Agama Memengaruhi Pandangan Anak Muda terhadap covid-19?

Agama Memengaruhi Pandangan Anak Muda terhadap covid-19?

Reporter  Latifahtul Jannah; Editor Tiara De Silvanita 

Ismatu Rompi membuka Launching Hasil Survei PPIM Jakarta
Sumber : DNK TV-Latifahtul

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta melaksanakan Kegiatan Launching Hasil Survei Nasional PPIM Jakarta dengan tema “Anak Muda dan Covid-19: Berbineka Kita Teguh, Ber-hoak Kita Runtuh.” pada Rabu (5/01).

Direktur Eksekutif PPIM UIN Jakarta, Profesor Ismatu Ropi menuturkan kegiatan ini dapat menambah wawasan masyarakat umum mengenai bagaimana pandangan siswa di sekolah maupun madrasah tentang Agama, Pandemi dan Bencana di Indonesia.

Berbicara anak muda berbanding lurus tentang masa depan Indonesia, realita covid-19 yang ada ternyata sangat mempengaruhi anak muda.

Penelitian yang dilakukan delapan bulan dengan 3031 dari seluruh Indonesia menghasilkan temuan penting, pertama, prokes perilaku hidup sehat, dan vaksinasi perlu ditingkatkan.

Kedua saat pandemi Covid-19, level Islamisme pada pelajar Indonesia relatif tinggi, ketiga social trust pelajar Indonesia cukup tinggi, khususnya pada pemimpin agama baik lokal maupun nasional, dan juga pada keluarganya, ungkap Yunita Faela Nisa salah satu peneliti PPIM UIN Jakarta.

Narila Mutia yang juga peneliti PPIM UIN Jakarta menambahkan siswa yang stres karena pandemi mengakibatkan intensitas ibadahnya semakin menurun terutama pada siswa laki-laki.

Presentase anak muda yang terbawa suasana dengan hoax membuat teori konspirasi di masa pandemi sebesar 31,5% dari mereka percaya bahwa Rumah Sakit meng-covidkan pasien untuk keuntungan dana, 20,5% percaya Covid-19 hanyalah flu biasa, dinyatakan berbahaya untuk keuntungan pihak tertentu, dan 20,5% pemuda percaya Covid-19 adalah senjata biologi yang dibuat negara maju melemahkan negara berkembang.

Narila Mutia memaparkan hasil penelitian
Sumber : DNK TV-Latifahtul

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah vaksinasi, namun hasil penelitian PPIM UIN Jakarta menemukan 12,58% menganggap vaksinasi bertentangan dengan agama.

Hasil analisa menemukan bahwa agama memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan vaksinasi.

Associate Professor of Sociology, NTU Singapore, Sulfikar Amir menanggapi bahwa agama dan bencana sebenarnya bukan suatu isu yang baru. Covid-19 sendiri dikategorikan bencana, yaitu bencana biologis.

“Bencana menjadi event-event penting membentuk peradaban, dan bagaimana bencana itu dihadapi melalui pemahaman religius masyarakat, jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru,” terang Sulfikar.

Sulfikar Amir menanggapi hasil penelitian
Sumber : DNK TV-Latifahtul

Sulfikar juga menambahkan Covid-19 memiliki kompleksitas yang tinggi.

“Sebenarnya kita tidak bisa melihat secara langsung korelasi antara agama terhadap prilaku kesehatan, karena Covid-19 memiliki kompeksitas yang tinggi, dimana agama menjadi hanya salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi cara Individu menghadapi resiko terinveksi Covid-19,” ungkap Sulfikar.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Sesditjen P2P Kemenkes RI, Iqbal Djakaria juga menanggapi bahwa tantangan bagi Kemenkes di era perkembangan teknologi sekarang jauh lebih besar, sehingga memang sudah seharusnya perlu meningkatkan pemberian pemahaman kepada masyarakat baik mengenai Covid-19 dan vaksinasi.

Sero Survei Antibodi, Penyebab PPKM Level 3 Dibatalkan?

Sero Survei Antibodi, Penyebab PPKM Level 3 Dibatalkan? 

