Deforestasi Hutan Demi Sawit, Kenapa Minyak Goreng Langka?

Deforestasi Hutan Demi Sawit, Kenapa Minyak Goreng Langka?

Reporter Rizza Nur Fauzi; Editor Belva Carolina

Ilustrasi Pohon Sawit. (Sumber: Freepic/@wirestock)

Pemerintah berupaya mengendalikan harga minyak goreng pada Januari hingga Februari tahun ini. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan ideal. Bukannya turun harga, justru minyak goreng menjadi langka ditemukan dan menjadi masalah baru bagi masyarakat.

Indonesia sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia justru mengalami kenaikan dan kelangkaan harga minyak.

Di samping itu, keberadaan kelapa sawit selalu disangkut pautkan dengan deforestasi hutan tropis. Bahkan kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia pada tiap tahunnya seringkali dikaitkan dengan pembukaan ladang kelapa sawit baru.

Mengutip data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hutan tropis Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkurang. Sebagian besar lahan hutan dibuka untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pembukaan lahan skala besar untuk kelapa sawit tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan izin kepada perusahaan besar untuk mengelola jutaan hektar lahan melalui skema Hak Guna Usaha (HGU). Sejatinya melalui skema HGU, perusahaan-perusahaan besar penghasil minyak goreng menanam sawit di lahan milik negara.

Faktanya, beberapa HGU perkebunan kelapa sawit besar terletak di bekas lahan pelepasan hutan. Namun, pemerintah tidak bisa memaksa produsen untuk menurunkan harga minyak goreng yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

luatrasi Minyak Goreng. (Sumber: Freepic/@pmvchamara)

Meski harga rata-rata nasional secara bertahap menurun, harga minyak goreng masih terbilang tinggi, setidaknya masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasokannya masih sangat terbatas sehingga sebagian masyarakat merasa sulit mendapatkan minyak goreng di toko ritel modern atau di pasar tradisional dan warung-warung dengan harga terjangkau.

Bahkan pedagang masih memberikan banderol pada minyak goreng dengan harga sekitar Rp 20.000 per liter, jauh di atas peraturan HET pemerintah.

Padahal, kebijakan domestic market obligation (DMO)  minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan CPO olahan atau olein sudah berlangsung hampir tiga minggu.

Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan subsidi Rp 3,6 triliun untuk penyediaan minyak goreng murah seharga Rp 14.000 per liter.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta, Nur Rianto berpendapat, bahwasanya berkurangnya pasokan minyak goreng ini disebabkan oleh harga dasar (floor price) yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Dalam teori ekonomi, apabila pemerintah menetapkan harga dasar (floor price), maka salah satu dampaknya ialah pasokan akan berkurang di pasar. Permasalahannya, menurut saya pemerintah justru melakukan kesalahan ketika menetapkan harga terendah,” ujarnya kepada DNK TV pada Senin (21/02).

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta, Nur Rianto berpendapat, bahwasanya berkurangnya pasokan minyak goreng ini disebabkan oleh harga dasar (floor price) yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Dalam teori ekonomi, apabila pemerintah menetapkan harga dasar (floor price), maka salah satu dampaknya ialah pasokan akan berkurang di pasar. Permasalahannya, menurut saya pemerintah justru melakukan kesalahan ketika menetapkan harga terendah,” ujarnya kepada DNK TV pada Senin (21/02).

“Pemerintah seharusnya melakukan kajian terlebih dahulu apa yang menyebabkan harga minyak goreng meningkat. Apabila penyebabnya adalah kurangnya pasokan, maka seharusnya pemerintah melakukan operasi pasar dan bukannya menetapkan harga,” jelasnya lagi.

Terkait hal ini, Mahasiswa UIN Jakarta, Luthfi Husaini teringat kasus yang baru-baru ini terjadi tentang penimbunan minyak goreng di beberapa daerah.

“Menurut saya kasus minyak goreng ini adalah kasus yang menarik dibahas dan didalami pasalnya di era pemerintahan Jokowi pelepasan lahan hutan terbilang cukup besar. Mari kita lihat ke kasus baru-baru ini tentang penimbunan minyak goreng sebanyak 1,1  juta kg di Deli Serdang,  penimbun minyak goreng di Jember oleh distributor, atau minimarket di Pringsewu yang menimbun minyak goreng,” ujarnya.

