Tabur bunga di Tugu Reformasi pada Jumat, (13/05).

Merawat Ingat 24 Tahun Tragedi Trisakti

Merawat Ingat 24 Tahun Tragedi Trisakti

Reporter Mazaya Riskia Shabrina; Editor Ahmad Haetami

Tabur bunga di Tugu Reformasi pada Jumat, (13/05).
Tabur bunga di Tugu Reformasi pada Jumat, (13/05). (DNK TV/Mazaya Riskia Shabrina)

Sudah 24 tahun  berlalu sejak peristiwa Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 silam yang menyebabkan tewasnya Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Dalam rangka memperingati peristiwa ini, para mahasiswa se-Jabodetabek gelar aksi tabur bunga di Tugu Reformasi, Universitas Trisakti, Jakarta Barat,  Jumat (13/05).

Sebanyak 350 peserta dari mahasiswa, aktivis Gerakan Nasional 1998, Front Milenial Jabodetabek (FMJ), dan kaum perempuan dari Indonesia Bersatu turut hadir dalam aksi ini.

“Kita ingin mengenang bahwa peristwa 12 Mei itu bukanlah momentum belaka. Ketika kita menyatakan bahwa reformasi adalah sejarah, maka kita harus sadar bahwa sejarah adalah hal yang harus diestafetkan atau diwariskan secara turun-temurun,” tutur Inisiator Konsolidasi Indonesia, Febriditya Ramdhan kepada DNK TV.

Febriditya juga menambahkan bahwa berbagai permasalahan yang terjadi sampai hari ini tidak terlepas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tentunya, mahasiswa memegang peran penting karena mahasiswa memiliki Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya berbunyi “pengabdian kepada masyarakat”.

Mahasiswa berorasi di halaman Universitas Trisakti (DNK TV/Debri Wahyu Wardana)
Mahasiswa berorasi di halaman Universitas Trisakti (DNK TV/Debri Wahyu Wardana)

Dalam aksi ini peserta menuntut para pahlawan reformasi yang gugur bisa diakui sebagai Pahlawan Nasional secara resmi pada peristiwa 10 November mendatang. Selain itu, keluarga korban yang ditinggalkan lebih diperhatikan, seperti pemberian penghargaan kepada keluarga korban.

“Proses persidangan terhadap penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah selesai. Yang sekarang kami tuntut dari empat pahlawan reformasi yang gugur agar diakui menjadi Pahlawan Nasional,” ucap Ketua Umum Gerakan Nasional ’98, Anton Aritonang.

Anton mengungkapkan bahwa proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional sudah dimulai sejak 2004 dan terus diperjuangkan hingga detik ini. Secara lisan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui. Namun, hal ini belum final dan masih perlu pembuktian dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden secara resmi.

Peserta aksi berharap pemberian gelar Pahlawan Nasional pada 10 November mendatang terealisasi sebagai bentuk penghormatan yang baik bagi empat pahlawan reformasi yang telah gugur.

Seorang Pemuda Tuntut Keadilan Sang Ayah atas PHK Sepihak PT G4S

Seorang Pemuda Tuntut Keadilan Sang Ayah atas PHK Sepihak PT G4S

Reporter Ahmad Haetami; Editor Tiara De Silvanita

Pemuda membawa atribut kerja dan poster kritikan. Menuntut keadilan untuk ayahnya atas PHK sepihak oleh PT G4S.
Pemuda membawa atribut kerja dan poster kritikan. Menuntut keadilan untuk ayahnya atas PHK sepihak oleh PT G4S. (Dok. Istimewa)

Seorang pemuda membawa atribut kerja dan poster bertuliskan “Ayah saya salah satu di antara banyaknya pekerja yang dipecat secara sepihak oleh PT G4S!” di Gedung Kantor Perusahaan Sekuriti PT Group 4 Securicor (G4S) Indonesia, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat, (13/05)

Pemuda itu meminta pertanggungjawaban PT G4S untuk mengungkap alasan sebenarnya dibanding frasa “efisiensi kerja” terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan dadakan terhadap ayahnya sejak 1 April 2022 lalu.

“Bukan hanya ayah saya saja yang mengalaminya tetapi masih ada para pekerja lainnya merasakan hal yang sama akibat PHK sepihak yang dilakukan PT G4S. Apakah hal seperti ini yang diinginkan oleh perusahaan kepada para buruh? Sudah diperas tenaganya, dihilangkan juga sumber penghidupan, dan mata pencahariannya. PT G4S harus bertanggung jawab atas tindakan sepihak dan sewenang-wenang kepada para pekerja,” ujar Ghonim Hidayatullah.

