Koruptor di Negeri Religius

Koruptor di Negeri Religius

Oleh Siti Nur Khofifah ; Editor Tiara Juliyanti Putri


Ilustrasi Korupsi
Sumber: outreachmagazine.com

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan kebudayaan dan keberagaman agama didalamnya. Meskipun berbeda-beda keyakinan masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan dikenal dengan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius.

Indonesia seharusnya menjadi negara yang bersahabat dengan nilai-nilai kebaikan karena di dalamnya dihuni oleh manusia berbudi luhur, tapi sebaliknya negara ini seakan sudah terbiasa dengan tindak laku kriminal dan penyelewengan diberbagai aspek.

Jika berbicara soal penyelewengan tentu negara ini sudah tidak kaget lagi dengan korupsinya. Mulai dari korupsi dana bantuan sosial oleh Juliari Batubara, korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji oleh Suryadharma Ali hingga kasus korupsi dana pembangunan masjid yang dilakukan oleh Gubernur Sumsel yaitu Alex Noerdin.

Berkaitan dengan hal tersebut mulai banyak spekulasi bermunculan yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah mandarah daging dan sulit untuk diberantas. Bahkan yang lebih parahnya Lembaga negara pemberantas korupsinya pun sedang berusaha dilemahkan.  Sungguh pemandangan ini sangat jauh dari nilai-nilai religius.


Ilustrasi Anti Korupsi
Sumber: Pixabay.com

Para tikus berdasi ini seharusnya dihukum dengan setimpal atau bahkan dihukum seberat-beratnya karena mereka bukan hanya menggerogoti dana negara tapi juga menggrogoti nilai-nilai religius yang melekat pada negara ini.

 Jurnalis kondang Najwa Shihab pun pernah angkat bicara terkait hal tersebut dan ia mengakatakan bahwa kata koruptor itu terlalu halus, sebut saja mereka sebagai pencuri.

“Ini perbincangan saya 3 tahun lalu dengan Abi Quraish Shihab bahwa koruptor itu terlalu halus dan sebut saja pencuri’,” tulisnya dalam caption Instagramnya.

Peraturan dan hukum hanya sekedar tersurat tapi tidak berlaku sepenuhnya bagi para pencuri ini, hingga sering kita dengar bahwa hukumannya pun kerap kali didiskon.

Salah satu mahasiswa UIN Jakarta Muhammad Hisyam Muzzaki turut membenarkan bahwa tindak pidana kosrupsi di Indonesia ini memang sudah sering terjadi.

“Khususnya di negara Indonesia itu seperti hal yang sudah biasa, karena sering kali kita mendengar berita tentang korupsi di negara kita. Mungkin itu balik lagi ke diri sendiri meskipun mayoritas penduduk di Indonesia sebagian besar itu muslim, tapi tidak memungkinkan semua orang di Indonesia ini memiliki ke imanan yang kuat,karna menjadi seorang pemimpin itu  selain harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya,” Ujar Hisyam.

Hisyam juga menambahkan bahwa jabatan itu bukan hanya sekedar dititipkan tapi juga untuk dipertanggungjawabkan.

“Karna jabatan apapun itu hal yang di titipkan oleh yang maha kuasa. Maka dari itu kita harus bertanggungjawab dengan apa yang telah dititipkan,” tambahnya.

“Maling, Rampok, Garong Uang Rakyat” Sebutan Baru Koruptor

“Maling, Rampok, Garong Uang Rakyat” Sebutan Baru Koruptor

Reporter Wafa Thuroya Balqis; Editor Fauzah Thabibah

170 media di bawah Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) resmi mengganti diksi Koruptor dengan Maling, Rampok, atau Garong uang rakyat.
Sumber: Instagram-@pikiranrakyat

Forum Pemimpin Redaksi (Pimred) Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) mengambil sikap dengan tegas mengkritik penamaan “Penyintas Korupsi” yang diwacanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap yang diambil didasari karena diksi korupsi maupun penyintas korupsi dianggap tidak mempermalukan pelaku sama sekali.

