Kominfo Ancam Blokir Platform Digital Besar Hingga Persoalan Kebijakan Privasi Pengguna

Kominfo Ancam Blokir Platform Digital Besar Hingga Persoalan Kebijakan Privasi Pengguna

Reporter Nura Inayatus Sa’adah; Editor Belva Carolina

Ilustrasi aplikasi sosial media. (Pixabay/@LoboStudioHamburg)

Wacana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan memblokir beberapa platform digital seperti Google, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, dan aplikasi lainnya menjadi perbincangan panas di media sosial. Akibat platform tersebut belum adanya pendaftaran resmi dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkungan Privat ke Kominfo.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pada (22/6) lalu, Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi mengimbau para penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia untuk segera mendaftarkan diri ke sistem Kominfo.

“Batas waktu pendaftaran PSE Lingkup Privat, baik domestik maupun asing, melalui sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA) akan berakhir pada 20 Juli 2022,” ujar Dedy dalam live streaming konferensi pers pada akun YouTube resmi Kemkominfo TV.

Apabila Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkungan Privat belum juga mendaftarkan diri lewat dari batas yang ditentukan, maka akan dilakukan pemutusan akses platform atau situs milik PSE Lingkup Privat tersebut. Hal ini didasari dua aturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Apakah PSE yang Tidak Terdaftar Akan Langsung Diblokir?

Adanya wacana pemblokiran langsung mendapat respon buruk dari masyarakat. Masyarakat merasa akan sangat dirugikan jika pemblokiran tersebut benar-benar dilakukan, mengingat sebagian besar masyarakat menggunakan platform media sosial untuk pekerjaan dan aktivitas lain.

Dedy Permadi menjelaskan bahwa pemblokiran tidak akan langsung dilakukan begitu saja. Kominfo akan melakukan pengecekan dan identifikasi terlebih dahulu.

“Setelah melakukan identifikasi, maka kominfo akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang menjadi pengampu sektor tersebut,” kata Dedy.

Platform financial technology (fintech) yang masih belum mendaftarkan diri maka Kominfo akan berkoordinasi langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan. PSE yang belum mendaftarkan diri seperti platform game, maka Kominfo akan resmi berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Setelah pengecekan dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Kominfo akan mengkomunikasikan dengan PSE tersebut mengenai alasan belum terdaftar. Jika tidak ada penjelasan yang dapat diterima oleh Kominfo, maka akan dilakukan pemutusan akses.

Dedy juga menjelaskan jika PSE belum mendaftarkan diri dan terlanjur diblokir, pemutusan akses platform PSE tersebut bisa dinormalkan kembali. Namun PSE harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Tel wam 
YouTube 
KOMINFO: 
n a am, Twitter 
AKAN BLOKI 
li x terancam 
Ir fo bulan 
WHATSA 
INSTA 
NEXTREN i TREN 
Komi 
dan 
Gama era b 
LKATIVE 
Menolak aturan 
GO 
m 
Ii202211F 
/ Tekno / 
PSE di Indonesia, Daftar k 
20 Juli, Google, Fac 
Indonesia atau Dibl 
Kominfo tentang 
Penyelenggaraan 
-a 
Sistem Elektronik 
Lingkup Privat 
01<i 
Twitte 
x ter 
o 
tandatangani surat protes: https://s.id/protesnetizen
Petisi penolakan aturan Kominfo tentang PSE (Twitter/@safenetvoice)

Protes Warganet untuk Kominfo

Berbagai bentuk protes dan penolakan mengenai pemblokiran platform oleh warganet semakin banyak. Bukan hanya bualan belaka, tak sedikit yang memaparkan ulasan bahwa keputusan Kominfo merupakan kesalahan besar dan harus dihentikan.

Warganet sangat menyayangkan apabila PSE besar seperti Google harus diblokir. Mengingat Google sudah menjadi backbone hampir semua platform dan aplikasi baik android maupun iOS. Jika Google diblokir sama saja membunuh aplikasi lain yang terkoneksi langsung dengan layanan Google.

Meskipun banyak aplikasi yang sudah terdaftar di PSE Kominfo, namun sebagian besar aplikasi tersebut terhubung dengan layanan Google, tentunya jika pemblokiran dilakukan akan banyak aplikasi yang terganggu.

Pasalnya WhatsApp yang merupakan platform pesan utama di Indonesia pun akan diblokir, padahal banyak aktivitas pelayanan pemerintahan yang dilakukan melalui WhatsApp.

Selain itu, warganet semakin dibuat geram dengan kelakuan Kominfo. Saat ramainya pemberitaan pemblokiran PSE, Kominfo justru aktif membuat postingan di platform Twitter. Sedangkan Twitter masuk ke dalam daftar PSE yang belum terdaftar dan terancam diblokir.

Warganet pun berbondong-bondong menyerang akun Twitter Kominfo dengan berbagai komentar protes dan tidak sedikit yang memaki-maki.

