Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Tangerang Selatan

Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Tangerang Selatan

Reporter Ambarwati; Editor Belva Carolina

Ilustrasi kekerasan seksual. (Freepik)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tri Purwanto mancatat di Tanggerang Selatan sepanjang Januari 2022 menerima 25 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini merupakan peningkatan sejak akhir tahun 2021 yakni 19 kasus.

Namun, tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan jumlah 179 kasus meliputi 68 kasus kekerasan pada perempuan dewasa dan 111 kasus kekerasan anak. Sementara 2021 jumlah kasus kekerasan seksual perempuan dan anak mencapai 217 kasus, meliputi 135 kasus kekerasan perempuan dewasa dan 82 kasus anak dewasa.

Tri Purwanto juga menyampaikan, Tangerang Selatan mengalami kasus kekerasan seksual terbanyak. Lalu, disusul kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus kekerasan pada anak-anak serta kekerasan melalui media digital.

“Faktor dari peningkatan kasus kekerasan, saya belum tahu dan mungkin karena sudah banyak masyarakat Tangerang Selatan yang berani lapor, tapi jenis laporan paling tinggi yakni kasus seksual 7 kasus, dan KDRT 5 kasus,” ujar Tri Purwanto.

Meskipun Tanggerang Selatan mengalami kenaikan jumlah kasus kekerasan pada tahun 2022. Tri Purwanto justru bersyukur, hal tersebut dapat membuat masyarakat berani untuk bersuara jika menjadi korban kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual.

Ilustrasi kekerasan seksual. (Freepik)

Seperti yang terjadi di Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat. Inisial RR (43) mencekoki miras dan memerkosa H (7), tetangganya, dan aksi keji tersebut ketahuan setelah korban muntah-muntah dan pingsan dibawa ke rumah sakit. Pada saat pemeriksaan didapatkan luka dan cairan sperma di kemaluan korban.

Kejadian itu terjadi pada (25/2/2022). PR (pelaku) menjejalkan jenis minuman keras intisari terhadap korban, terjadi ketika Pelaku memanggil H (korban) ke dalam pos satpam yang sedang bermain pasir di area proyek perumahan.

Korban dijerat pasal 20 UU perlindungan anak dan terancam pidana penjara 5 hingga 15 tahun serta didenda maksimal 5 miliar.

Sementara, catatan dari Lingkar Studi Feminis (LSF), terjadi 99 kasus kekerasan seksual pada 2021 yang telah ditangani oleh pihaknya dari lima kampus besar di wilayah Banten.

Koordinator LSF, Eva Nurcahyani mengungkapkan, angka kasus akan selalu bertambah dengan seiringnya masa penerimaan mahasiswa baru atau masa Orientasi Mahasiswa.

Terjadinya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak serta kasus KDRT membutuhkan upaya-upaya untuk menanggulanginya yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan P2TP2A Kota Tangerang Selatan bersama pihak-pihak terkait.

Buruknya Kebebasan Persma: Ungkap Fakta, LPM Institut Malah Alami Intimidasi

Buruknya Kebebasan Persma: Ungkap Fakta, LPM Institut Malah Alami Intimidasi

Reporter Akhmad Fattahul Rozzaq; Editor Belva Carolina dan Fauzah Thabibah

Ilustrasi kebebasan pers yang terancam. (pixabay.com/@CDD20)

Tindakan intimidasi yang dialami oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Institut berawal dari penerbitan berita berjudul “Dosa Besar Senior Predator Seks” yang terbit pada Senin (18/4). Liputan tersebut merupakan kolaborasi #ButuhKampusAman inisiasi Project Multatuli bersama 22 Pers Mahasiswa se-Indonesia dengan melakukan reportase mengenai kasus kekerasan seksual di kampus.

