Pro Kontra Penamaan Ibu Kota Negara menjadi Nusantara

Pro Kontra Penamaan Ibu Kota Negara menjadi Nusantara

Reporter Nurdiannisya Rahmasari; Editor Taufik Akbar Harefa

Menteri PPN, Suharso Monoarfa.
Sumber : bapenas.go.id

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa mengumumkan penamaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dengan nama Nusantara.

Nama ini dipilih oleh Presiden Joko Widodo dari 80 nama yang diusulkan, di antaranya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Warnapura, Cakrawalapura, Kertanegara dan lain sebagainya.

Dikutip dari kanal resmi Parlemen Channel, Suharso menjelaskan Presiden Jokowi telah mengonfirmasi nama IKN tersebut pada Jumat (14/01).

“Saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” kata Suharso dalam Rapat Pansus RUU IKN di Jakarta, Senin (17/01).

Suharso menjelaskan pemberian nama IKN menjadi Nusantara dikarenakan nama tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas sejak dahulu, baik domestik maupun global, sehingga menjadi ikon bagi Indonesia.

Pradesain Istana Negara Ibu Kota Baru – Kalimantan Timur Sumber : YouTube–Presiden Joko Widodo

Penetapan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru, mendapat respons beragam dari berbagai kalangan.

Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia meyakini, penetapan ini telah melewati pertimbangan yang matang oleh pemerintah sendiri.

“Kita sepakati bahwa nama Nusantara itu kita beri apresiasi tinggi, tentu kita menganggap bahwa sampai putus nama Nusantara itu dengan pertimbangan matang, ada aspek historis, sosiologis kemudian filosofis,” kata Doli, Senin (17/01).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai nama Nusantara kurang cocok untuk dijadikan sebagai nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menurutnya, nama Nusantara memiliki makna tersendiri, terlebih nama ini sudah menjadi istilah untuk Wawasan Nusantara.

“Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada istilah Wawancara Nusantara,” cuitannya di akun Twitter @fadlizon.

Cuitan Fadli Zon terkait Penamaan Ibu Kota Baru dengan nama Nusantara
Sumber : Twitter-@Fadlizon

Ia juga mengusulkan penamaan ibu kota memakai nama Jokowi, mengingat ibu kota Kazakhstan pun menggunakan nama presidennya sebagai nama ibu kota.

“Usul saya nama ibu kota langsung saja ‘Jokowi’. Sama dengan ibu kota Kazakhstan ‘Nursultan’ (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)” imbuh Fadli dalam cuitannya.

Tak senada dengan cuitan Fadli Zon, Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Jakarta, La Ode Muh Djasmin justru menyetujui penetapan nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru. Menurutnya, nama Nusantara mewakili seluruh perbedaan yang ada di Indonesia.

“Tanggapan saya mengenai ibu kota baru yang dinamai Nusantara itu, saya setuju. Karena nama Nusantara itu bagi saya adalah nama yang mewakili seluruh atau berbagai macam perbedaan,” ungkapnya pada jurnalis DNK TV.

Ia juga mengungkapkan nama Nusantara ini justru cocok dijadikan sebagai nama ibu kota baru karena Nusantara merupakan kata penyatu yang diharapkan nantinya dapat menyatukan segala macam perbedaan dan memberi warna baru bagi Indonesia.

“Justru kata Nusantara ini yang cocok menjadi nama ibu kota baru karena bagi saya kata ‘Nusantara’ itu penyatu sehingga apabila dinamakan Nusantara maka kita berharap ibu kota baru ini dapat menyatukan berbagai macam perbedaan di Indonesia dan memberikan warna baru” pungkasnya.

Mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris UIN Jakarta, Andi Aspian Nur Apsari pun ikut buka suara terkait hal ini. Ia merasa pemilihan nama Nusantara sebagai ibu kota baru merupakan cerminan dari pembentukan Indonesia.

“Saya rasa untuk pemilihan nusantara sebagai nama ibu kota baru ada cerminan dari bagaimana negara Indonesia itu dibentuk” katanya.

Menurut Aspian, dilihat dari segi historis nama Nusantara tidak tepat untuk dijadikan nama ibu kota. Namun, jika pemerintah sudah menyiapkan dan memilih matang-matang nama ini, maka ia menerima keputusan tersebut.

