Vandalisme Tugu Sepatu, Mahasiswa: Tolong Lebih Cerdas Berkarya

Vandalisme Tugu Sepatu, Mahasiswa: Tolong Lebih Cerdas Berkarya

Reporter Syaifa Zuhrina; Editor Ainun Kusumaningrum

Tugu Sepatu di depan Stasiun BNI City
Sumber : Instagram-@fritzdby

Tugu sepatu yang tepatnya berada di depan Stasiun BNI City, Jakarta Pusat mulai dipamerkan sejak Rabu (15/9). Namun sayangnya baru beberapa hari dipamerkan, tugu tersebut sudah menjadi sasaran aksi vandalisme.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku prihatin dengan adanya aksi tersebut. Menurutnya, pencoretan itu tidak pada tempatnya.

“Tentu kami prihatin. Kreativitas itu baik dan penting, kami berikan kesempatan seluas luasnya bagi generasi muda khususnya untuk meningkatkan kreativitas. Namun demikian harus tahu tempatnya.”

Ia pun menambahkan, tugu tersebut merupakan bagian dari ikon Jakarta, maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengusut  tuntas pelaku pencoretan tersebut.

“Ya, tentu nanti aparat akan mengusut tuntas siapa yang melakukannya,” tegas Riza.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria
Sumber : Instagram-@kontributorjakarta

Menanggapi kabar tersebut, salah satu mahasiswa UIN Jakarta yang berdomisili di sekitar Jakarta Pusat, Sayyid Syafiq sangat menyayangkan adanya kejadian ini.

“Sangat disayangkan karena tujuan membuat patung sepatu tersebut antara lain untuk memperindah wilayah itu dan membuat orang lain pun kagum ketika melihatnya. Membuatnya pun menggunakan dana yang tidak sedikit.Tetapi malah di coret-coret dengan kegiatan vandalisme yang tidak jelas tujuan dan motifnya, “ucapnya.

Sayyid juga berharap agar pemuda lebih cerdas lagi dalam menciptakan karya, bukan malah merusak karya.

“Lebih cerdas lagi dalam berkarya. Dari mulai memilih tempat, motifnya seperti apa, tujuannya untuk apa, dan lainnya. Agar karya yang kalian buat tidak sia-sia dan mendapatkan apresiasi dari banyak orang.”

DKI Jakarta Bebas Zona Merah Covid-19, Masyarakat Harus Tetap Patuh Prokes

DKI Jakarta Bebas Zona Merah Covid-19, Masyarakat Harus Tetap Patuh Prokes

Reporter Farhan  Mukhatami; Editor Elsa Azzahraita

Peta zonasi penyebaran Covid-19 di Indonesia
Sumber: covid.go.id

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang terbebas dari zona merah atau risiko tinggi penyebaran Covid-19. Hal tersebut diketahui berdasarkan data dari situs resmi pemerintah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang dikutip pada Rabu (11/8).

Berdasarkan data yang tertera pada laman situs Covid19.go.id, terdapat sebanyak 6 Kotamadya di Jakarta sekarang memiliki status zona oranye atau risiko sedang penyebaran Covid-19.

Saat ini diketahui kasus penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta sudah menurun drastis dan mencatatkan pertambahan kasus yang rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.

Sementara pada sepekan lalu, Provinsi Jawa Barat mencatatkan 12 Kabupaten/Kota masuk dalam zona merah dan kini hanya tersisa 2 daerah saja, yakni Kabupaten dan Kota Bekasi.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), DKI Jakarta mencatat ada 1.425 kasus Covid-19. Sementara itu Jawa Barat terdapat 4.163 kasus, Jawa Tengah 4.560 dan Jawa Timur 3.618 kasus. Tercatat pada Selasa (10/8).

Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan total saat ini terdapat 201 wilayah zona merah Covid-19 di Indonesia, jumlah ini berkurang sebanyak 39 Kabupaten/Kota dibandingkan data pekan lalu.

Sementara itu, dalam laman covid19.go.id terdapat 282 wilayah berstatus zona orange, 30 wilayah zona kuning dan hanya terdapat 1 wilayah masuk zona hijau yaitu di daerah pegunungan Arfak, Papua Barat.

