Penyelewengan Dana ACT: Ironi dibalik Donasi

Penyelewengan Dana ACT: Ironi dibalik Donasi

Reporter Nura Inayatus Sa’adah; Editor Belva Carolina

Logo Aksi Cepat Tanggap. (News ACT)

Adanya pemberitaan mengenai penyelewengan dana oleh petinggi Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) oleh Tempo, membuat lembaga ini menjadi perbicangan panas dan trending di platform Twitter dengan tagar “Jangan Percaya ACT” pada Minggu (3/7) malam.

Realita Kepedulian ACT yang Miris

Aksi Cepat Tanggap (ACT) merupakan lembaga kemanusian pengelola dana sosial dan bencana yang sudah berdiri selama belasan tahun dan sudah menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia. Bukan hanya penggalangan untuk korban bencana di Indonesia ACT juag mengadakan penggalangan dana untuk korban konflik bersenjata negara Islam yang tentunya membuat masyarakat tak ragu untuk berdonasi.

Namun, pemberitaan penyelewengan oleh petinggi ACT sontak membuat masyarakat kecewa dan mendesak Polri, Kemenkumham, dan Kemendagri membongkar dugaan penyelewengan dana tersebut.

Melansir dari Tempo, banyak kejanggalan di ACT terjadi dalam pengumpulan dan penyaluran donasi. Mulai dari kampanye yang diduga tidak sesuai dengan fakta hingga potongan donasi berlebihan. Gaji besar dan fasilitas mewah para pendiri dan pejabat yayasan juga menjadi permasalahan yang harus diungkap.

Seperti halnya, wakaf 400 sapi dan 43 hektare lahan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dipublikasikan pada Maret 2019. Faktanya hingga saat ini wakaf tersebut belum terwujud.

Selain itu ada kampanye mendirikan surau yang diklaim pertama dibangun di Sydney, Australia pada April 2020. Faktanya ada sekitar 160 pusat kegiatan agama Islam di Sydney. Terakhir, kampanye donasi pembangunan masjid pertama di Desa Kepuhrejo, Magetan, Jawa Timur pada Januari 2021. Faktanya, saat itu sudah ada tiga masjid.

Adapun pemotongan donasi berlebihan yang diterapkan oleh ACT seperti donasi pembangunan masjid di Desa Kepuhrejo tercatat Rp 17,702 juta namun yang tersalurkan hanya Rp 9 juta. Donasi pembangunan surau di Sydney pun terdapat pemotongan, dimana donasi yang terkumpul berjumlah Rp 3 miliar namun yang disalurkan hanya Rp 2,3 miliar.

Bukan hanya itu, banyak rencana pembangunan pesantren dan sekolah yang belum terealisasikan hingga sekarang meskipun sudah ada dana untuk pembangunannya.

Kejanggalan lain yang dipertanyakan adalah mengenai aliran dana ACT ke Suriah yang diungkap oleh Dina Sulaeman dalam utas Twitternya.

Utas Dina Sulaeman mengenai kejanggalan ACT. (Twitter/@dina_sulaeman)

Dina mengungkap bahwa sejak awal konflik Suriah, ACT sudah aktif menggalang donasi. Bahkan ACT menebar narasi yang sejalan dengan para teroris dan menggunakan bendera pemberontak Suriah bukannya bendera resmi Arab Suriah. Dalam utasnya tersebut Dina pun mengungkap kejanggalan lain mengenai donasi ACT untuk Suriah.

Seluk Beluk Penyelewengan oleh Para Petinggi

Ahyudin, petinggi ACT yang baru saja dilengserkan, disebut menerima gaji lebih dari 250 juta rupiah selama menjabat menjadiKetua Dewan Pembina ACT. Jumlah tersebut adalah jumlah yang fantastis untuk organisasi sosial dan kemanusiaan nirlaba yang menghimpun donasi masyarakat.