Bagi perusahaan yang melakukan PHK sudah ada aturannya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 tentang Ketenagakerjaan yaitu tidak boleh dilakukan PHK secara sepihak serta harus melalui perundingan sebagai berikut:

  • Ayat (1) Pengusaha,pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
  • Ayat (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
  • Ayat (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Poster bernada kritikan kepada PT G4S.
Poster bernada kritikan kepada PT G4S. (Dok. Istimewa)

Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan PHK tanpa mengikuti ketentuan hukum, maka wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut. Sesuai Pasal 155 yang bunyinya:

  • Ayat (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
  • Ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
  • Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan menyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Pemerintah harus memberi sanksi kepada perusahaan yang melakukan PHK sepihak berupa sanksi administrasi dan sanksi hukum. Sanksi tersebut penting sebagai eksistensi  penegakan hukum demi terciptanya keadilan bagi setiap buruh.

Bilqis Prasista, Pebulu Tangkis Peringkat 333 Taklukan Peringkat 1 Dunia

Bilqis Prasista, Pebulu Tangkis Peringkat 333 Taklukan Peringkat 1 Dunia

Reporter Fathiah Inayah;  Editor Latifahtul Jannah

ВАБМ!ГЧФК' 
„ото
Bilqis Prasista saat tampil di Piala Uber 2022 (Badminton Photo/Erika Sawauchi)

Pada saat pertandingan bulu tangkis di Piala Uber 2022, Bilqis Prasista pemain bulu tangkis tunggal putri Indonesia menaklukan Akane Yamaguchi, pemain ranking 1 dunia asal Jepang dalam perebutan juara group A dalam Uber Cup 2022 yang berlangsung di Impact Arena, Bangkok Thailand pada Rabu (11/5).

Namanya menjadi buah bibir di mana-mana bahkan namanya trending di media sosial dikarenakan kemenangannya yang spesial, mengingat peringkat Bilqis 333 dibandingkan Akane Yamaguchi yang peringkat 1 dunia.

Mahasiswa UIN Jakarta, Nuraini Putri, penikmat bulu tangkis menanggapi jika tidak ada kata tidak mungkin, strategi, dan stabil selama pertandingan menjadi kunci kemenangan Bilqis Prasista.

“Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, apapun bisa terjadi. Sebenarnya bukan hanya usaha yang kuat dalam permainan bulu tangkis, strategi dan berpikir secara cepat juga diperlukan. Seperti yang kita tahu lawan dari bilqis adalah pemain single no 1 dunia yang berasal dari Jepang yang staminanya cukup kuat dan terkenal dengan permainan cepatnya namun yang saya amati  kemarin permainan dari Bilqis sangatlah santai sehingga staminanya tidak terkuras habis hingga akhir permainan,” jelasnya saat diwawancarai DNK TV pada Kamis, (12/05).

Selaras dengan sebelumnya Mahasiswa UIN Jakarta, Halimatusaida mengatakan jika Bilqis mempunyai persiapan yang matang serta mental yang baik dalam pertandingan tersebut.

“Dia (Bilqis) tipe pemain yang tenang, bisa melayani bola-bola lawan dengan cukup baik dan terlihat pukulannya bisa mengecoh lawan,” terang Halimatusaida

Menurut Halimatusaida ketika menikmati pertadingan tersebut justru lawan yang kewalahan.

“Bahkan Bilqis yang berhasil membuat lawannya Akane Yamaguchi kewalahan menerima serangan darinya,” ujarnya.

r•gem 
OIN 
=......-—=aÄ%\..- 
١٨، R
Pemain Akane Yamaguchi perwakilan Jepang saat pertandingan. (Twitter/@YonexAllEngland)

Bilqis Prasasti membuktikan jika tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Padahal jika dilihat realitanya, Bilqis yang duduk di peringkat 333 dunia ini terbilang mustahil mengalahkan Akane. Namun siapa sangka jika ia sangat on fire dan bermain dengan apik.

Mahasiswa UIN Jakarta, Aini Putri mengatakan bahwa nilai yang dapat dipetik dari kemenangan Bilqis Prasasti adalah bahwa berusaha itu sangat penting walaupun tidak tahu bagaimana akhirnya, setidaknya beranikan untuk mencoba.

“Hal yang membuat saya terinspirasi dari hal tersebut ialah tidak ada yang tidak mungkin untuk  menggapai mimpi kita, sekalipun rasanya latar belakang kita tidak memungkinkan untuk meraihnya,” ujarnya.