Ketua Forum Pimred PRMN, Dadang Hermawan memberikan keterangannya melalui pers yang diterima PublikTanggamus.com bahwa ia tidak sepakat dengan wacana tersebut dan telah mengambil sikap, Minggu (29/8). “Mulai hari ini diterapkan. Total 170 media yang berada di bawah naungan Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) resmi akan mengganti diksi Koruptor dengan semestinya disebut Maling, Rampok, atau Garong uang rakyat,” jelas Dadang.

Melalui kanal Twitternya, Novel Baswedan mengungkapkan istilah “Penyintas Korupsi” ini juga dinilai terlalu halus.  “Salah satu pemberantasan korupsi adalah untuk timbulkan efek jera. Ketika korupsi menjadi hal yang memalukan dan kita tidak memberikan pemakluman terhadap pelaku atau hasil korupsi, mestinya akan membuat orang takut berbuat korupsi. Diksinya terlalu halus.” Tulis Novel melalui cuitannya di Twitter.

Sebelumnya diksi “Maling” tersebut sudah digunakan Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho dalam artikelnya yang berjudul “Komplotan Lima Maling yang Dipimpin Seorang Menteri”.

Ilustrasi Bantuan Dana Sosial (BANSOS), masyarakat diminta laporkan permasalahan bansos yang diterima atau diketahui.
Sumber: kpk.go.id

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyebut penggunaan istilah “Penyintas Korupsi” karena para koruptor telah menjalani masa hukuman yang dianggap bisa memberi pelajaran yang nantinya bisa disebarluaskan kepada masyarakat. 

Adapun mahasiswi asal Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Damar Sanubari, memberi tanggapan bahwa istilah “Penyintas Korupsi” dirasa kurang tepat karena perbuatan tersebut dilakukan dengan niat, akal sehat, dan kesadaran yang penuh.

“Pada dasarnya perbuatan koruptor sama seperti ‘maling’ yang merampas harta milik orang lain. Bedanya koruptor ini diisi oleh orang-orang yang berpendidikan dan berkuasa. Pengubahan sebutan koruptor itu bentuk gertakan hebat dari masyarakat yang lelah dengan kondisi Indonesia saat ini. Selain menunjukkan bahwa tidak ada ampun dan tidak ada ruang bagi koruptor di masyarakat, diharapkan sebutan itu mampu membuat koruptor malu,” ujarnya.

Pendapat lain juga diungkapkan salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta, Nuno Artama, ia mengaku lebih setuju dengan sebutan ‘Koruptor’ dibanding ‘Penyintas Korupsi’.

“Kalau ‘Penyintas Korupsi’ enggak setuju, lebih setuju dengan diksi ‘Koruptor’ karena jelas sesuai dengan apa yang dia lakukan yaitu korupsi. Harus lihat dulu landasan diubah sebutan koruptor itu apa, nanti malah dijadikan kesempatan buat para koruptor yang katanya sudah cukup disiksa dan dibully masyarakat kan, malah jadi kesempatan lagi untuk mereka dianggap ‘dibully’ oleh media dan masyarakat. Sepertinya enggak perlu diubah sih, dan sebutan koruptor itu sudah buruk karena lebih dari maling atau rampok.” Ungkapnya.

Selain itu mahasiswa juga berharap bahwa para pejabat yang memegang bangku kekuasaan dapat memiliki rasa empati dan tanggung jawab juga lebih bijaksana dalam menggunakan kekuasaan dan mengambil kebijakan.

“Lebih bijaksana dalam menggunakan kekuasaan dan mengambil kebijakan. Setiap kebijakan dan tindakan dari pejabat negara memengaruhi hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Penting bagi pejabat negara untuk meluruskan niatnya, saat menduduki kursi kekuasaan adalah untuk memenuhi hak rakyat bukan merampas hak rakyat.” Tambah Damar.