Sedangkan bawahan Ahyudin, seperti Senior Vice President disebut mendapatkan gaji sebesar Rp 150 juta. Adapun Vice President sebesar Rp 80 juta per bulan. Direktur eksekutif mendapat gaji sekitar Rp 50 juta dan direktur sebesar Rp 30 juta.

Dua mantan petinggi ACT membenarkan besaran gaji tersebut. Mereka bercerita, gaji yang diterima dalam setahun bisa mencapai 18 kali karena adanya beraneka ragam bonus. Saat Idul Adha, misalnya, mereka mendapat satu kali gaji “bonus kurban”. Petinggi ACT juga menerima gaji ketika tahun ajaran baru, dan bonus lain diterima jika jumlah donasi suatu program melebihi target.

Ahyudin berdalih memberikan gaji tinggi supaya mereka dapat bekerja maksimal dan membuat program yang baik.

“Saya pasang tinggi gajinya, saya paksa kerja habis-habisan supaya ACT bisa mempersembahkan program yang baik,” ujar Ahyudin.

Bukan hanya gaji yang besar, para petinggi ACT juga mendapatkan sejumlah fasilitas kendaraan dinas yang mewah. Ahyudin misalnya, mendapatkan tiga mobil, yaitu Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CR-V. Pejabat di bawahnya hingga tingkat Vice President pun mendapatkan Pajero Sport. Adapun Direktur Eksekutif dan Direktur masing-masing mendapatkan Toyota Innova dan Avanza.

Ahyudin membenarkan adanya fasilitas mobil dan perjalanan dinas kelas satu yang diterimanya. Namun ia mengatakan fasilitas itu sesuai dengan plafon yang telah disetujui semua pemimpin ACT.

Sejumlah anggota staf dan mantan petinggi ACT menduga bahwa pemborosan dan penyelewengan dana yang terjadi selama bertahun-tahun menjadi penyebab krisis keuangan yang melanda ACT.

Cuitan Tanggapan dan Kritikan untuk ACT
Setelah keluarnya pengungkapan penyelewangan ACT oleh Tempo banyak masyarakat yang menyuarakan tanggapan, kritik, dan opini melalui cuitan twitter mereka. Pendapat pro dan kontra pun banyak dan membuat perbincangan mengenai kasus ACT di twitter semakin memanas.

Afwa Riyadi dengan nama pengguna @af1_ memberikan tanggapannya dalam utas, menurutnya gaji yang didapatkan petinggi ACT adalah wajar dan sudah sesuai.

“Donasi masyarakat yang dikelola ACT & Dompet Dhuafa angkanya fantastis; ratusan milyar per tahun. Tapi jika ACT dirumorkan petinggi-petingginya digaji ratusan juta sebulan, Dompet Dhuafa pimpinan tertinggi 40 juta. Saya rasa hal itu wajar. Amil memang berhak mendapat 10% dari donasi yang terkumpul,” cuitnya.

Sedangkan pengguna dengan username @SWEETICETE4 berpendapat berbanding balk dengan Afwa Riyadi.

“ACT berlindung ke syariat Islam bahwa amil (pengelola) sedekah berhak dapet bagian. Masalahnya, mereka mengembat 60-80% sedekah buat amil, sisanya 20-40% yang disalurkan. Sementara Kita Bisa, dan lainnya cuma ambil 5-10%,” balasnya dalam cuitan @akarprana.

Nyatanya memang banyak sekali yang berbisnis dengan mengatasnamakan Islam namun tidak sejalur dengan syariat Islam itu sendiri. Seakan-akan agama menjadi bisnis paling menjanjikan sehingga banyak yang menjual agamanya sendiri.

Tak sedikit pula masyarakat yang mengungkapkan ketakutan dan ketidakpercayaan mereka untuk berdonasi di suatu lembaga. Dan sebagian masih tetap percaya dengan ACT dan tidak percaya dengan bukti-bukti ataupun pemberitaan kasus penyelewengan ACT.

