Iklim Sekarat, Makhluk Hidup Melarat

Iklim Sekarat, Makhluk Hidup Melarat

Oleh Tiara De Silvanita; Editor Nur Arisyah Syafani

Bencana ekstrem dampak dari krisis iklim
Sumber: instagram-Karmagawa

Apa yang terjadi apabila kenaikan suhu bumi melewati ambang batas 1,5 derajat celcius?

Kita merasakan bagaimana bumi menjadi semakin panas dari hari ke hari, cuaca yang makin tak menentu, hingga bencana yang semakin sering terjadi. Banjir ekstrem yang saat ini terjadi di sejumlah negara Eropa dan Cina adalah bukti nyata krisis iklim mengganggu kestabilan alam.

Seperti dampaknya, penyebab dari krisis iklim pun berskala global. Sistem antar negara yang dipimpin oleh oknum dengan konflik kepentingan masing-masing. Memprioritaskan pertumbuhan ekonomi segelintir dari sektor ekstraktif dan energi fosil yang secara langsung mengorbankan ekosistem, flora, fauna, bahkan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Komitmen Nihil Perjanjian Paris

Hampir 6 tahun berlalu sejak penandatanganan Perjanjian Paris, tak satupun negara industri yang berada di jalur untuk memenuhi komitmennya.

Dalam Perjanjian Paris, semua negara dengan mempertimbangkan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities, diharuskan membuat kebijakan dan aksi iklim untuk mencegah suhu bumi tidak melewati ambang batas 2 derajat celsius dan berupaya maksimal untuk tidak melewati ambang batas 1,5 derajat celcius dibandingkan masa pra industri.

Kurva kenaikan suhu bumi dari rata-rata masa pra industri. Ambang batas kenaikan suhu berdasarkan IPCC (2018) adalah 1,5 derajat celcius.
Sumber: Youtube-Earthrise

Tertuang dalam Laporan Khusus Lembaga Panel Ahli Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) tahun 2018, menunjukkan target 2 derajat celsius dikatakan terlambat menghindari bencana iklim. Dalam hal ini, melewati ambang batas 1,5 derajat celcius saja dampaknya sudah signifikan. Perbedaan 0,5 derajat celcius menyebabkan konsekuensi fatal bagi penduduk bumi dan ekosistem.

Krisis Iklim Tidak Pernah Adil

Masih dalam laporan IPCC, kemiskinan akibat krisis ikllim akan melanda 50% penduduk bumi. Hal ini secara signifikan memperparah risiko bagi ratusan juta orang akibat kekeringan, banjir, suhu panas ektrem dan kelangkaan pangan.

Peta sebaran negara penghasil emisi (indikator merah artinya penghasil tertinggi)
Peta sebaran negara yang terdampak krisis iklim (indikator merah artinya paling terdampak)
Sumber: Youtube-Earthrise

Dalam peta sebaran di atas, menunjukkan bahwa negara-negara yang berkontribusi menghasilkan emisi di dunia dalam jumlah besar  memiliki ‘risiko kecil’ terdampak krisis iklim.

Sebaliknya, negara yang menghasilkan emisi lebih rendah, yaitu negara-negara di belahan bumi selatan atau notabene disebut negara dunia ketiga malah akan merasakan dampak lebih parah.

Agar lebih jelas lagi, mari perhatikan wilayah Indonesia. Dalam peta sebaran tersebut, Indonesia diwarnai ‘hijau menuju oranye’ artinya sumbangan emisi Indonesia terhadap dunia lebih rendah dibanding negara lain yang berwarna ‘merah’.

Namun mirisnya, dampak yang akan dirasakan Indonesia akibat krisis iklim diindikatorkan ‘merah’ atau ‘risiko tinggi’.

Tentu dari sini kita sudah melihat angka-angka ketimpangan bukan?

Kondisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrem dan kenaikan muka air laut, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan puluhan juta orang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil, risiko tersebut menjadi berlipat ganda.

Proyeksi dari Climate Central menyebutkan bahwa, setidaknya 23 juta orang di Indonesia akan terdampak langsung dan dipaksa menjadi pengungsi internal jika kenaikan muka air laut mencapai 0,6 – 2 meter di akhir abad.

Fenomena tersebut sudah dialami oleh masyarakat garis depan yang terdampak krisis iklim, seperti di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, yang dihantam banjir rob dua kali di tahun 2020, hal yang belum pernah terjadi selama 65 tahun terakhir.