Selain itu, dalam sepekan terakhir terdapat 4 provinsi yang tidak mencatatkan wilayahnya dalam zona merah, yaitu DKI Jakarta, Maluku, Maluku Utara  dan Papua Barat, sedangkan 30 Provinsi lainnya masih terdapat wilayah yang masuk zona merah.

Meskipun DKI Jakarta memiliki status zona orange, tetapi wilayah tersebut masih masuk ke dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Penyebabnya yaitu wilayah aglomerasi Jabodetabek mayoritas masih diberlakukan PPKM level 4.

Oleh karena itu, meski DKI Jakarta sudah keluar dari zona merah, tetapi masyarakat diimbau harus tetap waspada terhadap  ancaman Covid-19.

Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan (Prokes) serta aturan pemerintah terkait PPKM dan melaksanakan program vaksinasi, guna menekan angka penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia.

Wajah Baru Monas Pasca Revitalisasi

Wajah Baru Monas Pasca Revitalisasi

Reporter Afrida Syakira;  Editor Taufik Akbar Harefa

Wajah Baru Tugu Monumen Nasional
Sumber: Instagram-@monumen.nasional

Proyek revitalisasi sisi selatan Monumen Nasional (Monas) yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kini telah selesai. Seperti yang diketahui, revitalisasi yang dimulai pada tahun 2019 ini sempat menuai kontroversi akibat adanya penebangan 205 pohon.

Penebangan pohon tersebut dilakukan karena adanya pembangunan plaza di sisi selatan monas yang telah direncanakan secara matang.

Heru selaku Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan DKI Jakarta pun menambahkan bahwa adanya penambahan kolam besar yang merefleksikan bayangan tugu Monas.

“Di dalam rancangan dulu yang pernah ditetapkan itu kan sebenarnya kayak plaza, cuma di dalam praktiknya ditanami pohon,” Ujar Heru.

Rencana pembangunan plaza ini sebenarnya sudah ada diperencanaan monas pada tahun 1995 yang diputuskan oleh Soekarno. Namun karena adanya pergantian kepemimpinan menyebabkan rencana ini tertunda dan membuat plataran tersebut ditanami pohon.

Menjelaskan lebih lanjut, Heru menyebutkan bahwasanya tidak seharusnya plataran sisi selatan Monas ditanami pohon, karena hal tersebut dapat menyebabkan pohon yang sudah tertanam selama puluhan tahun menjadi harus dicabut.

Tugu Monumen Nasional
Sumber: Instagram-@monumen.nasional

Untuk memenuhi pembuatan proyek plaza Monas, Anies Baswedan terpaksa harus memangkas pohon tersebut dan menggantinya menjadi lantai beton. Meskipun demikian, kini pemandangan sisi selatan Monas pun sudah terlihat rapi dan simetris.

Terdapat lapangan luas yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan. Pantulan Tugu Monas pun juga terlihat di kolam yang terletak di lapangan plaza apel. Selain itu juga terdapat pohon-pohon kecil yang ditanam di sisi-sisi plaza.

Akan tetapi, sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta belum memberikan penjelasan secara jelas terkait pohon yang akan dipindahkan. Padahal, Pemprov DKI Jakarta sudah berjanji akan menggantikan pohon yang ditebang menjadi tiga kali lipat.

Pelonggaran Jam Operasional Rumah Makan Selama Ramadan

Pelonggaran Jam Operasional Rumah Makan Selama Ramadan

Reporter Syaifa Zuhrina; Editor Aulia Gusma Hendra

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Sumber: Instagram-aniesbaswedan

Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan peraturan baru mengenai penambahan jam operasional restoran dan rumah makan selama bulan suci Ramadan.

Dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 434 Tahun 2021, Anies Baswedan menegaskan penambahan jam operasional yang berlaku yakni sampai dengan pukul 22.30 WIB dan dapat beroperasi kembali pada pukul 02.00-04.30 WIB guna memenuhi kebutuhan sahur.

Dine in sampai dengan pukul 22.30 WIB dan dapat beroperasi kembali pukul 02.00-04.30 WIB untuk melayani kebutuhan sahur.” tulis Anies dalam salinan Keputusan Gubernur, Senin (12/4).

