Polemik Aturan Baru JHT Cair di Usia 56 Tahun

Polemik Aturan Baru JHT Cair di Usia 56 Tahun

Reporter Putri Anjeli; Editor Belva Carolina

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah sahkan aturan JHT cair di Usia 56 Tahun. (Instagram/@idafauziyahnu)

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Ida Fauziyah menerbitkan aturan baru yakni pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dilakukan saat pekerja berusia 56 tahun.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Mentri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada 4 Februari 2022 lalu dan menggantikan Permenaker Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan terbaru dari Kemnaker tersebut menjadi buah bibir publik lantaran persyaratan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yakni peserta harus mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Hal itu terdapat dalam pasal 2 poin a, b, dan c Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Selain itu, Manfaat JHT juga berlaku pada peserta yang berhenti bekerja seperti mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selam-lamanya.

“Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 tahun,” demikian bunyi pasal 5 permenaker tersebut.

Perubahan aturan ini yang kemudian menjadi polemik karena pada aturan sebelumnya di pasal 5 Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 disebutkan manfaat JHT dapat dicairkan untuk peserta yang mengundurkan diri setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan terbit.

Adapun pada bagian pertimbangan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 disebutkan bahwa perubahan aturan dilakukan karena kebijakan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelindungan peserta jaminan hari tua, sehingga perlu diganti.

Pembuatan Petisi tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. (Instagram/@fspmi-kspi)

Aturan baru mengenai pencairan JHT menuai Pro dan kontra. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam langkah Ida Fauziyah ini.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengkritisi aturan tersebut bahwa JHT buruh yang terkena PHK saat berusia 30 tahun baru bisa diambil setelah 26 tahun kemudian atau ketika usianya sudah mencapai 56 tahun.

“Pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh,” Imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago mengimbau agar program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dicairkan 100 persen pada usia 56 tahun tak diributkan. Irma menilai isu peningkatan nilai pesangon justru lebih penting.

“Kalau sekadar jaminan hari tua, misalnya dia kerja 5 tahun atau 3 tahun, uangnya itu tidak banyak, lo. Saya lihat kalau misalnya mereka cuma kerja 5 tahun, mereka cuma dapat paling sekitar 2,5-3 juta rupiah. Untuk apa uang segitu,” kata Irma, Senin (14/2/2022).

Kalangan pekerja juga menanggapi polemik ini. salah satunya adalah Nurhalimah yang kini berusia 28 Tahun bekerja di PT Inti Cakrawala Citra.

“Saya tidak setuju karena keadaan sedang seperti ini, seharusnya meringankan masyarakat, kita yang nanti tiba-tiba tidak bekerja lagi niatnya ingin gunakan uang itu untuk buka usaha, kalau uangnya dikeep pemerintah, mau pakai uang apa,” ujar Nurhalimah.

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Asep Septian mengatakan ini sangat kejam bagi pekerja dan keluarganya.

“Kalau menurut saya, terkait dengan kesejahteraan sosial kepada masyarakat memang terlihat kejam karena harus menunggu umur tertentu dahulu untuk mendapatkan JHT sedangkan kelompok pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah terkena PHK.”

May Day: Buruh Umumkan Akan Mogok Kerja

May Day: Buruh Umumkan Akan Mogok Kerja

Reporter Latifahtul Jannah; Editor Aulia Gusma Hendra

Ilustrasi Serikat Buruh sedang melakukan demo.
Sumber: Instagram-fspmi_kspi

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengumumkan puluhan ribu pekerja akan melakukan pemogokan pada 21 April dan 1 Mei 2021. Demonstrasi telah berlangsung di tingkat pusat, negara bagian, kabupaten dan kota.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi mogok pada 21 April akan melibatkan 10 Ribu pekerja dari 1.000 industri di 24 negara bagian dan 150 daerah / kota mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Protes akan digelar di depan kantor gubernur, bupati, dan wali kota setempat, hingga pabrik-pabrik buruh.

“Ini kelanjutan gugatan kita terhadap pembatalan atau pencabutan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Said saat konferensi pers virtual, Senin (19/4).

Seperti diketahui, KSPI saat ini sedang melakukan uji formil dan uji materiil terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Dalam hal ini, kaum buruh meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan apa yang disampaikan kaum buruh dalam May Day.

“Bagi kami, UU Cipta Kerja menghilangkan kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security), dan jaminan sosial (social security,” ujar Said Iqbal.

Said Iqbal mengatakan terkait dengan tidak adanya ratifikasi kerja, hal tersebut dapat tercermin dari dibebaskannya penerapan outsourcing untuk semua jenis pekerjaan. Sehingga bisa jadi semua buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha adalah buruh outsourcing Begitu juga dengan buruh kontrak yang saat ini tidak ada lagi batasan periode kontrak. Sehingga buruh dapat dikontrak berulang-ulang sampai puluhan kali.

Said Iqbal menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gerakan mahasiswa serupa BEM SI, KAMMI, dan sejumlah BEM di kampus besar lainnya,  terkait dengan aksi May Day. Saat May Day nanti, mahasiswa dan buruh akan bersatu turun ke jalan sama-sama menjelang mengucapkan perseteruan terhadap omnibus law.

“Karena masalah omnibus law bukan hanya masalah kami yang saat ini sedang bekerja. Tetapi juga generasi muda yang nanti akan memasuki pasar kerja,” tutur Said Iqbal

Dia memastikan, aksi yang dilakukan akan mematuhi protokol kesehatan, pihaknya tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan satgas Covid-19 dan aparat keamanan.