Greenpeace Dipolisikan Usai Kritik Jokowi Soal Deforestasi

Greenpeace Dipolisikan Usai Kritik Jokowi Soal Deforestasi

Reporter Salsabila Saphira; Editor Ainun Kusumaningrum

Aksi demo aktivis Greenpeace
Sumber: DOK greenpeace.org

Organisasi kampanye independen yang menggunakan aksi konfrontatif, kreatif, dan tanpa kekerasan dalam mengungkap masalah-masalah lingkungan global, serta mendorong solusi-solusi yang memungkinkan terwujudnya masa depan yang hijau dan damai sering disebut sebagai Greenpeace.

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Cyber Indonesia Husin Shahab.

Laporan ini terkait penyataan mereka yang mengkritisi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal deforestasi di KTT COP26 di Glasgow beberapa waktu lalu. 

Husin menyangka Leonard, Kiki Taufik dkk menyebarkan hoaks yang menimbulkan keonaran atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Diduga berita yang dilaporkan adalah mengenai pernyataan Greenpeace tentang data deforestasi di Indonesia. Lewat situsnya, Greenpeace menyatakan deforestasi di Indonesia meningkat dari 2,45 juta hektare pada 2003-2011 menjadi 4,8 juta hektare pada 2011-2019.

Leonard Simanjuntak sebagai terlapor angkat bicara terkait laporan tersebut.

Dia menyebut bahwa data yang disampaikannya oleh pihaknya valid dan tidak hoaks. Bahkan Leo mengatakan data tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK).

“Sama sekali tidak ada kabar bohong di situ karena kita menyampaikan berdasarkan data dan fakta, bahkan data berasal dari KLHK sendiri,” ujar Leo.

“Bahwa kami menyampaikan perspektif, kita perlu melihat ada satu titik pada 2011 yaitu moratorium izin-izin baru sebagai penanda,” lanjutnya.

Dari data tersebut, pihaknya menganalisis dalam rentang waktu 8 tahun sebelum dan 8 tahun sesudah moratorium terjadi peningkatan deforestasi. Padahal, menurut penjelasannya jika moratorium diberlakukan seharusnya terjadi penurunan.

Logo Greenpeace
Sumber: Greenpeace.org

Sebelumnya, Greenpeace mengkritik sejumlah pernyataan Presiden Joko Widodo dalam KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia. Mereka menilai klaim-klaim Jokowi di acara itu tidak benar.

Greenpeace membantah pernyataan Jokowi, mulai dari soal karbon, kebakaran hutan, hingga deforestasi Indonesia. Mereka menyebut ucapan Jokowi omong kosong.

“Boleh dikatakan bahwa klaim-klaim Jokowi seluruhnya adalah omong kosong,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia M. Iqbal Damanik dalam konferensi pers Tanggapan atas Pidato Presiden Jokowi di COP 26.

Mengenai hal ini, Mahasiswi UIN Jakarta, Yasmina Nuha menyatakan bahwa pelaporan Greenpeace tidak bisa dibenarkan.

“Tindakan melaporkan Greenpeace ke Polisi bukan suatu tindakan yang benar juga. Apalagi dilakukan atas dasar penyebaran ujaran kebencian. Karena selama tanggapan Greenpeace ini didasarkan pada data, seharusnya tidak termasuk ke dalam berita bohong.”

“Lagipula, Greenpeace ini kan mengkritik. Apabila ada perbedaan data dari pak Jokowi dengan Greenpeace, berarti harus diselidiki dulu asal mulanya. Kenapa data deforestasi bisa berbeda. Jangan langsung main lapor. Karena kritik juga suatu yang dibolehkan dan terbuka untuk siapa saja,” sambung Yasmina.

Jokowi Pamer Penanganan Krisis Iklim Indonesia di KTT COP26, Sesuai Fakta?

Jokowi Pamer Penanganan Krisis Iklim Indonesia di KTT COP26, Sesuai Fakta?

Reporter Anggita Fitri Chairunisa; Editor Ahmad Haetami

Presiden Jokowi saat berbicara pada KTT COP26.
Sumber: presidenri.go.id

Presiden Joko Widodo mengatakan perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi global merupakan kunci.

