Kominfo Ancam Blokir Platform Digital Besar Hingga Persoalan Kebijakan Privasi Pengguna

Kominfo Ancam Blokir Platform Digital Besar Hingga Persoalan Kebijakan Privasi Pengguna

Reporter Nura Inayatus Sa’adah; Editor Belva Carolina

Ilustrasi aplikasi sosial media. (Pixabay/@LoboStudioHamburg)

Wacana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan memblokir beberapa platform digital seperti Google, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, dan aplikasi lainnya menjadi perbincangan panas di media sosial. Akibat platform tersebut belum adanya pendaftaran resmi dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkungan Privat ke Kominfo.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pada (22/6) lalu, Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi mengimbau para penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia untuk segera mendaftarkan diri ke sistem Kominfo.

“Batas waktu pendaftaran PSE Lingkup Privat, baik domestik maupun asing, melalui sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA) akan berakhir pada 20 Juli 2022,” ujar Dedy dalam live streaming konferensi pers pada akun YouTube resmi Kemkominfo TV.

Apabila Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkungan Privat belum juga mendaftarkan diri lewat dari batas yang ditentukan, maka akan dilakukan pemutusan akses platform atau situs milik PSE Lingkup Privat tersebut. Hal ini didasari dua aturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Apakah PSE yang Tidak Terdaftar Akan Langsung Diblokir?

Adanya wacana pemblokiran langsung mendapat respon buruk dari masyarakat. Masyarakat merasa akan sangat dirugikan jika pemblokiran tersebut benar-benar dilakukan, mengingat sebagian besar masyarakat menggunakan platform media sosial untuk pekerjaan dan aktivitas lain.

Dedy Permadi menjelaskan bahwa pemblokiran tidak akan langsung dilakukan begitu saja. Kominfo akan melakukan pengecekan dan identifikasi terlebih dahulu.

“Setelah melakukan identifikasi, maka kominfo akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang menjadi pengampu sektor tersebut,” kata Dedy.

Platform financial technology (fintech) yang masih belum mendaftarkan diri maka Kominfo akan berkoordinasi langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan. PSE yang belum mendaftarkan diri seperti platform game, maka Kominfo akan resmi berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Setelah pengecekan dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Kominfo akan mengkomunikasikan dengan PSE tersebut mengenai alasan belum terdaftar. Jika tidak ada penjelasan yang dapat diterima oleh Kominfo, maka akan dilakukan pemutusan akses.

Dedy juga menjelaskan jika PSE belum mendaftarkan diri dan terlanjur diblokir, pemutusan akses platform PSE tersebut bisa dinormalkan kembali. Namun PSE harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Tel wam 
YouTube 
KOMINFO: 
n a am, Twitter 
AKAN BLOKI 
li x terancam 
Ir fo bulan 
WHATSA 
INSTA 
NEXTREN i TREN 
Komi 
dan 
Gama era b 
LKATIVE 
Menolak aturan 
GO 
m 
Ii202211F 
/ Tekno / 
PSE di Indonesia, Daftar k 
20 Juli, Google, Fac 
Indonesia atau Dibl 
Kominfo tentang 
Penyelenggaraan 
-a 
Sistem Elektronik 
Lingkup Privat 
01<i 
Twitte 
x ter 
o 
tandatangani surat protes: https://s.id/protesnetizen
Petisi penolakan aturan Kominfo tentang PSE (Twitter/@safenetvoice)

Protes Warganet untuk Kominfo

Berbagai bentuk protes dan penolakan mengenai pemblokiran platform oleh warganet semakin banyak. Bukan hanya bualan belaka, tak sedikit yang memaparkan ulasan bahwa keputusan Kominfo merupakan kesalahan besar dan harus dihentikan.

Warganet sangat menyayangkan apabila PSE besar seperti Google harus diblokir. Mengingat Google sudah menjadi backbone hampir semua platform dan aplikasi baik android maupun iOS. Jika Google diblokir sama saja membunuh aplikasi lain yang terkoneksi langsung dengan layanan Google.