Komunitas nelayan di pesisir Nambangan dan Cumpat, Surabaya yang dihantam “angin timur pamitan” yang menyebabkan gelombang tinggi dan banjir rob serta merusak puluhan kapal nelayan.

Desa Matawai Atu, di pesisir Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur yang tergerus abrasi hingga 100 meter. Merupakan sedikit gambaran  dari rentetan bencana lain yang akan menyusul. Inilah mengapa krisis iklim tidak pernah adil terlebih terhadap masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan.

Masalah Besar Butuh Solusi Besar

Melihat tren pembicaraan di kanal sosial media masih condong pada berita yang sifatnya entertainmet, seperti gosip influencer, Korean Pop, prank dan ribuan program lainnya yang serupa. Hal ini merupakan tamparan kenyataan bahwa topik krisis iklim belum menjadi pembicaraan yang digandrungi di tengah masyarakat.

Padahal urgensi membentuk opini publik untuk menekan pemangku kebijakan agara tidak abai dalam menangani krisis iklim amatlah penting.

Penelitian Stephan dan Chenoweth (2008) menunjukkan bahwa dibutuhkan 3,5% dari populasi untuk merubah suatu sistem yang rusak. Itu sebabnya, sebagai masyarakat sipil, kita butuh jalan bersama-sama  mendorong pemerintah agar mendeklarasikan darurat iklim.

Aksi teatrikal yang menggambarkan masa depan penuh darah akibat krisis iklim.
Sumber: Dok. Extinction Rebellion Indonesia

Generasi kita memiliki pilihan dan sebagai garda terakhir sebelum kepunahan homo sapiens terjadi. Tidak ada satupun individu yang bisa disalahkan atas keadaan saat ini. Sistem rusak yang membawa kita pada kehancuran ekologis saat inilah yang harus diubah.

Joget Jagat: Tarian Menolak Bala Bencana Krisis Iklim

Joget Jagat: Tarian Menolak Bala Bencana Krisis Iklim

Reporter Tiara De Silvanita; Editor Nur Arisyah Syafani

Peserta aksi Hari Bumi 2021 sedang melakukan “Joget Jagat” untuk meminta pemerintah deklarasikan darurat iklim.
Sumber: Dok. Extinction Rebellion Indonesia

Sejumlah aktivis lingkungan bersama anak muda menggelar aksi Joget Jagat untuk memperingati Hari Bumi 2021 di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Kamis (22/4). Aksi yang mengangkat tema “Joget Jagat, Diam Berarti Tenggelam” diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia.

Joget yang berarti tarian merupakan suatu bentuk ekspresi yang sangat dekat dengan kebudayaan Indonesia. Oleh sebab itu peserta aksi mengekspresikan keresahan atas nyawa yang terancam kerusakan lingkungan dengan joget bersama untuk menolak bala (menuntut hak hidup).

Peserta dengan beragam keunikan pakaian sedang melakukan “Joget Jagat”
Sumber: Dok. Extinction Rebellion Indonesia

Koordinator Aksi, Melissa Kowara menjelaskan salah satu tuntutan dalam aksi ini adalah meminta Pemerintah mencabut Omnibus Law dan menggantinya dengan kebijakan yang berpihak kepada lingkungan.

“Jika Indonesia tetap berada di jalur yang sekarang, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa akan sangat banyak korban jiwa yang akan berjatuhan dengan seiring waktu. Tuntutan kami sangat jelas bertindak sekarang deklarasikan darurat iklim, kembalikan hutan Indonesia 600.000 hektar pertahun, pangkas dan hentikan produksi batubara sampai nol di 2030, jamin keadilan bagi masyarakat adat dan pejuang lingkungan,” tegas Melissa. 

Hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik, menempatkan dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia 64% adalah anak muda. Generasi ini yang akan hidup dalam kenaikan suhu global diatas 1.5˚C di mana menurut para peneliti adalah suhu yang sulit untuk hidup.  

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah menunjukan tren bencana di Indonesia meningkat. Seharusnya menjadi tanda untuk pimpinan negara menyelamatkan generasi muda dari sekarang. Krisis iklim adalah masalah besar umat manusia dan mencegahnya dengan keputusan cepat, tegas dan berani adalah sebuah kebaikan bagi kehidupan bangsa.