Hal ini dikatakan Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Perubahan Iklim COP26, yang digelar di Glasgow, Skotlandia, pada Senin (1/11).

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim.

“Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82 persen pada 2020,” ujarnya.

Tak hanya itu, Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan bakau seluas 600.000 hektar sampai 2024, terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara 2020-2019.

“Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia, akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030,” imbuhnya.

Presiden Jokowi saat tiba di arena KTT COP26, Glasgow, Skotlandia.
Sumber: Instagram-@jokowi

Menanggapi pidato yang telah disampaikan Presiden Jokowi mengenai perubahan iklim di KTT COP26, mahasiswa UIN Jakarta Hendry Hermawan menilai bahwa pernyataan tersebut berlawanan dengan apa yang terjadi di lapangan.

“Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi mengenai perubahan iklim dan mengenai deforestasi yang menurun secara drastis itu sangat kontradiksi atau berseberangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Sebab, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia merilis bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yang sebelumnya sekitar 1,1 juta jadi meningkat 1,4-1,7 juta per 2013-2017,” jelasnya.

Menurutnya, perubahan iklim yang cepat dan deforestasi yang meningkat disebabkan karena kebijakan-kebijakan yang memengaruhi hal tersebut, mulai dari maraknya penebangan hutan, dan pembukaan lahan yang besar.

Ia juga menyampaikan hal-hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda melawan krisis iklim, yaitu dimulai dari diri kita sendiri.

“Yang pertama adalah mulai dari diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan, sebab hal kecil ini akan membantu kita untuk mencegah krisis sampah yang dapat mengganggu keanekaragaman hayati. Yang kedua dengan cara pembebasan lahan dan pengurangan penebangan hutan yang liar, itu menjadi upaya kita bersama untuk memperjuangkan penghijauan kembali, dan tidak seenaknya membuka lahan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur,” pungkasnya.

Serba Serbi Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Serba Serbi Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Reporter Belva Carolina; Editor Farhan Mukhatami

Ilustrasi pradesain istana negara baru
Sumber: Youtube-Presiden Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, umumkan keputusan pemerintah dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada 26 Agustus 2019. Ibu Kota Negara (IKN) baru ditargetkan akan dimulai pada tahun 2024.

Dalam Pasal 3 ayat (2) pada draf Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN baru, pemindahan IKN baru ke Kalimantan Timur akan dimulai pada 2024. Pemindahan dilakukan secara bertahap.

Adapun persiapan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Otorita IKN yang merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian, dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN.

Pembangunan IKN baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 Jokowi menyiapkan dana senilai Rp500 miliar lebih. Hal ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak menyatakan bahwa pemindahan IKN baru pada 2024 tidak masuk akal, harus ada alasan objektif untuk menentukan waktu pemindahan. Jika pilihan 2024 mengejar waktu sebelum Jokowi diganti, berarti motifnya sangat politis dan membahayakan.

“Menurut saya pemindahan menunggu proses pembangunan semua infrastruktur dan fasilitas lainnya di calon IKN itu selesai. Sekitar 15 tahunan lagi, jika dipercepat mungkin bisa 10 tahun lagi. Jadi perlu kesabaran, perhitungan yang cermat dan berdasarkan alasan objektif, jangan grasak-grusuk. Karenanya DPR bisa menolak atau merevisi surpres dan RUU IKN tersebut terkait waktu pemindahan ibu kota,” jelas Zaki.

Selain itu, tercantum sejumlah aturan mengenai IKN baru dalam Surpres beserta RUU IKN kepada DPR RI.

Ilustrasi peta letak Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Sumber: Instagram-@jokowi

Dalam pasal 13 ayat (1), salah satu aturan itu yakni mengenai pemilihan umum (Pemilu) di IKN hanya meliputi pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) untuk anggota DPR dan DPD.

Kemudian, tercantum bahwa penyusunan dan penetapan daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR dan DPD RI di IKN baru dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pasal 13 ayat (3).

Zaki juga mengomentari hal ini, ia menyarankan agar aturan dibuat secara demokratis dan partisipatif.

“Soal ada atau tidaknya Pilkada di IKN bukan persoalan yang terlalu besar. Mungkin nanti ada UU yang mengatur kekhususan ibu kota juga, yang penting aturan main dibuat secara demokratis dan partisipatif. Jika berdasarkan studi keberadaan pilkada bagi IKN ternyata lebih baik, ya tidak perlu ditolak. Intinya harus berbasiskan  studi akademis mana yang lebih memberikan manfaat,” tambahnya.