Meskipun banyak aplikasi yang sudah terdaftar di PSE Kominfo, namun sebagian besar aplikasi tersebut terhubung dengan layanan Google, tentunya jika pemblokiran dilakukan akan banyak aplikasi yang terganggu.

Pasalnya WhatsApp yang merupakan platform pesan utama di Indonesia pun akan diblokir, padahal banyak aktivitas pelayanan pemerintahan yang dilakukan melalui WhatsApp.

Selain itu, warganet semakin dibuat geram dengan kelakuan Kominfo. Saat ramainya pemberitaan pemblokiran PSE, Kominfo justru aktif membuat postingan di platform Twitter. Sedangkan Twitter masuk ke dalam daftar PSE yang belum terdaftar dan terancam diblokir.

Warganet pun berbondong-bondong menyerang akun Twitter Kominfo dengan berbagai komentar protes dan tidak sedikit yang memaki-maki.

Teguh Arianto melalui utasan Twitternya dalam akun @secgron menjelaskan kemungkinan alasan mengapa platform besar seperti Twitter, Google, dan Meta (FB, IG, WA) belum mendaftarkan diri ke PSE Kominfo. Apabila platform tersebut mendaftarkan diri maka mereka akan melanggar kebijakan privasi mereka sendiri dan privasi pengguna akan terancam.

“Coba pikir kenapa sampai sekarang Twitter, Google dan Meta (FB, IG, WA) masih belum mendaftarkan platform mereka ke PSE @kemkominfo? Jika platform ini ikut mendaftar, maka mereka akan melanggar kebijakan privasi mereka sendiri & privasi kita sebagai pengguna juga akan terancam.” Utasnya.

Hal ini karena Peraturan Pemerintah Kominfo nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Kominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat terdapat pasal yang bermasalah. Pasal tersebut dianggap terlalu berbahaya dan kurang rinci, sehingga dapat merugikan banyak pihak. Salah satu pasal yang dibuat pun dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Bentuk protes pun dilakukan warganet dalam bentuk petisi. Sudah banyak yang menandatangani petisi tersebut sebagai bentuk penolakan aturan Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Desakan Kebenaran Hukum dan Kasus-Kasus yang Tidak Tuntas di Indonesia

Desakan Kebenaran Hukum dan Kasus-Kasus yang Tidak Tuntas di Indonesia

Penulis  Rizky Hamdani; Editor Dani Zahra Anjaswari

Law
Ilustrasi hukum di Indonesia. (Freepik/@macrovector) 

Salah satu ucapan paling terkenal dari jenderal dan kaisar Prancis Napoleon Bonaparte adalah : “The world suffers a lot. Not because of the violence of bad people but because the silence of good people.” Artinya, dunia telah banyak menderita bukan karena perbuatan orang jahat, tapi karena orang baik yang diam saja.

Di Indonesia, politik juga masih kuat dipercaya sebagai jalan strategis untuk menorehkan sebabak kebajikan dan perubahan. Sebagaian politikus di Indonesia disebut sebagai siasat, muslihat, tipu daya yang merebut dan mempertahankan kekuasaan petinggi di Indonesia.

Dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan politik mereka harus mampu meyakinkan kepada publik agar mendapat dukungan sepenuhnya. Tindakan tidak bermoral yang nantinya menyangkut kebenaran-kebenaran seperti korupsi politik.

Dengan adanya hal tersebut maka tidak menutup kemungkinan seorang politikus melakukan pencitraan seolah-olah memang dirinyalah yang terbaik. Tidak menutup kemungkinan bahwa seorang politikus menggunakan sebuah media untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat agar publik menilai dirinya adalah orang yang baik dan benar.

Namun, di sisi lain tidak hanya kepentingan masyarakat dan publik saja yang menjadi utama, tetapi kepentingan pribadi politikus dan kepentingan organisasi atau kelompok juga menjadi diutamakan.