Reporter Farah Nur Azizah; Editor Taufik Akbar Harefa

Ilustrasi PPKM
Sumber: Pexels

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 yang semula akan diterapkan pada akhir tahun ini berujung pada sebuah pembatalan. Pasalnya didasarkan pada capaian vaksinasi dosis pertama Jawa-Bali sudah mencapai 76 persen sedangkan dosis kedua hampir mendekati 56 persen.  

Dari laman CNN Indonesia, kebijakan PPKM level 3 diterapkan guna mencegah lonjakan kasus Covid-19 pada saat libur mendatang. Namun, dibatalkan oleh pemerintah sehingga menimbulkan kritik oleh publik. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan bahwa PPKM level 3 dibatalkan sebab pihaknya sudah siap mengantisipasi penyebaran Covid-19. Tingkat tes, telusur, vaksinasi dan kekebalan masyarakat Indonesia jauh lebih baik dari tahun lalu, jelasnya. 

Dilansir dari kompas.com bahwa salah satu penyebab pembatalan ini juga karena masyarakat Indonesia dinilai sudah memiliki antibodi terhadap Covid-19 yang tinggi yang menjadikan pertimbangan pemerintah dalam memutuskan perkara ini. 

Adapun pertimbangan lainnya sebab Covid-19 di Indonesia sudah menuju pada perbaikan yang signifikan. 

Ilustrasi Penerapan Protokol Kesehatan
Sumber: Pexels

Dosen Fakultas Kedokteran UIN Jakarta, Ayat Rahayu menilai bahwa PPKM level 3 dibatalkan bergejala berat dan tidak menjadi masalah besar. Karena varian omicron dapat diminimalisir efeknya sebab sudah adanya “herd immunity” pada masyarakat terutama bagi yang sudah melakukan vaksinasi. 

“Setuju dari keputusan pemerintah dengan alasan varian omicron dapat diminimalisir efeknya karena sudah adanya “herd immunity” pada masyarakat dan terutama  yg sdh di vaksin sehingga bila ada terinfeksi virus varian baru tdk bergejala berat”,papar Dosen Fakultas Kedokteran UIN Jakarta, Ayat Rahayu.

Namun, tambahnya bagi masyarakat yang sudah divaksin tak perlu dibatasi tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Sehingga kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi tetap berjalan, juga pemulihan kehidupan sosial ekonomi terus berlanjut. 

Adapun tanggapan dari Mahasiswa UIN Jakarta, Lely Sajedah perihal pembatalan PPKM level 3 dinilai vatal. Sebab saat-saat liburan merupakan waktu dimana orang-orang akan berlibur sehingga menimbulkan kerumunan yang ditakutkan akan terjadi mutasi virus yang cepat. 

“Saat libur natal dan tahun baru orang-orang pasti akan berlibur, dan mengambil kesempatan tidak adanya PPKM maka orang akan banyak yg berkerumun di tempat umum. Dari hal itu saja sudah ditakutkan akan terjadi mutasi virus yg cepat, dan banyak” ujar Lely Sajedah. 

“Vaksin yg merata adalah di jawa dan bali lantas apakah Indonesia hanya mencakup jawa dan bali saja? Tentu tidak, maka seyogyanya kita harus saling menjaga. Dengan tetap menaati protokol kesehatan, dan bila perlu PPKM diterapkan, namun Jawa-Bali berbeda level dengan yang diterapkan pada sumatra dan lainya. Karena indeks kerataan penyebaran vaksin yang berbeda” tambahnya. 

Dikutip dari kompas.com bahwa nantinya akan dilakukan metode sero survei memakai tes darah untuk memeriksa antibodi tubuh terhadap virus. Dan dinilai lebih efektif guna mengukur paparan suatu populasi terhadap patogen virus SARS-CoV-2.

Maka dengan ini setiap dari kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan benar, ditunjang dengan pola makan yang sehat agar tetap mampu menjaga kesehatan. 

Otak-Atik Kebijakan PCR, Mana Langkah yang Tepat?

Otak-Atik Kebijakan PCR, Mana Langkah yang Tepat?

Reporter Laode M. Akbar; Editor Ahmad Haetami

Foto Ilustrasi Tes PCR
Sumber: IstockPhoto

Baru sepekan kebijakan syarat wajib PCR bagi penumpang penerbangan Jawa-Bali dikeluarkan, namun pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan tidak mengharuskan tes PCR dan diperbolehkan menggunakan tes swab antigen sebagai syarat penerbangan.

“Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk (penerbangan) wilayah luar Jawa Non Bali, sesuai dengan usulan dari bapak Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian),” katanya dalam Konferensi Pers PPKM secara virtual, Senin (01/11).

Lebih lanjut, perubahan kebijakan ini juga tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Aturan ini ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian di hari yang sama.

Dalam Inmendagri tersebut dijelaskan yang diperbolehkan menggunakan hasil tes antigen H-1 yaitu bagi pelaku penerbangan yang sudah divaksin 2 kali. Sementara bagi pelaku penerbangan yang baru divaksin 1 kali menggunakan hasil PCR H-3.

Berikut aturan lengkap penerbangan di wilayah Jawa Bali dalam Inmendagri tersebut:

– Menunjukkan kartu vaksin

– Menunjukkan antigen H-1 bagi pelaku perjalanan yang sudah vaksin 2 kali atau PCR H-3 bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin 1 kali untuk moda transportasi pesawat udara yang masuk/keluar Jawa Bali

– Menunjukkan antigen H-1 bagi pelaku perjalanan yang sudah vaksin 2 kali atau PCR H-3 bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin 1 kali untuk moda transportasi pesawat udara antar wilayah Jawa – Bali.

Menko PMK Muhadjir Effendy dalam Konferensi Pers PPKM secara virtual, Senin (01/11)
Sumber: YouTube-Sekretariat Presiden

Selain itu, dalam perjalanan darat jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa-Bali, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan hasil negatif PCR H-3 atau antigen H-1 serta bukti vaksin yang lengkap juga dibutuhkan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tindakan pemerintah yang dengan mudah mengubah kebijakan terkait penggunaan PCR dan antigen bagi aktivitas transportasi publik, terkhusus penerbangan menuai kritikan oleh berbagai pihak.

Salah satu mahasiswa Jurnalistik UIN Jakarta, Muhammad Firda Azil yang juga merupakan mahasiswa rantau pengguna transportasi udara berpendapat perubahan terkait kebijakan PCR ini terlalu cepat sehingga sangat membingungkan masyarakat.

“Di satu sisi sangat membingungkan masyarakat, tapi di satu sisi mengingat di masa kritis peraturan bisa berubah kapanpun, tapi seharusnya tidak begitu cepat, dan juga ini menurutku terlalu banyak informasi yang membingungkan,” ujarnya kepada Tim DNK TV, Selasa (02/11).

Ia pun berharap kedepannya kebijakan syarat tes PCR dan sejenisnya tidak diberlakukan di transportasi publik dan diganti dengan kartu vaksin saja.

“Semoga tidak ada lagi pemberlakuan tes skrining Covid apapun, baik di darat maupun udara, ataupun moda transportasi apapun. Hal ini kita bisa raih dengan mempercepat vaksinasi untuk teman-teman yang belum vaksin,” harapnya.


Oktober Tak Perlu PeduliLindungi, Kemenkes Ungkap Syarat Penggantinya

Oktober Tak Perlu PeduliLindungi, Kemenkes Ungkap Syarat Penggantinya

Reporter Salsabila Saphira; Editor Ainun Kusumaningrum

Ilustrasi PeduliLindungi
Sumber: Instagram-@pedulilindungi.id

PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memantau kasus infeksi Covid-19.

Aplikasi ini sudah ada sejak awal munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Sayangnya, banyak warga yang mengalami kesulitan mengunduh aplikasi PeduliLindungi lantaran memori di perangkatnya terlanjur penuh. Bahkan, masih ada orang yang belum memiliki ponsel cerdas sekalipun.

Untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperbaiki dan memperbarui mekanisme terkait itu. 

Mulai Oktober mendatang, Kemenkes memberikan sejumlah opsi untuk menunjukkan status vaksinasi masyarakat.

Terkait hal itu Chief Digital Transformation Office Kemenkes, Setiaji mengungkapkan syarat pengganti aplikasi PeduliLindungi.

“Ini (Syarat dan Ketentuan ) akan launching di bulan Oktober ini. Ada proses dimana kami memerlukan beberapa model untuk bisa diakses oleh setiap orang,” ungkapnya (24/9). 

Lantas seperti apa sistematis untuk perjalanan masyarakat nantinya?

Setiaji menjelaskan bahwa status hasil tes swab PCR atau antigen dan sertifikat vaksin dari calon penumpang tetap teridentifikasi dengan cara lain.

