Indonesia Darurat Bencana: Apa Kabar RUU Penaggulangan Bencana?

Indonesia Darurat Bencana: Apa Kabar RUU Penaggulangan Bencana?

Reporter Amelia Putri; Editor Tiara De Silvanita

Puluhan warga ille boleng Adonara tewas, NTT berduka
Sumber: Antara – Syafika Lamawuran

Kejadian bencana alam akhir- akhir ini kian terjadi pasalnya bukan hanya banjir yang menjadi langganan di setiap tahunnya, tetapi kali ini gempa bumi dan prediksi tsunami yang akan menimpa tanah air Indonesia.

Gertakan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada selasa (14/12) berkekuatan magnitudo 7,4 yang sempat memiliki potensi tsunami. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sempat merilis pemberitahuan untuk segera melakukan evakuasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Penanggulangan Bencana (PB) cakupannya masih belum menemui titik temu. Wakil ketua komisaris VIII DPR RI Ace Hasan mengatakan kini masih merumuskan perihal isu kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Belum ada titik temu antara Panja (Panitia Kerja) DPR RI dengan Pemerintah mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB maupun anggaran penanggulangan bencana,” ucapnya.

Hal ini telah lama menjadi pembicaraan serius melihat bencana alam yang sering terjadi namun pemerintah belum sigap menemukan cara penanggulangan yang efisien.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengkoreksi adanya kejanggalan dalam membuat RUU PB dan menanggapi bantuan untuk korban dari bencana tersebut.

Menurut LBH Jakarta pemerintah kerap kali menyalahkan dan beralasan “faktor alam” sebagai penyebabnya. Padahal jika melihat bencana banjir tentu dapat diminimalisir penyebabnya.

Dalam RUU  PB juga tidak dapat menjawab setiap persoalan bencana yang datang.  Masyarakat yang terdampak banyak menghadapi permasalahan, mulai dari kesulitan akses, kerusakan infrastruktur dan nihilnya ganti kerugian yang layak.

Rapat Kerja Komisi VII DPR soal RUU Penanggulangan Bencana
Sumber: Antara – Rahel

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta Desra, yang juga merupakan divisi disaster management Kelompok Mahasiswa Pecinta Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan Kembara Insani Ibnu Batuttah (KLMPHK Ranita) beranggapan bahwa pemerintah dalam memgedukasi masyarakat perihal tanggap darurat tidak menjadi fokus di masa bencana saat ini.

“Pentingnya literasi kebencanaan, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat yang sadar akan ancaman di wilayahnya, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat cepat bertindak dari dampak bencana tersebut,” terangnya melalui DNK TV, pada Rabu, (15/12).

Selain itu, pentingnya penanganan usai bencana terjadi melalui tahap rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah agar masyarakat cepat pulih dari keadaan terpuruk setelah terjadi bencana juga perlu digalakkan.

Momentum Hari Pahlawan, Tanamkan Nilai Perjuangan

Momentum Hari Pahlawan, Tanamkan Nilai Perjuangan

Oleh Belva Carolina; Editor Farhan Mukhatami

Bung Tomo salah satu pahlawan Indonesia pada Pertempuran Surabaya 10 November 1945.
Sumber: id.wikipedia.org

Peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum penting dalam mengenang jasa para pahlawan Indonesia. Karena dalam sejarahnya, terdapat peristiwa yang melatar belakangi ditetapkannya Hari Pahlawan pada tanggal 10 November, yakni pertempuran Surabaya yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Ini merupakan pertempuran terbesar yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia.

Awal mula terjadinya pertempuran Surabaya, dikarenakan sebuah pesawat dakota milik Inggris melintas dan menyebarkan selebaran kertas dari atas langit  Surabaya pada tangggal 27 Oktober yang berisi paksaan kepada para tentara dan milisi Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka.

Hal ini membuat geram tentara Indonesia, karena dinilai melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh Jenderal Mallaby sebelumnya pada tanggal 26 Oktober bersama pimpinan Indonesia. Salah satu isi perjanjian tersebut yaitu hanya tentara Jepang saja yang boleh dilucuti senjatanya. Hingga pada tanggal 28 Oktober, serangan terhadap tentara Inggris dilancarkan di Surabaya hingga menewaskan sekitar 200 prajurit dari kedua belah pihak.

Karena kejadian itu, pihak Inggris menerbangkan Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin untuk bernegosiasi tentang gencatan senjata. Meskipun gencatan senjata disepakati kedua belah  pihak, Namun pertempuran kembali berlanjut karena masalah komunikasi dan rasa saling tidak percaya satu sama lain.