“Ketika menilik dari segi historis nama tersebut tidak tepat untuk dijadikan nama ibu kota. Namun, kalau memang pemerintah sudah siap dan memilih dengan matang, saya sih terima-terima saja,” kata Aspian.

Hari Nusantara 13 Desember: Tingkatkan Rasa Cinta terhadap Indonesia

Hari Nusantara 13 Desember: Tingkatkan Rasa Cinta terhadap Indonesia

Reporter M. Rizza Nur Fauzi

Iluatrasi Bhinneka Tunggal Ika.
Sumber: Freepic

Hari Nusantara diperingati setiap tanggal 13 Desember untuk meningkatkan rasa cinta masyarakat kepada bangsa di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, Hari Nusantara jatuh pada Senin (13/12), tepat yang ke-64 tahunnya.

Dilansir dari kkp.go.id, makna Hari Nusantara bagi bangsa Indonesia bukan hanya tentang memperluasnya wilayah kesatuan Republik Indonesia, tetapi untuk memberikan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa lautan yang ada di antara Sabang sampai Merauke, dari pulau Miangas hingga pulau Rote, menjadi penghubung daratan dan pemersatu bangsa. Keanekaragaman pakaian adatnya kemudian melebur menjadi Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika.

Dilansir dari Tirto.id, Sejarah penetapan Hari Nusantara sebagai Hari Nasional erat kaitannya dengan peristiwa “Deklarasi Juanda” pada tanggal 13 Desember 1957 yang bertujuan untuk menegaskan kembali batas-batas wilayah perairan Indonesia setelah kemerdekaan.

Isi dari deklarasi tersebut adalah sebagai berikut:

“Bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.”

Setelah Indonesia merdeka, wilayah perairan negara ditentukan berdasarkan produk hukum Hindia Belanda Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Peraturan tersebut hanya mengatur bahwa batas wilayah laut Indonesia hanya berjarak 3 mil dari garis pantai.

Iluatrasi Lautan Indonesia.
Sumber: Freepic

Dengan disahkannya Deklarasi Juanda dalam UU No. 4/PRP/1960, luas laut Indonesia yang semula 1 juta kilometer persegi menjadi 3,1 juta kilometer persegi.

Namun, Deklarasi Juanda tidak mudah diakui oleh negara lain. Dilansir dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kkp.go.id, Indonesia butuh beberapa tahun hingga pernyataan tersebut diterima dunia internasional.

Indonesia mengusulkan deklarasi ini dalam konvensi PBB pertama pada Februari 1958 dan konvensi PBB kedua pada April 1960, tetapi ditolak. Meski tidak diterima oleh kedua konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah Indonesia mengesahkan deklarasi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Akhirnya, Deklarasi Juanda disahkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga (United Nations Convention On The Law of The Sea/ 1982. Sejauh ini, luas wilayah Indonesia telah meningkat menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Luas wilayah tersbut terdiri dari laut teritorial, perairan pedalaman, dan Zona Ekonomi Ekslusif seluas 2 juta kilometer persegi.

Mahasiswa Jurnalistik UIN Jakarta, Ridho Hatmanto menyampaikan, Hari Nusantara ini patut diperingati oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk toleransi yang pastinya memiliki dampak yang positif.

“Tanggapan saya mengenai peringatan tersebut adalah patut diperingati karena Indonesia memang negara beragam sehingga kita sebagai masyarakat sadar untuk mengembangkan seluruh elemen dengan cara toleransi peringatan ini memiliki dampak positif karena kita bisa mewujudkan pribadi yang sadar akan toleransi, sikap menghargai satu sama lain, damai dan tentram,” ujarnya.

Ia menambahkan, peringatan Hari Nusantara ini juga memiliki makna untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai macam latar belakang.

“Lalu maknanya adalah untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai macam latar belakang dan mencegah adanya konflik atau perpecahan serta menimbulkan jiwa yang suka gotong royong,” sambungnya.

Jokowi Pamer Penanganan Krisis Iklim Indonesia di KTT COP26, Sesuai Fakta?

Jokowi Pamer Penanganan Krisis Iklim Indonesia di KTT COP26, Sesuai Fakta?