Ia mengatakan bahwa hal itu bisa diketahui

melalui nomor NIK penumpang ketika membeli tiket.

“Kalau naik kereta api itu sudah tervalidasi pada saat pesan tiket. Sehingga tanpa menggunakan handphone pun itu bisa diidentifikasi bahwa yang bersangkutan sudah memiliki vaksin dan ada hasil tesnya (PCR atau antigen),” ungkap Setiaji.

Ilustrasi penggunaan teknologi
Sumber: Instagram-@pedulilindungi.id

Tidak hanya itu, Kemenkes juga akan menjadikan fitur  PeduliLindungi untuk bisa diakses di berbagai platform seperti Gojek, Tokopedia, Grab, Dana, Tiket, Traveloka, Cinema XXI, dan Link Aja.

Dengan penggabungan itu, maka masyarakat tak harus mengunduh aplikasi PeduliLindungi dan hanya memanfaatkan fitur tersebut di berbagai platform.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi keluhan masyarakat yang tidak bisa mengunduh aplikasi PeduliLindungi karena memori ponsel pintarnya penuh.

“Kami saat ini sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan platform-platform digital seperti Gojek, Grab Tokopedia, Traveloka bahkan dengan Pemerintah Provinsi Jakarta yaitu dengan Jaki,” kata Setiaji dalam diskusi daring, Jumat (24/9).

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Ridho Hatmanto menyetujui kebijakan tersebut.

“Sangat di apresiasi kepada pihak-pihak yang berusaha membuat mobilitas masyarakat dikala pandemic ini semakin mudah, karena dengan begitu keadilan akan merata bagi siapapun yang ingin beraktivitas luar rumah tanpa download aplikasi-aplikasi tambahan,” ungkap Ridho.

Syarat Masuk Hingga Daftar Film yang Diputar Bioskop

Syarat Masuk Hingga Daftar Film yang Diputar Bioskop

Syarat Masuk Hingga Daftar Film yang Diputar Bioskop

Produser: Akmalul Iman ; Penulis Naskah: Chandra Hermawan

Sumber: Antara Foto-Hafidz Mubarak A

Kasus positif Covid-19 di Indonesia menurun secara perlahan. Namun demikian,  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih diberlakukan. Walaupun begitu ada beberapa hal sudah bisa kita lakukan, salah satunya yaitu menonton film di bioskop. Pemerintah mengizinkan bioskop untuk kembali beroperasional untuk wilayah PPKM Level 2 dan Level 3. 

Dalam pembukaan bioskop ini protokol kesehatan tetap di perhatikan dengan menerapkan papan informasi dan mengaplikasikan floormarking di lingkungan bioskop. Untuk memenuhi protokol lainnya, bioskop menyediakan hand sanitizer serta sabun cuci tangan di toilet.

Namun, tidak hanya itu tetap dilakukan pemberlakuan aturan dan pembatasan bagi penonton di tengah pandemi Covid-19 seperti menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 melalui Aplikasi Peduli Lindungi, dan bagi masyarakat yang ingin menonton bioskop harus sudah melaksanakan vaksinasi sebanyak dua kali. Aplikasi PeduliLindungi digunakan untuk mengetahui apakah pengunjung yang akan masuk bioskop sudah melakukan vaksinasi Covid-19 atau belum.

Sumber: langgam.id-Dian

Dilansir dari kompas.com berikut cara Scan Barcode untuk masuk ke bioskop yaitu dengan membuka Aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan login klik menu Scan QR Code, kemudian scan QR Code yang ada di lokasi pintu masuk dan tunjukkan hasil QR Code Anda ke petugas bioskop. Hasil dari pemindaian akan menunjukkan apakah diizinkan untuk memasuk area mall. Warna hijau menunjukan bahwa diperbolehkan masuk. Namun, jika muncul warna kuning maka petugas akan melakukan verifikasi ulang dan apabila merah, maka tidak akan diizinkan masuk oleh petugas. Aturan selanjutnya tidak diperbolehkannya membawa makanan dan minuman kedalam gedung bioskop. Kemudian menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta memakai dua masker yang terdiri dari masker medis dan masker kain serta tidak dianjurkan untuk membuka masker. Selain itu, walaupun hand sanitizer telah disediakan pastikan membawanya sendiri dan menyimpannya di dalam tas untuk memudahkan kita saat akan mencuci tangan. Kemudian penonton tidak boleh lebih dari 50 persen kapasitas bioskop. Pengunjung berusia di bawah 12 tahun belum diperbolehkan masuk ke area bioskop dan bioskop hanya bisa dibuka di daerah berstatus PPKM Level 2 dan 3.