Kebohongan pula kerap terjadi dalam “perception building” (menciptakan gambaran atau persepsi). Banyak politikus yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi.

Konsekuensinya, gubernur dan wakil gubernur dijabat secara otomatis oleh penguasa lokal sesuai dengan karakteristik keistimewaan daerah yang bersangkutan. Jika hal ini diingkari, itu sama saja artinya bahwa predikat keistimewaan itu tidak lagi diakui oleh pemerintah pusat.

Sebenarnya mengapa para petinggi negeri mempertahankan ambisinya yang jelas-jelas bertentangan dengan suara rakyat di tingkat lokal. Hanya lantaran ingin dicatat ke dalam sejarah sebagai penguasa yang pernah mengajukan RUU yang penuh kontroversi itu meski harus melukai hati rakyat.

Apa susahnya menenteramkan hati rakyat dengan mendengarkan dan merangkul kehendak mereka sehingga bisa memberikan ketenangan di tengah situasi tidak menentu akibat badai gunung berapi, longsor ataupun banjir. Haruskah menunggu kegeraman dan kemarahan rakyat berubah menjadi aksi massa yang pada akhirnya melahirkan situasi yang tidak menentu.

Judges at court hearing illustration. prosecutor and legal secretary woman or assessor
Ilustrasi persidangan. (Freepik/@vectorpouch)

Setiap upaya menemukan kebenaran selalu dihadapkan pada kemungkinan untuk meleset. Kemungkinan melesetnya kebenaran demikian terjadi pula pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terutama yang terkait pencarian kebenaran materiil.

Kemudian untuk meminimalisir kasus-kasus politik harus dibentuk strategi tersebut yang mencakup aspek preventif, detektif, dan represif yang perlu dilaksanakan agak keberanan suatu kasus dapat diungkap dengan sebaik-baik mungkin.

Salah satu mahasiswa Hukum UIN Jakarta, Topan menjelaskan bahwa alur pelaporan di Indonesia perlu diketahui oleh masyarakat agar tidak ada kesalahan dalam melakukan pelaporan.

“Untuk alur pelaporan yang ada di Indonesia itu melaporkan peristiwa ke kantor polisi terlebih dahulu contoh polsek, polres, polda, dan mabes. Setelah itu bisa langsung ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk memberi laporan atau pengaduan. Selanjutnya penyidik akan memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan, penyidikan terhadap suatu tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Karena itu, tindak pidana dilakukan berdasar pada surat perintah penyidikan dan laporan polisi,” ujar Topan.

Jika dilihat, berikut beberapa kasus yang tidak tuntas yakni kasus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Murni Said Thalib yang meninggal dunia pada 7 September 2004, Munir dibunuh di dalam pesawat saat terbang dari Jakarta ke Belanda dengan racun jenis arsenik. Hingga kini, kasus pembunuhan pendiri imparsial dan aktivis komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu belum tuntas mengungkap dalang pembunuhan.

Kemudian untuk Kasus lain yang belum ditangani adalah penghilangan paksa 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta pada 1997 dan 1998, menjadi penasihat hukum korban tragedi Tanjung Priok 1984, dan pembuhuhan aktivis buruh Marsinah pada 1994.

Selanjutnya kasus Araujo yang dituduh sebagai pemberontak yang melawan Pemerintah Indonesia untuk memerdekakan Timor Timur pada 1992, dan kasus pelanggaran HAM lainnya.

Peristiwa besar di balik pembunuhan Munir tak kunjung terungkap. Sementara itu, dalang di balik pembunuhan Munir masih menghirup udara bebas. Kematian Munir menjadi bukti nyata kebenaran di negara ini dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masih belum tertangani dengan baik.

Lalu, apakah kita masih bisa untuk mempercayai para penegak hukum di Indonesia?

