Pro Kontra Penamaan Ibu Kota Negara menjadi Nusantara

Pro Kontra Penamaan Ibu Kota Negara menjadi Nusantara

Reporter Nurdiannisya Rahmasari; Editor Taufik Akbar Harefa

Menteri PPN, Suharso Monoarfa.
Sumber : bapenas.go.id

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa mengumumkan penamaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dengan nama Nusantara.

Nama ini dipilih oleh Presiden Joko Widodo dari 80 nama yang diusulkan, di antaranya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Warnapura, Cakrawalapura, Kertanegara dan lain sebagainya.

Dikutip dari kanal resmi Parlemen Channel, Suharso menjelaskan Presiden Jokowi telah mengonfirmasi nama IKN tersebut pada Jumat (14/01).

“Saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” kata Suharso dalam Rapat Pansus RUU IKN di Jakarta, Senin (17/01).

Suharso menjelaskan pemberian nama IKN menjadi Nusantara dikarenakan nama tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas sejak dahulu, baik domestik maupun global, sehingga menjadi ikon bagi Indonesia.

Pradesain Istana Negara Ibu Kota Baru – Kalimantan Timur Sumber : YouTube–Presiden Joko Widodo

Penetapan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru, mendapat respons beragam dari berbagai kalangan.

Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia meyakini, penetapan ini telah melewati pertimbangan yang matang oleh pemerintah sendiri.

“Kita sepakati bahwa nama Nusantara itu kita beri apresiasi tinggi, tentu kita menganggap bahwa sampai putus nama Nusantara itu dengan pertimbangan matang, ada aspek historis, sosiologis kemudian filosofis,” kata Doli, Senin (17/01).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai nama Nusantara kurang cocok untuk dijadikan sebagai nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menurutnya, nama Nusantara memiliki makna tersendiri, terlebih nama ini sudah menjadi istilah untuk Wawasan Nusantara.

“Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada istilah Wawancara Nusantara,” cuitannya di akun Twitter @fadlizon.

Cuitan Fadli Zon terkait Penamaan Ibu Kota Baru dengan nama Nusantara
Sumber : Twitter-@Fadlizon

Ia juga mengusulkan penamaan ibu kota memakai nama Jokowi, mengingat ibu kota Kazakhstan pun menggunakan nama presidennya sebagai nama ibu kota.

“Usul saya nama ibu kota langsung saja ‘Jokowi’. Sama dengan ibu kota Kazakhstan ‘Nursultan’ (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)” imbuh Fadli dalam cuitannya.

Tak senada dengan cuitan Fadli Zon, Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Jakarta, La Ode Muh Djasmin justru menyetujui penetapan nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru. Menurutnya, nama Nusantara mewakili seluruh perbedaan yang ada di Indonesia.

“Tanggapan saya mengenai ibu kota baru yang dinamai Nusantara itu, saya setuju. Karena nama Nusantara itu bagi saya adalah nama yang mewakili seluruh atau berbagai macam perbedaan,” ungkapnya pada jurnalis DNK TV.

Ia juga mengungkapkan nama Nusantara ini justru cocok dijadikan sebagai nama ibu kota baru karena Nusantara merupakan kata penyatu yang diharapkan nantinya dapat menyatukan segala macam perbedaan dan memberi warna baru bagi Indonesia.

“Justru kata Nusantara ini yang cocok menjadi nama ibu kota baru karena bagi saya kata ‘Nusantara’ itu penyatu sehingga apabila dinamakan Nusantara maka kita berharap ibu kota baru ini dapat menyatukan berbagai macam perbedaan di Indonesia dan memberikan warna baru” pungkasnya.

Mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris UIN Jakarta, Andi Aspian Nur Apsari pun ikut buka suara terkait hal ini. Ia merasa pemilihan nama Nusantara sebagai ibu kota baru merupakan cerminan dari pembentukan Indonesia.

“Saya rasa untuk pemilihan nusantara sebagai nama ibu kota baru ada cerminan dari bagaimana negara Indonesia itu dibentuk” katanya.

Menurut Aspian, dilihat dari segi historis nama Nusantara tidak tepat untuk dijadikan nama ibu kota. Namun, jika pemerintah sudah menyiapkan dan memilih matang-matang nama ini, maka ia menerima keputusan tersebut.

“Ketika menilik dari segi historis nama tersebut tidak tepat untuk dijadikan nama ibu kota. Namun, kalau memang pemerintah sudah siap dan memilih dengan matang, saya sih terima-terima saja,” kata Aspian.