Pemerintah Denial, Nyawa Rakyat Diobral

Pemerintah Denial, Nyawa Rakyat Diobral

Oleh Andika Ramadhan; Editor Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi masyarakat di #RumahAja

Masih ingat bagaimana respons para pejabat publik saat awal pandemi? Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menunjukkan banyak blunder, soal masker yang tak perlu dipakai bagi yang sehat, soal kekuatan doa, soal Covid-19 yang akan sembuh sendiri, dan berbagai pernyataan lainnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal nasi kucing membuat orang Indonesia kebal, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD soal Covid tidak masuk ke Indonesia karena perizinan susah, Wakil Presiden Maruf Amin soal kekuatan doa qunut, dan masih ada sederet pernyataan pejabat yang meremehkan Covid-19.

Tentu pernyataan itu tak hilang begitu saja, dampaknya bisa dirasakan hingga kini. Bila Anda Googling “jrx kawalcorona.com” akan menemukan kepedulian Jerinx terhadap Corona, termasuk ikut mengkampanyekan #dirumahaja. Tapi saat itu Pemerintah berkelakar, alhasil mereka yang peduli pun membalik pola pikirnya seperti Jerinx yang saat ini lebih dikenal sebagai tokoh utama yang menggaungkan konspirasi Covid-19.

Jerinx adalah satu dari sekian banyak yang masih tidak percaya Corona. Bahkan belakangan muncul dr. Lois, dengan argumen seolah ilmiah yang semakin menguatkan orang-orang yang yang tak percaya Covid.

Dianggap hanya sebatas konspirasi atas dalang yang diuntungkan, lalu kasus yang melonjak karena “di-covid-kan”, atau bahkan perihal propaganda vaksin yang akan mengubah wujud kita menjadi makhluk yang ada di cerita fiksi, dan akhir-akhir ini disebut sebagai cairan yang mengandung chip dan bahan berbahaya.

Krisis kepercayaan oleh masyarakat atas Covid seolah menggambarkan bagaimana lemahnya komunikasi Pemerintah Indonesia. Jangankan untuk menangani, perihal edukasi yang efektif dan merata saja masih belum terasa.

Kini hampir satu setengah tahun Indonesia sejak kasus pertama diumumkan, komunikasi pejabat publik masih saja belum beres.

Saran para pakar yang menganjurkan Indonesia agar lebih berwaspada saat kasus di India melonjak tajam, direspons oleh pejabat dengan program Work from Bali, membuka pariwisata dan pelarangan mudik yang setengah hati.

Kini terlihat dampaknya, kasus meningkat tajam, varian baru mendominasi, rumah sakit kolaps, ratusan orang yang meninggal dunia saat isolasi mandiri, antrean oksigen mengular tajam dan sederet masalah yang terlihat sakit sekaligus nyata di sekitar kita.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Sumber: Youtube-Deddy Corbuzier

Di saat kritis seperti ini, masih saja pernyataan pejabat publik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pandemi terkendali.

Pemerintah harus benahi komunikasi risiko, mengakui kondisi tidak baik-baik saja, meminta maaf, dan berhenti memberikan lip service juga harapan omong kosong.

Benar memang mulutmu harimaumu, apalagi ini mulut pejabat, mereka yang harusnya diteladani dan dipercaya mengurus negara, malah berkelakar dan nyawa masyarakat terus berguguran.

Ini baru soal komunikasi pemerintah yang amburadul, belum lagi sisi lain yang harusnya bisa lebih maksimal dan diseriuskan.

Pengendalian pandemi gagal total, kehilangan nyawa terasa murah bahkan diobral.

PPKM Darurat, Apa Kabar Roda Kehidupan Masyarakat?

PPKM Darurat, Apa Kabar Roda Kehidupan Masyarakat?

Oleh Syaifa Zuhrina;  Editor Aulia Gusma Hendra, Elsa Azzahraita, dan Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi masyarakat

Belakangan ini pandemi Covid-19 di Indonesia sedang meningkat. Bagaimana tidak? Beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan hampir tidak memiliki ruangan untuk menangani pasien korban Covid-19 yang setiap harinya semakin melonjak. Dalam menanggapi hal tersebut, tentunya pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah menerapkan kebijakan baru yakni adanya PPKM darurat yang terhitung mulai dari 3 Juli-20 Juli 2021.

Hal ini tentu menimbulkan beberapa peraturan baru, beberapa fasilitas umum kembali dibatasi, begitupun juga dengan tempat-tempat ibadah. Roda perekonomian yang semula sudah mulai berusaha kembali normal sekarang harus terpaksa kembali dibatasi. Ditambah lagi, beberapa perjalanan antar kota menggunakan fasilitas umum juga kembali diperumit dengan beberapa syarat tertentu.