Mobil Brigjen Mallaby yang hangus terbakar. 
Sumber: id.wikipedia.org

Kemudian pada 30 Oktober, Mallaby melakukan perjalanan ke Surabaya dengan tujuan menyebarkan berita persetujuan gencatan senjata kepada tentaranya. Namun  setelah sampai di Surabaya, Mallaby beserta pasukannya dikepung dan ditembak oleh milisi Indonesia, sampai terbakarnya mobil Mallaby akibat ledakan sebuah granat. Kematian Mallaby menjadi puncak awal terjadinya pertempuran Surabaya.

Letnan Jenderal Philip Christison amat murka ketika mendengar Mallaby tewas di Surabaya. Karena hal ini, pihak Inggris memperingatkan rakyat Surabaya untuk menyerah dan mengeluarkan ultimatum berupa ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara pada 30 oktober 1945.

Alih-alih menaati, ultimatum tidak diindahkan oleh rakyat Surabaya, hingga meletuslah pertempuran yang dahsyat di Surabaya pada 10 November 1945 yang berlangsung selama kurang lebih 3 minggu.

Pertempuran yang menewaskan sebanyak 6.300 nyawa itu, kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional oleh Presiden Soekarno untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan.

Namun, sangat disayangkan mutu peringatan itu terasa menurun dari tahun ke tahun, terutama bagi generasi muda. Hari Pahlawan yang selalu kita peringati hendaknya jangan hanya mengedepankan unsur seremoni belaka, tanpa menghayati nilai-nilai perjuangan yang dipesankan oleh para pahlawan bangsa.

Menanamkan nilai-nilai kepahlawanan dan perjuangan merupakan aksi nyata kinerja dari generasi muda, membangun dan menggerakkan kesadaran dalam mengimplementasikan nilai tersebut di kehidupan sehar-hari, seperti tolong-menolong, gotong royong, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan perbuatan anarkis dan sebagainya.

Semangat kepahlawanan dan nilai perjuangan  juga dapat ditunjukkan oleh generasi muda zaman sekarang dengan cara meningkatkan prestasi dan inovasi di berbagai bidang kehidupan.

Berkontribusi membangun negara dengan menciptakan beragam inovasi yang mempunyai nilai guna, memenangkan olimpiade hingga ranah nasional dan internasional, berkreasi dan berkarya pada sosial media dengan hal positif, serta berkontribusi dalam menggerakan masyarakat untuk kegiatan sosial dan memperkuat ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anies Baswedan Hingga Jokowi Divonis Melawan Hukum Polusi Udara

Anies Baswedan Hingga Jokowi Divonis Melawan Hukum Polusi Udara

Reporter Belva Carolina ; Editor Tiara Juliyanti Putri dan Aulia Gusma Hendra


Aksi aktivis sebelum sidang pembacaan putusan gugatan terkait polusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021)
Sumber: Koalisi Ibukota

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (tergugat I) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (tergugat II), Menteri Dalam Negeri (tergugat III) Menteri Kesehatan (tergugat IV)  dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anis Baswedan (tergugat V) serta turut tergugat Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat dinyatakan bersalah atas kelalaian lingkungan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/9).

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpihak pada kepentingan seluruh warga. Keputusan tersebut mewajibkan Presiden RI untuk mengetatkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dihukum untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan pengetatan emisi lintas batas provinsi DKI, Banten dan Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri harus melakukan pengawasan dan pembinaan kinerja Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara. Sedangkan, Menteri Kesehatan diminta untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan  akibat pencemaran udara di Provinsi DKI yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara. 

Adapun Majelis Hakim menghukum Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap setiap ketentuan peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.


Tak hanya itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta diminta untuk melakukan inventarisasi terhadap baku mutu udara ambien, potensi pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna lapangan.

Dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan partisipasi publik, menetapkan status mutu udara ambien setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat, menyusun dan mengimplementasikan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara, dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar secara terfokus tepat sasaran dan melibatkan partisipasi publik. 


Suasana sidang gugatan ketujuh Pejabat Negara terkait polusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sumber: Koalisi Ibukota

Anggota Koalisi Jakarta, Mellisa Kowara menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah akhir perjalanan dan akan segera adanya pengimplementasian Pemerintah.
“Ini bukan akhir jalan, hanya awal. Sekarang kita perlu memastikan bahwa pemerintah benar-benar mengimplementasikan perubahan yang diminta. Udara bersih adalah hak asasi manusia. Dan udara yang tercemar adalah membunuh. Jadi kita tidak punya waktu untuk limbah. Kita harus membersihkan udara kita sekarang, melalui pembersihan udara kita, itu juga akan menurunkan emisi dan memerangi krisis iklim,” Ujarnya.

Namun, majelis hakim menolak  petitum  Gugatan Dari penggugat Yang memohon agar para tergugat terbukti telah melanggar hak Asasi Manusia. 