Pihak Kelompok Pecinta Alam (KPA) Arkadia yang merasa dirinya tertuju pada isi berita merasa keberatan sehingga menghubungi LPM Institut untuk meminta menurunkan berita tersebut. Pihak redaksi LPM Institut sendiri mengakui kesalahan terkait tahap peliputan yang terlewat, yaitu tidak adanya verifikasi dan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait serta telah meminta maaf atas kesalahan tersebut.

“Mereka (KPA Arkadia) menyampaikan keberatannya, mereka mengatakan bahwa LPM Institut belum konfirmasi karena  menyebutkan nama mereka di pemberitaan, kemudian kami meminta maaf karena kurang verifikasi. Setelah itu mereka meminta berita itu segera di-take down. (Namun) untuk fakta (berita), kami sudah ada data yang valid dan kita menyimpan bukti-buktinya,” ujar Hany Fatihah Ahmad Ketua LPM Institut dalam Konferensi Pers pada Kamis, (28/04) via zoom meeting.

Kemudian pihak LPM Institut menawarkan adanya pertemuan untuk membahas penyelesaian masalah dengan terbuka dengan melayangkan hak jawab maupun hak koreksi ke pihak Redaksi Institut.

Dalam pertemuan negosiasi hak jawab di Sekretariat LPM Institut yang terletak di Gedung Student Center (SC) Lantai 3 Ruang 307 UIN Jakarta pada Selasa (19/4), pihak KPA Arkadia justru melakukan intimidasi, pihak LPM Institut diminta untuk menandatangani perjanjian antara LPM Institut dengan UKM tersebut yang berisi penurunan berita pukul 15.00 WIB serta menerbitkan unggahan permintaan maaf.

Ilustrasi kebebasan pers. (pngtree.com/@bdtaskgraphic)

Pada konferensi pers Kamis, (28/4) pihak LPM Institut menuturkan bahwa ada beberapa senior atau alumni dari KPA Arkadia yang memberikan bentakan atau ucapan intimidasi. Seperti “Jangan nyari popularitas dengan cara seperti ini, Allah nggak akan ridho“, “Lihat risiko yang kamu ambil, nanti kalo ada anak KPA merusak sekretariat ini, saya tidak bisa nanggung“, dan “Saya sumpahin kalian semua nggak lulus“.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin mengaku memang ada laporan dari LPM Institut pada Selasa sore (19/4). Merespon tindakan yang dilakukan KPA Arkadia, Ade menerangkan bahwa pihak LBH Pers melakukan langkah dengan merespon cepat hal tersebut untuk menjaga keselamatan para anggota LPM Institut. 

Sebagai langkah awal, Ade memeriksa ulang naskah berita tersebut untuk menghindari pelanggaran kode etik dan menjalankan aspek hukumnya. Selanjutnya, ia menghubungi pihak yang berafiliasi dengan organisasi terkait untuk mempermudah tahap mediasi lanjutan.

Ade menerangkan bahwa yang dilakukan pihak KPA Arkadia kategori pelanggaran sensor. Sensor merupakan sebuah penghapusan paksa sebagian maupun seluruhnya terhadap kegiatan jurnalistik.

“Ketika ada upaya paksa, tekanan untuk menurunkan sebuah liputan itu bisa bagian dari sensor dan itu adalah sebuah pelanggaran berat dalam kasus-kasus pers,” terang Ade dalam Konferensi Pers pada Kamis, (28/4).

Akibat banyaknya kalimat intimidasi yang diterima, pihak LPM Institut akhirnya memutuskan untuk menurunkan berita terkait, Selasa (19/4). Namun, tidak hanya sampai di situ, pihak organisasi KPA Arkadia juga memaksa dan menekan LPM Institut untuk mempublikasikan permintaan maaf yang juga telah diterbitkan oleh LPM Institut atas intimidasi tersebut.

Bahkan, pada Sabtu (23/4), salah satu pengurus LPM Institut dikirimi pesan dari orang yang mengaku sebagai anggota KPA Arkadia dan bertanya apakah berita dengan judul “Dosa Besar Senior Predator Seks” tersebut ditunggangi pihak tertentu atau tidak.