Korupsi : Wabah Penyakit Indonesia

Korupsi : Wabah Penyakit Indonesia

Farhan Effer Dalimunthe

Sumber : Republika.co.id

Korupsi nampaknya telah menjadi budaya yang mendarah daging di negeri tercinta ini. Seperti halnya wabah pandemi corona, korupsi juga menjadi penyakit yang sampai saat ini masih tidak dapat dihentikan bahkan oleh tenaga medis ulung sekelas Firli Bahuri sekalipun.

Seolah tidak punya urat malu di tahun sulit ini Menteri Sosial Juliari Batubara tidak segan mengkorupsi dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 wilayah jabodetabek. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini bukan Lagi angin segar bagi rezim berkuasa namun menjadi hal yang lumrah. Mungkin korupsi bukan lagi merupakan pelanggaran hukum melainkan sekedar suatu kebiasaan.

Setidaknya ada tiga poin yang ingin disampaikan dalam tulisan kali ini. Apakah korupsi tergolong dalam penyakit menular bagi negara yang menganut sistem demokrasi? Benarkah keyakinan masyarakat negara agamis bahwa setiap penyakit ada obatnya? Sampai kapan wabah korupsi ini akan menyebar?

Sebagian pejabat di negeri ini seperti orang lanjut usia yang memiliki daya tahan tubuh lemah sehingga mudah terserang penyakit. Sejarah mencatat korupsi di Indonesia salah satunya ditularkan oleh penjajah Belanda melalui organisasinya Vereenigde Oostindishce Compagnie (VOC). Kejayaan perusahaan multinasional tersebut mengharuskan individu yang ingin menjadi pegawai ataupun pejabat di VOC untuk dapat menyuap ataupun sekedar memberi upeti kepada atasannya.

Berlanjut pada zaman kerajaan di nusantara, petugas pajak dan para bangsawan saat itu gemar menumpuk uang dari masyarakat kecil untuk memperkaya diri, atau yang lebih miris kerajaan-kerajaan rela menyuap Belanda agar menjadi sekutu sehingga tidak diserang olehnya. Seakan tidak terbendung, replika diatas dapat menggambarkan fenomena korupsi Indonesia saat ini yang masih berlanjut. Selama manusia mengenal relasi sosial berbasis uang atau barang maka selama itu pula sebenarnya potensi korupsi akan tercipta.

Obat untuk penyakit pada umumnya dapat ditemukan setelah mengenal apa penyakit tersebut dengan baik. Menghadirkan obat mujarab di tengah masyarakat yang memiliki standar orang kaya hanya bagi mereka yang berhasil bukanlah perihal mudah. Manusia dewasa ini tengah hidup di tengah kehidupan yang sangat mengedepankan material.

Beberapa hal yang coba disusun sebagai strategi cegah penyakit korupsi diantaranya; 1) Menghilangkan mental money oriented sejak dini, mental yang lahir dari orang Indonesia yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. 2) Revitalisasi nilai-nilai agama dengan budi pekerti luhur, keyakinan akan adanya hari pembalasan dapat menjadi tameng bagi perbuatan-perbuatan buruk. 3) Menegakkan payung hukum yang terorganisir dari pusat, menggunakan kewenangan penguasa untuk mengorganisir anti korupsi sehingga masuk kedalam peraturan-peraturan negara.

Selama birokrat muda mencontoh pendahulunya seolah korupsi menjadi hal yang lumrah selama itu pula wabah penyakit ini akan menjangkit demokrasi pancasila. Ketika pejabat yang diangkat bukan untuk mempertanggungjawabkan jabatannya namun sebagai kesempatan mengembalikan modal yang sudah dihabiskan untuk mencapai posisi tersebut, maka budaya malu sudah tidak ada lagi di negeri ini. Perlu adanya hukum yang berdiri tegas menjawab politik anti korupsi di Indonesia dan turut memberikan sanksi sosial dari masyarakat di dalamnya.