaimin percaya dengan menggandeng DNK TV akan mampu menciptakan sebuah karya besar.

“Dalam program ini kita percaya tidak mampu menyelesaikan semuanya sendiri tanpa andil dari tim DNK TV, melihat DNK yang saat ini makin produktif meski dalam keadaan pandemi, kami yakin dengan kolaborasi yang apik ini mampu menciptakan karya yang bisa mendobrak media sosial saat ini,” ujar Nur Muhaimin.

Kolaborasi berbagi ini merupakan gerakan berbagi 1.500 paket nasi yang dilakukan setiap hari kepada yang membutuhkan.

Titik gerakan kolaborasi ini beraga di kawasan Legoso, Kampung Utan, Cirendeu, Pesanggrahan, Jl. Ki Hajar Dewantara, dan Kertamukti.

Penyaluran bantuan oleh tim Kolaborasi Berbagi

Krisis pandemi mengakibatkan kesejahteraan sosial menjadi kata asing ditelinga. Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah selama pandemi virus Corona juga tak jauh berbeda, realitanya bansos tidak cukup menopang krisis pandemi.

Sehingga dengan adanya Kolaborasi Berbagi ini, diharapkan dapat mengurangi tragedi kelaparan yang seolah-olah menjadi suratan takdir bagi fakir di masa pandemi ini berkurang.

“Jika dilihat realitanya bansos tidak cukup untuk membangun surutnya perekonomian Indonesia saat ini, sehingga dengan Kolaborasi Berbagi ini dapat mengurangi atau membantu program bansos dari bawah,” imbuh Nur Muhaimin.

Menurunnya pendapatan masyarakat sudah menjadi rahasia umum saat pandemi. Usaha yang gulung tikar juga sudah menjadi santapan lezat setiap pedagang-pedagang kecil. Tentu dengan adanya program berbagi ini menjadi angin segar bagi para penerimanya.

Mahasiswa UIN Jakarta, Alma muthi mengaku bahwa program ini sangat membantu dirinya.

“Dengan adanya program berbagi makanan ICI ini setidaknya dapat mengurangi sedikit beban yang ada pada masyarakat, khususnya bagi saya anak kosan, tentu hal ini sangat membantu sekali,” ungkapnya.

Najwa shihab pernah berkata Indonesia tidak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda.

“Mari kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan negeri,” titah Nur Muhaimin.

Laptop ‘Anak Bangsa’ Tuai Kontroversi, Masyarakat Butuh Transparasi

Laptop ‘Anak Bangsa’ Tuai Kontroversi, Masyarakat Butuh Transparasi

Reporter Amin Rais; Editor Tiara De Silvanita

Pelajar  yang menggunakan laptop sebagai media pembelajaran

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) mencanangkan proyek laptop “anak bangsa”, yaitu Laptop Merah Putih. Hal ini dipicu karena makin banyaknya produk impor teknologi  yang masuk ke Indonesia. Mengingat makin tingginya kebutuhan masyarakat akan teknologi, terutama untuk pelajar Indonesia.

Beredarnya bocoran harga satu unit laptop berkisar Rp10 juta dengan spesifikasi kurang mumpuni dari standar pasaran, memicu kontroversi di tengah warganet.

Salah satu yang disoroti adalah spesifikasi hard drive dengan kapasitas 32 GB. Pasalnya, dengan harga yang ditawarkan per unit, seharusnya bisa mendapatkan laptop dengan spesifikasi yang jauh lebih tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud Ristek M. Samsuri mengatakan ada Laptop Merah Putih berbeda dengan pengadaan laptop untuk digitalisasi sekolah yang dicanangkan Kemdikbud Ristek.

Ia juga menegaskan bahwa harga satu unit laptop bukan Rp10 juta. Berdasarkan informasi Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Paudasmen) Kemendikbud Ristek, harga satu unit laptop antara Rp5 juta-Rp6 juta dengan spesifikasi operating system (OS) tipe Chrome OS.