Selain diwajibkan mematuhi 6 langkah pencegahan Covid-19 di atas, pastikan kondisi badan dalam keadaan sehat saat berpergian maupun saat mengunjungi bioskop. Apabila merasa sakit, sebaiknya menunda untuk mengunjungi bioskop demi melindungi kesehatan diri sendiri dan orang lain.

Berikut terdapat beberapa film yang akan ditayangkan oleh CGV dan Cinema XXI diantarnya Escape From Mogadishu, The Suicide Squad, Black Widow, Hard Hit, Fast Furious 9, Shang-Chi, Malignant, Free Guy, Jungle Cruise,  Space Jam: A new Legacy, Hitman’s Wife’s Bodyguard, Peter Rabbit 2: The Runaway, The Marksman, Jakarta vs Everybody, The Seventh Day, The Outpost, Gretel and Hansel.

Bentuk Satgas Prokes, Indonesia Siap Berdampingan dengan Covid-19

Bentuk Satgas Prokes, Indonesia Siap Berdampingan dengan Covid-19

Reporter Diatma Luthfi; Editor Aulia Gusma Hendra

Ketua Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito
Sumber : covid19.go.id

Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta masyarakat untuk bersiap diri mulai hidup berdampingan dengan Covid-19. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran No 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci tangan Fasilitas Publik Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai 1 September 2021.

“Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik ini dibentuk untuk menunjang pencapaian masyarakat produktif aman Covid-19. Kita tahu bahwa peluang penularan Covid-19 dapat terjadi di mana saja: di dalam rumah, saat di perjalanan, maupun saat beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu diharapkan kegiatan di fasilitas publik yang ada pun mampu memberi andil juga pada upaya mengurangi peluang penularan Covid-19 di masyarakat,” ujar Juru Bicara Satgas Wiku Adisasmito, Selasa (31/8/21).

Sebagai upaya menjaga kasus Covid-19 tetap terkendali, Wiku mengatakan setiap institusi maupun pengelola fasilitas publik perlu melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas penerapan protokol kesehatan di tempatnya masing-masing.

Wiku mengatakan, Satgas Prokes 3M Faspub (fasilitas publik) diharapkan dibentuk pada sebelas kelompok aktivitas masyarakat yaitu aktivitas ekonomi dan belanja, aktivitas hiburan dan olahraga, aktivitas penyediaan akomodasi.

Protokol kesehatan
Sumber : covid19.go.id

Pemantauan dan evaluasi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik secara kinerja dilakukan oleh Satgas Covid-19 Daerah (kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan) dan pembinaan dilakukan oleh kodim dan polrestabes/polresta/polres, koramil, polsek atau Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Pemberian sanksi yang ditetapkan pemerintah daerah dan asosiasi atau ikatan pengelola fasilitas publik kepada pelanggar protokol kesehatan di fasilitas publik dengan penerapan prinsip sanksi berjenjang atau peningkatan sanksi apabila unsur fasilitas publik mengulangi pelanggaran protokol kesehatan.

Mahasiswi UIN Jakarta, Reinita Tri Cahyani mengatakan bahwa pemerintah RI membentuk satgas protokol kesehatan adalah cara yang tepat untuk bisa mengawasi dan mengedukasi masyarakat indonesia terkait pentingnya melawan Covid-19 dengan prokes yang benar.

“Banyak dari masyarakat awam yang masih belum terlalu memperdulikan pentingnya prokes untuk diri sendiri dan orang lain disekitarnya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang awam perlu tau cara melawan Covid-19 dengan benar, kita juga butuh digandeng pemerintah dan di beri edukasi agar kita bisa melakukan prokes dengan baik sesuai anjuran pemerintah,” ujarnya.

Reinita juga mengatakan sangat setuju dibentuknya satgas prokes ini di era PPKM agar masyarakat lebih sadar akan bahaya melanggar prokes. Harapan nya melalui di bentuk nya satgas prokes ini pastinya agar nilai Covid-19 di indonesia menurun dan masyarakat bisa menjalankan kegiatan nya sedia kala.

