Seorang Pemuda Tuntut Keadilan Sang Ayah atas PHK Sepihak PT G4S

Seorang Pemuda Tuntut Keadilan Sang Ayah atas PHK Sepihak PT G4S

Reporter Ahmad Haetami; Editor Tiara De Silvanita

Pemuda membawa atribut kerja dan poster kritikan. Menuntut keadilan untuk ayahnya atas PHK sepihak oleh PT G4S.
Pemuda membawa atribut kerja dan poster kritikan. Menuntut keadilan untuk ayahnya atas PHK sepihak oleh PT G4S. (Dok. Istimewa)

Seorang pemuda membawa atribut kerja dan poster bertuliskan “Ayah saya salah satu di antara banyaknya pekerja yang dipecat secara sepihak oleh PT G4S!” di Gedung Kantor Perusahaan Sekuriti PT Group 4 Securicor (G4S) Indonesia, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat, (13/05)

Pemuda itu meminta pertanggungjawaban PT G4S untuk mengungkap alasan sebenarnya dibanding frasa “efisiensi kerja” terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan dadakan terhadap ayahnya sejak 1 April 2022 lalu.

“Bukan hanya ayah saya saja yang mengalaminya tetapi masih ada para pekerja lainnya merasakan hal yang sama akibat PHK sepihak yang dilakukan PT G4S. Apakah hal seperti ini yang diinginkan oleh perusahaan kepada para buruh? Sudah diperas tenaganya, dihilangkan juga sumber penghidupan, dan mata pencahariannya. PT G4S harus bertanggung jawab atas tindakan sepihak dan sewenang-wenang kepada para pekerja,” ujar Ghonim Hidayatullah.

Bagi perusahaan yang melakukan PHK sudah ada aturannya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 tentang Ketenagakerjaan yaitu tidak boleh dilakukan PHK secara sepihak serta harus melalui perundingan sebagai berikut:

  • Ayat (1) Pengusaha,pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
  • Ayat (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
  • Ayat (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Poster bernada kritikan kepada PT G4S.
Poster bernada kritikan kepada PT G4S. (Dok. Istimewa)

Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan PHK tanpa mengikuti ketentuan hukum, maka wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut. Sesuai Pasal 155 yang bunyinya:

  • Ayat (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
  • Ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
  • Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan menyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Pemerintah harus memberi sanksi kepada perusahaan yang melakukan PHK sepihak berupa sanksi administrasi dan sanksi hukum. Sanksi tersebut penting sebagai eksistensi  penegakan hukum demi terciptanya keadilan bagi setiap buruh.

Film Dokumenter “Before You Eat”, Perbudakan di Era Modern

Film Dokumenter “Before You Eat”, Perbudakan di Era Modern

Reporter Qo’is Ali Humam; Editor Latifahtul Jannah

Sorgori 
www beforeyoueatfid 
SOhGORlOOCUMENTARYi ARCHIVE u 
GREENPEACE & SBMI - SERIUT BURUH MIGRAN INDONESI 
WORKERSUNION) 
PRODUCER 
PRODUCER GODI UTAMA UNEPåODUCER GALUH IZMA HASANAH 
DIRECTOR KASAN KURDI STORY WRITER HANANDA HUTAMI PUTRI OKIE KRISTYAWAN 
PRODUCTION SOUND MIXER ENDRO GUSMORO EDITOR OKIE KRISTYAWAN 
GRAPHIC & ANIMATION HIZKIA SUBIYANTORO CGI MAULVI ALIF"NSYAH 
MUSIK ILUSTRATOR GUSTI SETYO MANDEGANI ALE-MER 
COLOURIST & MASTERING NUR AZIZ FAJAR SURYA 
SBMI•••••
Poster film dokumenter “Before You Eat” (Instagram/@beforeyoueat.id)

Film “Before You Eat” adalah sebuah film dokumenter hasil kerja sama rumah produksi Sorgori, organisasi lingkungan Greenpeace dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Film ini menyingkap adanya praktik-praktik penangkapan ikan secara ilegal, kerja paksa, dan perdagangan manusia yang dialami para anak buah kapal (ABK) asal Asia Tenggara khususnya Indonesia, dalam kapal-kapal penangkapan ikan jarak jauh.