Teguh Arianto melalui utasan Twitternya dalam akun @secgron menjelaskan kemungkinan alasan mengapa platform besar seperti Twitter, Google, dan Meta (FB, IG, WA) belum mendaftarkan diri ke PSE Kominfo. Apabila platform tersebut mendaftarkan diri maka mereka akan melanggar kebijakan privasi mereka sendiri dan privasi pengguna akan terancam.

“Coba pikir kenapa sampai sekarang Twitter, Google dan Meta (FB, IG, WA) masih belum mendaftarkan platform mereka ke PSE @kemkominfo? Jika platform ini ikut mendaftar, maka mereka akan melanggar kebijakan privasi mereka sendiri & privasi kita sebagai pengguna juga akan terancam.” Utasnya.

Hal ini karena Peraturan Pemerintah Kominfo nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Kominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat terdapat pasal yang bermasalah. Pasal tersebut dianggap terlalu berbahaya dan kurang rinci, sehingga dapat merugikan banyak pihak. Salah satu pasal yang dibuat pun dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Bentuk protes pun dilakukan warganet dalam bentuk petisi. Sudah banyak yang menandatangani petisi tersebut sebagai bentuk penolakan aturan Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Konferensi Suara Kaum Muda : Setop Manipulasi Zat Adiktif Tembakau di Indonesia

Konferensi Suara Kaum Muda : Setop Manipulasi Zat Adiktif Tembakau di Indonesia

Reporter Arsyad; Editor Dani Zahra Anjaswari

Arsyad 2021 
M aya 
Aeshnina Azzahra Aqilani 
% Nabila Tauhida. 
anätasia_Wähyudi 
ula fitria 
abila Nadya 
Sarah Rauzana - GIDKP 
Jordan Vegard Ahar_Forum Aoak Kota Ambon
Konferensi pers online Indonesian Youth Council for Tobacco Control. (DNK TV/Arsyad)

Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC) adalah koalisi kaum muda dari 43 organisasi di 20 kota atau kabupaten dalam upaya menyuarakan pengendalian zat adiktif produk tembakau di Indonesia dengan inklusif dan bermakna. Dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2022 dan menghimpun suara kaum muda.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai upaya strategis menyuarakan aspirasi kaum muda yang ditargetkan industri rokok untuk mendapatkan replacement smoker dalam keberlangsungan bisnisnya. Konferensi pers ini merupakan rangkaian acara awal untuk memberikan informasi dan mempromosikan kegiatan IYSTC 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 21-22 Mei 2022 mendatang.

Dalam acara puncak ini juga akan menyuarakan agar pemerintah membatasi akses masyarakat untuk bisa mendapatkan zat aditif. Mereka berharap bisa mendapatkan lingkungan yang layak, lingkungan yang terbebas dari zat aditif.

host 
host 
Aeshnina Azzah... 
Aeshnina Azzahra Aqi.. 
Arsyad 2021 
SlJediatJ 
Start V ideo 
Sarah Rauzana 
• • 26 
Partic i pants 
Salsabila Nadya 
Share Screen 
Jordan Vegard Ahar_ 
Reactions 
Whiteboards
Pemaparan materi oleh Sekretasis Jendral IYTCT. (DNK TV/Arsyad)

Sekretasis Jendral IYCTC, Rama Tantra mengungkapkan bahwa industri rokok menargetkan anak muda untuk terjerat menjadi korban aditif produk rokok sehingga adanya edukasi dan pemahaman terkait permasalahan tembakau atau produk zat aditif tembakau.

“Acara IYSTC akan dihadiri 500 anak muda dari seluruh Indonesia dan 70 organisasi atau komunitas yang mau menyepakati suara bersama bahwa industri rokok menargetkan anak muda untuk terjerat menjadi korban aditif produk rokok dan mereka industri rokok tidak peduli sama sekali dengan masalah kesehatan dan masalah lingkungan yang ditimbulkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa output dari acara ini untuk melakukan advokasi guna mendorong adanya sebuah kebijakan yang komprehensif yang dapat meningkatkan kualitas hidup di masa depan.

Output acara dari ini adalah melakukan advokasi untuk mendorong adanya sebuah kebijakan yang komprehensif bahwa anak muda dan masyarakat butuh hak kesehatan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan,” kata Rama.

Rokok konvensional sendiri mempunyai partikel-partikel yang terbuat dari plastik seperti pada bungkus rokok maupun pada puntungnya yang dapat berubah menjadi mikro plastik dan bisa mencemari udara sehingga sangat berbahaya ketika kita menghirup udara.

Selanjutnya, rokok elektronik walaupun tidak mengandung partikel plastik tetapi baterainya sangat berbahaya sebab baterai tersebut terbuat dari zat kimia yang sulit untuk diurai sehingga dapat mencemari lingkungan. Liquid pada rokok elektronik juga dapat mempengaruhi kualitas udara, air, dan tanah.

Dengan demikian, pemerintah diharapkan untuk membatasi akses masyarakat untuk bisa mendapatkan zat aditif agar mendapatkan lingkungan yang layak, lingkungan yang terbebas dari zat aditif.