Wacana Kuliah Tatap Muka, Bagaimana Realisasinya?

Wacana Kuliah Tatap Muka,  Bagaimana Realisasinya?

Reporter Ainun Kusumaningrum & Syaifa Zuhrina; Editor Aulia Gusma Hendra

Ilustrasi pembelajaran tatap muka
Sumber: Youtube-DNK TV UIN Jakarta

Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim meminta beberapa perguruan tinggi untuk segera menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas melalui keterangan tertulis, pada Sabtu (28/8). Hal ini diwacanakan digelar pada September 2021 pada daerah-daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3.

“Kami mendorong kampus-kampus yang berada di wilayah PPKM  level satu sampai tiga untuk segera pertemuan tatap muka terbatas kepada mahasiswa”, ujarnya.

Meskipun begitu, Nadiem menyarankan agar mahasiswa yang mengikuti PTM terbatas tetap menjaga protokol kesehatan. Kegiatan PTM terbatas juga mengacu pada SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Mendikbudristek, Nadiem Makarim
Sumber: Instagram-@nadiemmakarim

Dimana isi SKB tersebut yakni hal-hal yang harus dilakukan semua warga satuan pendidikan selama melaksanakan PTM terbatas, khususnya protokol kesehatan. Beberapa di antaranya, yaitu selalu memakai masker selama berada di satuan pendidikan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak, serta menerapkan etika batuk dan bersin.

Salah satu Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, William Anwar mengaku setuju dengan adanya wacana pembelajaran tatap muka ini, setelah sekian lama berkurangnya kualitas dan efektivitas dari sektor pendidikan akibat adanya kegiatan pembelajaran online.

“Sebagai mahasiswa, saya kategorikan wacana ini merupakan wacana yang cukup baik sih. Ditinjau dari segi peta sebaran covid 19 di lokasi-lokasi level 2 dan 3 ini sudah mulai landai. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk kita memasuki pembelajaran tatap muka,” ucapnya.

Salah satu tenaga pendidik, Siti Nuraziza mengatakan wacana ini memiliki faktor yang sangat urgensi dilaksanakan.

“Menurut pendapat saya sebagai seorang tenaga pendidik ini wacana yang sangat ditunggu karena beberapa faktor yakni   pembelajaran tatap muka lebih efektif, ”jelasnya.

Mahasiswa UIN Jakarta lainnya, Ari Subagyo berpendapat, PTM di masa pandemi ini cukup rawan. Mengingat vaksinasi belum mencapai target sepenuhnya.

“Kondisi di tiap satuan pendidikan bisa berbeda-beda. Dalam contoh UIN Jakarta, mungkin kampus bisa mengadakan survei dahulu tentang kesiapan mahasiswanya untuk PTM, juga pemantauan progres vaksinasi mahasiswanya,” ujarnya.

China akan Bangun Pabrik Vaksin di Tanah Air

China akan Bangun Pabrik Vaksin di Tanah Air

Reporter Mukhammad Maulana Fajri; Editor Aulia Gusma Hendra

Program vaksinasi untuk masyarakat Indonesia guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.
Sumber: DNK TV_Fajri

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa ada rencana pembuatan pabrik vaksin Covid-19 di Indoenesia. Produksi vaksin akan diproduksi oleh perusahaan asal China yang akan bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memproduksi vaksin corona. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rakerkonas Apindo ke-31, Selasa (24/8).

Pabrik vaksin yang akan diproduksi oleh China bekerja sama dengan perusahan lokal Indonesia, diperkirakan akan berjalan pada April Tahun 2022 mendatang. Perusahaan  vaksin Covid-19 tersebut akan memproduksi vaksin jenis mRNA. Namun, belum diketahui perusaan lokal Indonesia mana yang akan bekerja sama dengan China.

“Industri vaksin kami dorong di Indonesia. Ada satu produksi kerja sama dengan perusahaan Indonesia dan China,” ungkap Luhut.

Tujuan dari pembuatan pabrik vaksin jenis mRNA adalah untuk menggenjot vaksinasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Karena program diadakanya  vaksinasi di tanah air sudah semakin baik, maka kebijakan pemerintah untuk membuat pabrik vaksin dan jenis vaksin baru. Menanggapai pernyataan Presiden Joko Widodo, harapanya pada akhir Agustus 2021, target 100 juta vaksinasi bisa tercapai. Selanjutnya, pada September 2021, akan menargetkan tambahan 60 juta vaksinasi.

