Mau Sampai Berapa Korban Lagi Supaya Kekerasan Berhenti

Mau Sampai Berapa Korban Lagi Supaya Kekerasan Berhenti

Oleh Cut Soraya; Editor Ahmad Haetami

Ilustrasi kekerasan
Sumber: Pixabay.com

Kasus kekerasan dalam sebuah organisasi kampus baru-baru ini mencuat kembali. Seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Gilang Endi Saputra diduga tewas saat mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar (diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa). Melansir dari detiknews Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy menyatakan bahwa Polda Jateng belum menetapkan tersangka, namun berdasarkan visum memang ditemui tanda-tanda kekerasan.

Kekerasan dalam kegiatan organisasi apalagi jika berujung kematian merupakan peristiwa tragis yang tidak terampuni. Mereka mengikuti pelatihan organisasi dengan perasaan suka cita untuk menyalurkan minat dan bakat, bukan untuk dijadikan korban kekerasan apalagi jika hanya untuk balas dendam.

Pelatihan di dalam unit kegiatan mahasiswa (UKM) memang bertujuan agar mahasiswa menjadi lebih kuat, namun dengan adanya kekerasan yang menimbulkan dampak negatif justru sangat tidak dibenarkan.

Pelatihan yang dilakukan calon anggota organisasi saja sudah berat dan cukup membuat fisik mahasiswa berisiko kelelahan bahkan jatuh sakit, terutama bagi mereka yang memiliki stamina kurang prima.

Agar diklatsar yang menguras tenaga tidak terasa melelahkan, dibutuhkan solidaritas sesama anggota Menwa dan bukan diisi dengan aktivitas yang menunjukkan kekuatan diri bahkan dengan emosi meluap hingga dengan sadar melakukan kekerasan terhadap junior.

Kegiatan diklatsar yang tidak didampingi oleh petugas yang mewakili kampus akan membuat peluang terjadinya kekerasan antar mahasiswa makin besar. Kasus kekerasan pada calon anggota umumnya dilakukan oleh senior mereka. Maka dari itu, pihak kampus seharusnya memberikan batasan antara junior dan senior dan dimuat dalam perjanjian tertulis agar hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Ilustrasi Menwa
Sumber: Pexels.com

Calon anggota Menwa UIN Jakarta Muhammad Uswa Amrulloh yang sama-sama sedang berada dalam masa pendidikan, menyayangkan tindakan yang menelan korban jiwa dalam diklat.

“Menwa sendiri merupakan wadah yang tepat untuk mempelajari dan membuka pandangan tentang dunia militer sebab Menwa itu semimiliter, ya. Dalam masa pendidikan, biasa yang saya dapatkan hanya sebatas kekerasan berupa sanksi fisik yang menurut saya ada manfaat lebih untuk diri sendiri, seperti lari atau push up. Miris sekali ya mendengar banyak kasus yang sampai meninggal saat pendidikan itu, tindakan atau hal apapun yang merugikan individu atau kelompok harus secepatnya dievaluasi agar kedepannya tidak terulang. Kami kehilangan rekan (keluar) saat masa pendidikan saja sudah sangat disayangkan, apalagi kehilangan rekan (sampai meregang nyawa), tidak bisa membayangkan.”

Kejadian mengenaskan ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pendidikan di lembaga pendidikan pada umumnya. Pihak kampus perlu merenungkan dan mengevaluasi kasus tentang alokasi diklatsar Menwa agar dilakukan di kampus, sehingga dosen dan petugas kampus dapat memantau pelatihan.

Setelah diklat berakhir dan semua anggota junior dinyatakan lulus, istilah junior dan senior perlu dihilangkan, sehingga mahasiswa memiliki posisi yang setara dalam organisasi dan kekerasan pun bisa berhenti.

Animal Abuse Berdalih Wisata Halal, Dosen: Tidak Bisa Dibenarkan

Animal Abuse Berdalih Wisata Halal, Dosen: Tidak Bisa Dibenarkan

Oleh M. Rizza Nur Fauzi; Editor Ainun Kusumaningrum

Potret anjing bernama Canon pada saat masih hidup.
Sumber: Instagram-@rosayeoh

Akhir-akhir ini, media sosial sedang diramaikan oleh foto dan video seekor anjing bernama Canon. Anjing tersebut harus mati karena ulah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang membungkusnya dengan lakban dan karung, yang terjadi pada Selasa (19/10).