Reporter Anggita Fitri Chairunisa; Editor Ahmad Haetami

Presiden Jokowi saat berbicara pada KTT COP26.
Sumber: presidenri.go.id

Presiden Joko Widodo mengatakan perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi global merupakan kunci.

Hal ini dikatakan Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Perubahan Iklim COP26, yang digelar di Glasgow, Skotlandia, pada Senin (1/11).

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim.

“Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82 persen pada 2020,” ujarnya.

Tak hanya itu, Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan bakau seluas 600.000 hektar sampai 2024, terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara 2020-2019.

“Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia, akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030,” imbuhnya.

Presiden Jokowi saat tiba di arena KTT COP26, Glasgow, Skotlandia.
Sumber: Instagram-@jokowi

Menanggapi pidato yang telah disampaikan Presiden Jokowi mengenai perubahan iklim di KTT COP26, mahasiswa UIN Jakarta Hendry Hermawan menilai bahwa pernyataan tersebut berlawanan dengan apa yang terjadi di lapangan.

“Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi mengenai perubahan iklim dan mengenai deforestasi yang menurun secara drastis itu sangat kontradiksi atau berseberangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Sebab, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia merilis bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yang sebelumnya sekitar 1,1 juta jadi meningkat 1,4-1,7 juta per 2013-2017,” jelasnya.

Menurutnya, perubahan iklim yang cepat dan deforestasi yang meningkat disebabkan karena kebijakan-kebijakan yang memengaruhi hal tersebut, mulai dari maraknya penebangan hutan, dan pembukaan lahan yang besar.

Ia juga menyampaikan hal-hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda melawan krisis iklim, yaitu dimulai dari diri kita sendiri.

“Yang pertama adalah mulai dari diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan, sebab hal kecil ini akan membantu kita untuk mencegah krisis sampah yang dapat mengganggu keanekaragaman hayati. Yang kedua dengan cara pembebasan lahan dan pengurangan penebangan hutan yang liar, itu menjadi upaya kita bersama untuk memperjuangkan penghijauan kembali, dan tidak seenaknya membuka lahan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur,” pungkasnya.

Kebebasan Internet Indonesia Menurun, Mahasiswa: Pemerintah Harus Lebih Bijak

Kebebasan Internet Indonesia Menurun, Mahasiswa: Pemerintah Harus Lebih Bijak

Reporter Ani Nur Iqrimah; Editor Syaifa Zuhrina dan Elsa Azzahraita

Ilustrasi sosial media
Sumber: shutterstock.com

Organisasi non-profit Freedom House kembali merilis laporan kebebasan internet dunia untuk tahun 2021. Dalam laporannya, indeks kebebasan internet di Indonesia kembali menurun dari tahun lalu.

Indonesia mendapat skor 48 dari maksimal skor 100 point, menurun satu point dari tahun 2020 yang meraih skor 49. Di wilayah Asia Pasifik, Indonesia menempati urutan ke-10 dari total 17 negara. Dengan skor tersebut, Indonesia masuk kategori partly free atau “bebas sebagian”.

Penelitian ini juga dibagi dalam tiga aspek yaitu hambatan akses internet dengan nilai 14/25, aspek pembatasan konten 17/35 dan aspek pelanggaran hak pengguna mendapat nilai 17/40.

Pada 2018, skor indeks kebebasan internet sempat naik satu angka menjadi 54, namun turun kembali ke angka 51 pada 2019. Kemudian berlanjut hingga tahun 2020 dengan capaian skor 49 dan tahun 2021 dengan skor 48.

Freedom House mencatat adanya sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap merosotnya indeks kebebasan internet di Indonesia. Menyorot peran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Mereka khawatir bahwa peraturan itu dapat mengganggu Hak Asasi Manusia (HAM).

Aturan ini diundangkan pada November 2020 dan berlaku efektif mulai 24 Mei 2021. Regulasi tersebut mengatur hal-hal tentang penyelenggaraan sistem elektronik, seperti pendaftaran, tata kelola moderasi informasi atau dokumen elektronik, permohonan pemutusan akses atas informasi/dokumen, hingga mesin pencarian.

Organisasi ini juga menyebut bahwa platform yang melanggar ketentuan hanya diberi waktu 4 jam pada situasi “mendesak” atau 24 jam pada situasi sebaliknya, untuk menghapus konten “terlarang”.