Menurut Willman Al-Farizy, mahasiswa kesehatan masyarakat UIN Jakarta, mendukung  penuh program yang telah di agendakan oleh pemerintah. Karena dengan adanya pembuatan pabrik vaksin Covid-19 bisa menjadikan Indonesia kembali pulih tanpa adanya virus yang telah lama memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

“Menurut saya bagus saja, apabila kemampuan atau kecanggihan teknologi tersebut dapat ditransfer kepada Indonesia, maka Indonesia pun akan lebih mandiri kedepannya untuk membuat vaksin sendiri dan tidak bergantung pada negara lain yang akan membuat keadaan kembali pulih normal seperti semula “ Ujar Willman.

Ilustrasi vaksin Covid-19
Sumber: bppt.go.id

Berbeda dengan Willman, mahasiswi Jurnalistik UIN Jakarta, Annisa berpendapat kurang setuju dengan diadakanya pembuatan pabrik vaksin oleh China di Indonesia. Karena takut dikhawatirkan akan menguntungkan pihak tertentu saja, disisi lain Indonesia sudah memiliki jenis vaksin baru dan akan membuat vaksin lagi dengan negara asing.

“Namun, bila dalam perjanjian kerjasamanya hanya menguntungkan pihan China saja, maka menurut saya harus ditinjau kembali rencana tersebut, karena bisa saja yang terjadi adalah kita hanya dimanfaatkan saja.“ Ungkap Annisa.

Covid-19 Akan Jadi Endemi, Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan

Covid-19 Akan Jadi Endemi, Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan

Reporter Diva Raisa; Editor Taufik Akbar Harefa

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan pelandaian, beberapa ilmuan memprediksi bahwa Covid-19 akan bertahan lama. Suatu negara perlu mempertimbangkan langkah-langkah apabila ingin dikatakan hidup berdampingan dengan virus ini.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan bahwa virus corona akan tetap hidup menjadi sebuah endemi di dunia.

Hal ini kembali mengingatkan kejadian pertanggal 16 Agustus lalu, dimana Singapura mengkategorikan Covid-19 sebagai penyakit biasa, yang artinya mereka siap untuk hidup berdampingan dengan Covid-19.

Dengan adanya prediksi tersebut, kata Wiku, hal baik yang dapat ditangkap yakni di masa mendatang kekebalan masyarakat akan meningkat terhadap virus corona seiring dengan akselerasi vaksinasi ataupun infeksi alamiah.

Dengan demikian, angka perawatan dan kematian pasien Covid-19 akan berkurang meskipun virus masih tetap ada dan terus beredar.

Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut, harus dilakukan berbagai upaya. Setidaknya ada lima hal yang diupayakan Pemerintah Indonesia untuk membentuk ketahanan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Pertama, pengendalian kegiatan masyarakat dan modifikasi perilaku menjalankan protokol kesehatan.

Kedua, mempercepat pembentukan kekebalan imunitas atau herd immunity secara gradual atau bertahap.

Ketiga, yakni terus meningkatkan kapasitas dan infrastruktur kesehatan secara merata di seluruh pelosok daerah melalui testing, tracing, dan treatment.

Keempat, mengawasi distribusi varian virus yang muncul dan terus berkembang.

Upaya terakhir yakni menyusun rencana ketahanan kesehatan masyarakat jangka panjang dengan melibatkan pertimbangan multidisiplin, seperti interaksi antarmanusia, hewan, dan tumbuhan sebagai investasi kesehatan jangka panjang.

MRT Jakarta yang beroperasi di Tengah Pandemi
Sumber: jakartamrt.co.id

Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Jakarta Galci Nur Zharfani, beranggapan bahwa Hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti putus asa atau menyerah, akan tetapi harus ada perubahan perilaku, cara pandang dan beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Ia juga mengatakan tidak hanya sektor Hulu dimana pemerintah mengutamakan aspek 3T (Tracing, Testing, dan Treatment), penerapan 5M serta percepatan vaksinasi. Pemerintah juga turut andil dalam percepatan pada sektor hilir.