Petaka Beasiswa: Gerbang Awal Praktik Korupsi

Petaka Beasiswa: Gerbang Awal Praktik Korupsi

Reporter Tiara Juliyanti Putri; Editor Latifahtul Jannah dan Tiara De Silvanita

Dbl-3 
ON 艹
Ilustrasi mahasiswa penerima beasiswa. (Zonamahasiswa.com)

Beasiswa yang dikategorikan untuk mahasiswa dengan kekurangan finansial idealnya menyasar kepada mereka yang memiliki masalah ekonomi sehingga tidak mampu membayar biaya pendidikan. Tetapi, fakta lapangan tidak demikian.

Mengutip SuaraSulsel.id yang dipublikasikan tanggal 24 Februari 2022, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh mengusut dugaan tindak pidana korupsi beasiswa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017 dengan nilai mencapai Rp22,3 miliar.

Berdasarkan hasil penyidikan terdapat 400 mahasiswa berpotensi menjadi tersangka karena menerima beasiswa, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai penerima.

Oknum tersebut mengetahui dirinya tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa. Bahkan beberapa memberi suap kepada koordinator pengurus beasiswa atau korlap.

Penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Cici Aryanti menjelaskan bahwa ketika ada mahasiswa yang mampu secara ekonomi namun masih tetap mengajukan  beasiswa maka perlu adanya seleksi ulang dalam pemberkasan.

“Hal ini perlu dilakukan seleksi ulang dalam pemberkasan karena saya sendiri terkadang merasa dan tahu bahwa orang itu mampu tetapi masih tetap mendapatkan beasiswa,” ungkapnya.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta sekaligus penyeleksi beasiswa Badan Layanan Umum (BLU) UIN Jakarta, Hidayatulloh mengatakan dalam seleksi berkas perlu adanya sinergi beberapa elemen pemerintahan mulai dari level terkecil.

“Perlu verifikasi dan pengecekan ketika ada yang mengajukan beasiswa, salah satunya berkas yang diberikan. Tak jarang memang ada yang realita mampu tetapi memiliki surat tak mampu, sistem screening berkas ini harusnya diperbaiki dari level terkecil seperti RT dan kelurahan, karena ada beberapa oknum yang memberikan surat tak mampu tanpa ada pengecekan dahulu, ini memang masih menjadi permasalahan nasional,” jelas Hidayatulloh.

Hidayatulloh menambahkan bahwa tak jarang penerima beasiswa menggunakan beasiswa bukan untuk membiayai kuliah, tetapi untuk menambah kebutuhan hidup lainnya. Seperti tambahan membeli buku, membayar kos, membeli pulsa bahkan kegiatan-kegiatan hiburan.

“Memiliki sikap integritas itu sangat diperlukan, bukan hanya cerdas secara akademik. Bung Hatta pernah berkata, Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman, namun sikap tidak jujur sulit diperbaiki,” pungkasnya.

Koruptor di Negeri Religius

Koruptor di Negeri Religius

Oleh Siti Nur Khofifah ; Editor Tiara Juliyanti Putri


Ilustrasi Korupsi
Sumber: outreachmagazine.com

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan kebudayaan dan keberagaman agama didalamnya. Meskipun berbeda-beda keyakinan masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan dikenal dengan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius.

Indonesia seharusnya menjadi negara yang bersahabat dengan nilai-nilai kebaikan karena di dalamnya dihuni oleh manusia berbudi luhur, tapi sebaliknya negara ini seakan sudah terbiasa dengan tindak laku kriminal dan penyelewengan diberbagai aspek.

Jika berbicara soal penyelewengan tentu negara ini sudah tidak kaget lagi dengan korupsinya. Mulai dari korupsi dana bantuan sosial oleh Juliari Batubara, korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji oleh Suryadharma Ali hingga kasus korupsi dana pembangunan masjid yang dilakukan oleh Gubernur Sumsel yaitu Alex Noerdin.

Berkaitan dengan hal tersebut mulai banyak spekulasi bermunculan yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah mandarah daging dan sulit untuk diberantas. Bahkan yang lebih parahnya Lembaga negara pemberantas korupsinya pun sedang berusaha dilemahkan.  Sungguh pemandangan ini sangat jauh dari nilai-nilai religius.