Adapun IKN baru dipimpin oleh Kepala dan Wakil Otorita setingkat menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden dapat menunjuk dan memberhentikan langsung Kepala dan Wakil Kepala Otorita yang menjabat selama lima tahun. Mereka dapat diangkat kembali oleh Presiden dalam masa jabatan yang sama.

Dalam draf RUU IKN dari pemerintah, pusat pemerintahan RI nantinya tak dipimpin oleh Gubernur yang dipilih lewat pemilu dan tak memiliki DPR.

Menanggapi hal itu, mahasiswa UIN Jakarta, Sofie Fayza Zahra menanggapi dengan sikap kontra, ia tidak setuju dengan keputusan presiden mengenai Otorita.

“Sejak awal Negara kita ialah Negara Demokrasi, terasa rancu apabila pemimpin dipilih oleh penguasa, dimana istilah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Fatal sekali jika terjadi tumpang tindih kekuasaan. Bagian pemerintahan sudah menyalahi UUD, bagaimana dapat mengayomi rakyat,” ungkapnya.

Coldplay Ajak Jokowi Peduli Bumi, Mahasiswa: Menyadarkan Rakyat

Coldplay Ajak Jokowi Peduli Bumi, Mahasiswa: Menyadarkan Rakyat

Oleh Mukhammad Maulana Fajri; Editor Ahmad Haetami

Ilustrasi penyampaian respon dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
Sumber: Instagram-@jokowi

Juru bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel merespons ajakan kerja sama grup musik Coldplay kepada presiden untuk komitmen menjaga bumi dan bergabung bersama The Ban Ki-moon Centre. Ajakan tersebut disampaikan langsung melalui akun Twitter resmi milik Coldplay.

Meskipun Presiden belum memberikan sikap resmi terhadap ajakan tersebut namun Fadjroel menyatakan bahwa Presiden akan berkomitmen menyelamatkan bumi.

Fadjroel menyampaikan antara pemerintah dan The Ban Ki-moon Centre mempunyai tujuan yang sama.  Tujuan yang sama-sama diharapkan oleh keduanya yakni menjalankan program Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut dia, Presiden Jokowi memiliki komitmen kuat menuntaskan program SDGs. Dalam Sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, kata Fadjroel, Jokowi menyampaikan Indonesia berkomitmen mencapai target-target SDGs pada 2030 mendatang meskipun masih menghadapi pandemi Covid-19.

Grup musik Coldplay yang mengajak kerja sama kepada Jokowi
Sumber: Website-Dave Meyers

Ajakan kerja sama Coldpay dengan Presiden Jokowi menyita banyak perhatian dari masyarakat. Salah satu penggemar Coldplay  dan merupakan mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Jakarta, Novia Noer Fitri Fitrah ikut bersuara berkaitan hal ini.

Novia menyatakan sikapnya sebagai seorang mahasiswa yang mendukung ajakan kerja sama untuk menjaga bumi. Menurutnya, persoalan ini bisa menyadarkan masyarakat Indonesia pentingnya menjaga Bumi. Akibat dari perubahan iklim dan kerusakan alam oleh manusia yang membuat kondisi perubahan iklim rusak. Novia mengajak masyarakat Indonesia khususnya generasi muda untuk bisa menjaga keadaan alam sekitar supaya kondisi bumi lebih baik lagi. “Coldplay sudah membantu secara tidak langsung buat menyadarkan rakyat Indonesia demi peduli bumi. Apalagi isu iklim ini sebenarnya cukup mendesak di Indonesia, terutama illegal logging sama pembakaran hutan demi kelapa sawit yang tidak terkendali. Saya pikir itu bisa membuat generasi muda dan tentunya penggemar Coldplay di Indonesia tambah peduli terhadap lingkungan,” ungkap Novia.