Pengurus LPM Institut mengatakan bahwa berita yang dibuat tidak ditunggangi oleh siapapun dan sepenuhnya adanya laporan.

Akhirnya pada Rabu (27/4), LPM Institut kembali menerbitkan berita tersebut dengan mengubah judul berita menjadi ‘’Nestapa Nisa : Usai Dilecehkan, Kisahnya Diremehkan;  Si Peleceh Diskors Setahun’’. Berita tersebut pun telah diperbarui dengan wawancara yang lebih mendalam dari berbagai pihak.

RUU TPKS Akhirnya Resmi Disahkan

RUU TPKS Akhirnya Resmi Disahkan

Reporter Indi Azizi Editor Dani Zahra Anjaswari

Pengesahan RUU TPKS oleh DPR RI. (Instagram/@puanmaharaniri) 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi megesahkan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 yang dipimpin oleh Puan Maharani.

”Apakah rancangan undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan.

Pernyataan tersebut disambut dengan seruan kata setuju dari para anggota dewan diiringi ketokan palu sidang oleh Puan, yang menandakan telah diresmikannya RUU TPKS menjadi undang-undang.

Pengesahan RUU TPKS ini disambut baik oleh masyarakat yang telah lama menanti selama 6 tahun ke belakang. Seperti yang diketahui lika-liku pembahasan tiap butir aturan dalam RUU TPKS penuh dinamika dan pro kontra dari berbagai pihak. RUU TPKS yang dulunya adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Rancangan awal yang tak segera disahkan meski telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Pengesahan RUU TPKS oleh DPR RI.(Instagram/@puanmaharaniri) 

Kemudian RUU PKS diganti dengan RUU TPKS yang tepat pada Selasa (12/4) resmi disahkan oleh pemerintah dan DPR RI menjadi undang-undang.

Mahasiswi UIN Jakarta, Alfina menanggapi disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang ini menjadi kabar baik bagi masyarakat terlebih bagi mereka yang telah lama memperjuangkannya. Alfina berharap, setelah disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang dapat bekerja maksimal dalam menanggulangi kasus pelecehan seksual di Indonesia.

”Disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang oleh DPR tentunya menjadi hal yang membahagiakan bagi banyak pihak yang ikut mengawal dan memperjuangkannya. Dengan ini kita semua merasa terlindungi dan menjadi langkah maju dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan pelecehan seksual di Indonesia. Semoga penegakan UU TPKS dapat berjalan dengan baik sehingga maksimal untuk melindungi korban,” ujar Alfina.

Dalam rapat ini Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya juga menjelaskan RUU TPKS merupakan aturan yang berpihak pada korban dan melalui undang-undang ini pula aparat penegak hukum memiliki payung hukum yang selama ini belum ada untuk menanggulangi setiap kasus kekerasan seksual.

“Rancangan undang-undang ini juga memuat tentang victim trust fund atau dana bantuan korban. Ini adalah sebuah langkah yang maju bagaimana kita hadir dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia,” ujar Willy.

Kekerasan Seksual Mengancam Perempuan, Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab

Kekerasan Seksual Mengancam Perempuan, Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab

Reporter Kireina Yuki; Editor Dani Zahra Anjaswari

Peserta aksi masing-masing membawa poster berisi suara mereka. (DNK TV/Zhafran Zahir)

Aksi memperingati International Women’s Day berlangsung di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Selasa (8/3). Massa gabungan menggelar aksi unjuk rasa dengan tajuk “Kekerasan Seksual Mengancam Perempuan, Sementara Hidup Perempuan Tanpa Perlindungan Sosial. Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab”.

Aksi ini dihadiri oleh aktivis dari berbagai komunitas, seperti Kelompok Mahasiswa Pecinta Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan Kembara Insani Ibnu Battuta (KMPLHK) Ranita UIN Jakarta, Perempuan Mahardhika, serta komunitas lainnya.

