Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh dalam Setahun Pagebluk

Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh dalam Setahun Pagebluk

Reporter Tiara De Silvanita: Editor Elsa Azzahraita dan Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi anak-anak sedang belajar.
Sumber: Save the Children

“Tahun 2021 ini harus menjadi tahun yang memastikan anak tetap mendapatkan akses belajar yang berkualitas, karena Pendidikan merupakan hak anak yang harus dipenuhi dan juga kunci membangun generasi di Indonesia” papar Selina Patta, CEO Save the Children.

Satu tahun pagebluk melanda menambah dampak besar pada pemenuhan hak-hak anak Indonesia, salah satunya hak memperoleh pendidikan. Berdasarkan studi Global Save the Children Juli 2020 di 46 Negara, khususnya Indonesia mengindikasikan terdapat 8 dari 10 anak tidak dapat mengakses bahan pembelajaran yang memadai.

Hal ini menuai fakta bahwa penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi tantangan bagi anak, guru, dan orangtua dalam pelaksanaannya. Seperti terbatasnya materi, alat, infrastruktur yang tidak merata baik internet maupun listrik, hingga keterampilan pengajar untuk melakukan PJJ menambah faktor panjang kendala sekolah dalam jaringan.

Stella (15) seorang pelajar dari Nusa Tenggara Timur membagikan kisahnya, bahwa banyak pelajar di desanya yang sulit mengakses sinyal bahkan tidak memiliki gawai. Pada akhirnya pelajar di sana tidak belajar apapun selama PJJ.

“Kami yang akan mengembangkan bangsa Indonesia. Dan Indonesia membutuhkan anak-anak yang berkualitas. Jika anak-anak tidak bisa belajar, tidak mendapat pendidikan yang berkualitas maka Indonesia tidak akan maju” jelas Stella.

Penguatan kemampuan adaptasi dan inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran di kondisi pagebluk sangat diperlukan. Perlunya upaya memastikan anak tetap belajar melalui hybrid learning, yakni penggabungan belajar tatap muka, maupun secara virtual. Hal ini memerlukan dukungan program untuk meningkatkan kompetensi guru, pihak sekolah, juga memaksimalkan potensi anak dan remaja, serta elemen pemerintah.

Vaksin Sinovac Kedaluwarsa Pertengahan Maret, Kemenkes Kebut Vaksinasi

Vaksin Sinovac Kedaluwarsa Pertengahan Maret, Kemenkes Kebut Vaksinasi

Reporter Nurdiannisya Rahmasari; Editor Elsa Azzahraita

Ilustratsi vaksin

PT Bio Farma (Persero) menyatakan bahwa masa kedaluwarsa vaksin corona Sinovac gelombang pertama mengalami perubahan, semula tercatat sampai tahun 2023, kini dipercepat menjadi Maret 2021. Percepatan ini wajar dilakukan karena vaksin Sinovac dikeluarkan melalui izin penggunaan darurat (EUA).

“Iya itu expired date dari manufacture. Dalam izin masa penggunaan darurat (EUA), expired date sesuai yang dikeluarkan dan disetujui oleh BPOM,” jelas Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Bio Farma, Bambang Heriyanto.

Sebelumnya, pihak Bio Farma pun menyatakan seluruh vaksin gelombang pertama ini sudah didistribusikan awal Januari 2021 lalu, sebelum sampai pada masa kedaluwarsanya 25 Maret 2021 mendatang.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi menjelaskan vaksin yang akan kadaluwarsa merupakan vaksin Sinovac gelombang pertama, yakni sejumlah 1,2 juta dosis dan 1,8 juta dosis. Vaksin tersebut berbentuk botol kecil atau vial yang berisi satu dosis dan biasanya hanya untuk satu kali penyuntikan.

Selain itu, Nadia juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi gelombang pertama sebelum masa kedaluwarsa vaksin. Diketahui, izin penggunaan darurat ini adalah maksimum 6 bulan, sehingga proses penyuntikan harus cepat dilakukan. Saat ini, sudah hampir 300 ribu dosis yang disuntikan per hari.

Namun demikian, ia mengaku pemerintah masih mengalami hambatan percepatan vaksinasi, terutama dalam hal pendistribusian vaksin ke sejumlah wilayah di Indonesia yang akses jalannya masih sangat terbatas dan tertinggal.

“Jadi dengan potensi terjadinya kedaluwarsa ini kita akan selalu mendorong, ini tantangan kita terutama di daerah terpencil, terluar, dan terdalam untuk segera mereka lakukan vaksinasi ini waktunya untuk masa penggunaanya cukup singkat,” jelas Nadia.

Sementara itu, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Kusnadi Rusmil mengatakan bahwa meski sudah habis masa kedaluwarsa, vaksin Sinovac masih memiliki masa perpanjangan penggunaan vaksin sesuai aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan vaksin yang kadaluwarsa akan berdampak pada tingkat sentisitivitas vaksin dan tidak lagi membentuk antibodi, sehingga vaksin tersebut harus segera dihabiskan.