Apakah PPKM ini berjalan semestinya? Seharusnya PPKM ini dianggap merupakan cara yang ampuh untuk membantu mengurangi adanya lonjakan kasus Covid-19, namun realita yang terjadi tidak demikian. Ternyata kebijakan ini menimbulkan adanya kasus pemberhentian beberapa sektor perekonomian.

Sebagai contoh, di Bali sektor pariwisata yang seharusnya menjadi harapan masyarakat untuk menyambung hidupnya harus ditutup sementara, ada juga kasus teknisi perbaikan handphone di daerah Cililitan, Jakarta Timur terpaksa harus turun ke jalan guna menawarkan jasanya di pinggir jalan demi mencari nafkah sehari-hari semenjak PPKM berlaku.

Tak hanya itu, beberapa hari lalu masyarakat dihebohkan dengan berita adanya kisah seorang pekerja proyek yang dipecat usai terjaring razia masker, pekerja ini langsung disuruh pulang lantaran tidak memakai masker saat bekerja bangunan.

Melihat beberapa kasus yang terjadi belakangan ini akibat pemberlakuan PPKM, maka penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini. Pada awalnya kebijakan ini dinilai baik untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, namun nyatanya hal ini berdampak pada roda perekonomian masyarakat.

Kebijakan ini justru menimbulkan rasa kekhawatiran dan kecemasan masyarakat, terlebih kini penghasilan masyarakat menurun, dan beberapa lapangan pekerjaan juga harus diberhentikan.

Dalam menanggapi ini, seharusnya pemerintah dapat memberikan solusi terbaik dalam membantu perekonomian masyarakat. Meskipun PPKM berlaku, namun masyarakat tidak kehilangan pekerjaannya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pesan Jokowi terkait PPKM
Sumber : Instagram-@luhut.pandjaitan

Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta perusahaan non esensial tidak memberhentikan karyawan yang bekerja dari rumah saat PPKM berlaku.

“Memastikan agar karyawan sekitar non esensial menjalankan work from home tidak dapat diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual pada Senin (5/7).

Terkait hal ini pun presiden Republik Indonesia, Joko Widodo selalu menegaskan kepada Luhut agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

“Jangan sampai ada masyarakat yang susah makan karena ada pemberlakuan kebijakan ini,” tegas Luhut menyampaikan pesan Jokowi.

Adanya pemberlakuan PPKM ini sudah seharusnya menjadi tugas bagi pemerintah, bagaimana kebijakan ini tetap berjalan namun nasib ekonomi masyarakat tidak terganggu.

Masyarakat tentunya sangat berharap pemerintah dapat memberikan solusi terbaik terhadap nasib perekonomian yang menurun, namun tetap mengedepankan visi dalam menekan kasus Covid-19 agar sektor perekonomian Indonesia kembali pulih.

Saya, Kami, Masyarakat butuh realisasi yang baik, bukan janji yang menggelitik.

Kasus Covid-19 Melonjak, Urgensi Segera Vaksin?

Kasus Covid-19 Melonjak, Urgensi Segera Vaksin?

Reporter Jenni Rosmi Aryanti; Editor Taufik Akbar Harefa dan Elsa Azzahraita

Ilustrasi vaksin Covid-19

Gelombang kedua pandemi Covid-19 tengah terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan kasus dalam beberapa waktu terakhir. Penambahan kasus terkonfirmasi positif per Selasa (29/6) sebanyak 20.467, dengan demikian total kasus yang terjadi di Indonesia sebanyak 2,16 juta dengan 1,87 juta sembuh dan 58.024 meninggal dunia.

Dengan lonjakan angka positif tersebut,  pemerintah terus mengingatkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dua lapis serta melakukan vaksinasi yang dapat mengendalikan laju  penyebaran Covid-19. Masyarakat juga dianjurkan untuk segera lakukan vaksinasi dengan mendaftarkan diri ke pusat kesehatan terdekat jika tidak mendapat undangan vaksinasi.

Di Indonesia, vaksinasi sudah mulai dilakukan sejak awal tahun 2021. Namun, sebagian masyarakat masih ragu untuk memilih dan melakukan vaksin karena khawatir akan efek samping dari vaksin tersebut. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk menunggu atau menunda melakukan vaksin. Terlebih sempat beredar kabar efek samping dari salah satu jenis vaksin.

Mengutip dari Kompas.com, Praktisi Kesehatan dr. Andi Khomeini Takdir, SpPD mengimbau agar masyarakat tak menunda lakukan vaksinasi.

“Begitu ada undangan vaksinasi, gunakanlah. Jangan menunggu vaksin A, vaksin B, karena vaksin terbaik yang ada sekarang adalah vaksin yang tersedia,” ujarnya.

