KPK Ambruk, Sejak Berdiri Inilah Periode Terburuk

KPK Ambruk, Sejak Berdiri Inilah Periode Terburuk

Oleh Dani Zahra Anjaswari; Editor Tiara De Silvanita

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Sumber : kpk.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami degradasi luar biasa selama masa kepimpinan Jilid V era Firli Bahuri. Dalam periode kepemimpinan yang belum genap dua tahun,  muncul konflik internal yang amat terpampang dibandingkan kinerja sebagai pemberantas korupsi.

Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa  kepemimpinan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK merupakan yang paling buruk selama lembaga antirasuah itu berdiri.

Penerbitan Peraturan Baru

Terbaru, Firli Bahuri menerbitkan Peraturan Pimpinan Nomor 6 Tahun 2021 yang mengatur pembiayaan perjalanan dinas insan KPK yang bisa ditanggung penyelenggara. Aturan ini membuka peluang dan menumbuhkan budaya gratifikasi di lingkungan KPK. Namun, hal tersebut ditepis lembaga antirasuah.

Bahkan terdapat wacana pembahasan gaji pimpinan dan pengadaan mobil dinas menjadi polemik karena muncul di tengah situasi pandemi.

Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 652 tahun 2021 yang berisi penonaktifan 75 pegawai tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hingga menimbulkan sorotan publik lantaran soal atau pertanyaan di dalamnya dinilai sarat keganjilan.

Pelanggaran Kode Etik dan Pidana

Selain permasalahan dari regulasi internal, peristiwa pelanggaran kode etik dan pidana membuat kepercayaan masyarakat semakin merosot terhadap lembaga KPK. Diketahui, Firli Bahuri dinilai Dewan Pengawas KPK melanggar kode etik terkait dengan laporan penyewaan helikopter mewah serta terdapat isu mengenai rangkap jabatan, sementara Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar sedang menjalani sidang etik seputar dugaan intervensi penanganan kasus korupsi. Rentetan peristiwa di atas memperlihatkan sendi-sendi komisi antirasuah yang telah hancur.

Permohonan maaf Ketua KPK Firli Bahuri terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan.
Sumber : dw.com

Periode Terburuk

Kinerja dari KPK sendiri yang sering kali “dibumbui” retrorika belaka. Contohnya penanganan beberapa kasus yang tidak sesuai dengan jalur hukum sehingga menyisakan tanya berbagai kalangan.

Teranyar, KPK mendapat kritik karena hanya menuntut mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dengan pidana 11 tahun penjara. Berbeda dengan sikap Firli yang sempat mengancam hukuman mati bagi para pelaku korupsi di tengah bencana.

Bahkan, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menanggapi santai kritik yang dialamatkan terhadap lembaganya. Ia menyatakan KPK terbuka dan bersedia melakukan diskusi demi kepentingan bersama agar tidak ada mispersepsi tentang fakta dan normanya karena penilaian harus dihadirkan dari ketepatan melihat objeknya.

Dari regulasi internal kelembagaan hingga bentuk penindakan terhadap koruptor terus menuai kontroversi. Seolah menandai nilai – nilai integritas seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil sudah bukan lagi ‘seragam’ sehari-hari KPK.

Pergerakan Masa Reformasi Dikorupsi KPK Dikebiri

Pergerakan Masa Reformasi Dikorupsi KPK Dikebiri

Reporter Ainun Kusumaningrum; Editor Aulia Gusma Hendra

Suasana Aksi Reformasi di Korupsi KPK di Kebiri Selasa(22/6).
Sumber: DNK-Taufik Nur Rohman

Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta menggelar Aksi pergerakan masa Reformasi di Korupsi KPK di Kebiri  di depan Halte UIN Jakarta, Selasa (22/6).