Para aktivis menyuarakan pendapat, salah satunya menuntut disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang partisipatif dalam pembahasaan dan pro korban, serta agar terwujudnya sistem perlindungan sosial.

Massa terlihat membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan dan suara mereka, serta menggunakan dresscode berwarna putih.

Anggota dari Komunitas Perempuan Mahardhika, Tyas Widuri mengatakan alasannya hadir dalam aksi tersebut agar negara dapat bertanggung jawab dalam memenuhi rasa aman untuk setiap orang.

“Untuk teman-teman sendiri, kekerasan seksual itu menjadi salah satu tantangan yang besar, kemudian tantangan kedua adalah bagaimana ketiadaannya sistem perlindungan sosial. Jadi harapannya adalah agar negara tidak lari dari tanggung jawabnya untuk memenuhi rasa aman setiap orang,” ucap Tyas.

Tak berbeda dengan Tyas, salah satu anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Revisa Ayunda Putri dengan semangat mengatakan bahwa ia ingin menyuarakan hak-hak perempuan Indonesia yang menurutnya belum bisa dijamin dan diwujudkan oleh negara.

“Masih banyak sekali hak perempuan yang dilanggar, mulai dari hak pekerja perempuan yang kadang saat melahirkan cutinya dipotong atau jam istirahatnya dipotong bahkan jam kerja malamnya dipotong. Negara masih belum bisa menjamin keselamatan perempuan atas hak-hak tersebut,” ujarnya.

Revisa juga mendesak untuk segera mengesahkan RUU TPKS karena menurutnya hal itu merupakan bentuk kekosongan hukum.

“Aku mendesak DPR RI, Presiden Joko Widodo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) untuk segera mengesahkan RUU TPKS karena saat ini masih terdapat kekosongan hukum terkait kekerasan seksual. Namun demikian, dalam pengesahan RUU ini harus berperspektif korban, pro korban, dan harus ada partisipasi masyarakat,” tegas Revisa.

MEMBATASI 
RUANG GERA 
KORBAN 
MEMBERI 
SANKSI TEGAS 
KE PELAKU 
PRO
Berlangsungnya seruan aksi International Women’s Day. (DNK TV/Zhafran Zahir) 

Anggota Komunitas KMPLHK RANITA UIN Jakarta, Feby Nur Evitasari turut berkomentar mengenai adanya ketidakadilan dalam hukum.

“Dikarenakan RANITA memiliki nilai kemanusiaan yang dimana ketika melihat adanya ketidakadilan sosial, ketidakadilan gender, tindakan kekerasan terhadap perempuan merasa terpanggil untuk turut bergerak menyuarakan keadilan di mata hukum yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya

Salah satu peserta aksi lainnya, Arsy Haikal juga mengatakan bahwa target dari diadakan aksi ini adalah untuk menyuarakan agar RUU TPKS segera disahkan dan ditujukan kepada DPR RI.

“Harapan saya tentu jelas agar RUU TPKS dengan elemen kuncinya agar segera disahkan oleh DPR. Dalam hal ini pihak yang dituju adalah DPR, karena RUU TPKS tak kunjung disahkan, jadi aksi ini menjadi momentum yang tepat,” jelas Arsy.

Kekerasan Seksual Membabi Buta, Kita Harus Apa?

Kekerasan Seksual Membabi Buta, Kita Harus Apa?

Penulis Latifahtul Jannah

Ilustrasi kekerasan seksual. (Freepik)

Seolah tak ada habisnya, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selalu terdengar tanpa ada jeda.

Aktivis Pelajar Islam Indonesia, Aisyah Chairul memaparkan bahwa kasus kekerasan di Indonesia sangat miris dan mengerikan.

“Tentu kasus ini sangat miris sekali. Sebagai perempuan tentu kita ingin mendapatkan rasa aman dan nyaman dimana pun kita berada dan dengan siapa pun kita berjumpa. Tapi, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita harus mampu meneropong fenomen ini dengan bijaksana,” tegas Aisyah.