Amnesty International Indonesia Gelar Diskusi Publik “Hukuman Mati Bukan Solusi”

Amnesty International Indonesia Gelar Diskusi Publik “Hukuman Mati Bukan Solusi”

Reporter Adinda Shafa Afriasti; Editor Syaifa Zuhrina

10 
, 311%'8'lsmos uvw wwnynH , 
Isnys10
Para pembicara dalam diskusi publik “Hukuman Mati Bukan Solusi, Bestie”. (YouTube/Amnesty International Indonesia)

Amnesty International Indonesia menyelenggarakan peluncuran laporan global Amnesty mengenai hukuman mati dalam ruang diskusi publik bertajuk “Hukuman Mati Bukan Solusi, Bestie” pada Selasa (24/5) melalui Zoom Cloud Meeting dan siaran langsung YouTube Amnesty International Indonesia.

Diskusi ini dihadiri oleh beberapa narasumber yakni periset Amnesty, Ari Pramuditya, Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, Pendidik Pondok Pesantren Misykat al-Anwar, Roy Murtadho, Dosen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia, Saraswati Putri, serta Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Andy Yetriyani.

Berdasarkan data Amnesty, jumlah hukuman mati secara global mengalami kenaikan sebesar 40% terhitung sejak 2020-2021. Pandemi menjadi salah satu faktor penundaan dan meningkatnya kuantitas hukuman tersebut serta kualitas pemeriksaan perkara yang tidak maksimal karena persidangan online.

Secara global, terdapat tiga negara penyumbang hukuman mati terbesar yakni Iran, Arab Saudi, dan Mesir. Ketiga negara tersebut menyumbang 80% dari keseluruhan jumlah hukuman mati di dunia, dan Tiongkok menjadi algojo nomor satu meski sudah 50% negara di dunia telah menghapus hukuman tersebut.

Indonesia sendiri tercatat masih menerapkan hukuman mati, meski secara politik belum memberi tanggapan pasti terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 17 November 2021 untuk moratorium hukuman tersebut. Di Indonesia, vonis hukuman tersebut mengalami peningkatan kuantitas dengan penyumbang terbesar pada kasus narkotika.

Laporan global Amnesty yang disampaikan oleh Ari Pramuditya mengenai jumlah kasus hukuman mati. (YouTube/Amnesty International Indonesia).

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti memaparkan bahwa tidak ada bukti nyata hukuman mati dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

“Masih banyak cara yang tidak melanggar hak asasi manusia yang jauh lebih efektif bila tujuannya bukan balas dendam, melainkan kemashlahatan bersama,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia dapat mengikuti jejak Belanda yang memiliki jumlah tindak pidana sedikit tanpa harus mengancam namun dengan memperbaiki sistem hukumnya.

Di dalam Islam sendiri, hukuman mati memang diterapkan dalam beberapa pelanggaran. Dalam hal ini, Pendidik Pondok Pesantren Misykat al-Anwar, Roy Murtadho menuturkan bahwa hukuman mati dalam Islam pada dasarnya adalah mengenai tegaknya keadilan.

“Dalam tradisi Islam, orang yang membunuh dapat terbebas dari hukuman mati bila keluarga atau ahli waris nya memberi ampunan” ucapnya pada Selasa (24/5).

Ia juga menambahkan bahwa di dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang menegaskan bahwa memaafkan orang yang bahkan tidak layak dimaafkan, memiliki nilai yang sangat mulia di sisi Allah.

Melalui diskusi publik ini, Amnesty dengan tegas menolak hukuman mati.

Stands kami, Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa terkecuali, terlepas dari sifat atau keadaan kejahatannya, rasa bersalah atau tidak bersalahanya, kemudian metode yang digunakan dalam eksekusi. Kami dengan tegas dalam kampanye kami untuk menghapus total hukuman mati,” jelas Ari Pramuditya.

Ziarah Kubur Jelang Ramadan, Apa Hukumnya?

Ziarah Kubur Jelang Ramadhan, Apa Hukumnya?