Ilustrasi Anti Korupsi
Sumber: Pixabay.com

Para tikus berdasi ini seharusnya dihukum dengan setimpal atau bahkan dihukum seberat-beratnya karena mereka bukan hanya menggerogoti dana negara tapi juga menggrogoti nilai-nilai religius yang melekat pada negara ini.

 Jurnalis kondang Najwa Shihab pun pernah angkat bicara terkait hal tersebut dan ia mengakatakan bahwa kata koruptor itu terlalu halus, sebut saja mereka sebagai pencuri.

“Ini perbincangan saya 3 tahun lalu dengan Abi Quraish Shihab bahwa koruptor itu terlalu halus dan sebut saja pencuri’,” tulisnya dalam caption Instagramnya.

Peraturan dan hukum hanya sekedar tersurat tapi tidak berlaku sepenuhnya bagi para pencuri ini, hingga sering kita dengar bahwa hukumannya pun kerap kali didiskon.

Salah satu mahasiswa UIN Jakarta Muhammad Hisyam Muzzaki turut membenarkan bahwa tindak pidana kosrupsi di Indonesia ini memang sudah sering terjadi.

“Khususnya di negara Indonesia itu seperti hal yang sudah biasa, karena sering kali kita mendengar berita tentang korupsi di negara kita. Mungkin itu balik lagi ke diri sendiri meskipun mayoritas penduduk di Indonesia sebagian besar itu muslim, tapi tidak memungkinkan semua orang di Indonesia ini memiliki ke imanan yang kuat,karna menjadi seorang pemimpin itu  selain harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya,” Ujar Hisyam.

Hisyam juga menambahkan bahwa jabatan itu bukan hanya sekedar dititipkan tapi juga untuk dipertanggungjawabkan.

“Karna jabatan apapun itu hal yang di titipkan oleh yang maha kuasa. Maka dari itu kita harus bertanggungjawab dengan apa yang telah dititipkan,” tambahnya.

Wacana Pemilu Diundur, Mahasiswa: Perpanjangan Masa Korupsi

Wacana Pemilu Diundur, Mahasiswa: Perpanjangan Masa Korupsi

Reporter Ahmad Fajarullah; Editor Tiara De Silvanita

Ilustrasi pemilu
Sumber: kpud-medankota.go.id

Baru-baru ini beredar kabar di media sosial mengenai wacana akan diundurnya pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 ke tahun 2027. Tholabi Kharlie Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dalam wawancara singkat bersama Sindonews.com menilai bahwa wacana pemilu 2024 yang akan mundur ke tahun 2027 secara esensial menabrak pilar demokrasi yang dituangkan melalui pemilu.

“Esensi pemilu di antaranya untuk sirkulasi kepemimpinan secara teratur dan ajeg (fixed term). Memundurkan pemilu tahun 2024 menjadi tahun 2027 jelas menabrak prinsip itu,” tegas Tholabi, Jumat (20/8).

Menurut beliau sebagai pengajar Hukum Tata Negara (HTN), jika pemilu 2024 dimundurkan maka masa jabatan presiden/wakil presiden termasuk anggota DPR akan berubah secara sistematis. Padahal diketahui bahwa masa jabatan presiden/wakil presiden serta anggota DPR telah teratur dan ajeg yaitu selama lima tahun.

Tholabi menegaskan bahwa didalam konstitusi sudah sangat jelas tertulis masa jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Mendengar wacana tersebut Mahasiswa UIN Jakarta Nura Inayatus Sa’adah tidak setuju, menurutnya pemerintah saat ini banyak yang tersandung kasus korupsi. Hal tersebut ditakutkan jika diperpanjang semakin banyak pejabat yang korupsi.

“Masa pemerintahan yang sekarang banyak pejabat yang kena kasus korupsi kalau pemerintah makin diperpanjang ada kemungkinan korupsi makin banyak. Jadi pemerintahan harus dirombak lagi, di pilih-pilih lagi orang-orang mana yang benar-benar bisa dipercaya dan mengayomi rakyat”. Kata Nura (20/08).