Anies Baswedan Hingga Jokowi Divonis Melawan Hukum Polusi Udara

Anies Baswedan Hingga Jokowi Divonis Melawan Hukum Polusi Udara

Reporter Belva Carolina ; Editor Tiara Juliyanti Putri dan Aulia Gusma Hendra


Aksi aktivis sebelum sidang pembacaan putusan gugatan terkait polusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021)
Sumber: Koalisi Ibukota

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (tergugat I) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (tergugat II), Menteri Dalam Negeri (tergugat III) Menteri Kesehatan (tergugat IV)  dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anis Baswedan (tergugat V) serta turut tergugat Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat dinyatakan bersalah atas kelalaian lingkungan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/9).

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpihak pada kepentingan seluruh warga. Keputusan tersebut mewajibkan Presiden RI untuk mengetatkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dihukum untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan pengetatan emisi lintas batas provinsi DKI, Banten dan Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri harus melakukan pengawasan dan pembinaan kinerja Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara. Sedangkan, Menteri Kesehatan diminta untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan  akibat pencemaran udara di Provinsi DKI yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara. 

Adapun Majelis Hakim menghukum Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap setiap ketentuan peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.


Tak hanya itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta diminta untuk melakukan inventarisasi terhadap baku mutu udara ambien, potensi pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna lapangan.

Dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan partisipasi publik, menetapkan status mutu udara ambien setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat, menyusun dan mengimplementasikan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara, dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar secara terfokus tepat sasaran dan melibatkan partisipasi publik. 


Suasana sidang gugatan ketujuh Pejabat Negara terkait polusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sumber: Koalisi Ibukota

Anggota Koalisi Jakarta, Mellisa Kowara menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah akhir perjalanan dan akan segera adanya pengimplementasian Pemerintah.
“Ini bukan akhir jalan, hanya awal. Sekarang kita perlu memastikan bahwa pemerintah benar-benar mengimplementasikan perubahan yang diminta. Udara bersih adalah hak asasi manusia. Dan udara yang tercemar adalah membunuh. Jadi kita tidak punya waktu untuk limbah. Kita harus membersihkan udara kita sekarang, melalui pembersihan udara kita, itu juga akan menurunkan emisi dan memerangi krisis iklim,” Ujarnya.

Namun, majelis hakim menolak  petitum  Gugatan Dari penggugat Yang memohon agar para tergugat terbukti telah melanggar hak Asasi Manusia. 


“Menurut majelis telah cukup jika para tergugat terbukti telah lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Para tergugat dinyatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum tanpa harus dinyatakan telah melanggar hak manusia,” kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri di ruang sidang Hatta Ali PN Jakarta Pusat.


Dalam perkara ini, tuntutan 32 warga negara yang menjadi Penggugat di antaranya adalah agar pemerintah merevisi baku mutu udara ambien dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan menjamin hak lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada masyarakat. 


Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menempatkan alat pengukur polusi dengan jumlah yang memadai mengacu pada penelitian dari beberapa ahli; memberikan informasi mengenai kualitas udara secara real time dan upaya mitigasinya; serta menyusun strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara. 


Di tempat yang sama, Khalisah Khalid sebagai salah satu penggugat, mengungkapkan perasaan lega sekaligus senang. Menurut dia, majelis hakim membuktikan bahwa pengadilan bisa menjadi jalan untuk warga yang ingin mendapatkan keadilan. 


“Meski begitu, kami sebagai penggugat sekaligus warga akan mengawal perubahan kebijakan yang dimandatkan oleh pengadilan terhadap tujuh tergugat. Selain itu, kami berharap para tergugat tidak mengajukan banding, karena yang kami gugat sesungguhnya adalah untuk kepentingan, kesehatan dan keselamatan seluruh warga negara, termasuk generasi mendatang agar mendapatkan kualitas hidup yang baik,” tutur Khalisah. 

Jokowi Groundbreaking Industri Baterai Listrik Pertama di Asia Tenggara

Jokowi Groundbreaking Industri Baterai Listrik Pertama di Asia Tenggara

Reporter Siti Nur Khofifah; Editor Syaifa Zuhrina

Presiden Joko Widodo saat melakukan groundbreaking pabrik industri baterai listrik.
Sumber: Instagram-@jokowi

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pabrik industri baterai listrik PT HKML Battery Indonesia di Karawang, pada Rabu (15/9).