“Menurut majelis telah cukup jika para tergugat terbukti telah lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Para tergugat dinyatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum tanpa harus dinyatakan telah melanggar hak manusia,” kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri di ruang sidang Hatta Ali PN Jakarta Pusat.


Dalam perkara ini, tuntutan 32 warga negara yang menjadi Penggugat di antaranya adalah agar pemerintah merevisi baku mutu udara ambien dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan menjamin hak lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada masyarakat. 


Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menempatkan alat pengukur polusi dengan jumlah yang memadai mengacu pada penelitian dari beberapa ahli; memberikan informasi mengenai kualitas udara secara real time dan upaya mitigasinya; serta menyusun strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara. 


Di tempat yang sama, Khalisah Khalid sebagai salah satu penggugat, mengungkapkan perasaan lega sekaligus senang. Menurut dia, majelis hakim membuktikan bahwa pengadilan bisa menjadi jalan untuk warga yang ingin mendapatkan keadilan. 


“Meski begitu, kami sebagai penggugat sekaligus warga akan mengawal perubahan kebijakan yang dimandatkan oleh pengadilan terhadap tujuh tergugat. Selain itu, kami berharap para tergugat tidak mengajukan banding, karena yang kami gugat sesungguhnya adalah untuk kepentingan, kesehatan dan keselamatan seluruh warga negara, termasuk generasi mendatang agar mendapatkan kualitas hidup yang baik,” tutur Khalisah. 

DNK TV Berbagi Aksi Nyata Peduli

DNK TV Berbagi Aksi Nyata Peduli

Reporter Jenni Rosmi Aryanti; Editor Aulia Gusma Hendra dan Elsa Azzahraita

Penyerahan simbolis DNK Berbagi oleh SM DNK TV kepada pihak Kampung Pancoran
Sumber: Anggota DNK TV

Lembaga Penyiaran Komunitas Dakwah dan Komunikasi (LPK DNK TV) membantu warga gusuran Kampung Pancoran melalui kegiatan DNK Berbagi secara  offline,  Selasa (27/4). Kegiatan ini berupa pemberian sembako kepada dapur umum Kampung Pancoran dan 40 bingkisan untuk anak-anak yang tinggal di daerah tersebut.

DNK Berbagi menjadi program tahunan yang diselenggarakan DNK TV di bulan Ramadhan sebagai bentuk kepedulian antar sesame. Tahun ini, DNK Berbagi dilaksanakan 2 hari ditempat yang berbeda yaitu tanggal 27 April di Kampung Pancoran, Jakarta Selatan dan tanggal 30 April di Yayasan Nurul Ikhwan Ciputat, Tangerang Selatan.

Ketua Pelaksana DNK Berbagi 2021 Kevin Phillips mengatakan kegiatan DNK Berbagi tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya.

 “Tahun sebelumnya hanya dilakukan pemberian donasi ke beberapa panti di wilayah Tangerang Selatan, tahun ini kami selaku penyelenggara membuat suatu hal yang berbeda. Tidak hanya berbagi dalam bentuk uang dan barang, tapi kami mengusahakan untuk berbagi ilmu dan perhatian kepada anak-anak di Kampung Pancoran.” jelas Kevin

Sesi Foto Bersama Panitia DNK Berbagi 2021 dengan anak-anak Kampung Pancoran
Sumber : Anggota DNK TV

Warga setempat mengaku sangat senang dengan adanya kegiatan DNK Berbagi. Yuli, salah satu warga sangat mendukung kegiatan positif ini.

“Kegiatannya positif dan bermanfaat ya, anak-anak jadi tidak  main jauh-jauh, kalau diperbanyak kegiatan seperti ini anak-anak jadi belajar juga.” ujar Yuli.

Selain Yuli, Nadirin salah satu tokoh masyarakat yang juga pengajar anak-anak Kampung Pancoran sangat mengapresiasi kegiatan DNK Berbagi. Nadirin mengungkapkan banyak kegiatan mahasiswa yang membantu Kampung Pancoran untuk tetap hidup dan berkembang.

“Kegiatan seperti ini menjadikan motivasi bagi anak-anak, mereka jadi senang dan gembira. Karena kehadiran mahasiswa seperti ini, mereka jadi semangat,” ujar Nadirin.

“Jika kegiatan tersebut positif untuk lingkunga sini dan manfaat untuk anak-anank sini, saya selalu izinkan walaupun bentuknya seperti apapun.” lanjut Nadirin.

Ia berharap kegiatan mahasiswa seperti DNK Berbagi ini tidak berhenti begitu saja. Dengan adanya silaturahmi yang terjaga, Nadirin akan selalu mengizinkan kegiatan yang membawa pengaruh baik untuk Kampung Pancoran ke depannya.