Korupsi : Wabah Penyakit Indonesia

Korupsi : Wabah Penyakit Indonesia

Farhan Effer Dalimunthe

Sumber : Republika.co.id

Korupsi nampaknya telah menjadi budaya yang mendarah daging di negeri tercinta ini. Seperti halnya wabah pandemi corona, korupsi juga menjadi penyakit yang sampai saat ini masih tidak dapat dihentikan bahkan oleh tenaga medis ulung sekelas Firli Bahuri sekalipun.

Seolah tidak punya urat malu di tahun sulit ini Menteri Sosial Juliari Batubara tidak segan mengkorupsi dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 wilayah jabodetabek. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini bukan Lagi angin segar bagi rezim berkuasa namun menjadi hal yang lumrah. Mungkin korupsi bukan lagi merupakan pelanggaran hukum melainkan sekedar suatu kebiasaan.

Setidaknya ada tiga poin yang ingin disampaikan dalam tulisan kali ini. Apakah korupsi tergolong dalam penyakit menular bagi negara yang menganut sistem demokrasi? Benarkah keyakinan masyarakat negara agamis bahwa setiap penyakit ada obatnya? Sampai kapan wabah korupsi ini akan menyebar?

Sebagian pejabat di negeri ini seperti orang lanjut usia yang memiliki daya tahan tubuh lemah sehingga mudah terserang penyakit. Sejarah mencatat korupsi di Indonesia salah satunya ditularkan oleh penjajah Belanda melalui organisasinya Vereenigde Oostindishce Compagnie (VOC). Kejayaan perusahaan multinasional tersebut mengharuskan individu yang ingin menjadi pegawai ataupun pejabat di VOC untuk dapat menyuap ataupun sekedar memberi upeti kepada atasannya.

Berlanjut pada zaman kerajaan di nusantara, petugas pajak dan para bangsawan saat itu gemar menumpuk uang dari masyarakat kecil untuk memperkaya diri, atau yang lebih miris kerajaan-kerajaan rela menyuap Belanda agar menjadi sekutu sehingga tidak diserang olehnya. Seakan tidak terbendung, replika diatas dapat menggambarkan fenomena korupsi Indonesia saat ini yang masih berlanjut. Selama manusia mengenal relasi sosial berbasis uang atau barang maka selama itu pula sebenarnya potensi korupsi akan tercipta.

Obat untuk penyakit pada umumnya dapat ditemukan setelah mengenal apa penyakit tersebut dengan baik. Menghadirkan obat mujarab di tengah masyarakat yang memiliki standar orang kaya hanya bagi mereka yang berhasil bukanlah perihal mudah. Manusia dewasa ini tengah hidup di tengah kehidupan yang sangat mengedepankan material.

Beberapa hal yang coba disusun sebagai strategi cegah penyakit korupsi diantaranya; 1) Menghilangkan mental money oriented sejak dini, mental yang lahir dari orang Indonesia yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. 2) Revitalisasi nilai-nilai agama dengan budi pekerti luhur, keyakinan akan adanya hari pembalasan dapat menjadi tameng bagi perbuatan-perbuatan buruk. 3) Menegakkan payung hukum yang terorganisir dari pusat, menggunakan kewenangan penguasa untuk mengorganisir anti korupsi sehingga masuk kedalam peraturan-peraturan negara.

Selama birokrat muda mencontoh pendahulunya seolah korupsi menjadi hal yang lumrah selama itu pula wabah penyakit ini akan menjangkit demokrasi pancasila. Ketika pejabat yang diangkat bukan untuk mempertanggungjawabkan jabatannya namun sebagai kesempatan mengembalikan modal yang sudah dihabiskan untuk mencapai posisi tersebut, maka budaya malu sudah tidak ada lagi di negeri ini. Perlu adanya hukum yang berdiri tegas menjawab politik anti korupsi di Indonesia dan turut memberikan sanksi sosial dari masyarakat di dalamnya.