“Sudah sepatutnya pemerintah melakukan tindakan nyata dengan memberikan bantuan langsung maupun subsidi pada sektor-sektor yang bersangkutan. Jika pemerintah melakukan hal tersebut, saya optimis bahwa hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan hal yang mustahil,” Ujar Galci.

Alternatif Rayakan Kemerdekaan di Masa PPKM

Alternatif Rayakan Kemerdekaan di Masa PPKM

Reporter Ilham Ramadhan; Editor Fauzah Thabibah

Panjat Pinang merupakan salah satu lomba yang biasa diadakan saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sumber : rappler.com

Pandemi Covid-19 belum juga usai. Beberapa wilayah di Indonesia pun sedang melaksanakan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan harapan dapat menurunkan tingkat penularan Covid-19 di Indonesia.

Agar PPKM tersebut berjalan efektif maka di beberapa wilayah melarang kegiatan perlombaan ataupun perayaan HUT ke-76 Republik Indonesia yang dapat menimbulkan kerumunan massa, sebagai contoh adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta masyarakatnya untuk tidak menggelar kegiatan ataupun perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang dapat mengundang banyak massa berkumpul pada 17 Agustus.

Hal tersebut merupakan Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan/Perlombaan Dalam Rangka Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76 Tahun 2021.

“Tidak menggelar acara perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang menyebabkan terjadinya kerumunan atau pengumpulan massa, termasuk perlombaan, hiburan musik, dan lain sebagainya,” dikutip dari seruan Anies, Senin (16/8).

Selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada juga Pemerintah Kabupaten Bekasi yang melarang warganya untuk melaksanakan kegiatan perlombaan pada perayaan HUT ke-76 RI pada 17 Agustus 2021 mendatang. Hal itu merupakan langkah untuk mengantisipasi kerumunan yang bisa saja menjadi klaster baru peningkatan kasus penularan Covid-19.

Anak-anak saat mengikuti lomba makan kerupuk dalam perlombaan 17 Agustus.
Sumber: futuready.com

“Warga agar tidak melaksanakan kegiatan perlombaan 17 Agustusan dikarenakan masih dalam situasi pandemi,” kata Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan, Selasa (10/8).

Alasan mengapa setiap tahun kita melaksanakan perlombaan 17 Agustusan pun tidak luput dari makna sejarah. Meski hanya sekadar hiburan, tetapi ada nilai-nilai perjuangan para pahlawan di dalamnya.

Sebagai contoh ada lomba tarik tambang, biasanya diikuti oleh orang dewasa atau anak-anak yang sudah lebih besar. Peraturannya, peserta dibagi menjadi dua kelompok. Lantas kedua kelompok tersebut harus saling menarik tali tambang hingga kelompok di salah satu ujung tambang tak mampu menahan tali tersebut. Lomba ini diadakan untuk mengenang keadaan para zaman penjajahan Belanda yang penuh dengan kerja paksa, salah satunya adalah dengan menarik benda-benda berat menggunakan tali tambang.

Meskipun perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini berada disituasi pandemi Covid-19 tetap tidak akan menghilangkan esensi dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan, karena masih banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk merayakan Kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah mengikuti Upacara Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia secara virtual dan juga mengikuti beberapa perlombaan secara virtual juga.

Nyatanya situasi pandemi Covid-19 ini tidak melunturkan semangat kemerdekaan para pemuda Karang Taruna Kecamatan Tajur Halang, Kab. Bogor.

Menurut anggota Karang Taruna Kec. Tajur Halang, Aufa Fauzan menjelaskan bahwa ia dan rekannya melakukan kegiatan jelang peringatan HUT ke-76 RI seperti pemasangan atribut kemerdekaan, Bendera Merah Putih, umbul-umbul di depan setiap rumah warga,  dan penempelan poster ajakan untuk menaati protokol kesehatan sebagai bentuk perjuangan melawan Covid-19.

“Walaupun kita tidak melaksanakan perlombaan 17 Agustusan untuk tahun ini, kita para Karang Taruna Tajur Halang ingin terjun langsung dalam perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-76 ini dengan menghias lingkungan kita dengan atribut kemerdekaan serta penempelan poster ajakan untuk melaksanakan protokol kesehatan kepada warga sebagai bentuk perjuangan kita melawan Covid-19,” ucap Aufa.