Film yang dirilis dan tayang pada 13 – 31 Maret 2022 ini dijadikan sebagai kampanye untuk memutus mata rantai praktik penipuan, penjeratan utang, dan kerja paksa dalam perekrutan serta penempatan ABK asal Indonesia di kapal ikan asing, sekaligus untuk mengedukasi masyarakat tentang asal makanan laut yang dikonsumsi. Film ini tayang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, lebih dari 10 layar pemutaran yang tersebar di daerah Tegal, Pemalang, Semarang, Cirebon, dan Jakarta.

Maksud dan tujuan diciptakannya film ini untuk menceritakan bagaimana adanya eksploitasi yang kerap dialami para ABK selama bekerja. Mulai dari keberangkatan, selama bekerja di kapal, hingga tiba kembali di tanah air mereka sering kali mendapati perlakuan yang tidak manusiawi dari yang mempekerjakan. Beberapa bukti gambar dan video bahkan direkam langsung oleh para ABK menggunakan telepon genggam mereka.

Para ABK juga berbagi kisah perjuangan dalam menuntut hak mereka dan rekan-rekan mereka yang meninggal karena sakit dan tidak diobati hingga dilarung ke laut tanpa persetujuan keluarga. Kekerasan yang dialami, kontrak kerja yang tidak jelas, dan tipu muslihat agen-agen perekrutan, serta prosedur pengiriman ABK yang tidak transparan membuat praktik ini disebut sebagai perbudakan modern.

Menanggapi hal ini seorang mahasiswi program studi Hubungan Internasional UIN Jakarta, Aisha Tara Athira mengatakan bahwa dibuatkannya film dokumenter “Before You Eat” ini adalah langkah awal yang tepat untuk mengedukasi masyarakat.

“ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian pada masyarakat, terutama dalam bidang ketenagakerjaan yang asing dan tidak banyak diketahui sebelumnya” ujarnya.

Dokumentasi pemutaran film “Before You Eat” di Jakarta (Instagram/@afdillah_chudiel)

Masalah yang ada dalam ketenagakerjaan merupakan hal yang masih dilematis dalam negeri ini. Pasalnya Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai masalah seperti sedikitnya peluang pekerjaan, tingginya angka pengangguran, sedikit tenaga kerja yang teredukasi, dan kebijakan pemerintah akan ketenagakerjaan yang belum memihak pada masyarakat menengah ke bawah.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Yayan Sopyan berpendapat bahwa Pemerintah harus melakukan tindakan preventif, represif, dan Kuratif dalam menghadapi masalah yang terjadi pada warga negaranya ini.

“Tindakan preventif ialah tindakan yang menimbulkan kehati-hatian dan kewaspadaan, misalnya dengan sosialisasi kepada masyarakat. Tindakan represif yaitu ketika telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran, maka pihak terkait harus ditindak tegas agar memberikan efek jera. Sedangkan, tindakan kuratif yakni pemerintah harus melakukan pemulihan bagi korban, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh kenapa pemerintah kecolongan, hingga ada warga negara Indonesia yang menjadi korban bukan hanya sekali tetapi berkali-kali”.

Film “Before You Eat” membuka mata kita tentang apa yang terjadi sebenarnya di luar sana. Lebih ironi lagi ialah nasib ABK asal Indonesia di kapal-kapal ikan asing laut lepas yang ternyata tak senikmat hasil tangkapan mereka yang tersaji di restoran-restoran mahal. Kekerasan fisik, jam kerja yang panjang, makanan yang tidak layak, dan sakit tanpa pengobatan hingga berujung kematian, menjadi sebuah pelajaran dan sejarah penting untuk lebih berhati-hati dalam ketenagakerjaan asing khususnya, jangan sampai warga negara Indonesia harus mengalami kembali menjadi korban penipuan tenaga kerja bahkan trafficking (perbudakan atau jual beli manusia).

