Bulan Reformasi : LPM Institut UIN Jakarta Luncurkan Majalah Institut Edisi Ke-47

Bulan Reformasi : LPM Institut UIN Jakarta Luncurkan Majalah Institut Edisi Ke-47

Reporter Ambarwati; Editor Belva Carolina

〔 」 A k 2 っ 一 6 
第 式 物 
【 ・ 骨 戸 U 三 
当 月 V ョ 
UIN SYARIF エ 一 0 ~ 
LEMB
Peluncuran Majalah LPM Institut UIN Jakarta oleh Pimpinan Redaksi, Syifa Nur Layla. (DNK TV/Ambarwati)

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Institut UIN Jakarta pada bulan reformasi ini, meluncurkan Majalah LPM Institut edisi ke-47 dan mengadakan diskusi publik dalam rangka membahas permasalahan indeks demokrasi yang terjadi di negeri ini dari sudut siklus politik, Sabtu (28/05) yang berlokasi di Japricoffe, Ciputat Timur.

Pimpinan Redaksi LPM Institut UIN Jakarta, Syifa Nur Layla mengatakan bahwa peresmian acara ini merupakan wujud dari permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Hal itu, dilihat dari demokrasi yang tengah menurun. Pada akhirnya LPM Institut melakukan rapat redaksi dan menyepakati “Launching dan Diskusi Majalah Institut Edisi ke-47: Bicara Indeks Demokrasi di Indonesia” menjadi tema acara tersebut.

第 を 
蠱 ど 人 S NTI 
い ヨ 1 
亠 可 ツ 
叫 。 ツ 
-LSS 
- し イ 亘 ツ
Diskusi publik bertema Indeks Demokrasi yang dikemukakan oleh para pemateri. (DNK TV/Ambarwati)

Acara yang diadakan terbuka untuk umum dihadiri oleh sejumlah anggota LPM Institut hingga kalangan pers kampus serta tiga pemateri yaitu Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Andi Muhammad Rezaldi, dan Koordinator Amnesty International Indonesia Chapter UIN Jakarta, Muhammad Raihan Putra Wibisono. Bukan hanya memberikan selamat atas peluncuran majalah LPM Institut, tetapi pemateri juga menjawab pertanyaan terkait kondisi demokrasi di Indonesia yang masih diperbincangkan oleh masyarakat hingga saat ini.

Seperti halnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan bahwa secara umum demokrasi telah mengalami penyumbatan dan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga skala global. Berdasarkan data Economist Intelligence Unit (EIU), tahun 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya dan dikategorikan demokrasi yang flowed.

“Dari tahun ke tahun Indonesia mengalami penurunan, kalau ada indikator-indikatornya merah, kuning, hijau sudah banyak yang bergeser dari warna hijau ke kuning, misalnya kriminalisasi aktivis dan kebebasan sipil itu sudah warna kuning atau ada tanda serunya dimana telah ada warningnya jadi harus hati-hati,” ujar Khoirunnisa.

Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Andi Muhammad Rezaldi juga menyampaikan mengenai akar dari kemundurannya suatu demokrasi bukan dari sebuah survei, tetapi banyak indikator salah satunya yaitu tindakan represif. Adapun kasus pelanggaran HAM dan kekerasan seksual di Indonesia yang belum dituntaskan oleh negara.

Selain itu, Koordinator Amnesty International Indonesia Chapter UIN Jakarta, Muhammad Raihan Putra Wibisono mengatakan pentingnya kritik terhadap pemerintah.

“Kita sebagai sipil, dimana pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat jadi kita mempunyai kekuasaan dalam berkritik. Sebenarnya mereka yang memberikan janji dan tugas kita adalah menagih, kita hanya bertanya mana janji-janjinya kenapa tidak dilaksanakan, bukan hanya itu kita di kampus tidak memiliki kebebasan berekspresi untuk menyampaikan kritik,” ujar Raihan.

Raihan juga menyampaikan bahwa peran penting dalam berkritik dapat dimulai dari kampus sebagaimana yang telah dimulai oleh LPM Institut serta perlunya mendukung LPM Institut yang merupakan bagian dari suara mahasiswa terhadap penyimpangan di lingkungan kampus.

Acara peluncuran majalah LPM institut dan diskusi publik tersebut diakhiri dengan penyerahan simbolis kepada pemateri serta foto bersama.

Kongres Rakyat 18 April, Persiapan Aksi Lanjutan Para Mahasiswa

Kongres Rakyat 18 April, Persiapan Aksi Lanjutan Para Mahasiswa

Reporter Nura Inayatus Sa’adah; Editor Belva Carolina

Ilustrasi aksi para mahasiswa. (DNK TV/Rayhan Alwi)

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menggelar Kongres Rakyat di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin, (18/04) sebagai satu rangkaian menuju aksi 21 April yang akan diselenggarakan di gedung DPR RI.

Berdasarkan wawancara DNK TV kepada Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Dewan Nasional (LMND-DN), Muhammad Arira Fitra bahwa Kongres Rakyat yang dihadiri oleh 36 organisasi skala nasional yang terdiri dari gerakan buruh, gerakan petani, gerakan kaum miskin perkotaan, gerakan pemuda, gerakan pelajar, gerakan perempuan, dan lain sebagainya telah menghasilkan 8 tuntutan yang akan diajukan sebagai berikut;

1. Meminta pemerintahan atau rezim Jokowi-Ma’ruf Amin untuk menghentikan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dari Omnibus Law yang secara konstitusional telah disampaikan oleh Mahkamah Kontitusi bahwa aturan tersebut inkonstitusional bersyarat serta mendesak pemerintahan dan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Peraturan Pembentuk Perundang-undangan (P3)

2. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan dan tuntaskan pelanggaran HAM pada seluruh gerakan rakyat.