“Namun bukan berarti kasus ini sesuatu hal yang baru terjadi saat ini saja. Fenomena kejahatan seksual sebetulnya dari dahulu sudah terjadi di Indonesia, dan mungkin yang masih belum terungkap ke publik lebih banyak,” tambah Aisyah.

Sejumlah kasus yang mencuat ke publik beberapa waktu terakhir semakin menambah kisah pilu para perempuan Indonesia.

Oleh sebab itu, tak berlebihan bila narasi kekerasan seksual membabi buta di Indonesia perlu digaungkan kembali untuk mendorong pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut. 

Kisah pertama datang dari seorang wanita asal Mojokerto, Jawa Timur, berinisial NW (23). Ia nekat menenggak racun di atas pusara ayahnya, Kamis (2/12/2021). NW pun tewas beberapa saat kemudian.

Setelah diusut, aksi bunuh diri itu rupanya didorong oleh rasa depresi. Sebelumnya, NW diperkosa hingga hamil oleh kekasihnya berinisial RB (21).

Kasus kekerasan seksual lain yang tak kalah menghebohkan terjadi di salah satu pesantren di Bandung. Pelakunya adalah Herry Wirawan (36), salah seorang guru di pesantren tersebut. Herry Wirawan diduga telah memperkosa 21 santriwatinya, bahkan 10 di antaranya hamil.

Aksi dugaan kekerasan seksual baru-baru ini terjadi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) Surabaya. Aksi ini viral dan menghebohkan media sosial. Dari kabar yang beredar, ada total sembilan mahasiswi yang diduga menjadi korban. Mahasiswi tersebut ada yang dicabuli hingga diperkosa.

Ilustrasi stop kekerasan seksual. (Freepik)

Kasus kekerasan seksual memang sudah meraja lela di Indonesia, bayangan kelam akan menghampiri jika tetap mendiamkan diri. Namun realitanya banyak korban lebih memilih diam karena memang tak berdaya.

Zaman sekarang kekerasan seksual bisa terjadi kapan pun, dimana pun dan oleh siapa pun. Tidak terkecuali keluarga sendiri.

Salah satu korban pelecehan berinisial T melalui DNK TV menceritakan bagaimana dia dilecehkan oleh pamannya sendiri.

“Pelecehan ini sudah terjadi dari saya kelas 7 SMP hingga sekarang. Pelecehan dilakukan oleh paman saya sendiri mulai dari memegang saya hingga tanpa busana di depan saya,”ungkap korban.

Mirisnya pelaku sempat akan menyetubuhi anak di bawah umur tersebut.

“Subuh-subuh kala itu, dia membuka baju disaat saya lagi beresin rumah, di situ dia langsung mengejar saya, namun saya reflek langsung lari keluar rumah dan nangis di sana,” jelas korban lagi.

Mungkin korban sadar akan bahaya, namun tak berdaya, dan tak ada pilihan selain tak bersuara.

“Saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa, dengan realita yatim piatu, satu-satunya tempat saya berlindung adalah rumah itu dan nenek saya. Namun nenek saya tidak percaya bahkan membela anaknya tersebut,” rintihnya.

Aisyah Chairul juga menambahkan, upaya preventif akan lebih efektif jika dilakukan oleh semua elemen masyarakat.

“Masalah kekerasan seksual bukan tanggung jawab lembaga tertentu saja, alangkah lebih bijaksananya, semua elemen, institusi, tokoh masyarakat ikut serta menciptakan upaya preventif dengan cara menciptakan ruang aman berbasis edukasi seputar pendidikan atau penyuluhan mengenai seksual ataupun kesehatan reproduksi. Sebab, semakin teredukasi masyarakat, maka semakin besar pula tingkat kesadaran untuk menghindari bahaya-bahaya kejahatan seksual hari ini.”