Jokowi mengatakan, pabrik tersebut merupakan pabrik pertama di Indonesia bahkan Asia Tenggara yang memiliki nilai investasi sebesar US$1,1 miliar atau setara Rp15,6 triliun. Pembangunan ini juga merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi industri.

“Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai listrik pertama di Indonesia bahkan yang pertama di Asia Tenggara,” ujarnya.

Pabrik ini merupakan proyek investasi asal Korea Selatan yakni LG Energy Solution and Hyundai Motor Group bersama PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC). Pada tahap pertama ini, kapasitas produksinya akan mencapai 10 giga per hour.

Jokowi saat kunjungan ke PT HKML Battery Indonesia di Karawang
Sumber: Instagram-@jokowi

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan UIN Jakarta, Rigo Gonitro Indo mengapresiasi adanya hal tersebut.

“Saya memberikan apresisasi terhadap pemerintah karena ini merupakan terobosan baru di bidang ekonomi. Mengingat IPTEK kian berkembang pesat dan memasuki era modern saat ini, saya mendukung sepenuhnya usaha bersama pemerintah ini. Pemerintah pastinya telah mempertimbangkan aspek dan dampak ekonomi berbasis komoditas selama ini, maka dari itu perlu perkembangan untuk masuk ke sistem ekonomi berbasis hilirisasi,” jelasnya.

Ia juga berharap agar manajemen pengelolaan sistem ekonomi Indonesia saat ini bisa lebih baik dan bangkit, terlebih di masa pandemi Covid-19.

HUT RI ke-76, Mensekneg: Hentikan Kegiatan Tiga Menit Saja

HUT RI ke-76, Mensekneg:  Hentikan Kegiatan Tiga Menit Saja

Reporter Naura Aufani Zalfa; Editor Aulia Gusma Hendra

Mahasiswa yang ikut serta dalam menghentikas aktivitas dan melakukan sikap sempurna selama 3 menit pada tanggan 17 Agustus 2021 pukul 10.17 WIB.
Foto: Sulthon Naquein

Kini sudah tahun ke-2 Indonesia memperingati hari kemerdekaan ditengah pandemi Covid-19. Masih dalam suasana pandemi Covid-19, upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 harus diselenggarakan secara terbatas.

Meski demikian, untuk memeriahkan HUT RI ke-76, pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam Upacara 17 Agustus 2021 secara daring bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Upacara Virtual HUT ke-76 RI bisa diikuti hingga 40.000 peserta. Pendaftaran akan ditutup bila kuota maksimal sudah terpenuhi.” Ujar Pranata Humas Ahli Pertama Kemensetneg, Bayu Gialucca Vialli yang dilansir melalui Kompas Tren.

Dalam Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka yang telah selesai digelar pada Kamis (17/8/2021), Presiden Joko Widodo bersama istrinya Iriana Joko Widodo mengenakan pakaian adat Lampung. Berbeda dengan Jokowi, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin bersama Istri Wury Estu Handayani mengenakan pakaian adat asal Sukabumi, Jawa Barat.

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba dengan mengenakan pakaian adat Lampung, sementara Ibu Negara mengenakan busana nasional kain songket.
Sumber: Antara Foto

Berbeda dari tahun sebelumnya, pada Upacara HUT RI ke-76 di Istana Negara, Ketua DPR Puan Maharani bertugas membacakan naskah proklamasi. Dan saat dibacakan, naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno pun ditampilkan.

Keikutsertaan Mahasiswa dalam menyemarakkan HUT RI ke-76 melalui Upacara Virtual dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, Formasi pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara (TNI AU) ikut memeriahkan peringatan HUT ke-76 RI. Dipantau dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, formasi pesawat temput TNI AU itu disebut sebagai “Garuda Flight” yang terdiri dari delapan pesawat F-16 Figting Falcon.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, selaku Ketua Panitia Negara Perayaan hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional menyampaikan agar seluruh masyarakat dapat menghentikan kegiatan sejenak dan mengambil sikap sempurna pada 17 Agustus 2021 pada pukul 10.17 WIB.

“Hentikan semua kegiatan dan aktivitas Saudara selama tiga menit saja pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 10 lewat 17 menit Waktu Indonesia Bagian Barat,”

“Ambil sikap sempurna, berdiri tegak, untuk menghormati Peringatan Detik-Detik Proklamasi” Ujarnya dalam video yang ditayangkan pada Minggu, 15 Agustus 2021.