Mahasiswa UIN Jakarat Alfyan Irgie berpendapat bahwa spesifikasi laptop berbasis Chrome OS   dikhawatirkan tidak efisien apalagi daerah yang belum terjangkau internet.

“Spesifikasi Chromebook sebenarnya memang cocok untuk sekedar belajar karena OS nya hanya support segala aplikasi dari Google/Android melalui Play Store. Tapi mengingat infrastruktur internet Indonesia yang terbilang masih kurang memadai, Chromebook bakal gak efisien karena pada dasarnya OS buatan Google satu ini hanya akan powerful jika terhubung  internet,” terangnya, pada Minggu, (1/8).

Irgie mendukung langkah pemerintah dalam pengadaan bantuan laptop dari produsen lokal sebagai langkah awal brand laptop lokal seperti Zyrex dan Axioo naik kelas.

Walaupun tujuannya mengurangi ketergantungan impor produk teknologi dari luar. Ttransparasi dari pemerintah soal ini jelas amat diharapkan masyarakat. Agar tidak muncul spekulasi bahwa ada anggaran fiktif dalam proyek ini yang menyebabkan anggaran salah alokasi dan sia-sia.

Krisis Humanis, Panglima TNI Copot 2 Komandan Merauke

Krisis Humanis, Panglima TNI Copot 2 Komandan Merauke

Reporter Taufik Akbar Harefa; Editor Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi kekerasan
Sumber: Twitter – @Yahoo_ID

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, memerintahkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo untuk mencopot Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Merauke Johanes Abraham Dimara, dan Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud Merauke Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto.

Perintah Panglima TNI itu setelah adanya insiden dua prajurit yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan menginjak kepala pria difabel di Merauke, Papua.

“Saya sudah memerintahkan KSAU untuk mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satuan Polisi Militernya,” ujar Hadi, Rabu (28/7/).

Panglima pun meminta agar proses serah terima jabatan dilaksanakan pada malam ini.

“Jadi saya minta malam ini langsung serah-terimakan (jabatan). Saya minta malam ini sudah ada keputusan itu,” tegas Hadi.

Marsekal Hadi menegaskan bahwa Danlanud dan Dansatpom Lanud Merauke dicopot lantaran tak dapat membina anggotanya. Dia pun marah dengan perbuatan oknum anggota TNI tersebut.

“Karena mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka, memperlakukan disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah,” tutur Hadi.

Diketahui, peristiwa ini terungkap setelah beredarnya sebuah video yang menunjukkan anggota TNI AU menginjak kepala seorang warga di media sosial.

Dalam video berdurasi 1:20 menit, tampak dua orang anggota TNI AU mendorong pemuda tunarungu dan tunawicara ke trotoar jalan. Salah satu menahan punggung pemuda tersebut dengan lututnya, sementara seorang lagi menginjak kepalanya dengan sepatu laras panjangnya. 

Ilustrasi tindakan kekerasan oleh aparat kepada difabel di Merauke
Sumber: Instagram – @YayasanLBHIndonesia

Mahasiswi Fdikom UIN Jakarta Ummi Khadijah Saleh, mengaku sangat miris melihat aksi kekerasan oleh kedua oknum tersebut.

“Jujur, disaat melihat video oknum berseragam menindak masyarakat dengan mengikat tangan ke belakang, menginjak kepala manusia dengan kaki sunggu terasa sangat miris, karena tidak terlihat naluri kemanusiaan di dalam diri prajurit. Toh 2 anggota militer ini pun baru saja datang dan langsung bertindak tanpa menanyakan apa yang terjadi di tempat kejadian. Sangat menyudutkan dan tindakannya sangat tidak bisa dibenarkan”, Ujar Ummi.