Dalam foto dan video yang telah tersebar luas di media sosial itu, disebutkan bahwa anjing tersebut mati setelah ditangkap untuk dipindahkan dari Pulau Banyak, Aceh Singkil. Anjing itu ditangkap Satpol PP Aceh Singkil dengan dalih wisata halal dan permintaan warga.

Pada Kamis (21/10), akun instagram @rosayeoh yang merupakan pemilik anjing bernama Canon tersebut menjelaskan, bahwa Canon mati setelah ditangkap oleh Satpol PP ketika menunggu kepulangannya. Salah satu petugas di antaranya membawa ranting panjang dan mengarahkannya ke rantai tempat Canon diikat.

Salah satu petugas Satpol PP yang mengarahkan ranting panjang ke rantai Canon.
Sumber: Instagram-@rosayeoh

Ia menyebut anjing tersebut kemudian dimasukkan ke keranjang kecil, lalu dibawa pergi. Tak hanya itu, Canon juga dimasukkan ke dalam karung terpal dan diikat. Ia menyebut anjing itu tak bisa bernapas hingga terbujur kaku, lalu mati.

Berita ini mengundang banyak komentar dari netizen, khususnya para pecinta hewan. Kebanyakan warga Indonesia ikut kesal dan angkat resah atas kejadian ini, tak sedikit juga dari mereka yang curhat dengan pengalaman serupa.

Dosen Fdikom UIN Jakarta, Taslimun Dirjam berpendapat bahwasanya wisata halal itu bukan berarti menghalalkan juga untuk membantai hewan haram seperti anjing, karena itu tidak termasuk ke dalam sesuatu yang ma’ruf.

“Halal itu bukan berarti harus membantai juga kan, termasuk membantai hewan haram seperti anjing, karena ini tidak termasuk ke dalam sesuatu yang ma’ruf. Yang dimaksud wisata halal di sini, yaitu dengan meluruskan kalau tempat wisata ini terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti mabuk-mabukan, prostitusi, dan lain sebagainya yang biasa dilakukan di tempat-tempat wisata pada umumnya,” jelasnya pada Senin (25/10).

Di samping itu, ia juga mengimbau bahwa kita pun harus hati-hati dalam merespon berita seperti ini, ada grand issue yang jadi muatan lain dari pemberitaan ini.

“Namun kita juga harus hati-hati, jangan terbawa isu yang ingin menyudutkan pemerintah daerah dalam rangka mengarahkan ikhtiar ke arah kebaikan. Yang salah bukan wisata halal. Peristiwa pembantaian anjing itu juga harus diklarifikasi di TKP bagaimana yang terjadi, saksi-saksi di lapangan bagaimana. Intinya tabayyun dulu,” sambungnya.

Mahasiswa UIN Jakarta, Trisna Yudistira juga berpendapat bahwa ia tidak membenarkan atas kasus pembunuhan yang terjadi pada anjing ini dengan dalih wisata halal dengan alasannya tersendiri.

“Menurut saya kasus ini cukup rumit, dalam artian jika kondisi orang yang agak anti aparat pasti langsung mengklaim bahwa perbuatan Satpol PP ini salah, dan mereka juga tidak percaya atas pengakuan Satpol PP yang mengatakan bahwa perlakuannya itu tidak termasuk ke dalam penyiksaan terhadap hewan. Namun di sisi lain, sudah jelas bahwa penyiksaan terhadap hewan itu tidak bisa dibenarkan.”

Ia juga menyebutkan Mesir sebagai salah satu sampel daerah Islam yang terdapat banyak anjing, namun tidak sampai terjadi kekerasan atau pembunuhan terhadapnya.

“Menurut saya, pembunuhan terhadap hewan termasuk anjing jelas merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan. Soalnya, di Mesir atau daerah Islam lain yang terdapat banyak Anjing juga, meskipun anjing itu terkadang masuk ke dalam Mesjid, tidak sampai terjadi yang namanya kekerasan atau pembunuhan terhadapnya. Bahkan dalam hukum fiqh pun hal ini menjadi rukhshoh atau keringanan, meskipun anjingnya berstatus najis. Bahkan kalau tidak salah, menurut ustadz yang pernah tinggal di Mesir bahwa anjing di sana itu sudah biasa melangkahi sejadah di mesjid, seperti halnya kucing,” jelas Trisna lagi.