Pemerintah Merilis Regulasi Vaksin Mandiri Covid-19

Pemerintah Merilis Regulasi Vaksin Mandiri Covid-19

Reporter: Tiara De Silvanita

Ilustrasi Vaksin Covid-19

Regulasi vaksin corona mandiri resmi dirilis melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Rabu (24/2).

Disebutkan dalam Pasal 23 ayat 1 Permenkes tersebut mengatur besaran tarif maksimal atas pelayanan vaksinasi mandiri yang dibiayai badan usaha nantinya ditetapkan oleh menteri. Bila vaksinasi itu dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta, tarif tidak boleh melebihi batas maksimal yang sudah ditetapkan menteri

Vaksin mandiri dipastikan gratis bagi para karyawan atau buruh perusahaan. Dalam Permenkes disebutkan bahwa pendanaan vaksin akan ditanggung atau dibebankan sepenuhnya pada badan hukum/badan usaha.

Selain vaksinasi gratis, pekerja atau buruh juga dijamin atas pengobatan gratis jika vaksinasi memiliki efek samping terhadap kesehatan. Namun, pendanaan tersebut tidak ditanggung oleh badan usaha melainkan pemerintah.

“Pendanaan untuk pelayanan kesehatan bagi penerima vaksin Covid-19 yang mengalami gangguan kesehatan akibat kejadian ikutan pasca-vaksinasi Covid-19 dibebankan pada anggaran kementerian kesehatan atau program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan,” jelas Pasal 43 ayat (4).

Sementara itu, dalam penjelasan Pasal ayat 5, vaksinasi mandiri diberikan kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga

Pemerintah juga menegaskan bahwa vaksin yang digunakan dalam vaksin mandiri tidak akan sama dengan yang digunakan dalam program pemerintah.

“Kami tegaskan kembali vaksin Covid yang akan digunakan oleh vaksinasi Gotong Royong berbeda dengan vaksin program pemerintah yaitu vaksin Sinovac, Astrazeneca, Novavax dan Pfizer,” ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers, Jumat (26/2).

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang sedang berjalan, pemerintah menggunakan vaksin Sinovac yang didatangkan langsung dari China dan buatan PT Biofarma. Sehingga, jika sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) terbaru, maka vaksinasi Covid-19 dalam program vaksin mandiri tidak akan menggunakan jenis Sinovac.

Munculnya Covid-19 Hibrida, Berpotensi Lebih Berbahaya

Munculnya Covid-19 Hibrida, Berpotensi Lebih Berbahaya

Reporter: Tiara De Silvanita; Editor: Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi Virus
Sumber: stockphoto

Penelitian menemukan dua varian baru Covid-19 yang bergabung menjadi satu membentuk versi hibrida. Gabungan dua jenis virus corona ini ditemukan di California, Amerika Serikat, dikhawatirkan lebih berbahaya dan bisa membuat pandemi Covid-19 masuk fase baru.

Melansir New Scientist, rekombinasi virus ini ditemukan oleh peneliti Bette Korber yang bertugas di Laboratorium Nasional Los Alamos, New Mexico, AS. Dia mengaku telah menemukan bukti yang jelas atas rekombinasi B.1.1.7 dan B.1.429 dalam database genom virus AS. Virus tersebut menjadi temuan pertama dalam sejarah pandemi Covid-19.

Bette Korber menjelaskan, sejauh ini dirinya hanya melihat satu genom rekombinasi di antara ribuan urutan dan tidak jelas apakah virus ditularkan dari orang ke orang atau memang dia terbentuk dengan sendirinya.

Virus corona sendiri diketahui sangat lazim mengalami rekombinasi. Sebab, virus tersebut cenderung terlepas dari untai RNA yang disalin dan kemudian bergabung kembali di tempat yang ditinggalkannya.

Kemunculan berbagai varian Covid-19 jenis baru belakangan ini mungkin telah menjadi bahan mentah untuk rekombinasi, karena manusia dapat terinfeksi dua varian berbeda sekaligus. Kombinasi antarvirus dapat menyebabkan munculnya varian baru dan bahkan lebih berbahaya, meski belum jelas seberapa besar ancaman yang ditimbulkan.

“Ancaman menjadi lebih serius ketika sudah banyak orang yang terinfeksi virus hibrid ini. Masih belum ada bukti rekombinasi yang meluas,” kata Sergei Pond dari Temple University di Pennsylvania.

Adapun implikasi dari penemuan ini belum jelas karena sangat sedikit yang diketahui tentang biologi rekombinasi.

Hari ini, 5.512 Jurnalis Divaksin Covid-19

Hari ini, 5.512 Jurnalis Divaksin Covid-19

Reporter : Laode M. Akbar; Editor : Elsa Azzahraita

Suasana pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 untuk jurnalis, Kamis (25/02)
Sumber: Arie Basuki -merdeka.com

Sebanyak 5.512 Jurnalis mulai menjalani program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan atas kerjasama Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan 11 organisasi media dan profesi di Hall A Basket Ball Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (25/02).

Diketahui, 512 peserta merupakan para jurnalis yang sebelumnya dijadwalkan akan mendapatkan vaksin dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2021 serta 5.000 peserta lainnya merupakan jurnalis koordinasi oleh Dewan Pers bersama 10 organisasi Konstituen Dewan Pers dan Forum Pemred.