Kemudian, ia menambahkan untuk kapasitas tamu yang makan di restoran tidak ada perubahan yakni 50 persen dari kapasitas ruangan. Anies juga memperbolehkan restoran dan rumah makan membuka layanan pesan antar selama 24 jam dan melayani kegiatan buka bersama (bukber) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Salah satu pemilik rumah makan di daerah Depok, Farhan menyetujui adanya peraturan baru ini.

“Iya saya setuju sih, jadi bisa jualan sampe malam dari biasanya, sama bisa buka pas sahur.” ujarnya saat diwawancarai Tim DNK TV, Selasa (13/4).

Meskipun Anies telah memberi kelonggaran pada pemilik restoran dan sejenisnya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) mengimbau para pemilik rumah makan ataupun restoran agar menggunakan tirai penutup selama beroperasi di bulan Ramadan 2021. Hal ini guna menghormati aktifitas masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa.

Soal Larangan Pengamen Ondel-ondel, Begini Tanggapan Warga

Soal Larangan Pengamen Ondel-ondel, Begini Tanggapan Warga

Reporter Nisrina Fathin; Editor Elsa Azzahraita

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang adanya pengoperasian ondel-ondel di sekitar jalan ibu kota pada Rabu (24/3).  Dikutip dari liputan6.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, menjelaskan bahwa adanya ondel-ondel dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

“Karena kalau ondel-ondel dalam jumlah yang besar, ukurannya besar, kemudian berada di jalan-jalan, dikhawatirkan dapat mengganggu,” ujarnya.

Larangan ini menuai banyak kontroversi, ada yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Seorang pedagang bernama Dewi mengatakan, tidak seharusnya ondel-ondel dijadikan sumber penghasilan karena itu merupakan kebudayaan.

“Gak setuju, karena gak pas aja gitu salah satu kebudayaan dibawa buat ngamen,” tandasnya saat diwawancarai oleh tim DNK TV, Rabu (25/3).

Namun berbeda dengan Remon yang merupakan seorang pengamen, ia mengatakan bahwa hal ini dapat berpengaruh terhadap sumber penghasilan sang pekerja ondel-ondel tersebut.

“Iya ga setuju, karena temen-temen kita juga, nyari duitnya kan sama-sama di jalanan,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa tidak sedikit warga menjadikan ondel-ondel sebagai sumber mata pencaharian. Maka dengan adanya larangan pengamen ondel-ondel ini menyebabkan mereka kebingungan perihal mencari uang.

Akhir Pekan, Banjir di Ibu Kota

Akhir Pekan, Banjir di Ibu Kota

Reporter: Fauzah Thabibah; Editor Redaksi: Nur Arisyah Syafani

Banjir menggenangi Jakarta (Instagram: aniesbaswedan)

Banjir terjadi di sejumlah titik yang ada di Jakarta dan sekitarnya akibat dari hujan deras yang mengguyur sejak Jum’at malam (19/2).

Salah satu mahasiswa UIN Jakarta, Akmalul Iman mengatakan, banjir juga menggenangi kawasan rumahnya yang berada di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Setidaknya hampir sebagian RT yang berada di kawasan tersebut tergenangi air.

Hal itu membuat sebagian aktivitas warga terganggu. Ada beberapa warga yang mengungsi ke tempat sanak saudara atau pun memilih untuk tetap tinggal di lantai 2 rumah mereka.

Akmal berharap pemerintah setempat dapat bergerak cepat dalam mengatasi banjir ini dan masyarakat dapat saling membantu serta tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Semoga pemerintah bergerak cepat dalam mengatasi bencana ini dan masyarakat bisa saling membatu dalam keadaan bencana seperti ini. Terus ya, tetap mematuhi protokol kesehatan di saat pandemi seperti ini. Sama terakhir lagi bencana kaya gini orang tua di minta lebih mengawasi anak-anaknya biar ga ada lagi korban luka/jiwa dari bencana ini,” ucapnya.

Dalam upaya menanggulani banjir ini, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan posko banjir untuk masyarakat yang terdampak, salah satunya seperti di GOR Otista yang menampung pengungsi dari Bidara Cina. Dan juga menyediakan dapur umum, tenda pengungsian sementara dan juga tenda untuk isolasi mandiri bagi mereka yang bergejala terpapar Covid-19.