Dalam menanggapi imbauan ini, mahasiswa pun tergerak untuk ikut serta menghentikan segala aktivitas dan melakukan sikap sempurna selama 3 menit pada pukul 10.17 WIB. Salah satunya Sulthon Naquein, Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Padang. Ia menjelaskan, Mahasiswa sebagai agen perubahan dan penerus bangsa harus ikut serta dan mengenang sejarah dengan baik.

“Peran Mahasiswa sebagai agen perubahan dan juga penerus bangsa sangat diperlukan khususnya bagi kemajemukan dan juga kemajuan dari negara ini dengan menghargai jasa pahlawan yaitu dengan mengikuti sikap sempurna selama 3 Menit, yang artinya kita mengenang sejarah dengan baik.” Ujarnya.

Mahasiswa yang ikut serta dalam menghentikas aktivitas dan melakukan sikap sempurna selama 3 menit pada tanggan 17 Agustus 2021 pukul 10.17 WIB.
Foto: Sulthon Naquein

Selain itu, Sulthon berpendapat dengan mengikuti anjuran tersebut kita dapat menumbuhkan rasa Nasionalisme dan Patriotisme.

“Kita harus mengikuti anjuran untuk melakukan sikap sempurna pada 10.17 agar kita dapat menghargai jasa para pahlawan dan menumbuhkan rasa nasionalisme serta patriotisme bagi seluruh masyarakat.” Tambahnya.

PPKM Level 4 Diperpanjang Lagi, Mengapa?

PPKM Level 4 Diperpanjang Lagi, Mengapa?

Reporter Annisa Nahwan; Editor Aulia Gusma Hendra dan Elsa Azzahraita

Presiden RI Joko Widodo, dalam keputusan perpanjangan PPKM level 4 di Istana Bogor
Sumber : Youtube_Sekretariat Presiden

Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan keputusan bahwa PPKM level 4 diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021. Keputusan ini diumumkan melalui tayangan youtube Sekretariat Presiden yang dilangsungkan di Istana Bogor pada malam Senin lalu (2/8).

“Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai tanggal 9 agustus 2021,” ujar Jokowi.

Presiden RI mengatakan PPKM level 4 ini akan berlaku di sejumlah kabupaten/kota dengan syarat berlaku setelah diumumkan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan aturan aktivitas mobilitas masyarakat, dan sesuai kondisi tiap daerahnya.

PPKM level 4 ini diperpanjang disebabkan oleh beberapa faktor,  pertama yaitu datangnya virus-virus varian baru yang disebut-sebut sebagai varian delta.

Berdasarkan hasil penelitian spesimen, Kementerian Kesehatan menyatakan virus corona varian Delta telah menyebar hampir merata di seluruh Indonesia.

Sementara itu di dunia, data WHO menunjukkan terjadi peningkatan kasus 80 persen selama empat minggu terakhir.

Kedua,  naiknya angka kasus terinfeksinya masyarakat. Hingga Senin, 2 Agustus 2021, kasus Covid-19 di Indonesia  tercatat sebanyak 3.462.800 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020 lalu.

Jumlah itu berdasarkan data Satgas Covid-19, setelah mencatat adanya penambahan 22.204 kasus baru dalam 24 jam terakhir.

Ketiga,  pengaruh yang baik dari PPKM level 4 sebelumnya.

“PPKM level 4 membawa perbaikan dalam skala nasional. Baik konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR (bed occupancy rate),” ujar Jokowi.

Pihak kepolisian sedang melakukan mobilitas massa
Sumber : Instagram_@infociputatcom

Mahasiswa UIN Jakarta Tia Kamilla berpendapat kurang setuju dengan diperpanjangnya PPKM level 4 ini.

“Saya kurang setuju ya, karena saya pribadi sebagai mahasiswa merasa kehilangan kesempatan-kesempatan untuk untuk mencari ide, berkarya, bersosialisasi, mencari relasi,” ungkapnya.

Tia melihat banyak masyarakat yang semakin sulit memenuhi kebutuhan, banyak usaha kecil yg gulung tikar atau bisa dibilang bangkrut, dan tidak ada kejelasan untuk rakyat dengan ekonomi menengah ke bawah. Memang, menurutnya ada sisi baik dari PPKM tersebut yang bisa membawa dampak baik, tapi pemerintah juga harus memikirkan nasib rakyatnya, memastikan bantuan-bantuan tersampaikan pada orang-orang yang semestinya.