Logo Freedom House
Sumber: Facebook-Freedom House Moldova

Pada gilirannya, platform online akan menerapkan sistem pemantauan ketat demi memenuhi aturan blokir konten dari Kominfo.

“Tenggat waktu juga mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem pemantauan otomatis yang sering kali berlebihan atau tidak konsisten menandai dan menyensor ucapan pengguna,” jelas Freedom House.

Penyebab turunnya skor kebebasan internet di Indonesia lainnya adalah adanya serangan pada media online dengan menghapus artikel yang berisikan kritikan terhadap pemerintah terkait penanggulangan Covid-19.

Dalam menanggapai kabar ini, salah satu Mahasiswa Jurnalistik UIN Jakarta, Pria Mulya Lugina berharap pemerintah lebih bijak lagi.

“Penurunan indeks kebebasan internet yang setiap tahun menurun mungkin akan menjadi reminder,  baik kepada pemerintah maupun masyarakatnya sendiri. Dengan adanya kabar ini harapan saya kepada pemerintah untuk lebih bijak lagi dalam membuat peraturan tentang kebebasan ber-internet jangan sampai peraturan yang dibuat malah mengganggu Hak Asasi Manusia (HAM) dan yang lainnya. Masyarakat, terlebih anak muda juga harus lebih pintar lagi dalam bermedia sosial.” pungkasnya.

Indonesia-China Resmi Gunakan Yuan untuk Transaksi Bilateral

Indonesia-China Resmi Gunakan Yuan untuk Transaksi Bilateral

Reporter Salsabila Saphira; Editor Aulia Gusma Hendra

Foto Bank Indonesia
Sumber: Google Imageinanto

Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PboC) secara resmi memulai implementasi kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) antara Indonesia dan China, Senin (6/9).

Dikutip dari keterangan pers Bank Indonesia, kerangka kerja sama dimaksud meliputi, antara lain, penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang Rupiah dan Yuan.

United Overseas Bank Limited (UOB)mengumumkan, anak perusahaannya yakni UOB China dan UOB Indonesia menjadi bank yang ditunjuk untuk melaksanakan transaksi mata uang atau yang dikenal dengan appointed cross currency dealer (ACCD) untuk mata uang rupiah (Indonesia) (CNY/IDR).

Hal ini menjadi UOB sebagai Bank Singapura pertama yang menyandang status sebagai bank ACCD untuk mata uang CNY/IDR di China dan Indonesia. UOB China juga merupakan satu-satunya bank yang berkantor pusat di Singapura yang disetujui oleh People’s Bank of China (PBC) menjadi direct market maker untuk mata uang CNY/IDR.

Mata Uang China
Sumber: Thinkstock

Ekonom Makrokonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, penambahan negara mitra kerja sama akan membawa sentimen positif pada pergerakan nilai tukar rupiah, karena mengurangi ketergantungan terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

“Berarti, ini juga menurunkan potensi volatilitas dari pergerakan dollar AS. Karena, kita bisa menggunakan mata uang lokal sebagai penyelesaian transaksi perdangangan dan investasi, dengan negara-negara yang memiliki kerja samaLCS ini,” ujar Riefky Senin, (6/9).

Belum lagi, China merupakan negara mitra dagang terbesar Indonesia. Dalam hal ini, bila perdagangan diselesaikan dengan mata uang Yuan maupun Rupiah, bisa meningkatkan volume perdangangan antara kedua negara.

Tak hanya itu, kesiapan pengusaha maupun bank-bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) untuk menjalankan skema ini juga harus diperhatikan.

Penting juga, adanya kemudahan implementasi, sehingga pelaku usaha tidak kesulitan dalam menggunakan kerja sama ini dan menghasilkan keuntungan yang optimal.

Mahasiswi UIN Jakarta program studi Ekonomi Syariah, Firda Aulia mengatakan hal ini perlu dipertimbangkan lagi oleh Indonesia.

“Resmi berlakunya kerja sama antara Indonesia dan China dengan menggunakan mata uang China untuk pembayaran Internasional membuat Indonesia semakin bergantung kepada China, walaupun selama beberapa tahun belakangan rupiah melemah terhadap dollar, namun harus lebih diperhatikan lagi bahwasanya China semakin ingin menguasai perdagangan internasional khususnya Indonesia” ujarnya.