Reporter Tiara Juliyanti Putri; Editor Belva Carolina

Ilustrasi warga sedang ziarah kubur. (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Menjelang Bulan Ramadan, ziarah kubur merupakan suatu kebiasaan unik yang lumrah dilakukan oleh masyarakat. Tradisi ziarah kubur sebelum Ramadan atau kerap disebut nyekar ini menjadi salah satu cara bagi masyarakat untuk mengenang dan mendoakan anggota keluarganya yang sudah tiada. Lantas, seperti apa hukum dan pandangan nyekar atau ziarah kubur dalam Islam?

Sebenarnya mengunjungi pemakaman untuk mendoakan yang sudah tiada, bukan hanya di Indonesia. Fakta telah menyebutkan bahwa hampir seluruh kebudayaan di dunia tentunya memiliki ritual tersendiri untuk menghormati leluhur yang sudah meninggal, baik itu dengan pemanjatan doa dan hal-hal lainnya.

Dikutip dari CNN Indonesia, menurut Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bandung, KH Wahyul Afif Al-Ghafiqi, nyekar atau ziarah kubur merupakan tradisi yang baik dalam bentuk ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam.

Menurutnya, ziarah kubur membantu manusia untuk mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk menghadap Allah SWT. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tradisi ziarah kubur tidak seharusnya dianggap berlebihan dan cukup dilakukan sebagai bagian dari ibadah.

Romdhoni, salah satu guru agama di SMA Jakarta Selatan mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu orang yang melakukan ziarah kubur saat menjelang Bulan Ramadhan.

“Saya termasuk yang ikut ziarah, karena saya juga menziarahi makam orang tua saya dan mendoakannya, tidak hanya itu saya juga mengirimkan surah Al-Fatihah dan berharap semoga Allah menerimanya serta memberikan pahalanya. Tetapi yang perlu digaris bawahi dan diperhatikan yaitu agar jangan meminta doa kepada penghuni kubur,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ketika melakukan ziarah kubur seharusnya ada penanggung jawab rombongan yang harus mengarahkan para jemaah yang akan berziarah. Selain mengingatkan akan kematian dan mendoakan ahli kubur seharusnya ada rasa hormat terhadap orang yang sudah kembali ke rahmatullah.

Ilustrasi berdoa saat ziarah kubur. (Freepik/@jcomp)

Ziarah kubur yang dilakukan pada waktu tertentu seperti menjelang bulan Ramadhan hukumnya sunnah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya Fatawa Fiqhiyah al-Kubra (2/24) yang artinya.

“Beliau (Ibnu Hajar) ditanya tentang berziarah ke makam para wali pada waktu tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke makam mereka. Beliau menjawab, berziarah ke makam para wali adalah ibadah yang disunnahkan. Demikian pula perjalanan ke makam mereka.”

Salah satu Dosen UIN Jakarta, Syamsul Yakin mengatakan bahwa nyekar menjelang Bulan Ramadhan itu tradisi atau budaya agama kita, sedangkan ziarah kubur merupakan ajaran agama tetapi tidak membedakan antara keduanya. Namun, nyekar atau ziarah menjelang Ramadhan merupakan tradisi dalam rangka menyambut bulan Ramadhan dan bersilaturahim kepada yang telah tiada baik orang tua maupun saudara.

“Nyekar atau ziarah kubur kapanpun bernilai sunnah dan itu akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kita bisa memotret nyekar dari dua sisi, yaitu dari sisi tradisi agama dan dalam konteks ajaran agama yang di sunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW,” tambahnya.

Keadilan Sosial Masih Jadi Tugas Pemerintah

Keadilan Sosial Masih Jadi Tugas Pemerintah

Reporter Jenni Rosmi Aryanti; Editor Latifahtul Jannah

Ilustrasi lambang timbangan hukum sebagai timbangan keadilan. (Unsplash/Tingey Injury Law Firm)

Tahukah kamu bahwa setiap tanggal 20 Februari diperingati sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia dan telah diperingati sejak 2009 secara global? Ya, setiap tahunnya diangkat satu tema dengan pesan tertentu sebagai bentuk peringatan Hari Keadilan Sosial Sedunia.