Sementara itu, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fikri Haikal Ramadhan, berharap aparat bersifat humanis dan tidak gegabah. “Harapnya aparat keamanan bertindak lebih humanis bukan represif, ini juga salah satu kekurangan dari aparat keamanan negara kita yang mana hal-hal kecil itu bisa jadi besar, jadi seolah kriminal. Sementara hal kriminal dan kejahatan yang lebih besar lainnya itu bisa tersembunyikan”, tutur Haikal.

PPKM Darurat, Apa Kabar Roda Kehidupan Masyarakat?

PPKM Darurat, Apa Kabar Roda Kehidupan Masyarakat?

Oleh Syaifa Zuhrina;  Editor Aulia Gusma Hendra, Elsa Azzahraita, dan Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi masyarakat

Belakangan ini pandemi Covid-19 di Indonesia sedang meningkat. Bagaimana tidak? Beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan hampir tidak memiliki ruangan untuk menangani pasien korban Covid-19 yang setiap harinya semakin melonjak. Dalam menanggapi hal tersebut, tentunya pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah menerapkan kebijakan baru yakni adanya PPKM darurat yang terhitung mulai dari 3 Juli-20 Juli 2021.

Hal ini tentu menimbulkan beberapa peraturan baru, beberapa fasilitas umum kembali dibatasi, begitupun juga dengan tempat-tempat ibadah. Roda perekonomian yang semula sudah mulai berusaha kembali normal sekarang harus terpaksa kembali dibatasi. Ditambah lagi, beberapa perjalanan antar kota menggunakan fasilitas umum juga kembali diperumit dengan beberapa syarat tertentu.

Apakah PPKM ini berjalan semestinya? Seharusnya PPKM ini dianggap merupakan cara yang ampuh untuk membantu mengurangi adanya lonjakan kasus Covid-19, namun realita yang terjadi tidak demikian. Ternyata kebijakan ini menimbulkan adanya kasus pemberhentian beberapa sektor perekonomian.

Sebagai contoh, di Bali sektor pariwisata yang seharusnya menjadi harapan masyarakat untuk menyambung hidupnya harus ditutup sementara, ada juga kasus teknisi perbaikan handphone di daerah Cililitan, Jakarta Timur terpaksa harus turun ke jalan guna menawarkan jasanya di pinggir jalan demi mencari nafkah sehari-hari semenjak PPKM berlaku.

Tak hanya itu, beberapa hari lalu masyarakat dihebohkan dengan berita adanya kisah seorang pekerja proyek yang dipecat usai terjaring razia masker, pekerja ini langsung disuruh pulang lantaran tidak memakai masker saat bekerja bangunan.

Melihat beberapa kasus yang terjadi belakangan ini akibat pemberlakuan PPKM, maka penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini. Pada awalnya kebijakan ini dinilai baik untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, namun nyatanya hal ini berdampak pada roda perekonomian masyarakat.

Kebijakan ini justru menimbulkan rasa kekhawatiran dan kecemasan masyarakat, terlebih kini penghasilan masyarakat menurun, dan beberapa lapangan pekerjaan juga harus diberhentikan.

Dalam menanggapi ini, seharusnya pemerintah dapat memberikan solusi terbaik dalam membantu perekonomian masyarakat. Meskipun PPKM berlaku, namun masyarakat tidak kehilangan pekerjaannya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pesan Jokowi terkait PPKM
Sumber : Instagram-@luhut.pandjaitan

Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta perusahaan non esensial tidak memberhentikan karyawan yang bekerja dari rumah saat PPKM berlaku.

“Memastikan agar karyawan sekitar non esensial menjalankan work from home tidak dapat diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual pada Senin (5/7).

Terkait hal ini pun presiden Republik Indonesia, Joko Widodo selalu menegaskan kepada Luhut agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

“Jangan sampai ada masyarakat yang susah makan karena ada pemberlakuan kebijakan ini,” tegas Luhut menyampaikan pesan Jokowi.

Adanya pemberlakuan PPKM ini sudah seharusnya menjadi tugas bagi pemerintah, bagaimana kebijakan ini tetap berjalan namun nasib ekonomi masyarakat tidak terganggu.