Hari Santri sebagai Perwujudan Perjuangan Santri Masa Kini

Hari Santri sebagai Perwujudan Perjuangan Santri Masa Kini

Reporter AriqahAlifia;  Editor Farhan Mukhatami dan Aulia Gusma Hendra

Hidayat Nur Wahid menyampaikan materinya secara virtual, Sabtu (23/10).
Sumber: DNK TV-Ariqah Alifia

Bidang Keislaman Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta menyelenggarakan Webinar Hari santri yang bertajuk “Mengintensifkan Peran Santri di Era Disrupsif Digital” secara virtual, Sabtu (23/10).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor bidang kemahasiswaan UIN Jakarta Arief Subhan, Wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag RI Hilman Latief, Ketua PCNU Tangerang Selatan, Didin Nur Rosidin serta Pimpinan Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah, Zainal Solihin sebagai narasumber yang memaparkan materi.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memperingati hari santri secara nasional, sebagai bentuk apresiasi atas eksistensi santri dalam berperan aktif membangun dan memajukan bangsa. Santri juga ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Didin Nur Rosidin menyampaikan materinya secara virtual, Sabtu (23/10).
Sumber: DNK TV-Ariqah Alifia 

Ketua PCNU Tangerang Selatan Didin Nur Rosidin, dalam penyampaiannya memaknai tema dalam webinar hari santri tersebut. Ia mengatakan,  distruptif yang secara umum diartikan sebagai perubahan secara radikal (maju dalam berpikir atau bertindak), perlu menjadi target santri dalam perwujudan inovasi yang radikal, berubah dari teknologi lama ke yang baru, dan pola interaksi berbeda, tentunya ke arah yang lebih baik.

Didin juga mengatakan, beberapa problematika santri yang akan dihadapi setelah lulus dari pondok pesantren, diantaranya ialah keidentikan dengan komunalisme.

“Santri akan diidentikan dengan komunalisme, hal ini memaksa santri untuk lebih bisa memahami era saat ini, yang dominan bersifat pada individualitas”ujarnya.

Wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengemukakan, santri itu bisa beradaptasi dalam keadaan apapun, maka dengan itu, santri tentu bisa turut andil berkontribusi untuk Negara.

“Sejak dari tradisinya, santri dan kyainya didisiplinkan untuk bisa beradaptasi dalam keadaan apapun. Maka dari itu, tentu bisa berkontribusi untuk negaranya,” ungkapnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah Zainal Solihin berkata, peran santri adalah agen yang berani menegakkan Amar ma’ruf nahyi munkar. Titik bukan hanya berorientasi pada dunia, tetapi juga seimbang antara dunia dan akhirat dengan ilmu yang didapatinya dan tentu dapat lebih unggul.

“Segala sesuatu yang ada di pondok, belum tentu ada di sekolah dan segala sesuatu yang ada di sekolah, tentu ada di pondok,”ujarnya.

Zainal juga mengapresiasi pesantren yang dapat membentangkan sayapnya, dengan maksud dapat menjangkau santri dari seluruh wilayah di Indonesia, serta menghasilkan generasi-generasi unggul yang siap ditempa.

Perwujudan diselenggarakannya hari Santri ini diharap, santri bisa menjadi ujung tombak kemajuan generasi muda dan masa depan bangsa secara nasional maupun internasional.

Serba Serbi Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Serba Serbi Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Reporter Belva Carolina; Editor Farhan Mukhatami

Ilustrasi pradesain istana negara baru
Sumber: Youtube-Presiden Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, umumkan keputusan pemerintah dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada 26 Agustus 2019. Ibu Kota Negara (IKN) baru ditargetkan akan dimulai pada tahun 2024.

Dalam Pasal 3 ayat (2) pada draf Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN baru, pemindahan IKN baru ke Kalimantan Timur akan dimulai pada 2024. Pemindahan dilakukan secara bertahap.

Adapun persiapan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Otorita IKN yang merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian, dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN.

Pembangunan IKN baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 Jokowi menyiapkan dana senilai Rp500 miliar lebih. Hal ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak menyatakan bahwa pemindahan IKN baru pada 2024 tidak masuk akal, harus ada alasan objektif untuk menentukan waktu pemindahan. Jika pilihan 2024 mengejar waktu sebelum Jokowi diganti, berarti motifnya sangat politis dan membahayakan.

“Menurut saya pemindahan menunggu proses pembangunan semua infrastruktur dan fasilitas lainnya di calon IKN itu selesai. Sekitar 15 tahunan lagi, jika dipercepat mungkin bisa 10 tahun lagi. Jadi perlu kesabaran, perhitungan yang cermat dan berdasarkan alasan objektif, jangan grasak-grusuk. Karenanya DPR bisa menolak atau merevisi surpres dan RUU IKN tersebut terkait waktu pemindahan ibu kota,” jelas Zaki.

Selain itu, tercantum sejumlah aturan mengenai IKN baru dalam Surpres beserta RUU IKN kepada DPR RI.

Ilustrasi peta letak Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Sumber: Instagram-@jokowi

Dalam pasal 13 ayat (1), salah satu aturan itu yakni mengenai pemilihan umum (Pemilu) di IKN hanya meliputi pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) untuk anggota DPR dan DPD.