Lain hal nya,  Vini Dwi yang juga merupakan mahasiswa UIN Jakarta,  berpendapat setuju dengan kebijakan ini.

“Saya setuju dengan kebijakan pemerintah memperpanjang PPKM ini, karena menurut saya saat ini, memang PPKM yang bisa menjadi jalan untuk menekan penyebaran Covid-19 yang semakin naik,” ungkapnya.

Vini juga mengatakan, walaupun kebijakan PPKM berdampak bagi masyarakat kecil,  inilah yang menjadi pekerjaan pemerintah,  mencari solusi yang bisa seimbang antara bisa menurunkan laju penyebaran Covid-19 dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Diharapkan dengan adanya perpanjangan PPKM level 4 ini dapat membawa pengaruh yang baik untuk Indonesia kedepannya.

PPKM Darurat, Apa Kabar Roda Kehidupan Masyarakat?

PPKM Darurat, Apa Kabar Roda Kehidupan Masyarakat?

Oleh Syaifa Zuhrina;  Editor Aulia Gusma Hendra, Elsa Azzahraita, dan Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi masyarakat

Belakangan ini pandemi Covid-19 di Indonesia sedang meningkat. Bagaimana tidak? Beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan hampir tidak memiliki ruangan untuk menangani pasien korban Covid-19 yang setiap harinya semakin melonjak. Dalam menanggapi hal tersebut, tentunya pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah menerapkan kebijakan baru yakni adanya PPKM darurat yang terhitung mulai dari 3 Juli-20 Juli 2021.

Hal ini tentu menimbulkan beberapa peraturan baru, beberapa fasilitas umum kembali dibatasi, begitupun juga dengan tempat-tempat ibadah. Roda perekonomian yang semula sudah mulai berusaha kembali normal sekarang harus terpaksa kembali dibatasi. Ditambah lagi, beberapa perjalanan antar kota menggunakan fasilitas umum juga kembali diperumit dengan beberapa syarat tertentu.

Apakah PPKM ini berjalan semestinya? Seharusnya PPKM ini dianggap merupakan cara yang ampuh untuk membantu mengurangi adanya lonjakan kasus Covid-19, namun realita yang terjadi tidak demikian. Ternyata kebijakan ini menimbulkan adanya kasus pemberhentian beberapa sektor perekonomian.

Sebagai contoh, di Bali sektor pariwisata yang seharusnya menjadi harapan masyarakat untuk menyambung hidupnya harus ditutup sementara, ada juga kasus teknisi perbaikan handphone di daerah Cililitan, Jakarta Timur terpaksa harus turun ke jalan guna menawarkan jasanya di pinggir jalan demi mencari nafkah sehari-hari semenjak PPKM berlaku.

Tak hanya itu, beberapa hari lalu masyarakat dihebohkan dengan berita adanya kisah seorang pekerja proyek yang dipecat usai terjaring razia masker, pekerja ini langsung disuruh pulang lantaran tidak memakai masker saat bekerja bangunan.

Melihat beberapa kasus yang terjadi belakangan ini akibat pemberlakuan PPKM, maka penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini. Pada awalnya kebijakan ini dinilai baik untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, namun nyatanya hal ini berdampak pada roda perekonomian masyarakat.

Kebijakan ini justru menimbulkan rasa kekhawatiran dan kecemasan masyarakat, terlebih kini penghasilan masyarakat menurun, dan beberapa lapangan pekerjaan juga harus diberhentikan.

Dalam menanggapi ini, seharusnya pemerintah dapat memberikan solusi terbaik dalam membantu perekonomian masyarakat. Meskipun PPKM berlaku, namun masyarakat tidak kehilangan pekerjaannya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pesan Jokowi terkait PPKM
Sumber : Instagram-@luhut.pandjaitan

Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta perusahaan non esensial tidak memberhentikan karyawan yang bekerja dari rumah saat PPKM berlaku.

“Memastikan agar karyawan sekitar non esensial menjalankan work from home tidak dapat diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual pada Senin (5/7).