Salah satu penerima vaksin jenis Sinovac, Risnawati mengaku dirinya sempat ragu untuk melakukan vaksin karena khawatir akan efek sampingnya.

“Saya vaksin karena diwajibkan di kantor, waktu itu vaksin yang digunakan Sinovac. Awalnya ragu, tapi karena diwajibkan saya coba untuk vaksin. Setelah vaksin saya merasa limbung tapi tidak lama,” ungkap Risna kepada tim DNK TV.

Kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta Pusat
Sumber: Dinkes.go.id

Risna mengatakan efek samping yang dirasakan tiap rekannya berbeda. Mulai dari pusing hingga sakit badan. Namun tidak semua mengalami efek samping setelah melakukan vaksin.

Pemerintah terus menggencarkan vaksinasi kepada masyarakat agar memenuhi target. Untuk masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi, tentu harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini karena sejatinya vaksin tidak dapat mencegah kita tertular dan terkena virus, namun vaksin dapat membantu mengurangi kemungkinan seseorang terkena virus.

Apakah RI Sanggup Lockdown?

Apakah RI Sanggup Lockdown?

Oleh Latifahtul Jannah

Ilustrasi Lockdown di beberapa daerah
Sumber: idxchannel.com

Usulan lockdown kembali menggema dari publik saat kasus penyebaran Covid-19 yang semakin mengganas di tanah air. Publik menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro ketat yang dijalankan pemerintah  tidak akan ampuh.

Namun, setidaknya sejauh ini, ada 5 provinsi yang diduga tidak sanggup menerapkan lockdown, guna memutus rantai penyebaran Covid-19 lantaran keterbatasan anggaran.

Baru-baru ini Jawa Timur dan Sumatera Utara menolak mentah-mentah opsi (lockdown) tersebut. Sikap itu sudah dilakukan oleh tiga provinsi sebelumnya : DI Yogyakarta, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Fantastis nya biaya lockdown diduga menjadi alas an ditolaknya opsi tersebut, Saat berbincang dengan Najwa Shihab pada tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan tidaklah murah. DKI Jakarta saja menghabiskan Rp 550 miliar rupiah sehari. Jabodetabek artinya lebih dari 3 kali lipat.

Biaya tersebut harus digelontorkan pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat selama lockdown dalam sehari saja.

“Untuk Jakarta saja, pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek tiga kali lipat. Itu per hari,” kata Jokowi saat itu.

“Jadi dalam memutuskan setiap negara itu beda-beda. Karena karakternya beda, tingkat kesejahteraannya beda, tingkat pendidikan beda, tingkat kedisiplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal berbeda. Nggak bisa kita disuruh meniru negara lain,” lanjutnya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga menegaskan, lockdown tidak pernah menjadi salah satu alternatif upaya pengendalian Covid-19. Khofifah menegaskan pihaknya sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

“Enggak ada (opsi lockdown),” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (22/6/2021).

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga menyorakkan agar masyarakat di wilayahnya tidak ikut-ikutan latah mendesak lockdown menyusul lonjakan kasus di sejumlah wilayah. Ia juga menegaskan sedari awal pihaknya tidak pernah membahas mengenai opsi lockdown.

“Saya dari awal tak membahas lockdown. Tak bisa seperti itu. Jangan latah. Jangan karena orang lockdown, maka Sumut juga harus lockdown,” ucap Edy.

Eks Pangkostrad itu menyebut, lockdown di Sumut akan berimbas pada permasalahan ekonomi. Hal ini juga berpotensi untuk menjadi masalah sosial.

Menurut dia, kebijakan lockdown membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, wilayah Sumut memiliki banyak jalan tikus, sehingga lockdown tidak akan efektif.

Kasus Covid-19 Naik, Polri Tetap Lanjutkan Izin Liga 1

Kasus Covid-19 Naik,  Polri Tetap Lanjutkan Izin Liga 1

Reporter Dani Zahra Anjaswari; Editor Tiara De Silvanita

Konferensi pers perizinan penyelenggaraan Liga 21 oleh Asisten Kapolri Bidang Operasi Inspektur Jenderal Imam, Kamis (17/6).

Pihak Polri memastikan tidak mencabut izin penyelenggaraan pertadingan Liga 1 musim 2021-2022 meskipun kasus Covid-19 meningkat di Indonesia. Hal tersebut, telah diserahkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Menpora Zainudin Amali di Mabes Polri, Jakarta pada 31 Mei lalu.

“Belum ada kajian (atau evaluasi izin), kami sudah siap amankan dengan prokes (protokol kesehatan) ketat,” kata Asisten Kapolri Bidang Operasi Inspektur Jenderal Imam, Kamis, (17/6)

Pihak polri tetap akan mengawasi penerapan protokol kesehatan selama Liga 1 diselanggarakan pada awal bulan Juli mendatang. Tidak ada perubahan terhadap aturan yang telah disetujui sebelumnya.