3. Turunkan harga BBM, minyak goreng, PDAM, listrik, pupuk, PPN, dan tol.

4. Negara harus tegas, tangkap, dan adili seluruh pelaku korupsi.

5. Redistribusi kekayaan nasional dan berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, dan bahan makanan untuk rakyat.

6. Tolak penundaan pemilu dan masa jabatan presiden 3 periode.

7. Sahkan Undang-Undang PRT dan berikan perlindungan terhadap buruh migran.

8. Wujudkan reforma agraria seperti rumah, alat, teknologi bagi kaum tani.

Dokumentasi Aksi Nasional 11 April 2022 BEM SI. (DNK TV/Rayhan Alwi)

Bire sapaan akrabnya, menyatakan bahwa rezim Jokowi-Ma’ruf Amin gagal dalam menyejahterakan rakyat dengan dibuktikan berbagai macam kebijakan ekonomi dan politik yang tidak mewakili dan merepresentasikan kepentingan rakyat.

“Bagi kami seluruh rakyat berhak menyampaikan aspirasinya yang dijamin oleh konstitusi, boleh memobilisasi dirinya terlibat dalam aksi-aksi skala nasional untuk menuntut dan mendesak rezim pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin agar segera memanfaatkan sisa-sisa jabatannya untuk berpihak kepada rakyat kecil,” tegasnya.

Dinamika Media Massa dan Demokrasi di Indonesia

Dinamika Media Massa dan Demokrasi di Indonesia

Reporter Ariqah Alifia;  Editor Taufik Akbar Harefa

Seminar Nasional dengan tema Dinamika Media Massa dan Demokrasi di Indonesia secara virtual (1/9).

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Jakarta bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) kembali mengadakan Seminar Nasional bertajuk Dinamika Media Massa dan Demokrasi di Indonesia secara virtual pada Rabu, (1/9).

Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fdikom UIN Jakarta Suparto, Para Kepala Kasubag Fdikom, Ketua Umum Aspikom Muhammad Sulhan, Para ketua dan sekretaris program studi, para dosen, juga Ketua Program Studi KPI, Armawati Arbi. Dan lebih dari 100 peserta dari berbagai aliansi dan institusi se-Indonesia ikut menghadiri.

Sekretasi Prodi KPI Edi Amin, bertindak sebagai moderator pada sesi Penyampaian materi bersama Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ibnu Hamad, Pengamat Politik Ekonomi Indonesia Ichsanuddin Noorsy, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titik Angraini, Guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Masykuri Abdillah, dan Dekan Fidikom UIN Sunan Ampel Surabaya Abdul Halim, ikut memaparkan materi.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah berangkat dari penelitian mahasiswa terhadap problematika Demokrasi Pancasila  semakin bertambah wawasannya dan semakin mendalam wawasan dalam membahas  Media Massa, Pancasila, dan Demokrasi di Indonesia. Serta diharapkan agar meningkatkan kualitas penelitian komunikasi di level dosen dan mahasiswa Prodi KPI.

Ibnu Hamad menyampaikan materinya tentang Quo Vadis Peran Media Massa dalam Proses Demokrasi secara virtual (1/9).

Dalam paparan materinya Ibnu Hamad, membahas Quo Vadis Peran Media Massa dalam Proses Demokrasi yang merupakan Refleksi dari Masa Pemilu 1999.

Ia mengatakan, media massa sempat disebut kekuatan keempat demokrasi, yakni eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers dan pernah mewarnai demokrasi sebelum adanya media sosial.

Dalam bahasan tentang Pemilu Presiden 2004  oleh Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titik Angraini, ia menyampaikan bahwa Pemilu demokratis tanpa kebebasan media akan menjadi kontradiksi.

“Media sangat penting untuk pelaksanaan pemilu yang demokratis. Pemilihan umum yang bebas dan adil bukan hanya tentang memberikan suara dalam kondisi yang layak, tetapi juga tentang memiliki informasi yang memadai tentang partai, kebijakan, kandidat, dan proses pemilihan itu sendiri sehingga pemilih dapat membuat pilihan yang tepat. Pemilu demokratis tanpa kebebasan media akan menjadi kontradiksi,” ujar Titik Angraini.

Abdul Halim menyampaikan materinya tentang Kepemimpinan Islam dan Demokrasi di Indonesia (1/9).

Di sisi lain, Abdul Halim menyampaikan materi yang bertema Kepemimpinan Islam dan Demokrasi di Indonesia. Media massa yang berpihak pada dakwah yang berpijak pada empat karakteristik kepemimpinan nabi, Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathahanah.

Sebagaimana kepemimpinan yang digunakan Rasulullah ialah Nubuwah dan demokrasi saat ini menggunakan sistem musyawarah.

Ia juga menyampaikan Indikator Keberhasilan dan Kontribusi Partai Politik dalam Pembangunan adalah terwujudnya Tertib Sosial yang ditandai dengan Penegakan Hukum, Peningkatan Kesejahteran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan.

Dipenghujung diskusi Titik Angraini berharap, elit politik bisa mengedepankan kepentingan bersama dalam pemerintahan ke depannya.