Terkait hal ini pun presiden Republik Indonesia, Joko Widodo selalu menegaskan kepada Luhut agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

“Jangan sampai ada masyarakat yang susah makan karena ada pemberlakuan kebijakan ini,” tegas Luhut menyampaikan pesan Jokowi.

Adanya pemberlakuan PPKM ini sudah seharusnya menjadi tugas bagi pemerintah, bagaimana kebijakan ini tetap berjalan namun nasib ekonomi masyarakat tidak terganggu.

Masyarakat tentunya sangat berharap pemerintah dapat memberikan solusi terbaik terhadap nasib perekonomian yang menurun, namun tetap mengedepankan visi dalam menekan kasus Covid-19 agar sektor perekonomian Indonesia kembali pulih.

Saya, Kami, Masyarakat butuh realisasi yang baik, bukan janji yang menggelitik.

Pekan Depan, Masyarakat Kurang Mampu akan Mendapat Paket Obat

Pekan Depan, Masyarakat Kurang Mampu akan Mendapat Paket Obat

Reporter Amelia Putri; Editor Aulia Gusma Hendra

Jokowi beri pernyataan terkait penanganan Covid-19
Sumber: Biro pers. Sekretariat presiden

Presiden Indonesia, Joko Widodo diperkirakan akan membagikan paket obat bagi penderita Covid-19. Pembagian obat tersebut direncanakan pada pekan depan yang didistribusikan kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri. 

Untuk mendapatkan paket obat tersebut  saat ini masyarakat hanya perlu menunjukkan hasil positif tes swab PCR. Penyaluran paket obat ini diutamakan untuk warga yang kurang mampu.

“Diutamakan yang berlatar belakang sosial ekonomi rendah,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan Senin (12/7).

Menurut koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau biasa disebut PPKM ini menyatakan untuk mendapat paket obat diperlukan bukti dari hasil test positif swab PCR.

Proses penyaluran nantinya Kementerian Kesehatan dan BUMN yang akan bekerjasama dengan TNI. Hal senada juga disampaikan oleh  Panglima TNI, Hadi Tjahjanto yang menyatakan kesiapan pihaknya turut serta memproses penyaluran, mekanisme pencatatan dan sosialisasi paket obat tersebut

“Untuk kecamatan dan desa kami tentu akan terus dengan dokter dan bidan desa untuk edukasi pasien bersama Babinsa juga nanti akan membantu,” ujar Hadi

Sedangkan untuk alur pembagiannya, nantinya Kimia Farma menyediakan obat, Kesehatan Daerah Militer (KESDAM) sebagai pendistribusi obat berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan  PKM terkait pasien positif berdasarkan data New All Records (NAR) dan triase gejala pasien, dan dilanjutkan oleh babinsa sebagai pengantar obat dan edukasi pasien.

Suasana penjualan obat dan alat kesehatan di pasar pramuka.
Sumber: Antara-Tri Susilo

Salah satu Mahasiswi UIN Jakarta, Delima mengatakan kebijakan ini sangat positif untuk kesejahteraan masyarakat.

 “Tentunya masyarakat dan aku pun patut untuk merespon positif kebijakan pemerintah yang kita ketahui kalau di masa pandemi ini, masyarakat mengalami krisis ekonomi, jangankan beli obat-obatan untuk makan pun kadang masih mikir,”ujar delima salah satu Mahasiswa UIN Jakarta.

Delima menambahkan hal tersebut sangat membantu warga kurang mampu yang terkonfirmasi positif Covid-19  dan mewajibkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Banyak warga yang menantikan niat baik pemerintah untuk bantuan ini. Delima berharap agar hal tersebut bukan hanya janji pemerintah saja tapi dapat segera terealisasikan.

“Harapannya sih pemerintah gak cuma ngomong aja mau bagi-bagi gratis, tapi nyatanya malah harus bayar atau malah gak ada tindakannya, cuma janji manis supaya masyarakat seneng aja. Masyarakat udah banyak yang gak percaya sama pemerintah, jangan sampe ketidakpercayaan masyarakat bertambah gara-gara omongan pemerintah yang katanya mau bagi-bagi obat gratis, tapi ternyata engga,”ujarnya kepada DNKTV pada Senin (12/7).