Namun, polisi tetap mengawasi secara ketat terhadap penerapan protokol kesehatan yang mungkin saja dilanggar, seperti larangan untuk nonton bareng (nobar) selama liga 1 berjalan.

Dalam konferensi pers akhir Mei lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa keramaian supporter akan menjadi hal yang diperhatikan oleh kepolisian dikarenakan tidak ingin kejadian seperti final Piala Menpora 2021 terulang, di mana para supporter mebuat kegaduhan si tempat umum seusai laga final.

Apabila hal ini terulang kembali maka Kapolri akan menunda pelaksanaan Liga 1, di mana beberapa waktu ini tingkat kasus Covid-19 melonjak cukup pesat.

Rekomendasi izin keramaian akan dievaluasi seiring berjalannya Liga 1. Artinya, izin tersebut dapat dicabut sewaktu-waktu apabila hasil evaluasi protokol kesehatan dinilai buruk.

Seorang penggemar sepak bola, Anjar mengaku menyayangkan bila Liga 1 menjadi sebab naiknya kasus Covid-19.

“Walaupun suka (menonton) bola, kita tetap gak bisa egois ya, di kondisi seperti ini pendukung yang ke lokasi harusnya mawas diri juga. Patuhi protokol, jangan main bodo amat,” ungkapnya.

Covid-19 Melonjak, Menag: Kegiatan Tempat Ibadah Zona Merah Dihentikan

Covid-19 Melonjak, Menag: Kegiatan Tempat Ibadah Zona Merah Dihentikan

Reporter M. Rizza Nur Fauzi; Editor Taufik Akbar Harefa

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan surat edaran tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah(16/6) 
Sumber: Youtube-Kemenag RI

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan edaran yang berisi perintah agar semua kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah di kawasan Zona Merah dihentikan sementara hingga kawasan tersebut dinyatakan bebas dari virus corona (Covid-19). 

Hal ini dikarenakan meningkatnya virus corona di berbagai daerah dalam sebulan terakhir dan munculnya varian baru.

“Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadah juga dihentikan sementara di daerah zona merah dan oranye sampai dengan kondisi memungkinkan,” ujar Yaqut dalam keterangan resminya, pada Rabu, (16/6).

Peraturan ini tertulis dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah.

Yaqut juga menetapkan bahwa kegiatan ibadah di tempat-tempat ibadah di kawasan aman yang tidak terjangkit Covid-19 hanya dapat dilakukan oleh warga lingkungan setempat.

Kementerian Agama telah mengonfirmasi teknis pelaksanaan melalui Surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kesepakatan penanganan Covid-19 di gereja-gereja.

Yaqut meminta jajarannya di pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan imbauan tersebut secara bertahap. Pemberitahuan ini juga berlaku bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Penyuluh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, dan pengurus rumah ibadat juga diinstruksikan untuk diawasi.

Mahasiswa UIN Jakarta, Pikri Nugraha berpendapat, bahwasanya ia menyetujui akan kebijakan tersebut, dengan harapan bukan hanya tempat-tempat ibadah saja yang ditutup, melainkan semua tempat yang dapat menimbulkan kerumunan.

“Mengenai kebijakan akan ditutupnya kembali tempat ibadah di kawasan Zona Merah, saya sangat setuju akan hal itu karena esensi dari agama, khususnya agama Islam itu untuk menjaga diri. Namun, saya berharap bahwa yang ditutup itu bukan hanya tempat-tempat ibadah saja, melainkan semua tempat yang dapat menimbulkan kerumunan,” ujar Pikri.

Beberapa daerah di Indonesia akhir-akhir ini diketahui mengalami lonjakan kasus positif virus corona. Wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta menempati urutan teratas daftar kasus harian Covid-19 di Tanah Air.

Meningkatnya kasus infeksi ini merupakan akibat dari tingginya mobilisasi pada mudik Lebaran lalu.

Beberapa indikator yang digunakan untuk menetapkan status zona risiko ini, yakni epidemiologi, serveilans kesehatan serta pelayanan kesehatan.

Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono menilai surveilans yang dilakukan di Indonesia tak sesuai sehingga sulit menggambarkan kasus Covid-19 yang sebenarnya.

“Kalau pemerintah tidak mengambil jalan untuk melakukan lockdown ya tinggal tunggu saja semua kabupaten mungkin sebagian besar dari 514 kabupaten, mungkin ratusan kabupaten akan seperti Kudus,” ujarnya, dilansir dari Detik.com pada Selasa, (15/6).