Firda juga menambahkan sudah banyak sekali investor-investor China kini bekerja sama dengan Indonesia. Maka dari itu sebenernya sangat perlu sekali pertimbangan untuk hal seperti ini, mengingat bahwa utang Indonesia pun sangat banyak sekali, jangan sampai China memanfaatkan keadaan untuk bisa menguasai perdagangan internasional.

Dinamika Media Massa dan Demokrasi di Indonesia

Dinamika Media Massa dan Demokrasi di Indonesia

Reporter Ariqah Alifia;  Editor Taufik Akbar Harefa

Seminar Nasional dengan tema Dinamika Media Massa dan Demokrasi di Indonesia secara virtual (1/9).

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Jakarta bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) kembali mengadakan Seminar Nasional bertajuk Dinamika Media Massa dan Demokrasi di Indonesia secara virtual pada Rabu, (1/9).

Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fdikom UIN Jakarta Suparto, Para Kepala Kasubag Fdikom, Ketua Umum Aspikom Muhammad Sulhan, Para ketua dan sekretaris program studi, para dosen, juga Ketua Program Studi KPI, Armawati Arbi. Dan lebih dari 100 peserta dari berbagai aliansi dan institusi se-Indonesia ikut menghadiri.

Sekretasi Prodi KPI Edi Amin, bertindak sebagai moderator pada sesi Penyampaian materi bersama Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ibnu Hamad, Pengamat Politik Ekonomi Indonesia Ichsanuddin Noorsy, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titik Angraini, Guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Masykuri Abdillah, dan Dekan Fidikom UIN Sunan Ampel Surabaya Abdul Halim, ikut memaparkan materi.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah berangkat dari penelitian mahasiswa terhadap problematika Demokrasi Pancasila  semakin bertambah wawasannya dan semakin mendalam wawasan dalam membahas  Media Massa, Pancasila, dan Demokrasi di Indonesia. Serta diharapkan agar meningkatkan kualitas penelitian komunikasi di level dosen dan mahasiswa Prodi KPI.

Ibnu Hamad menyampaikan materinya tentang Quo Vadis Peran Media Massa dalam Proses Demokrasi secara virtual (1/9).

Dalam paparan materinya Ibnu Hamad, membahas Quo Vadis Peran Media Massa dalam Proses Demokrasi yang merupakan Refleksi dari Masa Pemilu 1999.

Ia mengatakan, media massa sempat disebut kekuatan keempat demokrasi, yakni eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers dan pernah mewarnai demokrasi sebelum adanya media sosial.

Dalam bahasan tentang Pemilu Presiden 2004  oleh Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titik Angraini, ia menyampaikan bahwa Pemilu demokratis tanpa kebebasan media akan menjadi kontradiksi.

“Media sangat penting untuk pelaksanaan pemilu yang demokratis. Pemilihan umum yang bebas dan adil bukan hanya tentang memberikan suara dalam kondisi yang layak, tetapi juga tentang memiliki informasi yang memadai tentang partai, kebijakan, kandidat, dan proses pemilihan itu sendiri sehingga pemilih dapat membuat pilihan yang tepat. Pemilu demokratis tanpa kebebasan media akan menjadi kontradiksi,” ujar Titik Angraini.

Abdul Halim menyampaikan materinya tentang Kepemimpinan Islam dan Demokrasi di Indonesia (1/9).

Di sisi lain, Abdul Halim menyampaikan materi yang bertema Kepemimpinan Islam dan Demokrasi di Indonesia. Media massa yang berpihak pada dakwah yang berpijak pada empat karakteristik kepemimpinan nabi, Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathahanah.

Sebagaimana kepemimpinan yang digunakan Rasulullah ialah Nubuwah dan demokrasi saat ini menggunakan sistem musyawarah.

Ia juga menyampaikan Indikator Keberhasilan dan Kontribusi Partai Politik dalam Pembangunan adalah terwujudnya Tertib Sosial yang ditandai dengan Penegakan Hukum, Peningkatan Kesejahteran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan.

Dipenghujung diskusi Titik Angraini berharap, elit politik bisa mengedepankan kepentingan bersama dalam pemerintahan ke depannya.