Demonstrasi Berujung Kekerasan, Mahasiswa: Kepolisian Harus Lebih Mengayomi

Demonstrasi Berujung Kekerasan, Mahasiswa: Kepolisian Harus Lebih Mengayomi

Reporter Udkhiya Navidza Zahra; Editor Syaifa Zuhrina dan Elsa Azzahraita

Ilustrasi Aparat Kepolisian dan Massa Demonstran
Sumber: Instagram-@uinsaizu.pwt

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) Banten Raya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Tangerang, pada Rabu (13/10).

Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-389 Kabupaten Tangerang, guna menyuarakan tentang kegagalan pemerintahan Ahmed Zaky Iskandar-Madromli dalam mewujudkan Kabupaten Tangerang Gemilang.

Unjuk rasa dimulai secara damai hingga akhirnya massa berusaha untuk menerobos masuk kedalam kantor Bupati, keadaan pun ricuh hingga aparat kepolisian berinisial Brigadir NP akhirnya bertindak dengan melakukan aksi smackdown pada salah satu mahasiswa  bernama M. Faris.

Akibatnya, korban pingsan dan dilarikan ke RS Harapan Mulya, Tangerang. Para mahasiswa kemudian mendesak Kapolresta Tangerang untuk menindak perbuatan oknum polisi yang melakukan kekerasan dan meminta polisi tersebut bertanggung jawab serta dihukum atas apa yang telah diperbuatnya.

Logo Komnas HAM RI
Sumber: komnasham.go.id

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengecam adanya tindakan ini. Ia menilai hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan potensial melanggar HAM.

“Tentu saja ini potensial melanggar hak asasi manusia dan juga kami yakin juga potensial melanggar apa namanya protap internal kepolisian, oleh karenanya ini harus diupayakan agar tidak berulang kembali di manapun dan untuk siapapun seluruh Indonesia,” ucapnya.

Menanggapi kejadian ini, salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Hendry sangat menyayangkan hal tersebut.

“Yang ingin saya katakan disini adalah, bahwa akhir-akhir ini viral tagar yang berjudul #PolriSesuaiProsedur justru sangat kontra diksi dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Bahkan Komnas HAM merilis bahwa aparat kepolisian adalah instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat mengenai tindakan kekerasan, dan itu melanggar HAM,” ujarnya.

“Harapan saya kepada aparat kepolisian untuk tidak lagi mengedepankan represifitas  ketika pengamanan demonstrasi dan justru harus memberikan pengayoman dan perlindungan kepada siapapun, sebab menyampaikan aspirasi dimuka umum dilindungi oleh UU itu sendiri. Kedua, semoga dalam kegiatan demonstrasi kedepannya peserta aksi tidak mudah lagi terprovokasi dan bisa menahan diri dari hal hal yang dapat merugikan publik,” sambungnya.

Pasca kejadian, akhirnya Brigadir NP dengan korban dipertemukan. Secara terbuka, ia menyampaikan permintaan maaf dan mengaku siap bertanggung jawab kepada korban.

Pihak Kapolda Banten juga berjanji akan menindak tegas dan memberikan saksi kepada oknum yang bersangkutan, hal ini disampaikannya melalui konferensi pers.

Krisis Humanis, Panglima TNI Copot 2 Komandan Merauke

Krisis Humanis, Panglima TNI Copot 2 Komandan Merauke

Reporter Taufik Akbar Harefa; Editor Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi kekerasan
Sumber: Twitter – @Yahoo_ID

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, memerintahkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo untuk mencopot Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Merauke Johanes Abraham Dimara, dan Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud Merauke Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto.

Perintah Panglima TNI itu setelah adanya insiden dua prajurit yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan menginjak kepala pria difabel di Merauke, Papua.

“Saya sudah memerintahkan KSAU untuk mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satuan Polisi Militernya,” ujar Hadi, Rabu (28/7/).

Panglima pun meminta agar proses serah terima jabatan dilaksanakan pada malam ini.

“Jadi saya minta malam ini langsung serah-terimakan (jabatan). Saya minta malam ini sudah ada keputusan itu,” tegas Hadi.

Marsekal Hadi menegaskan bahwa Danlanud dan Dansatpom Lanud Merauke dicopot lantaran tak dapat membina anggotanya. Dia pun marah dengan perbuatan oknum anggota TNI tersebut.