Program vaksinasi tersebut berlangsung secara bertahap selama 3 hari, dari tanggal 25-27 Februari 2021 dan terbagi menjadi 3 sesi, sesi pertama dimulai pukul 08.00 – 10.00 WIB, sesi kedua pukul 10.00 – 12.00 WIB, dan sesi ketiga pukul 13.00 – 16.00 WIB.

Agar tidak menimbulkan kerumunan, para peserta yang hadir diarahkan untuk mengantre dengan tertib, menjaga jarak, serta menerapkan protokol kesehatan lainnya.

Selain itu, para peserta harus hadir tepat waktu, maksimal 60 menit sebelum sesi yang dijadwalkan berakhir, dan wajib membawa KTP dan fotokopinya.

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk jurnalis hari ini.
Sumber:Fitria Chusna Farisa-Kompas.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga hadir meninjau pelaksanaan vaksinasi hari ini dengan didampingi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Ketua Dewan Pers Prof. Nuh.

Jokowi berharap vaksinasi ini memberikan perlindungan bagi insan media yang berkerja di lapangan yang sering berinteraksi dengan banyak orang. Ia juga berharap vaksinasi dapat berjalan untuk insan media di provinsi lainnya.

Vaksinasi Guru, Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Vaksinasi Guru, Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Reporter : Elsa Azzahraita; Editor: Nur Arisyah Syafani

Presiden Joko Widodo tinjau pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di SMAN 70 Jakarta, Rabu (24/2)
Sumber: Lukas – Biro Pers

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi para tenaga pendidik, guru dan dosen dari sejumlah wilayah di Jabodetabek yang dilaksanakan di SMAN 70, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/2).

Turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyambut kedatangan Jokowi.

Diketahui, sebanyak 600 orang guru, tenaga kependidikan, dan dosen dijadwalkan menjalani vaksinasi Covid-19 di SMAN 70.  Kegiatan vaksinasi ini menandai dimulainya vaksinasi untuk guru dan tenaga pendididikan di Indonesia.

“Hari ini vaksinasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan telah dimulai dan saya tadi menyaksikan semuanya berjalan lancar, para guru, para pendidik semuanya yang di sini. prosesnya sudah dimulai,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, prioritas vaksinasi yang diberikan kepada guru, tenaga pendidik, dan dosen agar pendidikan tatap muka bisa dilakukan di awal semester kedua tepatnya bulan Juli mendatang.

Mendikbud Nadim Makarim juga mengungkapkan hal serupa “Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilaksanakan terlalu lama, berisiko besar bagi para siswa. Jadi kita harus mengambil tindakan yang cepat dan gesit, untuk bisa melaksanakan lagi sekolah tatap muka,” Ujar Nadim yang mendampingi Jokowi menghadiri vaksinasi Covid-19 di SMAN 70.

Jokowi menargetkan vaksinasi terhadap lima juta guru dan dosen di Indonesia rampung tanpa kendala pada Juni 2021. Ia berharap, provinsi lain bisa menjalani vaksinasi Covid-19 bahkan dapat berlanjut ke seluruh Indonesia.

HPN 2021 : Pers Sebagai Transparansi Informasi di Masa Pandemi

HPN 2021: Pers Sebagai Transparansi Informasi di Masa Pandemi

Oleh: Fauzah Thabibah; Editor: Elsa Azzahraita dan Nur Arisyah Syafani

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, Hari Pers Nasional (HPN) jatuh setiap tanggal 9 Februari. Berbeda dengan perayaan HPN tahun lalu yang dilaksanakan dengan meriah di Kawasan Perkantoran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh ribuan insan pers, perayaan HPN 2021 kali ini dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta baik secara daring maupun luring dengan mempertimbangkan keadaan di masa pandemi.

Perayaan tersebut berupa pelaksanaan webinar dan Konvensi Nasional Media Massa dengan mengusung tema “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan”.

Puncak Perayaan HPN dilaksanakan secara virtual dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara (9/2), setelah dialihkan dari rencana lokasi sebelumnya yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para insan pers yang telah menjadi jembatan informasi di masa pandemi. “Saya tahu disaat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap situasi dan menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan,” tuturnya.



Presiden RI Joko Widodo memberikan sambutan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional pada Selasa (9/2). (Tangkapan layar kanal Youtube Sekretariat Presiden)

Sejak pandemi Covid-19 dinyatakan resmi masuk ke Indonesia pada Maret 2020, media pers memiliki tanggung jawab yang besar bagi transparansi informasi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka juga berperan penting dalam mengedukasi perilaku sosial masyarakat agar mentaati protokol kesehatan yang ada untuk ikut mengatasi penyebaran Covid-19 dan membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tepat.

Jasa insan pers sangat berarti bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang. Mari bersama untuk tetap membangun harapan dan optimisme dalam menangani pandemi Covid-19. Semoga dengan perayaan peringatan Hari Pers Nasional ini dapat menumbuhkan semangat baru untuk menuju transformasi media pers Indonesia menjadi lebih maju, dan selalu berpihak kepada kebenaran.