Dampak Kenaikan PPN, Mahasiswa Harap Pelayanan Publik Lebih Baik

Dampak Kenaikan PPN, Mahasiswa Harap Pelayanan Publik Lebih Baik

Reporter Annisa Nahwan; Editor Syaifa Zuhrina

Businesspeople working in finance and accounting analyze financi Free Photo
Ilustrasi Kenaikan PPN. (Freepik/@our-team)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melonjak naik 11 persen mulai Jumat (1/4), sebagai bentuk pengoptimalan pajak pendapatan negara setelah sempat menurun akibat pandemi Covid-19.

Namun, hal tersebut justru berdampak pada sejumlah layanan maupun barang di Indonesia, mulai dari biaya token yang berdaya di atas 7.700 VA, harga pulsa, kuota internet, transaksi saham, sampai penjualan mie dan minyak goreng.

Dilansir dari Kumparan, salah satu pemilik perusahaan di bidang seluler juga memberikan informasi kenaikan harga pulsa, kuota internet, dan layanan yang lain kepada pelanggan agar bisa menyesuaikan terhadap dampak kenaikan PPN tersebut.

“XL Axiata juga telah menginformasikan kepada seluruh pelanggan dan mitra bisnis bahwa terhitung efektif mulai tanggal 1 April 2022 tersebut, seluruh aktivitas transaksi bisnis yang dilakukan XL Axiata akan memberlakukan nilai PPN sebesar 11 persen sesuai dengan ketentuan dan aturan yang baru tersebut,” ujar Head Coorporate Communication XL Axiata, Kamis (31/3).

Man at gas station with the car close up Free Photo
PPN juga berdampak pada harga BBM. (Freepik/@freepik)

Bukan hanya itu, kenaikan PPN berdampak pula pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Pertamax menjadi Rp. 12.500 per liternya.

Menanggapi kabar ini, salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Ari Subagyo memaparkan bahwa ini merupakan hal yang wajar, namun waktunya saja yang belum tepat.

“Hal yang wajar apabila negara membuat kebijakan kenaikan PPN ke 11 persen, berdasarkan adanya UU HPP yang baru. Hanya saja, rasanya timing begitu tidak tepat. Belum pulihnya pandemi di dalam negeri, perang yang masih berlangsung di luar negeri, tentu masih banyak faktor penyebab ketidakstabilan terutama dalam hal perekonomian.”

“Mungkin kebijakan ini akan lebih cocok dilaksanakan entah sebelum pandemi ini berlangsung, atau setelah pandemi berakhir dan kondisi kembali pulih,” sambung Ari saat diwawancarai oleh Reporter DNK TV pada Selasa (5/4).

Ia juga menambahkan bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah daya beli masyarakat, khususnya kalangan muda seperti mahasiswa yang masih bisa terjaga. Jangan sampai kenaikan PPN justru menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Berbahaya apabila inflasi terus beranjak naik.

Ari berharap kebijakan yang sudah disahkan ini, dapat membuat masyarakat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik.

“Pada akhirnya, karena kebijakannya telah disahkan, semoga memang bisa berdampak baik dengan keuangan negara. Juga, dari masyarakat sendiri, semoga proses transisi menuju PPN 12 persen ini berlangsung baik tanpa harus ada pertikaian, dan kembali berdampak kepada pelayanan publik yang lebih baik lagi, ” jelasnya.