Pro Kontra Ormas Khilafatul Muslimin, Ingin Tegakkan Pemerintahan Islam

Pro Kontra Ormas Khilafatul Muslimin, Ingin Tegakkan Pemerintahan Islam

Reporter Tubagus Muhamad Bintang Lazuardi; Editor Ahmad Haetami

Penyebaran Paham Radikalisme Berbungkus Agama Masih jadi Ancaman. (Pinterest)

Khilafatul Muslimin, organisasi yang memiliki ide mendirikan negara Islam dengan sistem khilafah berdiri sejak 1997 baru-baru ini ramai diperbincangkan warga Indonesia.

Organisasi ini menjadi kontroversial karena memiliki lembaga pendidikan sendiri yang mendoktrinasi khilafah sejak usia dini. Para siswa juga tidak pernah diajarkan pancasila dan UUD 1945, hanya diajarkan untuk hormat pada bendera Khilafatul Muslimin.

Pendiri organisasi ini adalah Abdul Qadir Baraja, ia pernah terlibat dalam teror Waman tahun 1979, kasus bom Jawa Timur dan Candi Borobudur tahun 1985.

Pusat “kekhilafahan” organisasi ini terletak di Lampung dan telah memiliki banyak cabang di beberapa wilayah di Indonesia. Pada 2016, mereka mengklaim telah memiliki 16 wilayah (setingkat provinsi), 68 ummul quro (setingkat kabupaten/kota), dan 310 kemas’ulan di Indonesia.

Dalam laman resmi Khilafatul Muslimin, disebutkan bahwa organisasi ini bertujuan mewujudkan cita-cita (sebagian) umat Islam, yakni menegaknya kembali pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah).

ى 
س: هي «ر
Ilustrasi anti radikalisme. (Pinterest)

Terkait hal ini Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) minta agar anggota Khilafatul Muslimin dirangkul dengan harapan membuat anggota Khilafatul Muslimin sadar dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas sikap tersebut, Pengkaji Ilmu Hadis dan Dosen UIN Jakarta, Helmi Rustandi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap organisasi ini.

“Saya tidak setuju karena bisa menjadi ancaman bagi NKRI,” ujarnya.

Mahasiswa UIN Jakarta, Dimas juga turut menanggapi hal ini.

“Ormas tersebut tetap dirangkul tetapi terhadap pemikiran-pemikiran atau program-program ormas tersebut yang sifatnya radikal bisa ditindak dengan tegas oleh pihak yang berwenang agar pemikiran-pemikiran dan program tersebut tidak diterapkan karena dikhawatirkan akan memecah belah bangsa. Jadi terhadap segala sesuatu yang memecah belah bangsa harus bisa dicegah,” ujarnya.