China akan Bangun Pabrik Vaksin di Tanah Air

China akan Bangun Pabrik Vaksin di Tanah Air

Reporter Mukhammad Maulana Fajri; Editor Aulia Gusma Hendra

Program vaksinasi untuk masyarakat Indonesia guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.
Sumber: DNK TV_Fajri

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa ada rencana pembuatan pabrik vaksin Covid-19 di Indoenesia. Produksi vaksin akan diproduksi oleh perusahaan asal China yang akan bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memproduksi vaksin corona. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rakerkonas Apindo ke-31, Selasa (24/8).

Pabrik vaksin yang akan diproduksi oleh China bekerja sama dengan perusahan lokal Indonesia, diperkirakan akan berjalan pada April Tahun 2022 mendatang. Perusahaan  vaksin Covid-19 tersebut akan memproduksi vaksin jenis mRNA. Namun, belum diketahui perusaan lokal Indonesia mana yang akan bekerja sama dengan China.

“Industri vaksin kami dorong di Indonesia. Ada satu produksi kerja sama dengan perusahaan Indonesia dan China,” ungkap Luhut.

Tujuan dari pembuatan pabrik vaksin jenis mRNA adalah untuk menggenjot vaksinasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Karena program diadakanya  vaksinasi di tanah air sudah semakin baik, maka kebijakan pemerintah untuk membuat pabrik vaksin dan jenis vaksin baru. Menanggapai pernyataan Presiden Joko Widodo, harapanya pada akhir Agustus 2021, target 100 juta vaksinasi bisa tercapai. Selanjutnya, pada September 2021, akan menargetkan tambahan 60 juta vaksinasi.

Menurut Willman Al-Farizy, mahasiswa kesehatan masyarakat UIN Jakarta, mendukung  penuh program yang telah di agendakan oleh pemerintah. Karena dengan adanya pembuatan pabrik vaksin Covid-19 bisa menjadikan Indonesia kembali pulih tanpa adanya virus yang telah lama memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

“Menurut saya bagus saja, apabila kemampuan atau kecanggihan teknologi tersebut dapat ditransfer kepada Indonesia, maka Indonesia pun akan lebih mandiri kedepannya untuk membuat vaksin sendiri dan tidak bergantung pada negara lain yang akan membuat keadaan kembali pulih normal seperti semula “ Ujar Willman.

Ilustrasi vaksin Covid-19
Sumber: bppt.go.id

Berbeda dengan Willman, mahasiswi Jurnalistik UIN Jakarta, Annisa berpendapat kurang setuju dengan diadakanya pembuatan pabrik vaksin oleh China di Indonesia. Karena takut dikhawatirkan akan menguntungkan pihak tertentu saja, disisi lain Indonesia sudah memiliki jenis vaksin baru dan akan membuat vaksin lagi dengan negara asing.

“Namun, bila dalam perjanjian kerjasamanya hanya menguntungkan pihan China saja, maka menurut saya harus ditinjau kembali rencana tersebut, karena bisa saja yang terjadi adalah kita hanya dimanfaatkan saja.“ Ungkap Annisa.

Gempa 8,1 Magnitudo Guncang Alaska, Adakah Dampak bagi Indonesia?

Gempa 8,1 Magnitudo Guncang Alaska, Adakah Dampak bagi Indonesia?

Reporter Nisrina Fathin; Editor Elsa Azzahraita

Ilustrasi mengukur besarnya gempa.
Sumber : Instagram @raspishake

Pantai Alaska diguncang gempa tektonik  dengan kekuatan 8,1 pada Kamis (29/7) pukul 13:15 WIB berdasarkan hasil laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Indonesia.

Titik pusat gempa ini terjadi di koordinat 55,325° dan LU 157,841° BB, tepatnya di laut dengan jarak 104 km arah tenggara Perryville, Alaska, dengan sumber gempa di kedalaman 36 km.

Dilihat dari lokasi titik pusat gempa dan sumber kedalaman, gempa bumi ini  merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas pada lempeng Alaska. Hasil analisis mekanisme sumber ini menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik.

Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) memberikan informasi bahwa gempa bumi ini berpotensi menimbulkan tsunami kurang dari 0,3 meter di wilayah Indonesia.