Dilansir dari laman resmi PBB, peringatan ini bermula dari organisasi buruh dunia yaitu International Labour Organization (ILO) yang meminta keadilan sosial berlandaskan Deklarasi Philadelphia tahun 1944 serta prinsip-prinsip dan hak dasar di tempat kerja.

Banyaknya masalah ketidakadilan sosial di dunia khususnya sektor ekonomi, kemudian, pada 26 November 2007 Majelis Umum PBB menerapkan tanggal 20 Februari sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia.

Di Indonesia sendiri, adanya peringatan Hari Keadilan Sosial nyatanya tak merubah keadaan secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang dinilai jauh dari keadilan.

Beberapa di antaranya kasus pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang sempat mencuat di trending Twitter dengan tagar

#PercumaLaporPolisi pada Rabu (8/10/2021). Tagar tersebut muncul sebagai bentuk protes masyarakat yang geram dengan kinerja polisi yang tidak sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti laporan yang diadukan masyarakat.

Tidak hanya itu, seorang kakek bernama Kasmito (74) di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang menjaga kolam ikan milik Suhadak (53) didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang pencuri di kolam ikan tersebut. Pencuri melaporkan Kasmito atas tindak pidana penganiayaan.

Selain dua kasus tersebut, tentu masih banyak lagi ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Indonesia.

Melihat hal tersebut, Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Ali Irfani menanggapi Keadilan sosial adalah pekerjaan rumah pemerintahan Indonesia yg paling serius. Hampir di banyak aspek, didapati rasa keadilan sosial masih belum dapat diberikan pemerintah.

Aksi unjuk rasa buruh di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Kamis, (16/2). (Dok MPI/Aldhi Chandra)

“Pada aspek politik dan ekonomi, kita dapati kesenjangan sosial dan ekonomi masih terjadi bahkan semakin meningkat tajam pasca pandemi, data rasio gini dan meningkatnya simpanan pihak ketiga di perbankan misalnya, menunjukkan ke arah itu. Masalah semakin rumit justru ketika kebijakan pemerintah tidak mengarah pada pengurangan, bahkan bisa sebaliknya, seperti terlihat pada disahkannya UU KPK, UU Ciptaker, dan UU penangan Covid-19, dll,” ujarnya.

Menurut Ali penanganan pemberantasan korupsi adalah hal paling serius bermasalah di era rezim sekarang ketika pemerintah merevisi UU KPK. Tampak tidak ada keberpihakan dan niat baik untuk memberantas korupsi, bahkan sebaliknya. Dampaknya adalah rasa keadilan di masyarakat atas kecurangan yang dilakukan para elit korupsi justru tidak masyarakat dapatkan.

“Jadi, saya ingin mengingatkan, sebuah rezim politik yang berkuasa, siapapun dan dimanapun, jika sudah mengabaikan rasa keadilan sosial, maka sebenarnya kita sedang melihat tanda-tanda kejatuhannya, akan terjadi ketidakpercayaan dan bahkan pembangkangan sosial. Maka, sebaiknya rezim ini harus segera berbenah diri memperbaiki niat dan arah pemerintahan, bukan justru minta diperpanjang jabatan dan mengamandemen konstitusi.”

Salah satu mahasiswa UIN Jakarta, Raffi Busttamam berpendapat keadilan yang ada di Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna, realita yang ada di Indonesia menjadi bukti, bahwa ketidakadilan masih pendukung kompleksitas persoalan bangsa.

“Pemerintah seharusanya jangan begitu cuek akan masalah itu, masalah seperti itu timbul karena banyak faktor mulai dari kemiskinan, pengangguran sehingga timbul kesenjangan sosial, dan saya sebagai warga negara Indonesia ingin pemerintah sigap dan serius atau tidak menyepelekan dalam menanggapi masalah-masalah kecil seperti itu karena dari masalah kecil seperti itu aja belum bisa teratasi bagaimana menanggapi kasus korupsi, dan lainnya yg notabennya besar atau bisa merugikan negara,” ucap Raffi.