Luthfi menanggapi, dalam kasus ini peran pemerintah dan seluruh jajaran sangat diperlukan, kontrol lapangan perlu berjalan, bahkan perlunya tindakan tegas bagi para penimbun.

“Di sini peran pemerintah dan seluruh jajaran sangat di perlukan, kontrol lapangan perlu berjalan, bahkan perlunya tindakan tegas bagi para penimbun. Dan nyata perlu dicanangkan, atau perlu pemerintah membentuk badan khusus untuk menanggulangi para  penimbunan minyak goreng, karena hilangnya minyak goreng di masayarakat sangat menyulitkan. Para mafia minyak goreng perlu diberi peringatan keras yang nyata,” sambungnya.

Greenpeace Dipolisikan Usai Kritik Jokowi Soal Deforestasi

Greenpeace Dipolisikan Usai Kritik Jokowi Soal Deforestasi

Reporter Salsabila Saphira; Editor Ainun Kusumaningrum

Aksi demo aktivis Greenpeace
Sumber: DOK greenpeace.org

Organisasi kampanye independen yang menggunakan aksi konfrontatif, kreatif, dan tanpa kekerasan dalam mengungkap masalah-masalah lingkungan global, serta mendorong solusi-solusi yang memungkinkan terwujudnya masa depan yang hijau dan damai sering disebut sebagai Greenpeace.

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Cyber Indonesia Husin Shahab.

Laporan ini terkait penyataan mereka yang mengkritisi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal deforestasi di KTT COP26 di Glasgow beberapa waktu lalu. 

Husin menyangka Leonard, Kiki Taufik dkk menyebarkan hoaks yang menimbulkan keonaran atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Diduga berita yang dilaporkan adalah mengenai pernyataan Greenpeace tentang data deforestasi di Indonesia. Lewat situsnya, Greenpeace menyatakan deforestasi di Indonesia meningkat dari 2,45 juta hektare pada 2003-2011 menjadi 4,8 juta hektare pada 2011-2019.

Leonard Simanjuntak sebagai terlapor angkat bicara terkait laporan tersebut.

Dia menyebut bahwa data yang disampaikannya oleh pihaknya valid dan tidak hoaks. Bahkan Leo mengatakan data tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK).

“Sama sekali tidak ada kabar bohong di situ karena kita menyampaikan berdasarkan data dan fakta, bahkan data berasal dari KLHK sendiri,” ujar Leo.

“Bahwa kami menyampaikan perspektif, kita perlu melihat ada satu titik pada 2011 yaitu moratorium izin-izin baru sebagai penanda,” lanjutnya.

Dari data tersebut, pihaknya menganalisis dalam rentang waktu 8 tahun sebelum dan 8 tahun sesudah moratorium terjadi peningkatan deforestasi. Padahal, menurut penjelasannya jika moratorium diberlakukan seharusnya terjadi penurunan.

Logo Greenpeace
Sumber: Greenpeace.org

Sebelumnya, Greenpeace mengkritik sejumlah pernyataan Presiden Joko Widodo dalam KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia. Mereka menilai klaim-klaim Jokowi di acara itu tidak benar.

Greenpeace membantah pernyataan Jokowi, mulai dari soal karbon, kebakaran hutan, hingga deforestasi Indonesia. Mereka menyebut ucapan Jokowi omong kosong.

“Boleh dikatakan bahwa klaim-klaim Jokowi seluruhnya adalah omong kosong,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia M. Iqbal Damanik dalam konferensi pers Tanggapan atas Pidato Presiden Jokowi di COP 26.

Mengenai hal ini, Mahasiswi UIN Jakarta, Yasmina Nuha menyatakan bahwa pelaporan Greenpeace tidak bisa dibenarkan.

“Tindakan melaporkan Greenpeace ke Polisi bukan suatu tindakan yang benar juga. Apalagi dilakukan atas dasar penyebaran ujaran kebencian. Karena selama tanggapan Greenpeace ini didasarkan pada data, seharusnya tidak termasuk ke dalam berita bohong.”

“Lagipula, Greenpeace ini kan mengkritik. Apabila ada perbedaan data dari pak Jokowi dengan Greenpeace, berarti harus diselidiki dulu asal mulanya. Kenapa data deforestasi bisa berbeda. Jangan langsung main lapor. Karena kritik juga suatu yang dibolehkan dan terbuka untuk siapa saja,” sambung Yasmina.