Merespon hal ini, Kepala Bidang Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan, berdasarkan hasil pemodelan BMKG, untuk wilayah Indonesia  tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami sebab tidak adanya potensi tsunami di Indonesia.

Daryono mengatakan gempa ini sempat memicu dikeluarkannya peringatan dini tsunami yang akibat terjadinya aktivitas gempa bumi susulan lebih dari 25 kali dengan magnitudo kurang dari 6,0 sejak siang hingga pukul 16.00 WIB. Hal ini mengakibatkan  beberapa sirine perintah evakuasi sempat dibunyikan.

Namun, hasil monitoring muka laut hanya mencatat perubahan yang tidak akan berdampak, sehingga peringatan dini tsunami diakhiri. “Berdasarkan hasil pemodelan ini BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia, untuk itu masyarakat dihimbau tetap tenang dan tidak mudah percaya kepada isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” tandas Daryono.

Indonesia Optimis jadi Produsen Baterai Mobil Listrik Dunia

Indonesia Optimis jadi Produsen Baterai Mobil Listrik Dunia

Oleh Anggita Fitri Chairunisa; Editor Tiara De Silvanita

Ilustrasi pengisian baterai kendaraan listrik
Sumber: freepik.com

Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Hal inilah yang mendasari pernyataan dari Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang bahwa Indonesia sangat siap menjadi produsen baterai kendaraan listrik.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia sepanjang 2019 menjadi produsen terbesar di dunia yang menghasilkan 800 ribu ton bijih nikel per tahun.

Untuk pembuatan baterai dibutuhkan tiga bahan baku utama yaitu nikel, lithium, dan kobalt. Untuk nikel, Indonesia menguasai sebesar 30 persen. Dibandingkan beberapa negara lain, keunggulan Indonesia yaitu memiliki nikel laterit yang merupakan produk laterisasi atau pelapukan batuan ultramafik (batuan yang mengandung magnesium dan besi.

Saat ini permintaan kendaraan listrik terus meningkat dan diperkirakan tumbuh sekitar 55 juta unit di dunia pada 2040. Sejalan itu kebutuhan baterai lithium juga meningkat yang diramalkan akan ada kapasitas lebih dari 500 GWh untuk kendaraan listrik pada 2030.

Agus mengatakan dari sana terlihat permintaan baterai akan semakin besar, begitu pula dengan bahan baku pembuatannya. Dari situlah Indonesia dianggap berpeluang menjadi pemain industri besar.“Melalui program ini baterai akan jadi komponen paling berharga yang mewakili 35 persen dari biaya pembuatan Electronic Vehicle (kendaraan listrik),” Jelasnya.

Sampai saat ini sudah ada sembilan perusahaan di Indonesia yang berkonsentrasi terhadap industri kendaraan listrik, empat di antaranya adalah produsen baterai dan lima pemasok bahan baku.

Dengan demikian Indonesia mampu mendukung rantai pasokan baterai mulai bahan baku, kilang, manufaktur perakitan dan manufaktur kendaraan listrik, hingga daur ulang.

Berikut 4 Produsen baterai di Indonesia :

  1. ABC Everbright
  2. International Chemical Industry
  3. Panasonic Gobel
  4. Energizer

Berikut 5 Pemasok bahan baku baterai di Indonesia:

  1. Huayue Nickel Cobalt
  2. QMB New Energy Material
  3. Weda Bay Nickel
  4. Halmahera Persada Lygend
  5. Smelter Nikel Indonesia

Seorang mahasiswa UIN Jakarta, Delima Luzen mengatakan bahwa sudah seharusnya kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga dapat memperlihatkan bahwa negara kita mampu bersaing dengan negara lain.

“Hal ini tentu harus disambut dengan baik karena dengan kesiapan Indonesia untuk menjadi produsen, itu menujukkan bahwa Indonesia memanfaatkan kekayaannya dengan baik. Selain itu, dengan menjadi pemasok baterai untuk kendaraan listrik, Indonesia dapat memperlihatkan bahwa Indonesia mampu untuk bergelut di dunia industri dan dapat bersaing di bidang tersebut dengan negara lain,” ujarnya kepada DNK TV pada Jumat, (16/7).