Terpantau sejak malam hingga pagi tadi (21/2) Pemprov DKI Jakarta dan jajaran telah melakukan upaya untuk membersihkan sampah di aliran sungai dan mengerahkan pompa mobile di kawasan Sudirman maupun Kemang. Akibatnya ruas-ruas jalan yang sebelumnya tergenang air, kini mulai dapat dilewati kendaraan.

Selain faktor air kiriman dari Bogor dan Depok, menurut BMKG banjir ini terjadi karena pengaruh cuaca yang ekstrem yang dipicu dari aktivitas seruakan udara, gangguan atmosfer, peningkatan labilitas dan kebasahan udara di sebagian besar wilayah Jawa Barat, dan Daerah tekanan rendah yang membentuk pola konvergensi di sebagian besar Pulau Jawa.

DKI Jakarta Resmi Melarang Penggunaan Kantong Plastik

DKI Jakarta Resmi Melarang Penggunaan Kantong Plastik

Ilustrasi penggunaan kantong plastik.

Menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dilansir dari databoks.katadata.co.id bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2020 bertambah 72 ribu, berjumlah menjadi 10,57 juta orang. Kepadatan penduduk di ibu kota membuat pemerintah menaruh perhatian besar terhadap aspek-aspek lingkungan, dikarenakan banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi sehingga bisa mengganggu keseimbangan ekosistem.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim bahwa Indonesia menghasilkan sampah kantong plastik sebanyak 10,95 juta lembar per tahun dari 100 gerai. Fakta tersebut menempatkan Indonesia menjadi peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut (187,2 juta ton) setelah Tiongkok yang mencapai 262,9 ton (Jambeck, 2015). Hasil pengolahan sampah tersebut diangkut dan ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (69%),  dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%) (KLH, 2015).

Melihat penggunaan plastik yang sangat banyak di Indonesia terlebih lagi di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta akhirnya mengeluarkan Peraturan Gurbernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat yang berlaku sejak 1 Juli 2020.

Di masa pandemi ini, semua kegiatan jual-beli dilakukan secara daring. Pusat Penelitian Oseanografi dan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI melakukan survei bahwa mayoritas warga Jabodetabek yang melakukan belanja online cenderung meningkat. Dari yang sebelumnya hanya 1 hingga 5 kali dalam satu bulan, menjadi 1 hingga 10 kali selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Work From Home (WFH).

Paket yang dipesan secara online rata-rata dibungkus dengan plastik tebal ditambah bubble wrap dan solatip, begitupun dengan makanan yang masih menggunakan plastik, mengakibatkan bertambahnya sampah plastik di kawasan Jabodetabek.

Salah satu pedagang online, Aziz mengeluhkan mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk mengganti kantong plastik yang sesuai dengan aturan sehingga dapat menghambat kegiatan jual beli.

“Kalau misalkan ada yang jual bahannya lebih murah dari plastik mah bisa diganti, kayak sekarang lagi model tempat tuh tapi harus pesan dahulu. Cuman harganya agak mahal dan pembuatannya terbatas. Kita harus pesan dulu, paling satu minggu lagi baru ada. Kalo misalkan kaya gitu kapan jualannya kita” Ujar Aziz.

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelarangan kantong plastik masih diterpa pro dan kontra karena masyarakat masih sulit untuk menemukan pengganti plastik, walaupun mereka menyadari akan pentingnya pelestarian lingkungan untuk masa depan.

Kepala Divisi Advokasi Lingkungan dari Kelompok Mahasiswa Pecinta Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan Kembara Insani Ibnu Batuttah (KMPLHK Ranita) UIN Jakarta, Hartini Diah Setiowati menyebut aturan tersebut baik tetapi harus diiringi dengan solusi yang baik pula.

“Selain pelarangan, pemerintah juga harus menyediakan alternatif lain, seperti kantong kertas, totebag, dan sosialisasi kepada masyarakat, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui permasalahan yang sedang terjadi. Dan banyak warung-warung kecil juga yang diberi solusi dan sosialisasi, semisal harga totebag dan kantong kertas lebih murah atau menyerupai harga kantong plastik” ujarnya.

Reporter: Cut Raudhatul Zahbi