Masyarakat tentunya sangat berharap pemerintah dapat memberikan solusi terbaik terhadap nasib perekonomian yang menurun, namun tetap mengedepankan visi dalam menekan kasus Covid-19 agar sektor perekonomian Indonesia kembali pulih.

Saya, Kami, Masyarakat butuh realisasi yang baik, bukan janji yang menggelitik.

Kepatuhan Masyarakat terhadap Prokes, Turun Sepekan Terakhir

Kepatuhan Masyarakat terhadap Prokes, Turun Sepekan Terakhir

Reporter Kireina Yuki; Editor Taufik Akbar Harefa

Ilustrasi prokes
Sumber: lifeofpix

Pemerintah terus menekankan pentingnya disiplin protokol kesehatan (Prokes) dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Ada dua hal yang secara khusus ditekankan dalam Prokes, yakni penggunaan masker dan menjaga jarak. Namun, tingkat kepatuhan warga terhadap Prokes turun sepekan terakhir.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito, mengukur tingkat kepatuhan institusi dalam menjalankan Prokes pegawai, seperti memakai masker dan menjaga jarak. Dari data Satgas tersebut dalam sepekan terakhir terdapat 36 kabupaten/kota memiliki tingkat kepatuhan menggunakan masker kurang 60 persen. Sedangkan 45 diantaranya mencatat angka kepatuhan antara 61-75 persen.

Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan terhadap Prokes memang mengalami penurunan pada level instansi keramaian. Mall, Hotel, hingga pasar, merupakan tempat yang masih menjadi pusat keramaian. Ganip Warsito juga mengajak para instansi hingga komunitas di masyarakat agar dapat meningkatkan disiplin Prokes.

“Memang mengalami penurunan dan ini akan kita genjot dengan partisipasi  dari berbagai institusi dan komunitas supaya kita bisa disiplin”  ujar Ganip Warsito.

Ia juga mengatakan penurunan terjadi mulai pada penggunaan Prokes individu maupun perusahaan soal pemakaian masker dan jaga jarak.

“Tingkat kepatuhannya seperti dikatakan oleh Pak Menko (Airlangga) memang Mengalami penurunan” dalam Konferensi pers di YouTube BNPB Rabu, (7/7).

Untuk itu Satgas Covid-19 akan mulai melibatkan petugas keamanan seperti satpam di tempat publik untuk monitoring memastikan seluruh instansi tersebut taat Prokes.

“Kita memonitor kepatuhan institusi selama 1 minggu terakhir ada terpantau 5.532 institusi. Nah ini akan kita tingkatkan lagi dengan melibatkan penegakan Prokes yang dibentuk masing-masing institusi. Selain itu melibatkan untuk pelaporan monitoringnya adalah agen-agen yang melibatkan security untuk melaporkan real time sehingga memudahkan memonitor dan mengintervensi penegakan prokes ini,” pungkas Ganip.

Salah seorang warga Dafiq Iman Hakim, Mengajak sesama masyarakat untuk tidak kendor patuh Prokes. Ia juga beranggapan menurunnya kepatuhan Prokes, cerminan dari kurangnya kesadaran masyarakat.

“Menurut saya sebenarnya sangat disayangkan atas kepatuhan Prokes menurun, padahal sudah sejauh ini banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Intinya dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Kalau semua sadar, semua kebijakan akan jalan semestinya,” ujar Dafiq.

Vaksinasi Masyarakat Umum pada Juli 2021, Begini Responnya

Vaksinasi Masyarakat Umum pada Juli 2021, Begini Responnya

Reporter Nisrina Fathin; Editor Elsa Azzahraita

Ilustrasi vaksinasi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan program vaksinasi Covid-19 nasional tahapan tiga akan dimuali di awal bulan Juli 2021. Pada tahap tiga ini menuju pada ratusan juta masyarakat rentan dan masyarakat umum sesuai dengan pendekatan klister.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi merincikan tahapan pertama Kemenkes tertuju sebanyak 1,4 juta tenaga kesehatant, tahap kedua secara paralel tertuju sebanyak 21,5 juta lansia dan 17,4 juta petugas pelayanan publik dan tahapan ketiga 141,3 juta penduduk berusia di atas 18 tahun.

Pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 ini pun didesak oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, agar dilakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi massal di berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan diadakannya kegiatan vaksinasi tersebut menuai berbagai pro-kontra di masyarakat. Salah satunya Gozlia sebagai tenaga pendidik berpendapat bahwa vaksinasi ini dapat saling menjaga.

“Alasan saya ikut vaksin karena saya dari tim pengajar jadi saya harus menjaga Kesehatan dan keselamatan saya sebagai guru dan juga untuk anak didik saya, ” ujarnya. 

Selain itu, ada pula warga yang masih meragukan vaksin Covid-19 ini. Maulana, salah satu pekerja media yang berdomisili di Jakarta.

“Masih belum percaya dengan uji klinis vaksin yang digunakan, jadi untuk saat ini saya belum siap divaksin,” ujar Maulana.

Gaungkan Petisi, Masyarakat Desak Jokowi Deklarasikan Darurat Iklim

Gaungkan Petisi, Masyarakat Desak Jokowi Deklarasikan Darurat Iklim

Reporter Shafina Madanisa; Editor Elsa Azzahraita

Petisi untuk mendesak Jokowi mendeklarasikan darurat iklim.
Sumber: change.org-stopbencana

Petisi dalam situs change.org yang diinisasi oleh aktivis iklim lebih dari 180 orang dan organisasi ini telah ditandatangani ribuan orang guna mendesak Jokowi mendeklarasikan darurat iklim. Mereka sadar krisis iklim telah menelan banyak korban jiwa, menimbulkan kehancuran serta kerugian tanpa aksi nyata dari pemerintah.

Jika melihat ke belakang, di awal tahun sudah ada dua bencana banjir yang memakan korban jiwa, yakni di Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Kedua bencana ini diyakini akibat cuaca ekstrem dampak dari krisis iklim.

Dalam petisi tersebut, para aktivis iklim mendesak Jokowi memberi instruksi pencabutan kebijakan yang dapat merusak lingkungan, menyusun kebijakan strategis untuk menyelamatkan lingkungan, dan membentuk tim khusus untuk menangani krisis iklim. Serta membuka data situasi dan rencana kebijakan pemerintah kepada publik.

“Targetnya mungkin bisa dibilang mendapatkan kolaborasi dari semua pihak.  Kita butuh banyak orang biar pemerintah setuju. Semakin banyak kan semakin didengar. Kita bisa bawa ini (petisi) jadi lobby kalo kita ngomong ke pemangku kepentingan atau apapun itu. Kan pasti ada bobot,” ujar Melissa Kowara selaku Koordinator Nasional Extinction Rebellion Indonesia.

Sebelumnya, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat adanya tren peningkatan bencana sepanjang tahun 2020, dimana 99% diantaranya merupakan bencana hidrometeorologi.

Banjir bandang dan tanah longsor di NTT.
Sumber: bnpb.go.id

Dari total 2.952 kejadian, 1.080 kejadian diantaranya adalah banjir, 880 kejadian puting beliung, 577 kejadian tanah longsor, 326 kejadian kebakaran hutan dan lahan, dan 29 kejadian kekeringan.

Petisi ini diharapkan bisa menjadi penyatu suara semua aktivis iklim sehingga dapat mendorong para pemangku kepentingan untuk mengeluarkan kebijakan dalam menangani krisis iklim.

“Selain tanda tangan, yang diharapkan adalah orang yang ikut mendatangani punya semangat yang sama untuk memperjuangkan krisis iklim. Harusnya mereka terbakar bersama karena masalah yang kita hadapi adalah masalah besar. Kita butuh banyak orang untuk berpartisipasi,” tambah Melissa.