Kemudian, tercantum bahwa penyusunan dan penetapan daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR dan DPD RI di IKN baru dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pasal 13 ayat (3).

Zaki juga mengomentari hal ini, ia menyarankan agar aturan dibuat secara demokratis dan partisipatif.

“Soal ada atau tidaknya Pilkada di IKN bukan persoalan yang terlalu besar. Mungkin nanti ada UU yang mengatur kekhususan ibu kota juga, yang penting aturan main dibuat secara demokratis dan partisipatif. Jika berdasarkan studi keberadaan pilkada bagi IKN ternyata lebih baik, ya tidak perlu ditolak. Intinya harus berbasiskan  studi akademis mana yang lebih memberikan manfaat,” tambahnya.


Adapun IKN baru dipimpin oleh Kepala dan Wakil Otorita setingkat menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden dapat menunjuk dan memberhentikan langsung Kepala dan Wakil Kepala Otorita yang menjabat selama lima tahun. Mereka dapat diangkat kembali oleh Presiden dalam masa jabatan yang sama.

Dalam draf RUU IKN dari pemerintah, pusat pemerintahan RI nantinya tak dipimpin oleh Gubernur yang dipilih lewat pemilu dan tak memiliki DPR.

Menanggapi hal itu, mahasiswa UIN Jakarta, Sofie Fayza Zahra menanggapi dengan sikap kontra, ia tidak setuju dengan keputusan presiden mengenai Otorita.

“Sejak awal Negara kita ialah Negara Demokrasi, terasa rancu apabila pemimpin dipilih oleh penguasa, dimana istilah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Fatal sekali jika terjadi tumpang tindih kekuasaan. Bagian pemerintahan sudah menyalahi UUD, bagaimana dapat mengayomi rakyat,” ungkapnya.

Korban Tradisi, Pembantaian 1.400 Lumba-Lumba

Korban Tradisi, Pembantaian 1.400 Lumba-Lumba

Reporter Hasna Nur Azizah ; Editor Tiara Juliyanti Putri



Bangkai lumba-lumba di pinggir pantai Kepulauan Faroe, Daerah Otonom Denmark.
Sumber: Twitter-Petter Baldwin

Perburuan lumba-lumba di Kepulauan Faroe menyita perhatian publik lantaran lebih dari 1.400 mamalia di bunuh dalam satu hari. Kawanan lumba-lumba sisi putih (leucopleurus acutus) dibawa dari tengah lautan ke daerah tepi sungai yang sempit di wilayah Atlantik Utara pada Minggu (12/09).

Perahu membawa mereka ke perairan dangkal pantai Skalabotnur di Eysturoy, kemudian di bunuh secara massal. Setelah itu, tubuh lumba-lumba dibawa ke darat dan dibagikan kepada warga setempat untuk dikonsumsi.

Dalam kebudayaan Faroe perburuan mamalia laut, terutama paus telah menjadi tradisi yang di praktikkan selama ratusan tahun dan merupakan cara berkelanjutan untuk mengumpulkan makanan dari alam. Namun, di sisi lain aktivis hak-hak binatang tidak setuju karena pembantaian hewan di anggap perbuatan kejam.



Bangkai lumba-lumba Atlantik
Sumber: Sea Shepherd

Bjarni Mikkelsen, ahli biologi kelautan dari Kepulauan Faroe mengatakan bahwa jumlah lumba-lumba yang di bunuh Minggu lalu adalah rekor tertinggi.

Meski begitu, menurut Sjurdarberg, penangkapan itu disetujui oleh otoritas setempat dan tidak ada hukum yang dilanggar karena telah diatur dan merupakan bentuk non-komersial yang diselenggarakan pada tingkat komunitas.

“Membunuh lumba-lumba sisi putih merupakan tindakan egal tapi tidak populer,” kata Sjurdur Skaale, anggota parlemen Denmark Kepulauan Faroe.

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Muhammad Tegar mengatakan perlu adanya komunikasi antara masyarakat Faroe dan pihak internasional yang menaungi tentang hak-hak hewan, misalnya dibuatnya aturan pembatasan pemburuan.

Skaale menjelaskan bahwa dari sudut pandang kesejahteraan hewan, ini adalah cara yang baik untuk membunuh hewan, bahkan jauh lebih baik daripada memenjarakan sapi dan babi.

Berbeda dengan Mahasiswi UIN Jakarta program studi Kimia, Risma Nur Fitria menanggapi kejadian tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan dan tidak masuk akal.

“Lumba-lumba merupakan hewan mamalia yang tergolong cerdas dan terbilang populasinya menurun atau hampir punah yang seharusnya dijaga dengan baik populasinya, bukan kebalikannya dengan membuat berkurangnya populasi lumba-lumba,” jelasnya.