Pro dan Kontra Vonis Hukum Pemerkosa Herry Wirawan

Pro dan Kontra Vonis Hukum Pemerkosa Herry Wirawan

Reporter Farah NurAzizah; Editor Ahmad Haetami

Sidang pembacaan putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (15/2). (Instagram/@pn.bandung)

Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati yang di antaranya 8 anak hamil hingga melahirkan di Bandung ditetapkan vonis pidana seumur hidup pada Selasa (15/2).

Herry tidak diberi hukuman kebiri karena tidak memungkin dilakukan jika terpidana sudah dipidana seumur hidup, sesuai berdasarkan Pasal 67 KUHP.

Vonis tersebut menimbulkan beberapa perdebatan, salah satunya dari kuasa hukum korban yang mengaku putusan tersebut telah mengecewakan keluarga para korban. Selain itu, banyak pula pihak yang tetap berharap Herry divonis hukuman mati, di antaranya Dinas Perlindungan Anak Jawa Barat dan dari kalangan mahasiswa.

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Siti Nurhaliza beranggapan bahwa vonis pelaku tidak cukup diberlakukan.

“Sebagai mahasiswa, vonis penjara dan kebiri kimia saja tidak cukup, pelaku seperti ini sangat berbahaya berada di lingkungan masyarakat, bahkan mungkin bisa saja akan menjadi lebih buas setelah ini. Layak untuk dihukum mati,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan bahwa HAM bukan menjadi solusi bagi pelaku keji. Bahkan, ia yakin 80% orang di luar sana setuju bila hukuman mati ditetapkan.

Ilustrasi vonis penjara seumur hidup. (Pexels)

Lain halnya dengan salah satu Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Muhamad Banu Naqueb menuturkan bahwa hukum penjara seumur hidup adalah kebijakan yang efektif sebab mampu memberikan efek jera dan sebagai suatu pendidikan bagi pidana.

“Hukuman mati sebenarnya sudah masuk ke ranah menyimpang dari HAM. Maka, keputusan mengenai hukuman mati, salah satunya ialah telah mengambil hak hidup orang lain dan tidak adanya harapan terhadap pidana guna merubah perbuatan yang sudah dilakukan untuk tidak terulang kembali. Dan orang-orang yang setuju adanya hukuman mati ini tujuannya hanya memberikan efek jera, toh sebenarnya bisa dialihkan kemana saja,” jelasnya.

Menurutnya pula, opsi lain yakni hukuman kebiri kimia pada dasarnya kurang efektif karena bisa memberikan dampak semua aset alat vital tidak bisa digunakan secara normal dan berbagai efek samping lainnya.

Senada dengan Banu, Pihak Amnesty UIN Jakarta menolak diberlakukannya hukuman mati kepada siapa pun karena tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia.

“Meskipun Herry Wirawan telah melakukan tindakan yang tidak dapat dimaafkan, tetapi memberikannya hukuman mati juga tidak efektif bagi penurunan kasus kekerasan seksual itu sendiri,” jelas Head of Public Relations of Amnesty UIN Jakarta, Siti Shafiyah Nur Ubai.

Ia juga beranggapan terkait hukuman yang baik ialah bersifat preventif dan rehabilitatif, karena secara moral negara tidak memiliki kuasa atas hidup dan mati.

“Secara sains, tidak ada data maupun riset yang mendukung atau membuktikan bahwa hukuman mati efektif dapat menurunkan tingkat kejahatan,” tambahnya.

Amnesty UIN Jakarta mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai bentuk konkret pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di Indonesia. Menghukum satu orang saja tidak akan mengubah situasi kedaruratan kekerasan seksual secara menyeluruh.

Misoginis Menjadi Salah Satu Faktor Kekerasan Seksual

Misoginis Menjadi Salah Satu Faktor Kekerasan Seksual

Reporter Dani Zahra Anjaswari; Editor Fauzah Thabibah

Ilustrasi Kekerasan Seksual
Sumber: Web.kominfo.go.id

Maraknya kasus pembunuhan, bunuh diri, dan kekerasan seksual pada perempuan yang saat ini sering terjadi tidak hanya dialami oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak, kejadian ini bahkan dapat terjadi di tempat-tempat umum seperti kampus.