Bank Dunia: Akibat Pandemi Covid-19, Indonesia Turun Kasta

Bank Dunia: Akibat Pandemi Covid-19, Indonesia Turun Kasta

Oleh Laode M. Akbar; Editor Elsa Azzahraita

Gedung Kantor Pusat Bank Dunia (World Bank)
Sumber: Facebook-World Bank

Sejak tahun 2019 kemarin, dunia telah menghadapi pandemi Covid-19 yang terus menggerogoti hampir semua aspek, tak terkecuali ekonomi.  Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang merasakan pahitnya dampak yang ditimbulkan pandemi ini.

Dewasa ini, di mana kasus Covid-19 yang semakin melonjak, menyebabkan penghasilan ekonomi rakyat Indonesia mengalami penurunan. Hal ini lantaran banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 sehingga berdampak terhadap daya beli. Alhasil, Indonesia pun mengalami penurunan kasta ekonomi, terutama pada tahun 2020 kemarin.

Dalam laporan Bank Dunia (World Bank) yang diperbarui setiap 1 Juli, kasta ekonomi Indonesia turun dari sebelumnya negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country) menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah  (lower middle income country).

Penurunan kelas ini terjadi karena  seiring dengan menurunnya pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita pada tahun 2020. Di mana pada tahun 2019 pendapatan per kapita Indonesia sebesar US$4.050, kemudian turun pada tahun 2020 menjadi US$3.870.

Selain itu, Bank Dunia juga mengeluarkan klasifikasi baru pada 2020 yang mengubah kategori negara berpenghasilan menengah ke bawah dengan rentang pendapatan US$1.046-US$4.095 dan kelompok penghasilan menengah ke atas US$4.096-US$12.695. Sebelumnya, klasifikasi penghasilan menengah ke bawah berada dalam rentang US$1.035-US$4.045 dan menengah ke atas sebesar US$4.046-US$12.535.

Dalam laporannya tersebut juga menginformasikan bahwa padahal Indonesia bersama Mauritius, Rumania, dan Samoa sangat dekat dengan ambang klasifikasi pada 2019. Namun mengalami penurunan Atlas GNI per kapita karena covid-19 yang mengakibatkan klasifikasi lebih rendah pada 2020.

“Sebuah prestasi membanggakan. Kenaikan status diberikan berdasarkan penilaian Bank Dunia terkini. GNI per kapita Indonesia 2019 naik menjadi US$4.050 dari posisi sebelumnya, yaitu US$3.840,” komentar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari kala itu  sebelum akhirnya pandemi mulai menerjang.

Terkait penurunan kasta ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu juga berkomentar bahwa krisis kesehatan pada pandemi telah memberi dampak yang sangat mendalam pada kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi global.

“Pandemi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, di tahun 2020. Dengan demikian, penurunan pendapatan per kapita Indonesia merupakan sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7).

Pada tahun 2021 pun, beberapa ekonom memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun ini akan semakin krisis.  Selain akibat dari penghasilan masyarakatnya yang menurun, ada beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti besarnya akumulasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rapuhnya ketahanan fiskal, hingga daya beli masyarakat yang rendah.

Foto Kemenkeu I Sri Mulyani.
Sumber: kemenkeu.go.id

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap optimis perekonomian RI akan membaik jika program vaksinasi massal dan upaya mencegah meluasnya Covid-19 berjalan dengan baik pula.

“Ini benar-benar tugas yang berat bagi semua orang tetapi kami akan mengerahkan seluruh sektor, juga pemerintah daerah, bahkan militer dan polisi, karena ini prioritas yang sangat penting,” kata Menkeu dalam wawancara virtualnya pada acara Squawk Box CNBC Asia, Senin (25/1).

Melihat perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin menurun selama pandemi, terutama penurunan kasta ekonomi ini membuat pemerintah harus lebih dalam mencari solusi lagi agar perekonomian Indonesia lebih stabil. Salah satu caranya yaitu dengan mengatasi berbagai persoalan terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Bukan hanya itu, masyarakat  juga harus mendukung pemerintah dengan meningkatkan kepatuhan terkait pencegahan Covid-19 ini, salah satunya dengan mengikuti program vaksinasi Covid-19 agar terciptanya herd immunity.