Presiden Dema UIN Jakarta, Pebri Nurhayati mengatakan bahwa pergerakan masa ini dilatar belakangi oleh inisiatif Dema UIN Jakarta, yang menyadari adanya kejanggalan sejak RUU KPK pada tahun 2019 hingga menimbulkan puncaknya yaitu pada hari ini.

“Hingga hari ini banyak kejangalan-kejanggalan yang harus kita kritisi, selain daripada undang-undang, tes wawasan kebangsaan, beralihnya anggota KPK menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan juga lembaga independent menjadi di bawah tangan-tangan penguasa yang tidak bertanggung jawab atas keberadaannya. Hal-hal tersebut yang meinisiasi teman-teman Dema UIN Jakarta melaksanakan aksi untuk  menyampaikan aspirasi tentang kita masih peduli dengan anak kandun reformasi itu sendiri yaitu KPK. Sehingga kita memperjuangkan untuk mengembalikan marwah KPK itu sendiri.” Ujar Pebri.

Dalam pergerakan masa kali ini, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan utama. Diantaranya adalah :

  1. Mendesak presiden untuk bertanggung jawab  atas segala bentuk upaya pelemahan KPK.
  2. Menurut dewan penawas, untuk memeriksan, menyidangkan dan menjatuhkan hukuman berat kepada Firli Bahuri selaku ketua KPK terkait Penon-aktifan 75 pegawai dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)  yang cacat formil dan tidak substansial.
  3. Mendesak KPK agar menjaga profesionalitas dan integritas dalam memberantas korupsi.
  4. Mendesak KPK agar segera menyelesaikan segala kasus korupsi seperti Bansos, suap KPU, dsb.

 Aksi pergerakan masa ini dimulai pada pukul 14.00- 17.00  WIB. Koordinator Lapangan, Farid Abdullah Lubis mengatakan selama berlansungnya aksi ini terdapat beberapa rangakaian.

“Yang pertama kita bakal ada orasi-orasi seperti biasa, panggung bebas untuk kawan-kawan yang hari ini mau menyuarakan dipersilahkan di forum ini,kemudian nanti akan ada teaterikal membakar ban sebagai bentuk dari kekecewaan kita kepada KPK hari ini, mungkin setelah itu akan ada iring-iringan sebagai closing kedalam kampus.” Ujarnya.

Selama berlangsungnya aksi ini, para Mahasiswa tetap menerapkan rangkaian protokol kesehatan. Seperti mengunakan masker sepanjang aksi pergerakan masa ini.

Kemudian, Pebri mengatakan bahwasannya aksi ini sempat terjadi situasi dan kondisi yang kurang kondusif sehingga masa atau mahasiswa segera mengakhiri aksi ini.

Suasana Aksi Reformasi di Korupsi KPK di Kebiri Selasa(22/6).
Sumber: DNK-Taufik Nur Rohman

Dibalik aksi pergerakan mahsiswa ini, ada urgensi serta peranan mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah.

“Sehingga dalam momentum seperti ini banyak isu-isu yang harus di kritisi. Bukna hanya KPK, nanti ada eskalasi atau isu-isu yang lebih hangat nantinya seperti RKUHP, lingkungan dan lain-lain. Harusnya mahasiswa mengisi pos-pos kritis tersebut. Disitu penting dan sangat urgent peran mahasiswa itu sendiri dalam menyuarakan aspirasi. Jika usul ditolak maka hanya ada satu kata yaitu lawan.” Ungkap Pebri.

Salah satu partisipan dalam aksi ini,  Nur Ahmad Zulfikar mengungkapkan “Ini kan (aksi pergerakan masa) merupakan yang pertama kali dalam pandemi ini walaupun partisipannya tidak terlalu banyak, saya berharap banyak teman-teman yan terpanggil pada aksi ini sehingga kita bisa bergerak dengan gelombang yang lebih besar lagi dan tentunya membangkitkan pergerakan mahasiswa kembali khususnya dalam lingkup UIN Jakarta.”Ujarnya