Menurut Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan 2021 jumlah kasus terhadap perempuan yakni kasus Kekerasan Seksual di Ranah Publik 962 kasus (55%).

Dan menurut sumber International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) pada September 2020 dari laporan kuantitatif barometer kesetaraan gender menunjukkan masalah kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan hal tersebut, salah satunya berasal dari orang yang memiliki kebencian atau rasa tidak suka terhadap wanita secara ekstrem atau dapat disebut misoginis. Perilakunya sendiri disebut misogini. Pada kasus tertentu, misoginis bahkan bisa meningkatkan risiko 1terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap wanita.

Kekerasan pada rumah tangga juga bisa terjadi oleh seorang suami yang mengindap perilaku misogini, dia cenderung menyakiti istri, bahkan hanya karena masalah sepele. Selain misogini, pasangan yang memiliki temperamen buruk, dan masalah ekonomi.

Terlebih lagi ketika wanita memiliki gaji yang lebih besar dibandingkan suami maka bisa terjadi stigma negatif dan memunculkan perilaku misogini.

Meskipun pelaku misoginis umumnya terjadi pada pria, tetapi ada juga wanita yang memiliki perilaku ini. Ada banyak kemungkinan mengapa seseorang bisa memiliki pandangan yang buruk terhadap wanita sehingga terbentuk sikap misogini.

Jika diingat, beberapa hari lalu seorang mahasiswi asal Mojokerto bunuh diri. Bukan tanpa sebab, kematian gadis berusia 23 tahun itu viral dan menyeret oknum anggota Polres Pasuruan.

Hal tersebut menjadi perhatian banyak pihak bahkan menjadi trending topik di twitter untuk meminta keadilan kepada korban dan menghukum pelakunya dengan adil dan sesuai hukum di Indonesia.

Cuitan Ernest prakasa terhadap kasus bunuh diri mahasiswi Mojokerto
Sumber: Twitter-@ernestprakasa

Salah satu orang yang menanggapi kasus tersebut yaitu Ernest Prakasa dalam cuitannya “Novia Widasari, memilih untuk mengakhiri hidupnya di makam ayahnya. Novia Widasari, Mari kenang namanya. Mari melawan atas namanya,” tulis Ernest.

Kemudian dalam cuitan itu pula Ernest melanjutkan pendapatnya bahwa keluarganya sendiri menganggapnya sebagai aib. “Misogini menginjaknya tanpa ampun,” tulisnya lagi.

Selain itu, telah terjadi juga pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di proyek penggalian pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kupang, NTT.

Masih banyak lagi kasus pembunuhan, bunuh diri, dan kekerasan seksual pada perempuan apabila kita menyorotinya secara satu persatu.

Indonesia saat ini sedang mengalami darurat kasus pembunuhan, bunuh diri, dan kekerasan seksual karena marak terjadi di masyarakat dan bahkan berakhir tanpa penyelesaian. Hal ini tentunya masih menjadi PR besar yang harus diselesaikan.

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), RUU PKS yang tak kunjung disahkan menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, khususnya korban kasus kekerasan seksual. Akhirnya, mereka hanya dapat kesempatan berbicara di media sosial sebagai wadah untuk berbicara untuk mengungkap kasus traumatis yang mereka alami.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan seksual pada perilaku misogini ialah menghubungi pihak berwenang apabila mengalami kekerasan seksual dan dapat didampangi oleh orang terdekat kita.

Sehingga dalam hal ini pemerintah harus tegas dan cepat terhadap kasus-kasus tersebut dimana keadilan harus ditegakkan untuk penyelesaian kasus dan penanganan terhadap kondisi korban tanpa memandang sebuah golongan dan jabatan.