Pelanggaran HAM Papua Belum Usai, Perlunya Kebijakan yang Jelas

Pelanggaran HAM Papua Belum Usai, Perlunya Kebijakan yang Jelas

Reporter Anggita Fitri Chairunisa; Editor  Syaifa Zuhrina dan Taufik Akbar Harefa

Masyarakat  Papua. (Antara Foto) 

Berbagai kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih terus terjadi di tanah Papua, baik di ranah hak-hak sipil dan politik, sosial, ekonomi, budaya maupun hak atas pembangunan. Dan hal tersebut tidak pernah terselesaikan. 

Menanggapi ini, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib memperingatkan pemerintah Indonesia terkait Papua yang tidak mendapatkan kedamaian dan beberapa konfliknya yang belum pernah diselesaikan dengan baik. 

“Kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM di Papua belum pernah diselesaikan secara konstituen oleh negara,” ucap Timotius dalam acara Media Briefing lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI), Rabu (9/3). 

Ia juga menyinggung bahwa adanya pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua karena pemerintah tidak menjalankan Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara konsekuen. Menurutnya hal tersebut dikarenakan konflik dua regulasi, Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus dan UU Otonomi Daerah. 

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib. (Suara Papua/Agus Pabika) 

Di samping itu, Timotius mengingatkan pentingnya hak orang asli Papua sebagai masyarakat adat yang telah dijamin oleh UU No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Namun, beberapa kewenangan tersebut menjadi melemah karena adanya UU No. 2 tahun 2021 Tentang Amandemen Kedua Otonomi Khusus. 

Akan tetapi, pihak MRP terus berupaya untuk menjaga sistem perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) melalui pelaksanaan tugas dan wewenang UU Otsus 2001 sebagai solusi yang sejak awal reformasi diyakini dapat memperbaiki situasi HAM di Papua. 

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Hasya Dhifan Tirtasaputra memaparkan bahwa kasus ini patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. 

“Hal ini patut menjadi sorotan bagi kita, masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, apakah ini sepenuhnya keteledoran pemerintah akan ketidakseimbangan menangani kasus HAM ataukah hanya untuk melindungi kepentingan beberapa pihak saja. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya lebih perhatian dan concern terhadap kasus pelanggaran HAM di negara kita ini,” ucap Hasya saat diwawancarai oleh Reporter DNK TV, Kamis (10/3). 

Ia juga menambahkan, bahwa pemerintah harus lebih tanggap dalam memberikan keputusan ataupun tindakan terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM di Papua dan tidak sepatutnya menyembunyikan kasus-kasus tersebut serta perlunya pengimplementasian Otsus Papua dengan baik. 

“Alangkah lebih baiknya untuk UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dapat diimplementasikan atau diterapkan dengan baik sesuai landasan negara UUD 1945 dan Dasar Negara yakni Pancasila,” jelasnya. 

Senada dengan hal tersebut, Mahasiswa UIN Jakarta Ahmad Syafiq Maulana menilai pemerintah perlu memberikan kebijakan berupa undang-undang yang diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM sebagai upaya minimalisasi pelanggaran tersebut. 

“Pemerintah harus memberikan kebijakan atau undang-undang yang jelas, regulasi yang sesuai prinsip hak asasi manusia, tidak hanya unsur memaksa namun juga memberikan kelegaan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Pemerintah harus benar-benar memberikan peraturan yang menitikberatkan kepada HAM, peraturan itu memberatkan tapi di satu sisi juga harus memberikan kelegaan pada subjek hukum,” tuturnya saat diwawancarai Reporter DNK TV, Kamis (10/3).