Implementasi Kemerdekaan Pers 76 Tahun Kemerdekaan RI

Implementasi Kemerdekaan Pers 76 Tahun Kemerdekaan RI

Reporter Amanda Agnes Kasfillah; Editor Fauzah Thabibah

Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Jakarta, Asnil Bambani sebagai salah satu narasumber, Sabtu (21/8).

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Jurnalistik  UIN  Jakata menggelar webinar pada Sabtu (21/8) secara virtual melalui video teleconference yang bertajuk ‘Implementasi Kemerdekaan Pers 76 Tahun Indonesia Merdeka’.

Webinar ini dihadiri oleh Kaprodi Jurnalistik yaitu Kholis Ridho dan kedua narasumber yakni, Dosen Jurnalistik UIN Jakarta, Asrori S Karni dan Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Jakarta, Asnil Bambani.

Masih dalam rangka perayaan HUT ke-76 RI, webinar ini banyak membahas mengenai perjalanan pers dari masa reformasi hingga saat ini. Tak hanya itu, kedua narasumber juga banyak membahas mengenai kekerasan-kekerasan yang masih marak terjadi pada jurnalis-jurnalis di Indonesia.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan visi misi untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi, menegakkan nilai dasar demokrasi, supremasi hukum, HAM dan menghormati kebhinekaan serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam menjalankan tugasnya, tak jarang para jurnalis mengalami kekerasan. Asnil Bambani menyebutkan, bentuk kekerasan itu berupa mobilisasi massa/penyerangan kantor redaksi (30%), kekerasan fisik (20%), perusakan, perampasan alat kerja saat liputan (18%), dan ancaman kekerasan/teror (10%).

“Kekerasan pada jurnalis bukan hanya berupa kekerasan fisik, melainkan juga bisa berupa peretasan media dan juga akun media sosial, email, gojek dan akun pribadi jurnalis,” ujar Asnil Bambani.

Di era digital saat ini, seorang jurnalis  sangat memerlukan digital security untuk menghindari kekerasan tersebut.

Peserta webinar “Implementasi Kemerdekaan Pers 76 Tahun Indonesia Merdeka”.

Tak hanya itu, menurut Asrori, tantangan seorang Jurnalis menjadi bertamah dengan adanya iklim kebebasan yang menjadi ancaman tersendiri bagi pers di Indonesia.

“Problematika kebebasan pers masih menjadi hal yang serius, maka perlindungan hukum terhadap kebebasan pers ekosistemnya harus dibenahi secara khusus. Upaya mewujudkan kebebasan pers itu perlu diusahakan, karena kita seorang jurnalis perlu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebaik-baiknya,” jelas Asrori.

Kebebasan pers merupakan agenda perjuangan bersama berbagai pihak dalam sebuah ekosistem: Pers, Negara, dan Masyarakat. Semoga para jurnalis bisa menjalankan tugas dengan aman tanpa perlu takut terjadi lagi kekerasan dalam bentuk apapun.