“Karena mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka, memperlakukan disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah,” tutur Hadi.

Diketahui, peristiwa ini terungkap setelah beredarnya sebuah video yang menunjukkan anggota TNI AU menginjak kepala seorang warga di media sosial.

Dalam video berdurasi 1:20 menit, tampak dua orang anggota TNI AU mendorong pemuda tunarungu dan tunawicara ke trotoar jalan. Salah satu menahan punggung pemuda tersebut dengan lututnya, sementara seorang lagi menginjak kepalanya dengan sepatu laras panjangnya. 

Ilustrasi tindakan kekerasan oleh aparat kepada difabel di Merauke
Sumber: Instagram – @YayasanLBHIndonesia

Mahasiswi Fdikom UIN Jakarta Ummi Khadijah Saleh, mengaku sangat miris melihat aksi kekerasan oleh kedua oknum tersebut.

“Jujur, disaat melihat video oknum berseragam menindak masyarakat dengan mengikat tangan ke belakang, menginjak kepala manusia dengan kaki sunggu terasa sangat miris, karena tidak terlihat naluri kemanusiaan di dalam diri prajurit. Toh 2 anggota militer ini pun baru saja datang dan langsung bertindak tanpa menanyakan apa yang terjadi di tempat kejadian. Sangat menyudutkan dan tindakannya sangat tidak bisa dibenarkan”, Ujar Ummi.

Sementara itu, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fikri Haikal Ramadhan, berharap aparat bersifat humanis dan tidak gegabah. “Harapnya aparat keamanan bertindak lebih humanis bukan represif, ini juga salah satu kekurangan dari aparat keamanan negara kita yang mana hal-hal kecil itu bisa jadi besar, jadi seolah kriminal. Sementara hal kriminal dan kejahatan yang lebih besar lainnya itu bisa tersembunyikan”, tutur Haikal.

Intimidasi Jurnalis Tempo, Tuai Banyak Reaksi Publik

Intimidasi Jurnalis Tempo, Tuai Banyak Reaksi Publik

Reporter Taufik Akbar Harefa; Editor Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi gambar stop kekerasan pada jurnalis
Sumber: 5News.co.id

Pengintimidasian yang diduga dilakukan oleh oknum aparat TNI terhadap Jurnalis Tempo Surabaya, Nurhadi  saat menjalankan tugas, menuai banyak reaksi publik.

Pengintimidasian ini bermula saat Nurhadi mengambil foto dan hendak meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,  Angin Prayitno Aji. Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya sudah menyatakan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak.

Dewan Pers menyayangkan kasus kekerasan terhadap Nurhadi, aparat kepolisian pun diminta mengusut tuntas kasus kekerasan yang terjadi pada Sabtu (27/3).

“Dewan Pers mendesak aparat aparat kepolisian untuk melakukan pengusutan dan penegakan hukum yang semestinya dan seksama atas kekerasan yang terjadi,” Ujar Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam pernyataan sikap secara tertulis, Selasa (30/3).

Dewan Pers menilai kekerasan terhadap jurnalis merupakan preseden buruk bagi sistem kemerdekaan pers di negara demokrasi seperti Indonesia. Kasus ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Nuh menyatakan, pihaknya mengutuk kekerasan terhadap Nurhadi.

“Kekerasan tidak dibenarkan dilakukan kepada siapa pun, termasuk terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik,” ucapnya.

Wartawan sekaligus reporter harian Radio Republik Indonesia (RRI), Deny Kartikasari meminta keadilan dalam penyidikan kasus ini.

“Yah saya juga ingin pihak berwenang terutama aparat menelusuri dan mengadili kasus ini, jangan karena dia pejabat, banyak uang, punya segalanya malah kita masyarakat biasa seperti wartawan dijadikan korban dan masalahnya ditutup,” jelas Deny kepada tim DNK TV.

Jurnalis Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Institut UIN Jakarta Aldi Rahman,  berharap kasus serupa tidak terulang lagi dan para jurnalis dapat bertugas dengan baik.

“Semoga kasus-kasus seperti ini, baik intimidasi, kekerasan,  atau apapun itu tidak terjadi lagi kepada jurnalis diseluruh Indonesia. Baik itu jurnalis nasional, daerah, hingga jurnalis kampus agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa adanya ancaman dari pihak mana pun,” tutur Aldi.